Nasional
TNI AL Gelar Serbuan Massal Vaksinasi Covid -19 Di Kali Baru Cilincing Jakarta Utara
Jakarta, Hariansentana.com – TNI AL tak henti-hentinya menggelar serbuan massal vaksinasi Covid-19 secara serentak di berbagai daerah. TNI AL menggelar serbuan vaksinasi Covid-19 ini dengan mengerahkan vaksinatornya untuk melayani masyarakat luas yang membutuhkan vaksin.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mendukung program pemerintah menyukseskan satu juta vaksinasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia.

Dengan mengambil lokasi di sekitar Posal Kalibaru, TNI AL dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menggelar serbuan vaksinasi covid-19 bagi masyarakat maritim di wilayah Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (6/7/2021).
Kegiatan tersebut ditinjau oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P. yang didampingi Asopssurta Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Dyan Primana Sobaruddin, M.Sc. Selain itu, turut dihadiri Polsek Kalibaru, aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat.
Pada serbuan vaksinasi kali ini, TNI AL mengerahkan 2 tim tenaga kesehatan dari Pushidrosal dengan menggunakan vaksin Sinovac. Pada kegiatan ini tercatat 300 orang telah memperoleh vaksinasi.
Selain serbuan vaksinasi ini, TNI AL juga terus aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Meskipun sudah melaksanakan vaksin, TNI AL tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap membudayakan mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi sosial.
Program serbuan vaksinasi massal ini digelar bertujuan untuk turut mewujudkan program pemerintah secara nasional satu hari 1 juta vaksin, sehingga diharapkan akan mampu turut mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, serta membangkitkan kembali ekonomi nasional.
Polhukam
Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram
Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.
Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.
Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.
Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.
“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.
Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.
Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.
Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).
Polhukam
Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).
Nasional
Sonny Danaparamita: Habitat Kedua Badak Jawa Harus Berbasis Sains, Ujung Kulon Tak Boleh Dikorbankan
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merealisasikan wacana pembangunan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Ia menegaskan, upaya menyelamatkan satwa langka tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan keputusan spekulatif ataupun kepentingan investasi.
Menurut Sonny, gagasan menyiapkan habitat kedua patut dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kepunahan Badak Jawa. Selama ini, seluruh populasi satwa tersebut hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang memiliki kerawanan terhadap bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, ia mengingatkan, diversifikasi habitat tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam melindungi Ujung Kulon sebagai rumah utama Badak Jawa.
“Badak Jawa adalah kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia. Negara tidak boleh mengambil langkah spekulatif. Kalau hendak membangun habitat kedua, seluruh prosesnya harus berbasis sains, dilakukan dengan kehati-hatian, dan terbuka kepada publik,” kata Sonny.
Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI itu juga mendesak Kementerian Kehutanan membuka kondisi terkini konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon. Penjelasan tersebut harus mencakup perkembangan populasi, pengamanan kawasan, ancaman perburuan liar, potensi penyakit, hingga kesiapan mitigasi bencana.
“Tidak cukup hanya menyampaikan bahwa ini masih wacana. Kementerian Kehutanan harus menjelaskan kerja nyata yang sudah dilakukan untuk menjaga Badak Jawa di Ujung Kulon, sekaligus dasar ilmiah mengapa Alas Purwo disebut sebagai salah satu pilihan,” ujarnya.
Sonny menilai, penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua membutuhkan kajian mendalam karena karakter ekosistemnya tidak sepenuhnya sama dengan Ujung Kulon. Kesesuaian vegetasi pakan, ketersediaan air, daya dukung lingkungan, potensi penyakit, keamanan kawasan, hingga peluang reproduksi harus menjadi pertimbangan utama.
“Tidak bisa karena sama-sama berada di Pulau Jawa lalu dianggap pasti cocok. Harus dikaji vegetasi pakannya, sumber airnya, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, dan peluang Badak Jawa berkembang biak di sana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar agenda konservasi tidak justru dikendalikan oleh kepentingan investor. Menurutnya, dukungan pendanaan memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan proyek sebelum kelayakan ekologis dan keselamatan satwa benar-benar teruji.
“Jangan sampai investor dan skema pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara keselamatan satwa serta kelayakan habitatnya belum jelas. Konservasi harus diletakkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek,” katanya.
Lebih jauh, Sonny menegaskan bahwa rencana pembangunan habitat kedua tidak boleh menjadi pintu masuk untuk melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah harus menjamin tidak ada penurunan status kawasan, perubahan fungsi, pelepasan lahan, maupun celah bagi aktivitas pertambangan dan kepentingan ekstraktif lainnya.
“Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, apalagi membuka celah bagi pertambangan atau kepentingan ekstraktif lainnya. Ujung Kulon adalah rumah utama Badak Jawa dan harus dijaga sepenuhnya oleh negara,” ucapnya.
Sebagai peringatan, Sonny menyinggung pengalaman Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi. Kawasan yang sebelumnya berstatus hutan lindung itu kemudian berubah menjadi hutan produksi hingga akhirnya dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan terbuka.
“Pengalaman Tumpang Pitu menjadi peringatan bagi kita semua. Masyarakat wajar waspada ketika ada pembicaraan mengenai kawasan hutan dan taman nasional. Negara harus mendengar suara rakyat, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan modal,” pungkasnya.
Sonny memastikan PDI Perjuangan akan mengawal kebijakan konservasi Badak Jawa agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, melindungi ekosistem, serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
-
Gayahidup3 days agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Nasional7 days agoPeringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
-
Polhukam5 days agoDPP Partai Ummat Sampaikan Insya Allah Presiden Prabowo Pilih Satu Dari Dua Cawapres Yang Berintegritas, Soliditas dan Sinergitas
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri: Sinergi Antar Instansi, Untuk Mendukung Terciptanya Situasi Kondusif

