Polhukam
Datangi DPRD DKI Jakarta, Warga Kelapa Gading Adukan Soal “Tower BTS ” yang Dibangun di Masjid Tanpa Izin
JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Warga Pegangsaan dua Jakarta Utara, datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower BTS telekomunikasi di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, kota administrasi Jakarta Utara.
Dalam pengaduannya warga mengungkapkan bahwa pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun soal pemasangan tower tersebut saat meminta izin kepada warga.
“Enggak ada gambaran sketsa, cuma disuruh tanda tangan persetujuan (pembangunan) saja. Enggak tahu kalau sampai tinggi sekali tower-nya,” ucap Wisnu perwakilan warga saat ditemui di gedung DPRD Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mulanya warga tidak ada yang menolak saat pihak pengelola meminta persetujuan untuk membangun tower tersebut,
“Belum ada (yang menolak), nah setelah itu dibangun karena tinggi sekali 20 meter baru ada penolakan,” ucapnya.
Pada saat meminta izin itu, kata Wisnu, bukan pihak pengelola tower yang mendatangi warga, melainkan pengurus masjid. Setelah pembangunan selesai, warga setempat tidak menyangka tower tersebut ternyata melebihi tinggi masjid.
“Kalau itu dibangun 50 meter kami enggak protes, orang lahannya cukup. Tapi karena dibangun di atas masjid, masjid itu bukan konstruksi tower,” kata Wisnu.
Rumah Wisnu berada tepat di samping masjid. Oleh sebab itu, ia khawatir suatu saat tower tersebut ambruk menimpa rumahnya.
“Itu 20 meter tinggi sekali loh, kalau roboh ke rumah saya kan sudah fatal sekali. Rumah saya tujuh meter dari masjid,” kata dia.
Tower tersebut sempat bergoyang ketika gempa bumi terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. “Waktu gempa bumi Cianjur, di depan rumah saya ada selokan. Itu seperti diayak airnya, saya lihat tower itu bergoyang,” sambung dia.
Usai menerima aduan, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu menuturkan, pihak penyedia tower diberikan waktu satu pekan untuk membongkarnya. “Tower itu sudah disegel sama Satpol PP tapi belum dilakukan pembongkaran, sehingga warga merasa tidak nyaman lalu mengadukan ke DPRD. Kami dorong untuk percepatan pembongkaran,” kata dia.
Simon mengatakan, setelah pembangunan selesai, baru diketahui bahwa pendirian tower itu tanpa adanya surat bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). dan Persetujuan Bangunan Gedung.(PBG)
Di hadapan para Dewan, perwakilan pengelola bernama Punto mengatakan, mereka telah mengajukan perizinan mendirikan tower BTS telekomunikasi pada akhir tahun 2023. “Bukan tidak mau mengurus izinnya, pada akhir tahun pun kami sudah proses pengajuan, Pak, karena IMB itu ada di PTSP…,” kata Punto yang belum menyelesaikan ucapannya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua langsung menyelak. Ia menegaskan, wilayah tersebut tidak masuk zona perizinan mendirikan menara (tower). Apa pun alasannya, kata Inggard, tower tersebut tidak akan bisa diberi izin dibangun di atas masjid karena di luar zona pembangunan menara. Inggrad menyebut bakal ada permainan uang dalam mengurus perizinan, jika pihak pengelola masih “ngotot” mendirikan tower di atas masjid itu
Dalam pembahasan dengan Komisi A DPRD, hadir pula perwakilan dari Wali kota administrasi Jakarta Utara, Satpol PP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara, PTSP DKI Jakarta, Kelurahan pegangsaan dua dan Kecamatan kelapa gading. (Sutarno)
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Polhukam
Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram
Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.
Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.
Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.
Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.
“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.
Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.
Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.
Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).
Polhukam
Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

