Polhukam
Membangun Jembatan Harapan dan Jembatan Perjuangan
Oleh : Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P (Dansatgas TMMD Reguler Ke 119 Kodim 0729/Bantul)
TMMD Merupakan Operasi Militer Selain Perang
Tepatnya pertengahan Bulan Februari Suara terompet pagi terdengar di seluruh Markas Batalyon 403/Wirasada Pratista dimana ada yang berbeda pagi itu karena sebanyak 45 personel dengan penuh semangat melakukan persiapan untuk tugas operasi. Tugas operasi kali ini tidak ke Papua ataupun perbatasan Kalimantan dengan Malaysia melainkan tugas operasi membantu warga masyarakat Tangkil Muntuk Dlingo Bantul dalam membangun akses jalan yang menghubungkan antara dua Kalurahan yaitu Muntuk dengan Temuwuh. Tak hanya membangun jembatan dan jalan, personel yang tergabung dalam Satgas TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) nanti juga akan membangun infrastruktur pendukung seperti talud, cor blok jalan, drainase serta rehab rumah tidak layak huni dan rehap tempat ibadah.
Siap Gerak!!! Aba aba Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi) Lettu Infanteri Redo Aswadi yang diikuti oleh Prajurit Garuda Merah, sebutan Batalyon 403/Wirasada Pratista yang bermarkas di Kentungan Yogyakarta itu. “Prajuritku selama 30 hari kedepan kita akan melaksanakan tugas operasi membantu warga masyarakat Muntuk yang membutuhkan kehadiran kita, Saya menekankan agar semua melaksanakan dengan penuh semangat dan hindari pelanggaran sekecil apapun, Jaga nama Batalyon kita” Jelas ini!!!
Siap Jelas Komandan, teriak Prajurit Garuda Merah penuh dengan semangat.
Segala perlengkapan telah disiapkan oleh Prajurit 403/Wirasada Pratista sehari sebelumnya, mereka benar benar sudah siap untuk berpisah dengan keluarga selama sebulan untuk memenuhi panggilan tugas demi merah putih di dada.
Suara truk tentara yang sejak tadi disiapkan meraung raung memecah keheningan pagi itu. Komandan SSK memerintahkan agar semua masuk kendaraan tanda truk siap untuk berangkat menuju Muntuk Dlingo yang menjadi sasaran Operasi Militer Selain Perang, program TMMD Reguler Ke 119 Tahun 2024.
Dan SSK Lettu Infanteri Redo Aswadi duduk di sebelah pengemudi truk, sedangkan anggota lainnya duduk dibelakang. Terlihat puluhan rangsel khas tentara berwarna hijau penuh dengan perlengkapan dan perbekalan memenuhi seisi truk. Yang berbeda tidak terlihat senjata laras panjang yang dibawa Prajurit Garuda Merah. Ini menandakan bahwa misi kali ini adalah misi di masa damai untuk membantu rakyat.
Perjalanan di pagi hari dengan udara yang masih segar membuat sebagian Prajurit Garuda Merah terkantuk kantuk. Namun suasana itu berubah tegang ketika sura keras Letnan Redo membuat Para Prajurit gergapan dan kalang kabut.
“Anggota cepat turun, cepat, cepat, truk tidak kuat nanjak” sontak terikan Letnan Redo membuat Prajurit yang duduk dibelakang dengan sigap melompat keluar truk. Siap Komandan teriak salah satu Prajurit berpangkat Praka.
Berkat kesigapan beberapa Prajurit Garuda Merah akhirnya Truk bisa berhenti dan diganjal dengan batu. Dan SSK Letnan Infantri Redo Aswadi memerintahkan agar semua turun agar beban truk berkurang. Memang kalau dilihat lokasi yang menjadi daerah sasaran TMMD merupakan daerah pegunungan yang jalanya menanjak tajam.

Dokumentasi : Truk yang mengangkut Personel dari Batalyon 403/Wirasada Pratista terpaksa berhenti di tanjakan yang curam saat perjalanan menuju Lokasi TMMD
Pengemudi truk kembali mencoba menanjak, sementara Prajurit yang tergabung dalam Satgas TMMD berjalan sekitar satu kilo sampai di jalan yang agak datar. “Waduh bang jalanya ngeri, untung kita selamat” ujar salah satu anggota 403.
Dengan penuh perjuangan akhirnya Prajurit Garuda Merah sampai di Poskotis (Pusat Komando Taktis) TMMD di Dusun Seropan II, Muntuk Dlingo Bantul. Terlihat disitu pasukan kawan dari Zipur 4/TK, Brimob, Lanud dan lanal ternyata sudah sampai juga di Posko.
Tak lama datang sesosok pria berpangkat melati dua dengan Ban Merahserta memegang stik komando memberi instruksi agar seluruh anggota Sargas TMMD Reguler Ke 119 segera berkumpul. Dengan penuh serius dan semangat perwira yang ternyata Dansatgas TMMD itu memberikan penjelasan tentang mekanisme kegiatan selama 30 hari di Lokasi TMMD.
“Para Prajurit sekalian yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) TMMD Reguler Ke 119, Merah Putih telah memanggil kita untuk mendarma baktikan segala yang kita bisa dan kita punya, warga masyarakat disini sudah menantikan Program TMMD ini sejak puluhan tahun lalu, untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk bekerja dengan penuh semangat, Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa” Jelas Dansatgas Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P.
“Untuk sasaran fisik yang akan kita bangun di Dusun Tangkil ini ada enam sasaran fisik berupa pembangunan jembatan 12 meter, Talud 60 meter, drainase 50 meter, cor blok jalan 1000 meter, rehab Rumah Tidak Layak Huni 1 unit dan rehab tempat ibadah (mushola) 1 unit, saya berharap sasaran fisik tersebut dapat kita kerjakan tepat waktu, tentunya itu membutuhkan perjuangan dan usaha serta semangat kita untuk bekerja secara gotong royong bersama warga masyarkat, sasaran tersebut mustahil akan selesai bila kita kerjakan sendiri”.
“Setelah ini Para Prajurit akan diantar ke rumah rumah warga yang telah disiapkan untuk beristirahat, saya meminta untuk agar setiap prajurit memegang teguh sumpah prajurit dan sapta marga selama pelaksanaan tugas operasi disini”. Jelas ini
“Siap Jelas” jawab mereka serentak.
Sejak kedatangan Satgas TMMD, keadaan di Dusun Tangkil, Muntuk menjadi berbeda, kampung yang semula sepi menjadi lebih ramai dengan pemandangan para anggota Satgas yang melakukan aktivitas sehari hari untuk membantu warga masyarakat.
Membangun Jembatan Harapan dan Jembatan Perjuangan
Pagi itu seluruh anggota Satgas telah berkumpul dan bersiap untuk bekerja keras membangun jembatan harapan warga masyarakat Muntuk yang sejak tahun 82 telah dirintis hanya dengan menggunakan alat seadanya berupa ganco dan cangkul. Hari ini juga warga masyarakat Muntuk serasa bermimpi bahwa harapan memiliki jembatan dan jalan yang menghubungkan dua wilayah akan tercapai berkat adanya TMMD.
Secercah doa dipanjatkan semua anggota Satgas sebelum kegiatan pembangunan fisik dimulai, semoga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dansatgas TMMD Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P terlihat terjun langsung memompa semangat Satgas dimana terik matahari saat ini sangat panas walapun di musim penghujan.

Dokumentasi : Anggota Satgas TMMD Ke 119 Kodim 0729/Bantul berjuang memindahkan batu untuk dijadikan material pembangunan Talud Jembatan
Keringat yang membasahi tubuh Satgas tak dihiraukan, dengan hanya mengandalkan fisik mereka mengusung batu satu per satu didekatkan ke tukang ahli untuk dipasang. Suara molen pun berisik sibuk mengaduk semen dan kerikil untuk mengecor dudukan jembatan.
Telihat ibu ibu separuh baya ikut terlibat membantu Satgas TMMD, mereka ikut datang karena menggantikan suami atau bapaknya yang harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Walapun ada TMMD mereka juga harus memikirkan agar anaknya tetap bisa makan.
Lokasi TMMD di Dusun Tangkil Muntuk ini memang merupakan daerah pegunungan dan sebagian warga masyarakat hanya berpenghasilan rendah, untuk itulah desa atau kalurahan ini dijadikan sasaran TMMD oleh Kodim 0729/Bantul agar perekonomian warga bisa meningkat dengan pembangunan jembatan dan jalan yang menghubungkan dua kalurahan.
Siang itu di sela sela istirahat Dansatgas TMMD Letkol Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P berada di Posko TMMD bersamaPak Lurah Marsudi (42) dan sebagian anggota Satgas TMMD. Sambil menatap cuaca yang sangat terik Dansatgas dengan suara agak serak bertanya kepada Pak Lurah. Pak Lurah, tau ndak kenapa di Muntuk ini dijadikan sasaran TMMD, pak lurah dengan yakin menjawab tau Komandan karena daerah saya ini sangat membutuhkan pembangunan fisik dimana lokasinya di pegunungan dan perbukitan serta daerah terisolir.
Waduh, bukan itu pak lurah, Jawab Dansatgas sambil meletakkan Stik Komando berwarna hitam yang selalu dibawa Dansatgas. Gini pak Lurah, selain yang pak Lurah sebutkan tadi ada pertimbangan lain, sehingga daerah ini dijadikan sasaran TMMD.
Dengan agak bingung, pak Lurah yang bernama Marsudi itu bertanya, “lalu pertimbangannya apa Komandan”
Dengan penuh serius Dansatgas TMMD menjelaskan bahwa di Daerah Bantul ini, dulunya merupakan Basis perjuangan Panglima Besar Soedirman. Sewaktu Jogjakarta mendapatkan serangan dari Belanda Panglima Soedirman berjuang secara gerilya ke arah selatan bersama pasukannya dengan rute Kretek, Parangtritis lanjut ke atas sampai daerah Ponjong Gunung Kidul, makanya setiap tahun ada kegiatan Napak Tilas Rute panglima Soedirman yang dilakukan sebagai upaya untuk mengenang perjuangan beliau.
“Teruskaitannya dengan daerah saya, apa komandan”, tanya pak Lurah dengan nada serius
Pak Lurah, di Tangkil Muntuk ini daerahnya perbukitan dan dataran tinggi, ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah pertahanan serta logistik wilayah apabila suatu saat negara dalam situasi perang, kan sekarang kita lihat berita di TV itu banyak negara negara yang perang, kita sebagai TNI garda terdepan bangsa harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap bangsa kita ini. Jadi manfaat pembangunan Jembatan ini selain mewejudkan harapan masyarakat juga merupakan jembatan perjuangan bagi kami Prajurit TNI apabila terjadi situasi perang.
Dansatgas juga menyampaikan beberapa pertimbangan lain yang akhirnya Dusun Tangkil yang masuk Kalurahan Muntuk menjadi sasaran TMMD. Pertimbangan pertama adalah karena Tangkil merupakan daerah terpencil sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah, yang kedua masih banyak warga masyarakat Tangkil yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana fasilitas umum belum mampu digarap secara swadaya oleh masyarakat. Diharapkan dengan adanya jembatan dan jalan yang menghubungkan Kalurahan Muntuk dengan Kalurahan Temuwuh dapat membuka akses serta dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.
Asa Memiliki Rumah Yang Layak
Di sebuah rumah sederhana dengan sebagian tembok batu bata dan sebagian masih memakai anyaman bambu, tidak ada kamar atau dapur, bahkan MCK pun tidak ada, Ibu Sukidi (48) masih tidak percaya kalau rumahnya dijadikan sasaran program TMMD Reguler Ke 119.
Pagi itu Dansatgas TMMD Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P., meninjau langsung rumah Ibu Sukidi yang beralamat di Tangkil, Muntuk, Dlingo. Tatapan mata perwira berpangkat Letkol itu menelisik ke seluruh isi rumah. Dilihatnya kondisi rumah yang hanya beralaskan tanah, disebuah tempat tidur tanpa kasur tampak seorang anak sedang tidur pulas tanpa tau bahwa sedang banyak pejabat dari TNI dan Kalurahan yang sedang di rumahnya.
“Itu anak saya pak, sudah lama tidak mau sekolah, padahal saya sudah sering menasehati dan membujuk agar mau sekolah lagi” ucap Ibu Sukidi
Dansatgas TMMD dengan serius menyimak penjelasan dari Ibu Sukidi dan Pak Lurah yang mendampinginya melihat kondisi rumah yang setiap hari digunakan untuk berteduh dari panasnya terik matahari dan derasnya air hujan saat musim dingin.
Dansatgas menghampiri Ibu Sukidi, “Ibuk nanti kami Satgas TMMD bersama masyarakat di sekitar sini akan merehab rumah Ibuk, supaya layak huni, memiliki dapur, MCK serta nyaman untuk ditempati”.

Dokumentasi : Dansatgas TMMD bersama PKP TMMD melihat secara langsung pembangunan rumah Ibu Sukidi
Sambil berkaca kaca Bu Sukidi menyalami Danstagas “Terimakasih pak, saya itu juga pengen memperbaiki rumah saya, namun apa daya pak, Suami hanya buruh serabutan, bisa makan saja saya sudah alhamdulilah. Tetangga juga banyak yang bilang kalau rumah saya sudah tidak layak, tapi bagaimana lagi saya uang gak ada”. Jelasnya penuh haru.
Salah satu tetangga Ibu Sukidi yang juga berada di lokasi saat Dansatgas menijau rumah yang tampak lain dengan tetangganya itu sedikit bercerita bahwa mereka juga prihatin namun apa daya kami juga tidak mampu berbuat banyak, karena ekonomi jug asedang sulit, kalau untuk masalah tenaga kami siap membantu.
