Connect with us

Ekonomi

Puan: Pentingnya Peran Parlemen dalam Masalah Kedaruratan Medis

Published

on

UpJakarta, HarianSentana.com – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya peran parlemen dalam masalah kedaruratan medis. Hal ini menyusul adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memberikan sambutan dalam Diskusi Panel WHO yang digelar di sela-sela 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022).

“Saat pandemi atau bencana melanda, semua orang berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pandemi membuat kita menyadari peran anggota parlemen dalam kedaruratan medis,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengungkapkan, masyarakat dan organisasi harus belajar bekerja sama dan beradaptasi dengan cepat agar suatu bangsa dapat mencapai ketahanan kesehatan nasional. Menurut Puan anggota parlemen memiliki kekuatan untuk mencapai kesiapan saat terjadi kedaruratan medis.

“Melalui peran kunci yang memungkinkan dari legislasi, penganggaran, pengawasan, dan perwakilan,” tuturnya..

Pada diskusi panel WHO bertajuk ‘Tidak Akan Lagi – Memperkuat kesiapsiagaan keamanan kesehatan selama pemulihan Covid-19 dan seterusnya’ ini, Puan menyebut dunia banyak belajar dari pandemi yang terjadi. Pandemi Covid-19 disebutnya mengungkapkan kelemahan dan kurangnya kesiapan dunia.

“Saat kita dihadapkan dengan ancaman, risiko dan kerentanan, kita menyadari urgensi untuk pendekatan semua bahaya, multisektoral, dan terkoordinasi untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan,” ungkap Puan.

“Sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan kepemimpinan politik kita. Parlemen harus mengambil peran utama dalam mempromosikan kesiapsiagaan darurat kesehatan negara,” lanjut mantan Menko PMK ini.

Puan mengajak seluruh anggota parlemen dunia agar membangun peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kesehatan nasional secara komprehensif dan proporsional. Selain itu juga memperhatikan responsif gender, dan sensitif terhadap kelompok rentan.

“Kita harus bekerja sama dengan pemerintah kita untuk memastikan kebijakan dan infrastruktur yang memadai dalam berbagai masalah,” tutur Puan.

Berbagai masalah itu seperti tanggapan segera terhadap wabah, protokol kesehatan dan keselamatan, pembuatan vaksin yang aman, rantai pasokan dan distribusi vaksin, terapi, diagnostik dan alat pelindung diri.

Kemudian juga terkait perlindungan memadai yang diperlukan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan, dan ketersediaan dana yang diperlukan. Puan mengatakan, dunia saat ini sedang menghadapi keadaan darurat yang jauh melampaui apa yang pernah terjadi selama lebih dari satu abad.

“Covid-19 terus menjadi krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang besar. Ketika virus menyebar ke seluruh wilayah, efek skala penuh dari pandemi dan tindakan penahanan terkait, sedang berlangsung,” sebutnya.

Ditambahkan Puan, pandemi Covid-19 melipatgandakan tantangan kompleks yang ada dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Namun, krisis juga dinilai bisa menjadi periode pembelajaran yang intens dan transformasi besar.

“Covid-19 berfungsi sebagai peringatan bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan pendekatan kita. agar kita dapat mengatasi krisis kesehatan di masa depan dalam hubungannya dengan kemunculan dan tantangan lain saat ini,” jelas Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun menegaskan, pandemi Covid-19 global hanya dapat dikelola melalui sinergi antara respons seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat. Puan menyebut, hasil kerja bersama suatu bangsa lah yang bisa membangun ketahanan kesehatan masyarakat.

“Memperkuat dan memelihara kesiapsiagaan sistem respons, dan memprioritaskan investasi sumber daya di masa depan,” ujar Ketua Majelis Sidang IPU ke-144 tersebut.

“Karena kita realize pandemi sebagai masalah yang terlalu besar skala dan konsekuensinya, solidaritas antar bangsa adalah kunci pemulihan menuju masa depan pascapandemi yang berkelanjutan dan adil,” sambungnya.

Puan pun menyambut baik peluncuran Buku Pegangan untuk parlemen mengenai Peraturan Kesehatan Internasional. Ia menilai, buku pegangan ini akan menjadi alat bagi para anggota parlemen untuk memajukan kontribusi pada kesiapan keamanan kesehatan.

“Peluncuran buku pegangan ini adalah satu hal, namun lebih penting bagi kita untuk meningkatkan upaya kolektif kita. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan tindak lanjut implementasi dari upaya bersama kita,” tegas Puan.

Sekretaris Jendera WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang hadir secara virtual mengatakan Covid-19 mengganggu hal-hal fundamental di banyak negara. Ia pun menilai kurangnya solidaritas antar-negara untuk saling membantu.

Untuk itu WHO membuat buku panduan untuk parlemen. Hal ini bertujuan agar parlemen bisa membantu pemerintah di negaranya masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu Sekjen IPU Martin Chungong menyebut buku panduan dari WHO akan memperkuat persiapan parlemen. Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan parlemen dalam menghadapi pandemi.

