Connect with us

Nasional

Bukan Target, IPW Kaget Wiranto Diserang Teroris ISIS

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane merasa prihatin dan kasihan dengan kasus penusukan yang menimpa Menkopulhukam, Wiranto saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Kamis (11/19).

Apalagi kasus ini terjadi setelah partai yang dibangunnya tidak lolos ke DPR dan kabinet Jokowi akan berakhir dan akan dibentuk kabinet baru oleh Jokowi. 

“Saya juga kaget saat mengetahui bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh jaringan teroris ISIS. Ini jadi pertanyaan besar bagi kami, sebab selama ini Wiranto tidak pernah “bersentuhan” dengan kasus terorisme dan bukan target yang sesungguhnya,: kata Neta dalam keterangan tertulisnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Jumat (11/10).

Menurut dia, nama Wiranto hanya satu kali disebut sebagai “target” dan itu muncul usai Pilpres 2019 pasca terjadinya kerusuhan 22 dan 23 Mei. “Apa yang tersirat dari kasus penusukan ini hanyalah bahwa ancaman keamanan masih merupakan momok yang menakutkan di negeri ini dan orang-orang nekat masih bergentayangan dan setiap saat bisa menyerang siapa saja,” katanya.

Ia mengatakan, kasus ini semakin melegistimasi bahwa terorisme jaringan ISIS ada dimana-mana di negeri ini. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi di pedalaman juga mereka bisa beraksi secara cepat dengan peralatan teror seadanya, sekaligus. “Kasus ini juga melegitimasi sikap nekat dan sikap siap mati para teroris, yang mereka harapkan bisa ditiru para pengikutnya di daerah lain,” ujarnya.

Ironisnya, kata dia  kasus penusukan ini terjadi beberapa hari menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden dan di tengah maraknya ancaman demo maupun isu penolakan terhadap pelantikan Jokowi sebagai presiden. “Jadi kasus penusukan Wiranto ini menambah kehebohan situasi sosial politik di negeri ini. Tentunya kasus ini akan berdampak pada sikap politik Jokowi, baik menjelang pelantikan presiden maupun dalam penyusunan kabinet,” tukasnya.

“Dengan aadanya kasus penusukan Wiranto wajar muncul isu-isu miring di seputarnya. Tapi percayalah kasus itu tidak akan mengganggu situasi keamanan yang makin kondusif di Indonesia menjelang pelantikan presiden maupun penyusunan kabinet,” pungksnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

PWI Pusat Konsolidasikan 38 Portal Daerah, Siap Grand Launching 1 Oktober 2026

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terus memperkuat transformasi digital. Setelah meluncurkan podcast PWI Channel, kini PWI mempersiapkan konsolidasi 38 portal PWI Daerah yang akan di-grand launching serentak pada 1 Oktober 2026 bertepatan Hari Kesaktian Pancasila.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi Sekjen Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Penyiaran Auri Jaya, serta pengurus PWI Daerah yang bergabung via Zoom.

Dalam rapat dibahas kesiapan jaringan website, aktivasi portal di seluruh daerah, pengelolaan konten, hingga sinergi pemberitaan antara Pusat dan Daerah menjelang peluncuran.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan 38 portal daerah sudah siap dan memasuki tahap akhir.

“Ibaratnya saat ini mobil sudah keluar dari showroom, tinggal dipanaskan mesinnya dan kita siap berlari pada 1 Oktober 2026,” kata Munir.

Menurutnya, 38 portal tersebut akan menjadi rumah bersama PWI se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Melalui jaringan ini, informasi kegiatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga isu-isu daerah dapat terhubung dalam satu ekosistem digital.

Menjelang grand launching, PWI Daerah diminta segera aktif, menunjuk PIC pengelola portal, dan membangun ritme produksi dengan mengisi berita setiap hari. Jangan menunggu 1 Oktober, semua mesin harus sudah hidup.

Munir menegaskan transformasi digital PWI tidak hanya soal website, tapi juga soal kualitas konten dan profesionalisme wartawan. Portal daerah dan PWI Channel harus saling terhubung untuk memperluas distribusi informasi berkualitas.

Sebelumnya PWI Channel telah diluncurkan dengan menghadirkan Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo sebagai narasumber perdana……Ron

Continue Reading

Nasional

Algodam di antara Puluhan Ribu Santri dan Alumni di Peringatan 1 Abad Pondok Modern Gontor

Published

on

By

Hariansentana.com – Presiden Prabowo hadir di acara Peringatan 100 tahun Pondok Modern Gontor Hari Sabtu Tanggal 19 September 2026. Kehadiran tersebut sebagai bentuk dukungan negara terhadap pengembangan pendidikan pesantren dan sumber daya manusia.

Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah dijadwalkan tiba di Jawa Timur melalui Lanud Iswahjudi Magetan menggunakan pesawat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter menuju kampus Unida Gontor.

Usai meresmikan Fakultas Kedokteran, Presiden menuju Pondok Modern Darussalam Gontor untuk mengikuti rangkaian resepsi kesyukuran seabad lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak 1926 itu.

Dalam acara tersebut, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden dan para tamu undangan. Sambutan Kiyai Hasan selama 20 menit, menjadi viral karena gaya bicara ceplas ceplos dan penuh humor tapi sarat makna.

Wakil Grand Syaikh Al Azhar Mesir Mohamed Abdelrahman Eldeweny juga memberikan sambutan mengenai hubungan pendidikan dan keilmuan yang telah terjalin antara Gontor dan Mesir selama puluhan tahun.

Presiden Prabowo selanjutnya menyampaikan pidato di hadapan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dewan guru, santri, alumnus, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Dan teristimewa saat presiden meneriakkan “Free Palestine” yang disambut oleh Duta Besar Palestina yang maju ke panggung dan mengenakan kafiyeh kepada presiden.

Rangkaian kegiatan Presiden di Gontor ditutup dengan sesi foto bersama dewan guru dan santri sebelum kembali ke Jakarta.

Algodam, yang merupakan komunitas alumni Pondok Modern Gontor tahun 1984-1985 diinisiasi oleh Ketuanya Fathur Rohman, juga membawa rombongan alumni untuk ikut berpartisipasi dalam acara istimewa tersebut. Namun karena anggota Algodam tersebar di seluruh wilayah Nusantara, maka hanya rombongan dari Jabodetabek yang berangkat dalam rombongan, sementara yang lain-lain berangkat masing-masing, peserta dikoordinasi oleh Ustaz Kholisudin dan Daddy Taufick. Karena terlambat berangkat 2 jam, saya nyusul berdua Ahmad Najib, dan baru bisa bergabung dengan rombongan di rest area 456 Semarang,

Ustaz Zubaidi dosen di Universiti Islam Antar Bangsa Malaysia, langsung berangkat dari Kuala Lumpur. Sementara alumni lain yang juga dari Malaysia, Ustaz Rahmat Abu Seman, dari Ipoh berhalangan berangkat dan mengikuti acara melalui live streaming. Kompaknya alumni Algodam terlihat jelas saat Ustaz Farid Sulistiyo, pengajar Ilmu Tarbiyah, menyediakan rumahnya sebagai basecamp Algodan. Rasa lelah alumni yang berdatangan dari Makasar, Lombok, Palembang, Banten dan lain-lain, hilang tergantikan obrolan kenangan sampai jam 02.00, sementara Sabtu dini hari 04.00 mereka sudah bangun, sholat Subuh dan siap-siap ke tempat acara, yang dijaga ketat oleh Paspamres dan Polisi, dan tentu saja dibantu oke seksi keamanan Pondok. Karena administrasi yang begitu rapi dipersiapkan oleh Ustaz Kholisudin, semua berjalan lancar tanpa rintangan.

Sebagai Institusi Pendidikan Pondok Modern Gontor sukses melahirkan alumni2 yang juga membangun pondok-pondok di tempat masing-masing.

Di Algodam sendiri terdapat beberapa alumni yang sukses mendirikan pondok dengan ratusan dan ribuan santri dan dapat disematkan panggilan Kyai di nama depannya. Antara lain K.H. Sulaiman Effendi Ponpos Manahijussadat
Lebak, Banten. K.H.M. Masrur Syamhari. Pesantren Tahfidzul Qur’an & Bahasa Arab Bina Madani
Ciawi, Bogor. Tgk. Hasanain Juwaini
Ponpes Nurul Haramain di Narmada,
NTB. KH DR Sobahussurur Syamsi, pendiri pesantren besar di Lamongan , Jawa Timur. KH Muttaqin Said , pendiri pesantren di Bone. Sulsel, Hadi Muhlison di Blitar,
Rosyidin Bina, di Sumatera Utara
Abdul Fattah Tusiran, Syamsul Hadi Muslim, di Blitar. Kiyai Ohan Suhana di Tasikmalaya, K.H. Mahmud Farid
Pesantren Riyadhul Ulum Condong, Tasikmalaya dan banyak lagi.

