Connect with us

Nasional

Basarnas Bersama LPPNPI Tandatangani LOCA Tingkatkan Kesiapan Pertolongan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Badan SAR Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bersama Pusat Informasi Aeronautika Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang lebih dikenal sebagai Airnav Indonesia tandatangani Latter of Operational Coordination Agreement (LOCA). Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kesiapan bidang pekerjaan pertolongan kepada pelayanan lalu lintas penerbangan, dan mempercepat koordinasi publikasi informasi dan keamanan penerbangan Indonesia agar sesuai dengan standar Internasional. Bertempat di Hotel Swissbell Kemayoran Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Naskah LOCA ini ditandatangani oleh 17 perwakilan Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) serta disaksikan oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan dan Standarisasi Perum LPPNPI Ahmad Nurdin Aulia, serta Sekertaris Utama Basarnas Dr. Abdul Haris Achadi. S.H., DESS.

Ke 17 Perwakilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas tersebut yaitu KPP Makasar, KPP Medan, KPP Yogyakarta, KPP Tanjung Pinang, KPP Palu, KPP Manokwari, KPP Mamuju, KPP Biak, KPP Banda Aceh, KPP Banjarmasin, KPP Cilacap, KPP Kendari, KPP Nias, KPP Semarang, KPP Natuna, KPP Ambon dan KPP Surabaya.

Sekertaris Utama Basarnas Dr. Abdul Haris Achadi. S.H., DESS dalam sambutannya mengatakan, lalulintas udara dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan meningkatnya permintaan akan transportasi udara tersebut, berarti potensi terjadinya kecelakaan pesawat udara semakin rawan. Oleh karenanya Basarnas selaku leading sektor di bidang banyak pertolongan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan cepat apabila terjadi kecelakaan pesawat udara,” ujarnya.

Dikatakannya, keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam dunia penerbangan. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dari para pemangku kepentingan di bidang penerbangan sipil, diperlukan adanya koordinasi alur komunikasi informasi terkait penyelenggaraan pencarian dan pertolongan,” ucapnya.

Dijelaskannya kerjasama pelayanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan kesiapan bidang pekerjaan pertolongan kepada pelayanan lalu lintas penerbangan dan mempercepat koordinasi publikasi informasi aeronautika untuk memenuhi keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia agar sesuai dengan standar Internasional,” jelas Haris.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Basarnas dengan LPPNPI tentang penyelenggaraan pertolongan yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Juni tahun 2020 lalu dan sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pemenuhan Dokumen Mandatory atau yang bersifat wajib dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( International Civil Aviation Organization), atau yang disingkat ICAO, kedua pihak menyepakati untuk membuat aturan teknis tentang mekanisme koordinasi penyampaian alur komunikasi aeronautika pada unit-unit pelaksanaan teknis di daerah yaitu antara kantor pencari pertolongan dengan unit pelayanan informasi aeronautika wilayah satu sampai dengan wilayah 10,” tambahnya.

Adapun aturan teknis ini dibuat dalam bentuk nota perjanjian koordinasi operasional atau yang disebut dengan Letter of Operasional Coordination Agreement atau yang singkat dengan LOCA.

Loca ini juga dibuat sebagai tindak lanjut terhadap Internasional Civil Operational Organisation Universal Sefety Oversight Audit Programe yaitu audit sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh ICAO yang meluruskan kedua otoritas memiliki perjanjian koordinasi operasional pada keadaan marabahaya pesawat udara,” jelasnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Direktur Keselamatan dan Keamanan dan Standarisasi Perum LPPNPI Ahmad Nurdin Aulia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim Badan Pencarian dan Pertolongan serta Pusat Informasi aeronautika yang telah menyusun LOCA ini.

Dikatakannya, LOCA yang baru saja ditandatangani ini merupakan wujud sinergi dan komitmen kedua organisasi dalam mendukung peningkatan keselamatan penerbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan,” ucapnya.

Secara jelas tugas dan fungsi Sar adalah penanganan musibah pelayaran dan atau penerbangan dan atau bencana atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Tugas dan fungsinya tersebut beririsan erat dengan tugas fungsi LPPNPI, khususnya terkait dengan pelayanan keselamatan.

Penandatangan LOCA ini merupakan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi antara kerjasama dengan Badan Sar Nasional yang selama ini telah berjalan dengan baik semoga akan menjadi semakin baik lagi.

Kami berharap melalui langkah ini dapat menjawab tantangan dalam industri penerbangan saat ini maupun yang akan datang. Tentunya dengan kualitas layanan yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, berskala global sesuai dengan misi LPPNI yaitu menyediakan layanan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan Efisiensi dan ramah lingkungan demi memenuhi ekspektasi pengguna jasa.

Melalui penandatanganan LOCA ini beberapa hal yang menjadi ruang lingkup diantaranya adalah publikasi Informatika Aeronautika terkait kegiatan pencarian dan pertolongan seperti yang akan diterbitkannya Nota dimana tujuan utama ini adalah untuk mencapai tujuan informasi penerbangan dalam upaya menjalin kelancaran operasional keamanan keselamatan dan kegiatan terkait lainnya.

Kami berharap tentunya LOCA ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat penerbangan pada umumnya,” pungkasnya. (***)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.

Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.

Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.

Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.

Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.

“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.

Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

Continue Reading

Ibukota

JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.

Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.

Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.

“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.

Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.

“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.

Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.

Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.

“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.

“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.

Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).

Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.

​”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.

Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.

Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.

Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.

Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending