Nasional
Perluaskan Akses Terhadap Naskah Nusantara, Perpusnas Raih Penghargaan Jikji Prize UNESCO
Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz menerima Penghargaan Jikji. Diserahkan oleh Fackson Banda dari Direktur Warisan Dokumenter, Unesco.
Cheongju, Korea Selatan, Hariansentana.com — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendapatkan penghargaan UNESCO/Jikji Memory of the World (MoW) Prize edisi ke-10 tahun 2024.
Dalam Jikji Prize edisi ke-10 tahun 2024, Perpusnas menjadi lembaga kesepuluh yang mendapatkan anugerah ini sekaligus yang pertama dari Indonesia. Para juri menilai kontribusi luar biasa Perpusnas terhadap usaha pelestarian dan perluasan akses terhadap naskah Nusantara, melalui pelaksanaan program ekstensif dalam penyelamatan dan peningkatan akses warisan dokumenter selama dua dekade terakhir.
Hal ini dilakukan sejak lahirnya Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang meliputi beragam kegiatan yakni advokasi, inventarisasi, akuisisi, preservasi, digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga kajian dan diseminasi naskah Nusantara bagi berbagai kalangan.

Direktur Warisan Dokumenter UNESCO Fackson Banda menyampaikan Perpusnas berhasil meraih Jikji Prize setelah mengalahkan banyak negara. “Perpusnas berhasil menjadi pemenang dari 49 nominator dari 49 negara,” terangnya.
Penyerahan anugerah Jikji dilakukan Direktur Fackson Banda kepada pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz yang didampingi Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Aditia Gunawan di Cheongju, Korea Selatan, pada Rabu (4/9/2024).
Dalam pidatonya, Plt. Kepala Perpusnas menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada UNESCO dan Wali Kota Cheongju. “Penghargaan ini merupakan kehormatan besar bagi kami, karena pekerjaan yang telah kami lakukan selama beberapa tahun terakhir dalam mengumpulkan, melestarikan, mengonservasi, dan menghadirkan warisan di Indonesia, diakui sebagai tak ternilai dan layak diapresiasi oleh UNESCO dan Kota Cheongju melalui penghargaan ini,” ujarnya.
Dia menekankan penghargaan ini datang pada saat yang tepat, seiring dengan grand design baru yang telah disusun Perpusnas untuk beberapa tahun ke depan, yang menetapkan naskah Nusantara sebagai program prioritas.
“Pengumuman nominasi ini sangat tepat waktunya bagi kami di Perpusnas, karena bertepatan dengan grand design baru yang telah kami tetapkan untuk mempromosikan dan menjadikan naskah Nusantara sebagai program prioritas,” ungkapnya.
Untuk itu, kami memerlukan kolaborasi internasional, karena naskah Nusantara tidak hanya ditemukan di Indonesia tetapi juga menjadi koleksi perpustakaan internasional atau kolektor naskah pribadi.
“Penghargaan ini menjadi titik awal untuk memperluas kerjasama internasional. Perpusnas telah memulai inisiatif untuk membangun jaringan global dengan perpustakaan di Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Rusia, Arab Saudi, dan Mesir,” urainya.
Perpusnas, jelasnya, akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan manfaat naskah kuno bagi publik.
Ditambahkan, pentingnya menjaga nilai-nilai dari naskah kuno untuk diwariskan kepada generasi mendatang yang dapat dijadikan pelajaran untuk masa kini dan masa depan. “Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk melestarikannya agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya,” harapnya.
Capaian Perpusnas yang digarisbawahi oleh dewan juri internasional adalah program-program penyebarluasan informasi naskah Nusantara bagi berbagai kalangan. Hingga 2023, Perpusnas telah menghasilkan sebanyak 710 buku yang berbasis naskah Nusantara, baik berupa alih aksara, alih bahasa, kajian dan saduran. Bahkan pada 2024, sebanyak 100 buku seri komik berbasis naskah akan diterbitkan.
Dewan juri internasional yang memberikan rekomendasi atas penghargaan ini juga mengakui dedikasi Perpusnas dalam pelestarian dan penyebaran informasi naskah Nusantara melalui berbagai program, termasuk festival naskah nasional, publikasi yang luas, serta inisiatif pendidikan untuk anak-anak dan pemuda.
Sementara itu, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengucapkan selamat kepada Perpusnas atas raihan ini. Dia menyoroti pentingnya manuskrip sebagai jendela untuk memahami sejarah, budaya, dan pengalaman hidup masa lalu.
“Upaya kolektif kita untuk meningkatkan pelestarian dan aksesibilitas terhadap warisan dokumenter harus terus berlanjut. Saya mengucapkan selamat kepada Perpusnas atas penghargaan yang layak diterima ini,” ucapnya.
Jikji Prize disponsori oleh Pemerintah Kota Cheongju. Nama hadiah terinspirasi dari buku Jikji, sebuah kitab cetakan metal bergerak pertama yang diproduksi pada 1377 di Kota Cheongju. Kitab ini berisi tentang ajaran Buddhist yang telah didaftarkan sebagai Memory of the World pada 2001.
Jikji Prize adalah penghargaan yang diberikan oleh UNESCO kepada individu, institusi, atau lembaga swadaya masyarakat di negara anggota yang berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pelestarian dan perluasan akses warisan dokumenter, termasuk naskah kuno.
Dimulai sejak 2004, Jikji Prize diselenggarakan setiap dua tahun. Tujuan utamanya adalah membangkitkan kesadaran tentang warisan dokumenter yang berharga bagi kemanusiaan. Hingga 2022, tercatat sembilan lembaga di dunia yang mendapat penghargaan ini.
Daftar pemenang UNESCO/Jikji Memory of the World Prize:
2005 – National Library of the Czech Republic
2007 – Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences
2009 – National Archives of Malaysia
2011 – National Archives of Australia
2013 – Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas (ADABI) (Mexico)
2016 – Iberarchivos Programme for the Development of Ibero-Ameran Archives
2018 – SAVAMA DCI (Mali)
2020 – Tuol Sleng Genocide Museum (Cambodia)
2022 – The American University in Cairo
2024 – National Library of Indonesia
Ibukota
JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.
Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.
“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.
Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.
“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.
Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.
“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.
Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.
Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.
“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.
“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.
Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.
Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).
Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.
”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.
Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.
Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.
Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.
Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.
Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

