Jakarta, Hariansentana.com.- Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta bersama PKK kota administrasi Jakarta Utara membagikan sebanyak 150 paket daging kurban kepada warga yang berhak di Masjid Babussalam, Kantor Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Kamis (28/5).

Pembagian daging kurban ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Dewi Indriati Rano Karno, bersama Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra Hidayat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berbagi dan mempererat kepedulian sosial kepada masyarakat. Dari total 150 paket yang dibagikan, sebanyak 50 paket berasal dari PKK Provinsi DKI Jakarta dan 100 paket dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dewi Indriati Rano Karno mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PKK kepada masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan.

“Hari ini kami berkeliling ke lima wilayah kota dan satu kabupaten untuk membagikan daging kurban. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra Hidayat menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momen untuk memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat. “Kami ingin memastikan daging kurban dapat tersalurkan dengan baik kepada warga yang membutuhkan. Semoga ini bisa membantu dan mempererat rasa kebersamaan di Jakarta Utara,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban. Dalam aturan tersebut, penggunaan wadah ramah lingkungan seperti besek dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik. Sementara itu, penggunaan plastik tetap diperbolehkan selama bersifat dapat digunakan kembali (reuseable).

Melalui kegiatan ini, PKK DKI Jakarta dan PKK Jakarta Utara berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H.Tahun 2026, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menerima bantuan hewan kurban dari PT Astra International Tbk berupa 15 ekor sapi dan 197 ekor kambing atau domba.

Penyerahan hewan kurban berlangsung di Halaman Plaza Barat, Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (25/5).

Head of CSR PT Astra International Tbk, Triyanto mengatakan, meski kantor pusat Astra kini berada di Jakarta Pusat, perusahaan tetap memiliki kedekatan historis dengan Jakarta Utara sehingga terus berkomitmen memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Kami ingin terus berkontribusi di Jakarta Utara, salah satunya melalui pemberian hewan kurban. Selain Iduladha, sebelumnya kami juga rutin menyalurkan bantuan sembako saat Idulfitri untuk warga Jakarta Utara,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Grup Astra menyalurkan total 15 ekor sapi dan 197 ekor kambing atau domba untuk wilayah Jakarta Utara. Sementara secara nasional, bantuan hewan kurban Grup Astra tersebar di 29 provinsi dengan total sementara mencapai 247 ekor sapi dan 1.468 ekor kambing atau domba.

“Data tersebut masih terus berkembang karena proses pendataan dari berbagai grup Astra di sejumlah daerah masih berjalan. Kami berharap kontribusi ini dapat mempererat silaturahmi serta menghadirkan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat Jakarta Utara maupun Indonesia,” jelas Triyanto

Sementara itu, Freddy Setiawan Wakil WaliKota Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PT Astra International Tbk yang terus berkontribusi bagi masyarakat Jakarta Utara melalui program sosial dan kemanusiaan.

“Inilah momentum yang kita tunggu-tunggu menjelang Iduladha, yakni hadirnya kepedulian dan bantuan dari para stakeholder. Kami mewakili pemerintah dan masyarakat Jakarta Utara mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PT Astra yang telah menyalurkan hewan kurban untuk warga Jakarta Utara,” ujar Fredy.

Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut akan didistribusikan kepada masjid dan yayasan di wilayah Jakarta Utara bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar penyalurannya tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Fredy menambahkan, makna Iduladha tidak hanya sebatas penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, pengabdian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Semoga bantuan ini membawa manfaat dan kebahagiaan bagi warga Jakarta Utara,” tuturnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Komisi A DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama para wali kota dan mitra kerja. Pembahasan untuk menyelaraskan program kerja dan perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono ( Partai.Demokrat ) mengatakan, rapat lanjutan digelar pada 25 Mei mendatang guna menyelesaikan pembahasan bersama 22 SKPD mitra Komisi A.

“Rapat RKPD akan dilanjutkan tanggal 25 Mei untuk menyelesaikan pembahasan dari 22 SKPD yang menjadi mitra Komisi A,” ujarnya, Kamis (21/5).

Dalam rapat tersebut, Komisi A menekankan pentingnya akurasi perencanaan keuangan daerah, khususnya terkait cash flow Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mujiyono, APBD disusun dengan prinsip neraca berimbang sehingga antara pendapatan dan pengeluaran harus dihitung secara tepat karena masih bersifat proyeksi atau perkiraan.

“APBD itu sifatnya cash flow, bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi perkiraan. Karena itu harus akurat,” katanya.

Ia menegaskan, estimasi PAD maupun dana perimbangan melalui DBH tidak boleh meleset jauh lantaran menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Mujiyono menyebut, negosiasi dalam pembahasan anggaran juga memiliki peran penting. Sebab, APBD merupakan bagian dari proses politik anggaran yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Banggar dan unsur legislatif lainnya.

“Paling tidak jangan sampai telat. Besarannya pun bahkan bisa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Komisi A juga menyoroti mekanisme tindak lanjut hasil reses anggota DPRD. Mujiyono menilai, perlu adanya formulasi yang lebih jelas dan terukur agar aspirasi masyarakat dapat dipantau secara akuntabel.

“Reses masuk berapa, yang diakomodir berapa, yang tidak diakomodir berapa. Kemudian setelah diakomodir, persentasenya berapa,” jelasnya.

Ia menerangkan, aspirasi reses yang memenuhi syarat akan masuk ke dalam bank data. Selanjutnya, usulan tersebut dinilai berdasarkan ketersediaan anggaran hingga kesiapan pelaksanaan program.

“Kalau anggarannya ada, berarti bisa dianggarkan. Setelah anggarannya ada, bisa atau tidak dilaksanakan,” tandasnya.(Sutarno).