Connect with us

Polhukam

Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional

Published

on

JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).

Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.

Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).

Polhukam

Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.

Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.

Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.

Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.

Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.

Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.

Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.

“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.

Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.

“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.

Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.

“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.

Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.

Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.

Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.

Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).

Continue Reading

Polhukam

Resahkan Warga, Chairul Hasibuan Minta Keabsahan Dokumen Kendaraan Alat Berat di Jakarta Utara

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.– Chaerul syah Hasibuan biasa di panggil Opung wartawan senior di Jakarta Utara meminta adanya pertemuan dengan pihak terkait guna mengklarifikasi keabsahan dokumen kendaraan alat berat milik Koh Dino yang meresahkan warga berada di kawasan Kampung Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
“Permintaan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai legalitas dan kelengkapan administrasi kendaraan alat berat yang dipersoalkan,” ucap Chaerul syah Hasibuan.

Opung menilai, “klarifikasi secara langsung diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi maupun kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat,” terang Chaerul syah Hasibuan.

Chaerul syah Hasibuan.Sabtu.(14/11/2026) pagi menegaskan, “Pemeriksaan dokumen juga penting untuk memastikan apakah kendaraan alat berat tersebut telah memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.

“Kami meminta adanya pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan imbuh Chaerul syah Hasibuan

Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana keabsahan dokumen kendaraan alat berat tersebut,” ujarnya.

Ia berharap pihak pemilik kendaraan maupun instansi berwenang dapat memberikan ruang klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” terang Chaerul syah Hasibuan.

Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi administrasi dan kepastian hukum.

Diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi yang baik, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkas Chaerul syah Hasibuan.di kantor Walikota administrasi Jakarta Utara.(Sutarno)

Continue Reading

Polhukam

DPP Partai Ummat Sampaikan Insya Allah Presiden Prabowo Pilih Satu Dari Dua Cawapres Yang Berintegritas, Soliditas dan Sinergitas

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, SH MH meyakini Presiden Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki integritas, soliditas, dan sinergitas untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.

“Demikian Hal tersebut dikatakan Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar SH.MH kepada sejumlah awak media dalam menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut Heikal Safar menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi.

“Pasalnya mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut diatur secara tegas oleh konstitusi, yakni pernyataan kekosongan jabatan.

MPR menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden sebelum mengirimkan surat permintaan nama kandidat kepada Presiden,” ujar Heikal Safar.

Kemudian Heikal Safar menyatakan bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut melalui sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil presiden.

Meski demikian, Heikal berharap seluruh tahapan konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden dilakukan melalui proses seleksi yang cermat dan matang.

Menurut dia, sosok yang terpilih harus mampu memenuhi harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.

“Tentunya Wakil Presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang berintegritas, soliditas dan sinergitas, agar tidak ada lagi kejadian yang serupa ke depannya,” tegas Heikal.

Ia menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah serta jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Oleh karena itu, Heikal Safar, atas nama Partai Ummat, mendorong seluruh pemangku kebijakan agar menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dalam proses penentuan wakil presiden.

Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara gegabah, mengingat besarnya tanggung jawab seorang wakil presiden dalam mendampingi kepala negara mengelola pemerintahan.

“Lantaran seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan setelah 81 Tahun Indonesia Merdeka, seharusnya sudah ada hasilnya yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi rakyat serta membanggakan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Heikal.

Heikal kembali menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama integritas, soliditas, dan sinergitas.

Menurutnya, kriteria tersebut menjadi harapan berbagai elemen masyarakat agar kepemimpinan nasional tetap berjalan efektif dan harmonis hingga akhir masa jabatan.

Selain itu, Heikal menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan imbauan Presiden Prabowo setelah menerima pemberhentian Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).

Ia mengapresiasi pernyataan Prabowo yang menyampaikan penghargaan atas kontribusi dan kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan roda pemerintahan serta turun langsung ke berbagai daerah.

Heikal juga menyambut baik ajakan Presiden Prabowo kepada seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Semoga negeri kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ke depannya semakin maju menjadi negeri yang baldatun, thoyibatun warabbun ghofur dan seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, aman dan damai. Aminnn Yarobal alamin,” pungkasnya.(HL)

Continue Reading
Advertisement

Trending