Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 42 pelanggar ketertiban umum (Tibum) menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Rabu (23/9/2026)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota administrasi Jakarta Utara, Budhy Novian.SH.MH mengatakan, pelaksanaan sidang Tipiring merupakan tindak lanjut dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Total ada 42 pelanggar dari enam kecamatan. Namun, lima di antaranya tidak hadir sehingga perkaranya diputus secara verstek,” ujarnya, Rabu (23/9).

Budhy menjelaskan, para pelanggar merupakan warga yang kedapatan memanfaatkan fasilitas publik untuk berjualan, terutama di trotoar dan bahu jalan.

Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan denda bervariasi mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu kepada masing-masing pelanggar, ditambah biaya perkara sebesar Rp5.000. Sementara pelanggar yang tidak hadir dikenakan biaya verstek sebesar Rp50 ribu.

“Persidangan berlangsung aman dan terkendali. Total denda dan biaya perkara yang dihimpun berhasil mencapai Rp8.060.000. Seluruh penerimaan disetorkan ke kas negara melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,” terangnya.

Budhy memastikan, penindakan dilakukan secara konsisten sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus menjaga fungsi fasilitas umum. Penegakan aturan tersebut terutama ditujukan untuk menjamin hak pejalan kaki, menjaga kelancaran lalu lintas, serta menciptakan kenyamanan di ruang publik.

“Penegakan aturan diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan “Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Tahun 2026”, Selasa (22/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Fatahillah Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, tersebut diikuti perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Jakarta Utara.

Kegiatan ini menjadi forum komunikasi antara pemerintah daerah dan ormas untuk memperkuat sinergi sekaligus mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di Jakarta Utara.

Asisten Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhamad Andri, mengatakan komunikasi antara pemerintah, Kesbangpol dan ormas perlu terus dibangun secara terbuka dan aktif.

Menurutnya, ormas memiliki posisi strategis karena para anggotanya berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Dalam hal pendataan sosial, ormas diharapkan dapat membantu memberikan informasi apabila terdapat data warga yang perlu diperbarui atau dikoreksi,” ujar Andri.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pendataan sosial masyarakat, termasuk Desil/DTKS. Keterlibatan ormas dinilai dapat membantu memberikan informasi apabila terdapat data warga yang perlu diperbarui maupun dikoreksi.

Selain persoalan data sosial, Andri juga menyoroti keberadaan sampah liar yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Jakarta Utara.

“Ormas juga diharapkan ikut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membantu menyampaikan informasi terkait persoalan yang ditemukan di lapangan,” katanya.

Andri menegaskan, peran ormas tidak hanya sebatas menyampaikan aspirasi maupun keluhan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan juga diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif dan solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.

“Pemerintah berharap ormas dapat memberikan masukan yang konstruktif dan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Melalui kegiatan pemberdayaan tersebut, Suban Kesbangpol Jakarta Utara mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus mendukung terciptanya Jakarta Utara yang aman, tertib, nyaman dan kondusif.

Sementara itu Sunarno ketua PWI Pokja Jakarta Utara di dampingin H.Tarno Penasehat PWI Pokja Jakut.Kami sangat mengaspresiasi Koloborasi antara insan Press dan Ormas yang ada di wilayah Jakarta Utara.” Dengan Koloborasi insyaallah wilayah Kamtibmas Jakarta Utara akan selalu kondusif.” Ungkapnya.(Sutarno)

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya balita dan lanjut usia (lansia), yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Desakan tersebut disampaikan menyusul data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak Karhutla pada periode 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada balita.

Azis menilai tingginya kasus ISPA pada balita menunjukkan perlunya langkah perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap Karhutla.

“Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40 ribu balita kita terserang ISPA di wilayah Karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban,” ujar Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Ia meminta pemerintah memberikan perlindungan ekstra dan memprioritaskan balita, lansia, serta kelompok rentan lainnya yang berada di wilayah dengan paparan asap tinggi.

Menurut Azis, penanganan dampak Karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian utama dari respons pemerintah ketika kualitas udara memburuk.

“Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando,” tegasnya.

Azis mengatakan integrasi data tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara cepat, termasuk ketika diperlukan pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Ia juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meningkatkan koordinasi penanganan masyarakat di zona terdampak asap.

“Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat,” katanya.

Selain penanganan kesehatan, Azis meminta pemerintah daerah memiliki protokol yang jelas untuk melindungi anak-anak ketika kualitas udara memburuk. Salah satunya melalui pengaturan aktivitas belajar di sekolah.

Azis mendorong KPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila kondisi udara sudah membahayakan kesehatan. Menurut dia, aktivitas pembelajaran tatap muka bagi siswa PAUD, TK hingga SD perlu dipertimbangkan untuk dihentikan sementara ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) memasuki kategori tidak sehat.

“Penanganan Karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Koordinasi penanganan bencana harus berjalan cepat dari tingkat pusat hingga posko desa,” ujar Azis.

Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan layanan dasar selama kondisi darurat akibat Karhutla berlangsung.

“Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak,” pungkasnya.