Satgas TMMD Buat Sutarmi Tersenyum
Di Lokasi TMMD Kalurahan Muntuk ada sebuah Mushola yang diberi nama Al-Hidayah, bangunannya terlihat kecil dengan bentuk hanya kotak saja, namun siapa sangka mushola yang sudah berdiri sejak puluhan tahun itu telah banyak melahirkan santri santi yang bisa membaca Al-Quran. Sosok yang membuat mushola Al-Hidayah itu terus didatangi anak anak mengaji itu adalah Sutarmi (47), seorang guru ngaji yang berjuang tanpa pamrih demi melihat anak didiknya bisa mendapatkan ilmu agama di daearah pegunungan yang sangat jauh dari keramaian.
Dikisahkan oleh Sutarmi Seorang Guru Ngaji yang sejak 26 tahun lalu mendirikan Mushola dengan biaya pribadi ini menuturkan bahwa dulu awalnya mengajar TPA di Masjid, namun karena kesibukan Sutarmi tidak bisa melanjutkan mengajar. Tidak adanya sosok yang menggantikan Sutarmi mengajar TPA di Masjid, anak anak meminta untuk diajari mengaji di Mushola yang didirikannya dan kegiatan itu berlangsung sampai sekarang.
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Satgas TMMD atas bantuan berupa pembangunan tempat wudhu sehingga anak anak lebih bersemangat lagi untuk mengaji. Tidak hanya anak anak yang bersemangat namun para wali dari anak anak yang mengaji di tempat Sutarmi juga tidak mau ketinggalan dengan diwujudkan ikut membantu pembangunan tempat wudhu setiap harinya.
Melihat semangat para wali santri dan Satgas TMMD, Sutarmi merasa terharu, semoga apa yang dilakukan Bapak Bapak TNI di Mushola Al Hidayah dibalas yang lebih banyak oleh Allah SWT.
Sutarmi sekarang juga bisa tersenyum dengan telah terbangunnya tempat wudhu di Mushola Al-Hidayah. Semangat untuk mengajar mengaji seolah olah selalu ada. Anak anak yang mengajipun sekarang merasa nyaman dalam brwudhu sebelum melaksanakan kegiatan beribadah di Mushola Al-Hidayah.
Bangun SDM Warga Kalurahan Muntuk, Tekad Satgas TMMD Tak Tangung Tanggung
Tekad Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Tangkil Muntuk Dlingo tidak tanggung tanggung dilaksanakan. Selain membangun sasaran fisik berupa pembanguan Jembatan, Talud dan Cor Blok Jalan, Drainase, Rehab rumah tidak layak huni serta rehab tempat ibadah, Dansatgas TMMD Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P., juga berkolaborasi bersama instansi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sosialiasi dan penyuluhan guna meningkatkan sumber daya manusia warga Kalurahan Muntuk.
Antusiasme warga masyarakat juga sangat tinggi terlihat ketika dari Puskesmas Dlingo II melaksanakan pelayanan kesehatan geratis, warga berduyun duyun untuk datang di lokasi pelayanan kesehatan. Bapak bapak Ibu ibuk mari kita bisa cek kesehatan geratis tanpa dipungut biaya ujar salah satu petugas kesehatan dari Dinkes Yogyakarta yang juga seorang anggota TNI.
Guna mencegah remaja di Tangkil Muntuk terjerumus dengan Narkoba, Satgas TMMD juga menggelar Penyuluhan Bahaya Narkoba yang medatangkan langusng dari Narasumber dari BNN Kabupaten Bantul.
Tim penyuluh dari Kodim 0729/Bantul pun tidak mau ketinggalan untuk ikut serta memberikan pemahaman tentang bela negara dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia sehingga warga masyarakat Muntuk tidak terpengaruh dengan adanya paham paham yang bisa memecah belah kerukunan dan kebhinekaan di masyarakat dengan agenda besar menghancurkan Indonesia dari dalam.
“Negara kita Indonesia ini sangat kaya bapak bapak ibu ibuk sekalian, maka dari itu banyak yang menginginkan Indonesia kita ini pecah dan mudah dikuasai, untuk itu marilah kita sebagai warga masyarakat di tingkat bawah untuk selalu menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Perjuangan para pahlawan bangsa yang rela mempertaruhkan jiwa raga harus kita teruskan dengan memberikan dan berbuat yang terbaik disegala posisi dan profesi. Mau petani, pedagang, wiraswasta, pendidik, pejabat kita berikan yang maksimal yang kita bisa demi Indonesi jaya” Seru Mayor Arm Mespan saat memberikan materi Wawasan Kebangsaan.
Bapak bapak dari Kepolisian juga didatangkan guna memberikan pemahaman hukum dan ketertiban masyarakat. Negara kita negara hukum, untuk itu segala sesuatu berlandaskan dengan aturan aturan hukum, namun apabila masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan ditingkat padukuhan akan lebih baik, karena saat ini sudah ada Polisi Dukuh yang mendampingi di tengah tengah warga masyarkat pedukuhan.
Program Ibuk memanggil juga dicanangkan oleh Kapolda DIY dalam upaya mengatasi masalah klitih yang marak di wilayah kita, jadi ibuk ibuk kalau anaknya jam sembilan malam anak nya belum pulang ke rumah tolong dicari buk, kalau tidak ketemu di telpon buk, jangan sampai anak ibuk ternyata ikut ikutan geng klitih, Ujar Perwira polisi dengan pangkat Iptu menjelaskan dengan penuh semangat.
Kemudian warga masyarakat Muntuk juga dimudahkankan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, dimana warga bisa melaksanakan perekaman KTP, pengurusan Akta kelahiran dan surat surat terkait tapna harus jauh jauh turun gunung ke Kota Bantul, Kita hadirkan petugas dari Dinas terkait untuk membantu warga muntuk, jelas Letkol Inf Muhidin S.H. M.I.P.
Matur Nuwun
Terkait dengan pelaksanaan TMMD Reguler Ke 119 di Wilayah Muntuk Dlingo Bantul, Gubernur sekaligus Raja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono Ke X memberikan keterangan bahwaTMMD merupakan cerminan dari semangat gotong-royong, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk berpartisipasi, bergandengan tangan, dan bekerja bersama dalam mencapai kemajuan. Semangat ini adalah tentang menanamkan rasa kebersamaan, memperkuat kesatuan dan persatuan, serta mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat yang tangguh.
Terpisah Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan tertinggi kepada Satgas TMMD, dan semua anggota yang telah menjawab panggilan ini dengan hati yang tulus dan nyala semangat yang tiada pernah padam. Melalui TMMD ini, TNI telah menorehkan tinta emas dalam pembangunan bangsa kita.
Disisi lain Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos. menuturkan bahwa hari ini, kita merayakan semangat kebersamaan, dedikasi, dan kolaborasi yang luar biasa antara TNI dan rakyat, dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Program ini bukan sekadar inisiatif; melainkan menjadi manifestasi nyata dari komitmen kita bersama, untuk membangun Indonesia dari desa-desa, menjadikannya fondasi yang kokoh untuk pembangunan nasional, dan ketahanan nasional yang tak tergoyahkan.
Prajurit TNI, sebagai patriot dan ksatria bangsa, telah menunjukkan dedikasi tanpa batas dalam menjalankan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, menghidupkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Senada dengan Pangdam, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Zainul Bahar, S.H., M.Si., menyampaikan TMMD bukan hanya tentang pembangunan fisik seperti jembatan, jalan, atau fasilitas publik; melainkan juga tentang membangun jembatan kebersamaan, memadukan jalan kekeluargaan, dan menciptakan fasilitas untuk memperkuat ikatan persaudaraan kita.
Dokumentasi : Jembatan Harapan dan Jembatan Perjuangan yang menghubungkan Kalurahan Muntuk dengan Kalurahan Temuwuh

Di tempat berbeda, rasa Syukur dan bahagia diungkapkan Suraji (34), warga Kalurahan Muntuk “ Matur Nuwun (Terimakasih) kami sudah dibantu”. Dengan Jembatan dan jalan yang sudah dibangun kami tidak perlu harus memutar lewat Kaliurang, Cukup 15 menit kami sudah bisa sampai ke Kapanewon (Kecamatan), ungkapnya penuh semangat.
Senada dikatakan Sumaryadi (33), “Kami warga Desa Kalurahan Muntuk mengucapkan terimakasih kepada Bapak TNI, dengan adanya pembangunan ini, dapat memperlancar akses kami baik ke sawah atau ladang juga ke tempat saudara kami yang di Temuwuh, sebutnya kalem.
Berbagai aspek kehidupan lainnya terkait peningkatan ekonomi, tentu prospek terwujud ke depannya. Pemerataan pembangunan berkat TNI dan dukungan Pemerintah Daerah, menjadi “Jembatan harapan bagi warga Muntuk dan Jembatan Perjuangan bagi TNI”
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Polhukam
Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram
Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.
Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.
Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.
Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.
“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.
Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.
Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.
Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).
Polhukam
Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

