Connect with us

Nasional

Keterangannya Melebar ke Ranah Perdata, Saksi Slamet Dapat Teguran Hakim

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Sidang pidana dugaan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) dengan 17 orang terdakwa dari karyawan PT Meratus Line dan PT Bahana Line kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (17/1/2023).

Empat saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut antara lain, Direktur Utama (Dirut) PT Meratus Line; Slamet Raharjo, Auditor internal PT Meratus Line; Feni, serta Katarina, dan Ongko Maya Dewi.

Pada sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Sutrisno beberapa kali menberikan peringatan pada saksi Slamet agar tidak melebarkan keterangannya ke ranah perdata.

“Ini kan urusan antar oknum karyawan dan proses antar perusahaan kan tidak ada masalah. Jadi fokus pada dakwaan jangan melebar. Jangan juga masuk ke ranah perdata,” tegas hakim memperingatkan saksi Slamet.

Ketua Majelis Hakim juga meminta tanggapan para terdakwa atas keterangan para saksi. Ia juga menanggapi beberapa bantahan terdakwa. “Saya meminta kepada para terdakwa agar menuangkannya dalam nota pembelaan nanti,” katanya.

Sementara dalam kesaksiannya, Slamet Raharjo menerangkan soal perkara yang menjerat beberapa karyawannya itu. Menurutnya, modus yang digunakan anak buahnya bekerjasama dengan anak buah PT Bahana Line. Ia juga mengataka, bahwa otak dari pencurian BBM itu adalah karyawan outsourching PT Meratus Line bernama Edi Setyawan. Edi bahkan dituding telah menerima sejumlah uang dari karyawan PT Bahana Line.

“Edi Setyawan (terdakwa) terima Rp 500 juta perbulan dari karyawan PT.Bahana Line. Transaksi ini terjadi sejak 2015 namun, diketahui pada tahun 2022. Edi Setyawan mengatakan Rp 600 juta tapi pada Januari mereka (para terdakwa) sudah terima Rp 500 Juta hingga 3 kali dan yang mengambil Edi Setyawan sendiri maka kita berani laporkan ke polisi,” bebernya.

Dalam keterangannya, Slamet beberapa kali terlihat emosinal dengan menyebut  keterlibatan PT Bahana Line secara institusional dalam kasus dugaan penggelapan BBM ini.

Pada kesempatan yang sama, saksi Auditor Internal PTMeratus Line, Feni mengatakan, berdasarkan audit internal, pihaknya menemukan kerugian atas kasus dugaan penggelapan BBM itu sebesar Rp 500 miliar terhitung sejak 2015. Ia juga mengaku, dasar audit yang dilakukan adalah dari keterangan atau pengakuan para terdakwa yang kemudian diasumsikan olehnya.

Pihaknya juga melakukan audit untuk kedua kalinya dan ditambah lagi dengan adanya audit eksternal. Uniknya, ia mengakui terdapat perbedaan atau selisih dari kedua hasil audit tersebut.

“Hasil audit internal kedua menemukan dugaan kerugian sebesar Rp 94 miliar dan hasil audit eksternal hanya menemukan kerugian sebesar Rp 93 sekian miliar,” ujarnya.

Dalam kesaksian tersebut juga sempat terjadi perbedaan keterangan antara saksi Slamet dengan saksi Fani. Fani menjelaskan bahwa Pocket di Kapal Meratus digelapkan dan dijual oleh oknum karyawan, sementara Slamet mengaku kalau yang dijual itu BBM dari vendor yang dibelokkan.

Terkait hal ini, terdakwa Erwinsyah, karyawan PT Meratus Line mengatakan bahwa Pocket adalah sisa bahan bakar yang ada di kapal Meratus. “Jadi statusnya sisa bahan bakar,” ucapnya.

Erwinsyah juga mengungkapkan, bahwa  selama ini telah mengalami tekanan dari perusahaan untuk membuat surat pernyataan. Tekanan itu, dilakukan perusahaan dengan menghadirkan pihak lain seperti oknum polisi dan oknum TNI.

“Kami diminta untuk membuat surat pernyataan dibawah tekanan. Kenapa saya ngomong demikian, karena waktu kami disuruh membuat surat pernyataan, ada personel polisi gak yang memperkenalkan diri secara jelas,” ungkapnya.

Sementara terdakwa Edi Setyawan yang dituduh sebagai otak dari pencurian BBM ini membantah semua keterangan bosnya itu. “Tak ada satu pun keterangan dari bos  itu yang benar. Salah semua yang mulia,” ujar Edi.

Ragukan Hasil Audit
Sementara salah satu pengacara para terdakwa, Gede Pasek Suardika (GPS) menegaskan bahwa pihaknya meragukan hasil audit yang dilakukan Auditor Internal PT Meratus Line, Feni.

“Internal audit di awal menyebutkan Rp 500 miliar tetapi banyak berbasis asumsi, lalu ada audit lagi ditemukan Rp 94 miliar lebih tetapi perhitungan eksternal audit ebutkan Rp 93 miliar. Jadin perbedaan yang jauh itu membuat hasil audit diragukan,” tukasnya.

GPS juga mencerca pernyataan PT Meratus Line, Slamet Raharjo soal status karyawannya terdakwa Edi Setyawan yang disebutkan sopir dan outsourching tetapi bisa memiliki kewenangan melebihi pegawai organik dan atasannya sendiri.

Terkait hal itu Slamet Raharjo mengakui jika pihaknya kecolongan dan menyebutnya sebagai miss dalam manajemennya. “Itu miss kami di Manajemen, ” kilahnya.

Secara rinci GPS juga memastikan bahwa selama kurun waktu 2015 sampai 2021 hubungan kerja dengan Bahana tidak pernah ada masalah. “Tidak pernah ada masalah semua dokumen komplit sesuai perjanjian dan ditandatangani kedua belah pihak,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.

Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.

Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.

Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.

Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.

“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.

Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

Continue Reading

Ibukota

JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.

Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.

Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.

“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.

Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.

“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.

Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.

Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.

“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.

“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.

Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).

Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.

​”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.

Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.

Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.

Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.

Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending