Connect with us

Nasional

Bangun CBG Pertama PalmCo di Sumatera reNIKOLA Siapkan 240 Juta USD Kembangkan EBT di Indonesia.

Published

on

KEK Sei Mangkei, Hariansentana.com — Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menandatangani Kerjasama Pembangunan Build Own Operate Transfer (BOOT) untuk proyek Compressed Biomethane Gas dengan PT reNIKOLA Primer Energi yang merupakan perusahan joint venture reNIKOLA Grup Malaysia, Kamis (15/08) di Grand Melia Jakarta.

Memulai pembangunan CBG perdana di Pabrik Kelapa Sawit Tinjowan PTPN IV di Sumatera Utara, reNIKOLA melalui PT RPE berencana membangun 40 fasilitas serupa di PKS PalmCo dengan total investasi mencapai 240 juta USD.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan kerjasama ini sejalan dengan visi PTPN untuk terus berkontribusi dalam upaya-upaya membangun circular economy yang tidak hanya berfokus pada revenue namun juga menaruh konsentrasi tinggi terhadap kelestarian lingkungan.
“Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari MoU yang telah ditandatangani tahun lalu. Insya Allah akan menjadi salah satu pembuka jalan bagi Indonesia dan Malaysia, untuk bersama-sama menggesa dekarbonisasi, membangun circular economy, dan menciptakan bumi yang aman ditinggali oleh anak cucu kita nanti,” buka Jatmiko.

CBG sendiri merupakan salah satu bentuk energi baru terbarukan yang bersumber dari limbah cair hasil pengolahan minyak sawit. Unit CBG di PKS Tinjowan PTPN IV tersebut akan menghasilkan energi sebesar 161 ribu MMBTU/millions of british thermal units pertahun dan diperhitungkan mampu menyerap 30 ribu ton Karbon yang merupakan sumber emisi Gas Rumah Kaca.
“Jika PT RPE dan reNIKOLA mampu membangun 40 CBG di PalmCo, maka kita akan mampu menghasilkan 6.4 juta MMBTU yang dapat digunakan di dalam negeri sebagai ketahanan energi, sekaligus mampu menyerap 680 ribu ton karbon/CO2 equivalen per tahun sebagai upaya dekarbonisasi,” bebernya.

Jatmiko berharap melalui kerjasama ini, Indonesia dan Malaysia selaku dua negara produsen terbesar CPO dunia yang sama-sama menyatakan patuh kepada Paris Agreement 2015, yakni suatu traktat internasional yang mengawal negara-negara untuk mengurani emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lain untuk membatasi pemanasan global, dapat menjadikan proyek BOOT antara PalmCo dan reNIKOLA sebagai percontohan bagi pelaku industri lainnya. Harapannya, PalmCo dapat berkontribusi mendukung akselerasi penurunan emisi hingga 40 persen di tahun 2030 dan net zero emission bahkan lebih cepat dari tahun
2060,” tukas Jatmiko.

Chairman reNIKOLA Grup Malaysia Tan Sri Ir (Dr) Mohamed Al Amin Abdul Majid menyebutkan pada awal tahun ini, reNIKOLA Group Malaysia mendirikan perusahaan induk di Indonesia, PT reNIKOLA Energi Nusantara (PT REN).

Selanjutnya, perusahaan patungan (JV) dibentuk dengan PT Primer Hijau Energi (PT PHE), perusahaan lokal yang berkomitmen untuk mendorong solusi energi berkelanjutan dan berkontribusi pada tujuan energi terbarukan Indonesia, dan menghasilkan pendirian PT reNIKOLA Primer Energi (“PT RPE”), entitas yang kemudian bertanggung jawab dalam pelaksanaan BOOT dengan PTPN.

Menurutnya reNIKOLA Group berencana melaksanakan 40 proyek inisiatif energi terbarukan selama tiga tahun ke depan, melibatkan total investasi lebih dari 240 juta USD. Tujuan ambisius ini dilakukan bersama dengan B.Grimm Power, salah satu produsen energi terbarukan terbesar di dunia dengan pengalaman lebih dari 145 tahun. “B.Grimm Power, yang memegang saham 45% di reNIKOLA Holding Sdn. Bhd., memberikan dukungan teknis dan finansial berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan dan umur panjang proyek-proyek ini.

Selain itu, reNIKOLA memanfaatkan keahlian teknis tim teknik internalnya, dengan mendedikasikan dirinya untuk menerapkan praktik teknik terbaik sesuai dengan peraturan Indonesia,” sebut Tan
Sri Al Amin.

“Kami berdedikasi untuk memajukan teknologi yang secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi ke sumber energi yang lebih bersih,” tambahnya.

Dirinya menegaskan grup reNIKOLA akan terus bekerja tanpa henti untuk mengembangkan 8 proyek energi terbarukan tambahan di Sumatera Utara saja. Proyek-proyek yang baginya akan memainkan peran penting dalam strategi Perusahaan dalam mendukung tujuan energi terbarukan Indonesia.

“Kita sedang mengeksplorasi potensi solusi inovatif seperti proyek biometana cair, biohidrogen, dan biometanol,” ungkap Amin.

Untuk itu pihaknya menyatakan siap untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan milik negara lain seperti Perusahaan Gas Negara (“PGN”) dan Perusahaan Listrik Negara (“PLN”).

Ditempat yang sama Direktur PT RPE Nengah Rama Gautama mengapresiasi dukungan pemerintah melalui kementerian ESDM dan kesediaan PTPN dalam
pelaksanaan proyek Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, pemerintah Indonesia dan merasa terhormat dapat bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara.

Dukungan yang diberikan sangat berharga bagi proyek-proyek kami yang akan datang dan sangat penting dalam membantu kami mencapai tujuan ambisius kami menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi dunia,” harap Nengah.

BOOT ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dan Kho Ho Ming, Direktur Utama PT Renikola Primer Energi dengan jangka waktu kerjasama selama 10 tahun.

Hadir dalam penandatangan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan
DPR-RI H. Adang Daradjatun, Direktur Bioenergi-KESDM EBTKE Edi Wibowo, dan Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV Ugun Untaryo.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ibukota

JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.

Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.

Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.

“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.

Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.

“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.

Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.

Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.

“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.

“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.

Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).

Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.

​”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.

Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.

Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.

Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.

Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)

Continue Reading

Polhukam

Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim

Published

on

By

JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.

“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.

Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.

Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.

Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.

Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.

Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.

PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Continue Reading
Advertisement

Trending