Connect with us

Ekonomi

Bisnis Energy Masih Prospektif di 2024

Published

on

JAKARTA, Hariansentana.com –– Indonesia tengah menuju era transisi, dari energi fosil menjadi renewable energi dengan target besar net zero emission di 2060. Namun demikian, bukan berarti bisnis energi fosil sudah mulai meredup di tanah air. 

Hal itu tersirat dari paparan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, yang mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif, saat menyampaikan keynote speech, dalam diskusi bertajuk”Menelisik Prospek Energy 2024, Gurih atau Hambar?” yang diselenggarakan Forum Wartawan Energi dan Sumber Daya Mineral (FWESDM), yang diselenggarakan secara Hybrid, di Club Square Plaza UOB, Jakarta Pusat, Rabu 25 Oktober 2023. 

Dalam paparannya, Tutuka menyampaikan perkembangan sektor energy nasional, khususnya di sepanjang tahun 2020 hingga saat ini yang berada dalam tren positif dan terus meningkat. Disampaikan Tutuka, perkembangan sektor energy itu bisa dilihat dari perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terus positif. 

“Tahun 2023 saat ini kita mencapai investasi sekitar USD15,56 miliar, yang hilir USD1,9 miliar. Ini gambarannya antara kedua hulu dan hilir, jadi dimana untuk di hulu itu paling besar produksinya. Kemudian untuk di hilir, di pengolahan yang paling besar (Kontribusinya),” ungkap Tutuka Ariadji. 

Diakui Tutuka, ada sedikit hambatan pada sektor hilir karena terkendala infrastruktur. Namun pemerintah terus berupaya untuk menanganinya, dan ia optimis bahwa kedepan bisnis energy masih akan terus meningkat seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. 

Tutuka Ariadji mengungkap ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas. Diantaranya yaitu: Pertama, dengan memberikan opsi/fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kerja sama (PSC CS/GS). Pemerintah memperbaiki term and condition kontrak kerja sama. 

Upaya kedua, lanjut Tutuka Ariadji, yakni dengan mengakselerasi proyek- proyek lapangan migas. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan gas domestik. Keempat, meningkatkan cadangan strategis/penyangga/operasional. Kelima, mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG. Keenam, mendorong diversifikasi sebagai alternatif sumber energi, diantaranya gasifikasi pembangkit dan pemanfaatan biofuel.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur gas bumi strategis guna mendorong interkonektivitas jaringan gas bumi. Hal lainnya, lanjut Tutuka, pemerintah terus mendorong pembangunan pipa transmisi gas (Cirebon. Semarang).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara, Anggawira yang bergabung secara online mengatakan bahwa di tengah dorongan untuk transisi energi yang begitu kuat, peluang bagi energi konvensional yang berupa energi fosil masih terbuka lebar. 

Peluang energy fosil tetap harus dioptimalkan, sebelum renewable energy benar-benar bisa dioptimalkan di Indonesia. “Tentunya kita harus mengoptimalkan berbagai potensi energy yang ada. Dan tadi di highlite oleh Pak Dirjen (Tutuka Ariadji) sebenarnya dan itu juga sejalan dengan yang kita pikirkan, bahwa walaupun sudah banyak dorongan-dorongan untuk kita memanfaatkan energi bersih, tapi disisi lain kita punya banyak sekali sumber daya, energi berbasis konvensional yang harus dioptimalkan, sebelum memang no or never, dalam konteks RND kita juga harus mengoptimalkan,” tuturnya. 

Anggawira mengatakan, hal ini tentu harus dirangsang pengoptimalannya oleh pemerintah, salah satu caranya dengan pemberian insentif untuk investasi. “Saya rasa itu harus bisa dioptimalkan ya,” sambungnya. 

Sementara itu VP Digitalisasi Kelistrikan Management Digital PLN Pusat Agus Tri Susanto mengatakan, tahun 2020 hingga 2022 PLN telah memulai melakukan transformasi dan melaksanakan lebih dari 2.000 program strategis, mulai dari generation hingga retail. 

“Tahun 2020 hingga 2022 kemarin kami menyebutnya sebagai etape pertama transformasi dan ini lebih kami fokuskan kepada internal correctif action secara end to end, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi hingga ke pelanggan kami,” ungkapnya. 

Selanjutnya, masuk ke etape kedua, Agus menyebut PLN melakukan transformasi dengan mewujudkan struktur organisasi yang lebih fit dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. 

“Pembentukan holding akan membuat PLN lebih lincah, ramping dan profesional untuk mewujudkan value creation di setiap lini,” ungkapnya. 

“Contohnya pengelolaan energi primer, dulu tersebar ke semua unit, kini terkonsentrasi di PLN EPI (Energi Primer Indonesia),” sambungnya lagi. 

Kemudian, Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia Mamit Setiawan dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya saat ini melihat potensi biomassa yang berlimpah untuk terus dikembangkan sebagai co-firing dari PLTU Batubara. 

“PLN EPI menargetkan pada tahun 2025 akan menggunakan biomassa sebesar 10,2 juta ton pertahun untuk program pengurangan emisi gas rumah kaca dengan target 52 PLTU, dengan komposisi 6 juta ton dari dedicated energy plantation dan 4,2 juta ton dari limbah sawit, sampah, sawdust dan limbah pertanian yang akan menghasilkan 11,8 TWh/tahun,” ungkap Mamit. 

Division Head Corporate Plan PT PGN Tbk Heru Indriatno mengatakan, sebagai bagian dari Holding PT Pertamina, PGN memiliki setidaknya 3 hal yang akan terus dikembangkan di tahun-tahun kedepan. 

Heru mengatakan, hal yang pertama adalah mengingkatkan bisnis eksisting. Sebagai contoh misalnya dalam hal pendistribusian gas melalui Jargas rumah tangga. Hal ini menjadi upaya untuk membantu pemerintah mengurangi beban negara untuk subsidi elpiji. 

Hal yang kedua yakni melakukan adaptasi, yakni bagaimana caranya agar sumber-sumber energi yang eksisting dan sudah mulai menurun kapasitasnya, dengan menutup defisitnga dari sumber lainnya, salah satunya dengan LNG.

“Yang ketiga sifatnya diversifikasi, nanti bisa vertical integration atau nanti diversifikasi bisnis hilirisasi gas,” ungkapnya. 

PGN, kata Heru, juga melakukan green business initiative dengan mengembangkan Biomethane. ^Kami membangun pabrik Biomethane di lokasi pabrik kelapa sawit dengan volume 1,2 MMSCFD dan menyalurkan komodutas tersebut ke pelanggan di pulau Jawa melalui pipa SSWJ. 

Kemudian Corporate Secretary Subholding Power & NRE PT Pertamina (Persero) Dicky Septriadi menyampaikan, Pertamina memiliki dua prioritas untuk Energy Security, yakni meningkatkan produksi migas di upstream dan meningkatkan produk olahan melalui Refineries Development Master Plant, Grass Root Refinery, Green Refinery dan Petrochemical Plant. 

“Kita semuanya sedang berupaya untuk bisa mempertahankan performa kita supaya ketahanan energi ini bisa terjaga dengan baik,” tegasnya. 

Di sisi lain, Director Health Of Safety & Environment PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nikel), Tonny Gultom memaparkan tentang potensi sektor pertambangan nikel yang menurutnya sangat prospektif di tengah upaya pemerintah melakukan diversifikasi energi, salah satunya melalui pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. 

Menurutnya, Indonesia saat ini merupakan negara di dunia yang memiliki cadangan nikel terbesar, yakni mencapai 21 juta ton. Indonesia bahkan meninggalkan jauh negara-negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Canada, China, New Celedonia, Filipina, Russia dan banyak negara lainnya dalam hal cadangan nikel. Hanya Australia saja yang memiliki cadangan 21 juta ton, sama seperti Indonesia. 

“Ini menjadikan semua pihak tertarik untuk mengetahui bagaimana pengembangannya kedepan, potensi untuk dikembangkan masih sangat besar,” tuturnya.  

Tonny mengatakan, Trimegah Bangun Persada yang beroperasi di Pulau Obi saat ini mempekerjakan sedikitnya lebih dari 20.000 tenaga kerja, dimana 85 persen merupakan tenaga kerja Indonesia dsn 50 persen pegawai dari Maluku Utara. Hal ini tentu berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat. (Git)

Ekonomi

34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.

Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.

“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.

Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.

Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.

“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.

Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.

“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron

Continue Reading

Ekonomi

Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.

“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.

Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.

“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.

Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.

Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.

“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.

Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.

“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.

Continue Reading

Ekonomi

Perkuat PPNS di Bidang Pangan, Bapanas Dorong Pengawasan Didukung Sistem Digital

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pangan terus dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan sistem digital dalam administrasi penyidikan. Saat ini Bapanas membina sekitar 30 PPNS yang tersebar di pusat dan daerah untuk mendukung pengawasan pangan di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan digitalisasi administrasi penyidikan akan membantu PPNS menjalankan tugas secara lebih tertib dan sesuai prosedur. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Korwas PPNS Tahun Anggaran 2026 di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

“Bapanas memiliki sekitar 30 PPNS, enam di pusat dan sisanya di daerah. Karena itu, koordinasi dengan Korwas PPNS penting untuk memastikan pelaksanaan pengawasan pangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga akan terus memperkuat kapasitas PPNS kita,” ujar Andriko.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. mengatakan koordinasi antara Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu diperlukan untuk mencegah kesenjangan maupun tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, masing-masing penyidik perlu menjalankan kewenangannya dengan tetap mengedepankan sinergi dan kolaborasi.

“Koordinasi ini mutlak dilaksanakan guna menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas, demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Syahardiantono saat membuka Rakor Korwas PPNS Tahun 2026.

Penguatan tersebut sejalan dengan peluncuran Sistem Laporan (SISLAP) Korwas PPNS dan penguatan penggunaan E-PPNS dalam Rakor Korwas PPNS Tahun 2026. Kedua sistem tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan laporan dan administrasi penyidikan secara digital.

Disisilain Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu mengatakan SISLAP digunakan untuk mengelola laporan dari jajaran Direktorat Kriminal Khusus dan Satuan Reserse Kriminal di seluruh Indonesia, termasuk dari 508 Polres. Sementara E-PPNS digunakan untuk mendukung administrasi penyidikan PPNS dan telah terhubung dengan SPPTI.

“SISLAP ini adalah sistem pelaporan di Korwas PPNS untuk mengelola laporan dari para Direktur Kriminal Khusus maupun para Kasat Reskrim yang ada di jajaran 508 Polres,” ujar Edy.

Menurut Edy, penerapan E-PPNS akan membuat proses administrasi penyidikan lebih terintegrasi. Penyampaian administrasi penyidikan kepada kejaksaan yang sebelumnya dilakukan secara manual selanjutnya dapat dilakukan melalui sistem secara daring.

Bagi Bapanas, penguatan sistem tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kapasitas PPNS dalam melaksanakan pengawasan pangan. Ruang lingkup pengawasan PPNS Bapanas meliputi keamanan dan mutu pangan, label, iklan, cadangan pangan, serta aspek ketersediaan pangan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bapanas.

Andriko menegaskan, penguatan kapasitas PPNS dan koordinasi dengan Korwas PPNS akan terus dilakukan agar pengawasan pangan di pusat maupun daerah dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.

“Harapannya, dengan adanya Korwas di seluruh Indonesia, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Bapanas, kami juga akan terus melakukan penguatan kapasitas PPNS untuk melakukan pengawasan pangan di seluruh Indonesia,” ujar Andriko.(***)

Continue Reading
Advertisement

Trending