Nasional
Rakornas Perpustakaan Tahun 2023, Perpustakaan Menjangkau Masyarakat melalui BintangPusnas
Jakarta, Hariansentana.com —Perpustakaan berbasis inklusi sosial dibutuhkan dalam kondisi pemulihan ekonomi masyarakat. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) menjadi basis dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi.
Program TPBIS menjadi tema utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Tahun ini, kegiatan penguatan kolaborasi dan komitmen antarpemangku kepentingan bidang perpustakaan tersebut mengusung tema “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19”.

Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan pada masa kini, perpustakaan berperan aktif dalam menjangkau masyarakat, bukan sekadar ruang untuk menyimpan buku. Dia menambahkan hal ini selaras dengan paradigma baru perpustakaan di mana sebesar 10 persen perpustakaan menjalankan fungsi manajemen koleksi perpustakaan, 20 persen untuk manajemen ilmu pengetahuan, dan 70 persen untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Dalam ajang Rakornas, pihaknya melakukan penyamaan persepsi dengan dinas perpustakaan daerah mengenai perpustakaan dan literasi.
“Jadi memang kita yang paling penting adalah mengedukasi teman-teman kepala dinas di provinsi, kabupaten/kota, untuk menyamakan persepsi bahwa pekerja perpustakaan sudah lama meninggalkan pekerjaan teknis yang namanya katalogisasi, klasifikasi,” jelasnya dalam Pembukaan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Senin (6/3/2023).

Pada masa kini, perpustakaan bertransformasi menjadi inklusif. Sejak 2018, Perpusnas menjalankan program TPBIS yang merupakan program prioritas nasional dengan dukungan dari Bappenas RI. Melalui program TPBIS, perpustakaan bertransformasi menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berlatih secara kontekstual, berlatih keterampilan dan berbagi pengalaman. “Di sinilah pentingnya kehadiran buku-buku ilmu terapan dan tepat guna untuk masyarakat dalam mengembangkan life skills dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujarnya.
TPBIS berupaya mengurangi kemiskinan masyarakat marginal melalui pendayagunaan perpustakaan umum di daerah di Indonesia. Para penerima manfaat mendapatkan pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka serta kegiatan promosional seperti penyuluhan, sosialisasi, wisata literasi, dan storytelling.
Sejak 2018 hingga saat ini, program TPBIS telah menjangkau 399 kabupaten/kota dan 3.985 desa/kelurahan. Selain itu, telah dilakukan bimbingan teknis kepada 1.804 staf perpustakaan daerah dan 2.196 pengelola perpustakaan desa, serta melatih 79 master trainer dan 415 fasilitator daerah. Program TPBIS telah menjangkau sebanyak 2.133.918 anggota masyarakat yang mengikuti 85.776 kegiatan di perpustakaan. Bahkan program ini sudah ditiru sejumlah daerah yang melakukan replikasi mandiri di 18 kabupaten/kota dan 1.125 desa/kelurahan.
Program TPBIS terus berlanjut menjadi program prioritas nasional pada tahun ini. Sepanjang 2023, jumlah mitra sebanyak 450 perpustakaan desa/kelurahan. Pada Januari 2023, tercatat sebanyak 1.661 kegiatan pelatihan telah dilakukan dengan melibatkan 70.165 peserta.
Kegiatan yang dilakukan antara lain kelas berhitung di Perpustakaan Daerah Kabupaten Manokwari, Papua; kelas komputer di Perpustakaan Desa Kian Laut, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku; dan kelas bahasa Inggris di Perpustakaan Desa Loang Malaka, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan perpustakaan salah satunya, kelompok difabel. Sebanyak 10 peserta penyandang disabilitas di Kota Salatiga mengikuti pelatihan handycraft di perpustakaan daerah setempat.
Kepala Perpustakaan menambahkan pada masa kini, perpustakaan berperan aktif bekerja dalam menjangkau masyarakat, bukan sekadar ruang untuk menyimpan buku. Dalam Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diluncurkan superapp BintangPusnas yang merupakan platform aplikasi terintegrasi Perpusnas dalam meningkatkan akses dan konten digital perpustakaan di Indonesia. Koleksi BintangPusnas mencapai 1,3 juta koleksi buku dan koleksi digital lainnya untuk kebutuhan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. BintangPusnas memuat beragam aplikasi Perpusnas yakni iPusnas, Indonesia OneSearch, dan Khastara.
Dia menambahkan, Rakornas merupakan mandatori Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpusnas sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan perpustakaan di Indonesia untuk membantu Presiden.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan kepada Perpusnas untuk mendukung pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui Program Prioritas Nasional Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas pengembangan budaya kegemaran membaca, peningkatan perbukuan dan konten literasi, serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, dalam Rarkonas diberikan penghargaan kepada daerah dengan Tingkat Gemar Membaca (TGM) tinggi, daerah dengan Indeks Pembangunan Literasi (IPLM) tinggi, daerah dengan akreditasi perpustakaan sesuai Standard Nasional Perpustakaan (SNP) terbanyak dan daerah dengan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbaik. Selain itu, guna membangun ekosistem literasi, dalam Rakornas diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Komnas HAM serta 31 mitra perguruan tingi.
“Sesuai tema Rakornas, ada pameran produk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari 10 daerah, sebagai bukti dampak nyata program ini di masyarakat,” pungkasnya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023 diselenggarakan secara hibrida pada 6-7 Maret 2023. Secara luring dilaksanakan di Jakarta dengan target 965 peserta dihadiri oleh para undangan yang terdiri atas pimpinan daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, para pakar dan praktisi perpustakaan dan literasi, ketua asosiasi profesi, ketua forum perpustakaan, ketua asosiasi penerbit/pengusaha rekaman, pimpinan kementerian dan Lembaga dan secara daring dengan kapasitas 10 ribu.
Berikut penerima penghargaan dalam Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023:
Kategori Provinsi dengan Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi Tahun 2022:
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 72,29
Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 70.96
Provinsi Jawa Barat dengan nilai 70.10
Kategori Provinsi dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tertinggi Tahun 2022:
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 83.63
Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan nilai 80.87
Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 78.49
Kategori Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan:
Pepustakaan Sekolah: Sekolah MAN Insan Cendekia Serpong
Perpustakaan Perguruan Tinggi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Perpustakaan Khusus:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kategori Provinsi dengan Presentase Perpustakaan Terakreditasi Terbanyak di Wilayah I (Pulau Sumatera)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kategori Provinsi dengan Presentase Perpustakaan Terakreditas Terbanyak di Wilayah II (Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kategori Provinsi dengan Presentase Perpustakaan Terakreditas Terbanyak di Wilayah III (Pulau Kalimantan dan Sulawesi)
a. Provinsi Sulawesi Tenggara
b. Provinsi Kalimantan Timur
Kategori Provinsi dengan Presentase Perpustakaan Terakreditasi Terbanyak di Wilayah IV (Pulau Maluku dan Papua)
a. Provinsi Maluku Utara
b. Provinsi Papua Barat
Kategori Provinsi dengan Presentase Perpustakaan Terakreditasi Terbanyak di Indonesia
Provinsi Jawa Timur
Penerima Penghargaan DAKF Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2022
Peringkat 1 Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Peringkat 2 Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah
Peringkat 3 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
Bodetabek
Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.
Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.
“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.
Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.
Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.
Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.
“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.
Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
Ibukota
JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.
Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.
“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.
Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.
“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.
Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.
“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.
Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.
Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.
“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.
“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.
Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.
Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).
Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.
”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.
Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.
Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.
Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.
Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.
Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