Di Algodam juga ada salah satu cucu pendiri Pondok Modern Gontor KH Abdulah Sahal, yaitu Ahmad Zainudin, yang setelah lulus kelas eksperimen 6B, melalui Sipenmaru diterima di Fak. Psikologi Universitas Indonesia, bersama teman seangkatan Haziq Mansyur.

Di Gontor ada dua jalur pendidikan, yaitu kelas biasa dari kelas 1 s/d 6 ( setara SMP dan SMA atau SMU saat ini), untuk yang masuk sebagai lulusan SD/ibtidaiyah/setara, ada juga kelas eksperimen, yang masuk dengan ijazah SMP/SMA, jadi belajar di Gontor dengan kelas 1 exp, 3 exp dan 5 exp, baru lanjut ke kelas 6.

Di Gontor, Siswa selain diarahkan sebagai pendidik, penulis, seperti DR Saifudin Umar, dosen S2, program doktorat STAI Ar Rasyid, Surabaya, juga pengusaha, karenanya di Algodam juga terdapat alumni yang sukses di bidang usaha, seperti Thohir Maksudi sebagai pengusaha rotan dari Cirebon, juga terdapat alumni yang sukses di travel umroh, rumah makan, dan lain-lain.

Akbar anggota Algodam yang berprofesi sebagai pengacara, mengenang saat-saat belajar di Gontor tahun 1978-79, “Paling berkesan saat di Gontor adalah saat latihan Band bersama Kiyai Hasan Abdullah Sahal. Kadang saya main bersama grup SIDASA ( Siswa Darussalam) kadang saya juga main bersama Mahadasa ( Mahasiswa Darussalam) yaitu yang anggotanya para guru/ustadz. Saya senang sekali saat bertemu teman seband di acara tasyakuran 100 tahun Gontor, pas duduk sebelah saya, yaitu Harun Nurdani.”

Allah mempertemukan saya juga dengan senior di Gontor dan senior di FIB UI, Helmy Hidayat. Bahkan saya ketemu juga dengan Haji Baharuddin yang pensiunan Krakatau Steel ( KS) karena dulu pernah jadi rekanan KS.(***)

Continue Reading

Nasional

PDIP Dorong RUU Reforma Agraria Tak Berhenti pada Sertifikasi Tanah

Published

on

By

JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menekankan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada sertifikasi dan legalisasi aset, tetapi mampu mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Baleg Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP menyatakan menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna DPR RI.

Nyoman mengatakan, reforma agraria harus menjadi instrumen untuk memperbaiki ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada sertifikasi, legalisasi aset, atau penerbitan dokumen kepemilikan. Esensi reforma agraria adalah mengoreksi ketimpangan struktur penguasaan tanah melalui restrukturisasi, redistribusi, serta pemulihan hak atas tanah secara nyata,” kata Nyoman.

Menurutnya, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan kultural. Karena itu, kelompok yang terdampak ketimpangan agraria seperti petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat hukum adat, hingga kelompok rentan perlu menjadi perhatian utama.

Fraksi PDIP juga mendorong pembatasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh korporasi maupun badan usaha yang terafiliasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konsentrasi sumber daya agraria pada segelintir pihak.

Selain redistribusi tanah, PDIP meminta pemetaan objek reforma agraria dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan hanya data administratif. Fraksi tersebut juga mendorong mekanisme pemulihan hak bagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanah akibat konflik agraria.

Nyoman turut menekankan perlindungan bagi masyarakat dan pendamping yang memperjuangkan hak atas tanah.

“Tidak boleh ada ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanahnya,” ujarnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, Fraksi PDIP mendukung pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga tersebut diharapkan menangani perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga penyelesaian konflik agraria.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDIP menyatakan persetujuannya terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending