Polhukam
Bantahan Berkekuatan Hukum Terkait Sengketa Gereja di Taman Grisenda Jakut
Jakarta, hariansentana.com – SEBELUMNYA diberitakan di beberapa media, Pdt. Dr, Wignyo selaku Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Gereja Mula-Mula (GMM) melalui kuasa hukumnya menggugat Perdata ahli waris, Felly Heryadi juga sebagai Pengampu dari saudara kandungnya Fenny Heryadi dan Herry Heryadi. ketiganya anak dari Pdt, Freddy Heryadi.
Selain gugatan Perdata, pihak Pdt, Wignyo juga melaporkan tindak Pidana ke Polres Jakut.Dikutip dari website suara.com. Rabu 17 Juni 2026, Kuasa hukum Pdt. Wignyo, Jansius Syah Putra Sinaga, SH, menjelaskan bahwa sengketa tersebut melibatkan pihak jemaat Gereja Bethel Tabernakel Gereja Mula-Mula (GMM) dengan FH selaku ahli waris almarhum Pdt. Freddy Heryadi beserta suaminya, JWF.
Menurut Jansius, jemaat telah menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat ibadah sejak 2010. Ia juga menyampaikan bahwa jemaat meyakini tanah dan bangunan tersebut telah dibeli pada tahun yang sama dengan nilai transaksi sebesar Rp3,5 miliar, di mana sebagian besar pembayaran disebut telah diselesaikan.Pihak kuasa hukum menyatakan masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp120 juta yang, menurut mereka, tidak dilunasi atas permintaan almarhum Pdt. Freddy Heryadi untuk digunakan bagi kebutuhan pelayanan gereja. Namun, pihak ahli waris disebut tetap berpendapat bahwa tanah dan bangunan tersebut masih merupakan bagian dari aset warisan.
Jansius juga menyampaikan bahwa pada 3 Agustus 2025 terjadi peristiwa yang menurut pihaknya menyebabkan jemaat tidak lagi dapat menggunakan gedung gereja untuk beribadah. Ia mengklaim terdapat tindakan penguasaan terhadap bangunan gereja yang mengakibatkan akses jemaat ke lokasi menjadi terbatas serta aktivitas ibadah harus dipindahkan ke lokasi lain.
Atas peristiwa tersebut, pihak Pdt. Wignyo melaporkan dugaan tindak pidana ke Polres Metro Jakarta Utara pada 11 Agustus 2025 dengan nomor LP/B/1499/VIII/2025/SPKT/POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA.
Jansius mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan dan dugaan perintangan pelaksanaan ibadaPdt. Dr. Ir. WIGNYO TANTO, Μ.Μ., M.Th Gereja Beth-El Tabernakel Gereja Mula-Mula, yang beralamat di Taman Grisenda Blok E-2 No. 23 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara,
Bantahan Berkekuatan Hukum
Terhadap pernyataan kuasa hukum Pdt, Wignyo, bantahan datang dari kuasa hukum Tergugat ; Ulung Purnama, S.H, M.H, Awan Puryadi, S.H, Libet Astoyo, S.H,M.H. Dalam keterangan Persnya di bilangan Kelapa Gading, Jakut, mengatakan, bahwa Pdt, Wignyo baru bertugas sebagai Gembala Sidang di bangunan gereja itu Tahun 2020, sedangkan sejumlah uang yang diklaim sebagai cicilan pembayaran jual-beli tanah dan bangunan gereja dari rentang waktu Tahun 2010 – 2013.
Pada Tahun 2014. gereja itu berganti nama atau sinode jadi Rehobot /GSKI. hingga Tahun 2020. Sejak Juli 2014 hingga Tahun 2020 tidak ada pembayaran apapun. Sejak Tahun 2020 Pdt, Wignyo tidak pernah memberikan laporan keuangan gereja seoerti yang diminta Felly Heryadi selaku pengurus gereja yang merupakan ahli waris yang digugat. nama gereja pun berubah menjadi Gereja Bethel Tabernakel Gereja Mula-Mula (GMM).
“Sehingga tidak dapat diklaim sebagai pembayaran, atau uang Pdt, Wignyo. Tanah dan bangunan gereja itu SHM dan PBB masih atas nama Pdt. Freddy Heryadi yang meninggal dunia pada Tahun 2020. Tidak ada bukti akta jual-beli. akta Notaris dan kwitansi pembayaran Pdt, Wignyo,” terang kuasa hukum ahli waris, anak-anak Pdt, Freddy Heryadi. Kamis (24/09/2025).
Itu sebabnya, lanjut kuasa hukum ahli waris, Pengadilan Negeri (PN.) Jakarta Utara (Jakut) dalam putusannya Nomor: 791/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, Kamis. 10 September 2026, MENOLAK gugatan Pdt, Wignyo.“Putusan PN.Jakut berkekuatan hukum tetap, otomatis membantah semua tuduhan Pdt, Wignyo terhadap ibu Felly Heryadi (ahli waris), dan mengugurkan semua laporan,” tegas kuasa hukum Felly.
Diungkapkan kuasa hukum ahli waris, laporan pidana Pdt, Wignyo di Polres Jakut stagnan (tidak jalan /diproses). mungkin karena itu, seperti dilansir dari suara.com, kuasa hukum Pdt, Wignyo membuat laporan ke Propam Polda, bahkan ke Komisi III DPR RI.
“Memang tidak ada bukti tindakan pidana seperti yang dituduhkan. Pun di bangunan gereja itu hingga saat ini ada ibadah, seperti yang diwasiatkan Alm. Pdt, Freddy. bahwa bangunan itu peruntukannya untuk ibadah, atau gereja dan klien kami tidak ada niat mengubah fungsi bangunan itu jadi tempat tinggal,” terang kuasa hukum ahli waris.

Awal Mula Timbul Sengketa
Menurut kuasa hukum ahli waris. persoalan atau sengketa yang bermuara adanya saling gugat-menggugat ahli waris dengan Pdt, Wignyo bermula dari permintaan ibu Fally, selaku pengurus dan ahli waris, kepada Pdt. Wignyo terkait laporan keuangan gereja namun tidak pernah diberikan dengan berbagai alasan hingga terjadi pemecatan terhadap Felly selaku pengurus gereja oleh Pdt. Wignyo.
Hal serupa juga dialami Pdt. Jan Wisnu Frodiyanto selaku Wakil Gembala Sidang yang juga suami Felly. tidak boleh mengetahui laporan keuangan dan dipecat oleh Pdt. Wignyo.
“Pdt, Wignyo beralasan bahwa laporan keuangan tidak perlu ada dan menjadi tanggungjawab dan kuasa Gembala Sidang (Pdt, Wignyo). Diduga pemecatan mereka juga bertujuan untuk melepas tanah dan bangunan,” beber Ulung Purnama, kuasa hukum Felly dan keluarga.
Lanjut Ulung, dugaan itu diperkuat dengan adanya perkataan Pdt, Wignyo kepada Felly untuk mengibahkan tanah dan bangunan seperti wasiat Pdt, Freddy yang peruntukannya hanya boleh untuk tempat ibadah atau gereja.
Menurut Ulung. pihaknya juga telah melakukan gugatan dan laporan kepada Pdt. Wignyo. “Artinya, Pdt. Wignyo duluan yang melakukan gugatan dan laporan, baru bu Felly,” tandasnya.
Polhukam
LSM PRB Soroti Jembatan Penyebrangan Orang ( JPO ) di Depan Pengadilan Cibinong, Dinilai Tidak Tepat Sasaran dan Pemborosan Anggaran
Bogor, Hariansentana.com – Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau jembatan layang di depan Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, menuai sorotan.
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M. Johan Pakpahan, menilai proyek yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut tidak tepat sasaran dan tidak efektif pemanfaatannya.
Keterangan ini di sampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan di saat olah raga pagi di Seputaran GOR Pakansari Minggu 11 Oktober 2026 Menurutnya, volume pejalan kaki yang melintas di lokasi tersebut sangat sedikit. Seharusnya, jembatan layang dibangun di titik yang lebih padat dan rawan kemacetan, seperti di depan Cibinong City Mall (CCM),”terang nya.
“Ini perencanaan yang sangat keliru dan pemborosan anggaran. Walaupun sumbernya dibantu CSR, pemanfaatan bangunannya tidak efektif,” ujar M. Johan kepada sentana di sela-sela olahraga pagi.
Ia menyebutkan, proyek tersebut diduga menelan biaya hingga Rp 13 miliar. Pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa proyek tersebut, termasuk menelusuri perusahaan pemberi CSR, dasar pemberian, dan apa kepentingannya di Kabupaten Bogor,”tegas nya.
Johan juga meminta Mabes Polri untuk turun memeriksa dugaan kejanggalan proyek tersebut. Ia menduga ada kompensasi atau tukar guling di balik pemberian CSR, karena tidak mungkin ada proyek CSR gratis tanpa ada keuntungan bagi perusahaan pemberi,”terang nya.
“Kalau sudah tidak sesuai, maka ada dugaan konspirasi ganti rugi dalam bentuk proyek APBD. Ini masih dugaan dan perlu pengusutan transparan, karena kegiatan CSR itu sifatnya hibah dan cuma-cuma, tidak boleh ada kompensasi apapun,” tegasnya.
Johan juga menyinggung soal prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor. Ia mencontohkan pembangunan SMPN 5 Cibinong yang tertunda dengan alasan pembebasan lahan belum selesai, padahal menyangkut kepentingan pendidikan masyarakat.
“Harusnya Pemkab mendahulukan kepentingan yang urgent seperti sekolah, bukan malah membangun jembatan yang tidak tepat pada tempatnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Bupati Bogor membuka pintu dialog seluas-luasnya dengan elemen kontrol sosial dan masyarakat. Termasuk membuka akses kritik dan saran tanpa membedakan latar belakang.
Ia juga menyoroti banyaknya kasus di Kabupaten Bogor yang menjadi sorotan nasional namun proses hukumnya dinilai tumpul. Ia mencontohkan kasus BPN yang sudah ada tersangka, sementara kasus di Bappenda , Disdik, dan SDM hingga kini belum ada kejelasan,”papar nya.
“Kami minta Kapolri mengusut tuntas dengan prinsip No Viral No Justice. Kabupaten Bogor butuh transparansi, jangan ada dusta di antara kita,” pungkasnya………Ron
Polhukam
Jaga Kamtibmas Kondusif, Polres Bogor Gelar Patroli Jalan Kaki di Alun-Alun Pemda Cibinong
Bogor, Hariansentana.com – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Bogor melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan Alun-Alun Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Sabtu malam (10/10/2026), mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.

Patroli terpadu tersebut melibatkan personel gabungan dari piket Pamapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta, Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), serta Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor.
Kawasan alun-alun yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan, disisir oleh petugas dengan pendekatan humanis dan dialogis.

Dalam patroli tersebut, personel memberikan imbauan kamtibmas kepada para pengunjung agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, dan gangguan keamanan lainnya.
Masyarakat juga diimbau untuk menjaga barang bawaan pribadi, mengawasi anak-anak yang sedang bermain, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas umum.
Kegiatan patroli jalan kaki ini merupakan upaya preventif Polres Bogor dalam menghadirkan sosok Polri secara langsung di tengah masyarakat. Kehadiran personel di ruang publik diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Polres Bogor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110.
Melalui patroli terpadu yang dilaksanakan secara humanis dan berkesinambungan, Polres Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukumnya agar tetap aman, tertib, dan kondusif……..Ron
Polhukam
Polres Metro bersama Forkopimko Jakarta Utara Musnahkan Narkoba dan Jutaan Butir Obat Keras Ilegal,
Jakarta, Hariansentana.com.- Polres Metro Jakarta Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara memusnahkan jutaan butir obat keras yang diduga diedarkan secara ilegal. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran obat keras di kawasan Sunter Karya, kelurahan Sunter agung kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolres Metro Jakarta Utara, Kamis (8/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran obat berbahaya yang dinilai dapat menyasar kalangan remaja dan memicu gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, pemberantasan obat keras ilegal membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga masyarakat.
“Obat-obat ini tentunya sangat berbahaya. Penyalahgunaannya dapat memicu perbuatan melawan hukum, seperti tawuran, kekerasan, hingga pencurian kendaraan bermotor,” ujar Wakapolres Metro Jakarta Utara Rohman Yonky Diltha.
Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat di dampingin H.Iyan Sopyan Hadi Seko, Muhammad Andri Asisten Pemerintahan, Benhard Sihotang Kabag Pemerintahan mengapresiasi langkah kepolisian dalam memberantas peredaran obat terlarang dan narkoba.
“Mari menjaga Jakarta Utara bebas dari narkoba untuk menyelamatkan Generasi muda,” tegasnya.
Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputra di dampingin Akp.Susanto Kasie Humas. mengungkapkan, barang bukti tersebut ditemukan dari sebuah rumah di kawasan Sunter Karya.
Adapun jumlah dan rincian barang bukti obat berbahaya yang disita dan dilakukan pemusnahkan sebagai berikut :
- 94 Kardus yang masing-masing kardus berisi 32 botol obat jenis TRIHEXYPHENDIL dimana setiap botol berisi 1.000 butir obat jenis TRIHEXYPHENDIL dengan jumlah keseluruhan 3.008.000 (tiga juta delapan ribu) butir untuk dimusnahkan seluruhnya;
- 2 botol plastik putih masing masing berisi 1.000 butir obat jenis TRIHEXYPHENDIL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.000 butir yang dimusnahkan sebanyak 1.995 butir dan sisa sebanyak 5 butir disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan pembuktian persidangan;
- Kardus yang masing-masing kardus berisi 48 botol obat jenis HEXYMER dimana setiap botol berisi 1.000 butir obat jenis HEXYMER dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.672.000 butir untuk dimusnahkan seluruhnya;
- 1 kardus yang berisi 37 botol obat jenis HEXYMER dimana setiap botol berisi 1.000 butir obat jenis HEXYMER, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37.000 butir yang dimusnahkan sebanyak 36.995 butir dan sisa sebanyak 5 (lima) butir disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan pembuktian di persidangan;
- 1kardus yang berisi 191(seratus Sembilan puluh satu) pack plastic yang masing-masing pack plastic didalamnya berisi 10 strip (1 strip isi 10 butir) obat jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 19.100.butir yang dimusnahkan sebanyak 19.095. butir dan sisa sebanyak 5 butir disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan pembuktian di persidangan
Dengan jumlah keseluruhan barang bukti yang disita sebanyak 9.936.100. butir.Senilai 15 Milyar kita bisa menyelamatkan Generasi Muda Jakarta Utara sebanyak 10 Juta jiwa.(Sutarno)
-
Polhukam6 days agoKuasa Hukum Jonharudin Laporkan Dugaan Pelanggaran UU ITE ke Polres Bogor
-
Nasional2 days agoMusim Tanam Mundur, Suwendra Wanti-Wanti Harga Beras Naik Jelang Lebaran
-
Daerah4 days agoOmbudsman Temukan Pengungsian NTT Tak Layak, Matindas Desak Tenda Darurat Penuhi Standar
-
Nasional6 days agoTravel Jannah Firdaus Rayakan HUT ke 23, Selenggarakan Manasik Bersama 1.000 Jamaah