“IPU harus ambil bagian karena parlemen punya kekuatan untuk membuat hukum dan pemerintah butuh dukungan parlemen untuk mengatasi pandemi,” ucap Chungong.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Kemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) pada awal November 2026 berpotensi menurunkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah. Perubahan peta politik tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar energi global, yang tercermin dari penurunan harga minyak Brent hingga berada di kisaran US$95 per barel atau di bawah US$100 per barel.

Meski demikian, perubahan komposisi Kongres AS diperkirakan belum akan secara langsung mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump. Mayoritas baru Partai Demokrat baru akan menjalankan kewenangan formalnya pada Januari 2027. Sementara itu, Presiden Trump masih memiliki ruang untuk mengambil tindakan militer tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kongres.

Pieter Pandie, Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai kemenangan Demokrat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan militer AS di Timur Tengah.

“Perubahan komposisi Kongres memberikan peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam membatasi keterlibatan operasi militer yang tidak memperoleh persetujuan Kongres. Selain itu, Kongres juga dapat mempertanyakan tujuan strategis perang dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pertahanan,” ujar Pieter. Kamis (5/11/2026).

Namun, kemampuan Kongres untuk membatasi kebijakan luar negeri Presiden Trump tetap memiliki sejumlah tantangan. Presiden masih memiliki kewenangan veto terhadap legislasi yang membatasi kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar Kongres untuk mengesampingkan veto tersebut, upaya Partai Demokrat melalui jalur legislasi akan menghadapi hambatan.

Di sisi lain, perubahan komposisi Kongres juga berpotensi memengaruhi dukungan militer AS terhadap Israel. Meski demikian, perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, serta strategi menghadapi ancaman nuklir Iran membuat perubahan kebijakan tidak dapat dipastikan dalam waktu dekat.

“Dinamika internal Partai Demokrat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Israel, penggunaan kekuatan militer, dan strategi menghadapi Iran membuat perubahan kebijakan AS di kawasan ini tidak dapat berlangsung secara otomatis,” tambah Pieter.

Selat Hormuz Menjadi Titik Kritis Stabilitas Energi Global

Dinamika konflik Timur Tengah sepanjang 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan dan perdagangan energi global. Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran turut memicu gangguan di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.

Bagi AS dan Israel, operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran. Sebaliknya, Iran memandang Selat Hormuz sebagai instrumen strategis untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional kedua negara tersebut.

Pieter menjelaskan bahwa posisi Selat Hormuz tidak hanya penting bagi Iran dalam menghadapi tekanan militer AS dan Israel, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perdagangan energi internasional.

“Bagi Iran, Selat Hormuz merupakan instrumen strategis terpenting untuk mengimbangi keunggulan militer konvensional Amerika Serikat dan Israel. Gangguan terhadap jalur ini tidak hanya mempertajam persaingan geopolitik regional, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pasokan energi global,” jelas Pieter.

Dampak ekonomi konflik paling signifikan terlihat dari terganggunya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan ekspor, penghentian sementara fasilitas produksi, hingga peningkatan harga energi.

Ancaman terhadap perdagangan energi juga tidak harus berupa penutupan total selat. Serangan sporadis terhadap kapal, ancaman ranjau laut, serta ketidakpastian keselamatan pelayaran sudah cukup untuk mendorong perusahaan pelayaran dan penyedia asuransi membatasi aktivitas mereka.

Selain Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden juga menjadi titik kerentanan penting dalam rantai pasok energi global.

Sejumlah negara di kawasan Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman, memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas regional dan kelancaran perdagangan energi. Sebagian negara tersebut berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran sekaligus melanjutkan kerja sama pertahanan dengan AS.

Jalur Alternatif Belum Mampu Menggantikan Selat Hormuz

Di tengah meningkatnya risiko keamanan, sejumlah negara produsen energi telah mengembangkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran ekspor minyak. Arab Saudi memiliki jaringan pipa East-West yang memungkinkan pengiriman minyak melalui Laut Merah, sedangkan Uni Emirat Arab memiliki jaringan pipa menuju Fujairah di Teluk Oman.

Namun, kapasitas tambahan kedua jalur tersebut masih terbatas. International Energy Agency (IEA) mencatat kapasitas gabungan jalur alternatif tersebut hanya sekitar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume perdagangan normal yang melewati Selat Hormuz.

Selain memanfaatkan jaringan pipa, produsen dan perusahaan perdagangan energi juga mencoba mengoptimalkan pengalihan rute pelayaran, fasilitas penyimpanan, serta mekanisme transfer muatan antarkapal. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut membutuhkan infrastruktur, ketersediaan kapal, dan koordinasi logistik yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.

Menurut Pieter, keberadaan jalur alternatif memang dapat membantu mengurangi tekanan terhadap distribusi energi, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko keamanan di kawasan.

“Jalur alternatif belum mampu mengeliminasi risiko keamanan kawasan secara menyeluruh, apalagi menjamin kelancaran pasokan energi global secara optimal. Karena itu, stabilitas Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan perdagangan energi internasional,” ungkap Pieter.

Pada akhirnya, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela AS 2026 memberikan peluang bagi peningkatan pengawasan terhadap kebijakan militer pemerintahan Trump. Namun, ketidakpastian arah kebijakan luar negeri AS, dinamika hubungan dengan Israel, serta posisi strategis Iran di Selat Hormuz akan tetap menjadi faktor penentu perkembangan konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi global.(***)

Continue Reading

Ekonomi

34 Tahun Bangun Industri Pangan, Direktur PT SPS: Visi Kami Memaksimalkan Potensi Petani Lokal

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Direktur PT Sumber Pangan Sukses (SPS), Siti Saidah yang akrab disapa Ida, membagikan perjalanan panjangnya membangun industri pangan terpadu. Berawal dari peternakan ayam hingga kini merambah beras dan kelapa sawit, Ida mengaku visi utamanya tetap sama: memaksimalkan potensi dan memberdayakan petani lokal.

Ida menyebut, dirinya telah menghabiskan 34 tahun di industri peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa yang 99 persen untuk ekspor. Dalam 8 tahun terakhir, ia fokus di komoditi beras dan 6 tahun terakhir mengembangkan industri kelapa sawit.

“Kita konsentrasi di industri olahan pangan terpadu. Pengalaman saya 34 tahun di peternakan ayam, kemudian 17 tahun di industri olahan tepung kelapa, dan 8 tahun terakhir kita di beras,” ujar Ida Saidah, Direktur PT Sumber Pangan Sukses.

Untuk komoditi beras, Ida menjelaskan SPS tidak hanya mengandalkan impor. Pada 2022-2024 perusahaan sempat 99 persen impor karena kebijakan pemerintah, namun SPS juga tetap membina petani dan penggilingan padi kecil (rice mill) di Karawang, Cikarang, Bekasi hingga Indramayu.

Ia mengungkapkan, SPS membantu rice mill berkapasitas kecil 5 ton, 10 ton hingga 20 ton per hari yang umumnya kekurangan modal. Bantuan itu berupa pengiriman gabah, modal kerja di depan, hingga pendampingan staf untuk meningkatkan kualitas.

“Kita datangkan gabah, lalu kita modal kerja di depan dan semua produksi kita bantu, kita ajari ada staf-staf kita ngajari mereka,” kata Ida.

Tidak hanya beras, untuk kelapa sawit SPS juga bermitra dengan banyak daerah. CPO didatangkan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Dumai, Medan, Aceh hingga Lampung. Sementara gabah berasal dari Madura, Bojonegoro, Kudus, Karawang, Cikarang dan Indramayu.

Ida menegaskan, pembinaan petani dilakukan secara intensif melalui pelatihan. Ia mencontohkan, SPS mengumpulkan kelompok petani dan penggilingan padi untuk pelatihan di hotel di Karawang agar kapasitas dan kualitas mereka naik kelas.

“Visi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi para petani lokal, yang kedua bagaimana bisa memberdayakan para petani,” tegasnya…..Ron

Continue Reading

Ekonomi

Kesan dan Pesan John N Palinggi Kepada Menkeu Suahasil Pengganti Purbaya

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA mengatakan, perggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden sesuai dengan UUD ‘45 Pasal 17 dan UU No.13 Tahun 2008.

“Jadi tidak perlu ada spekulasi yang bikin resah masyarakat, tentang alasan Presiden Prabowo melakukan pergantian Menteri, karena Menteri adalah pembantu Presiden yang sudah barangtentu harus loyal kepada Presiden bukan kepada yang lain,” ujar Pengusaha, Ketum DPP Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) ini di Jakarta, kemarin.

Mengenai Mekeu baru Suahasil, John menilai Suahasil adalah sosok yang tepat menggantikan Purbaya melihat rekam jejak pengalamannya di Kemenkeu.

“Beliau adalah Wakil Menteri Keuangan selama 7 tahun. 5 Tahun di Kabinet Indonesia Maju dan 2 Tahun di Kabinet Merah Putih sejak November 2024 hingga September 2026,” terang Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (ARDIN) ini.

Menurut John, Suahasil adalah sosok yang kalem yang tidak mencari popularitas. “Orangnya masih muda, rendah hati, tidak pernah terpublikasi dan tidak gampang buat statement. padahal dia (Suahasil) Guru Besar UI peraih Bintang Jasa Utama,“ ungkapnya.

Kedepan, John Palinggi berharap Menkeu Suahasil lebih ketat dalam menggelontorkan uang kepada Kementerian dan Lembaga Negara serta menggendalikan hutang negara, khususnya hutang swasta yang ditanggungjawabi negara.

“Banyak Kementerian dan Lembaga/Instansi minta-minta tambah anggaran tanpa jelas tujuan dan peruntukannya, apakah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan biarkan swasta ngutang luar negeri yang pada akhirnya menjadi beban negara,” jelasnya.

Selain itu, John Palinggi berharap Menkeu Suhasil loyal kepada Presiden bukan orang lain di balik layar, tidak takut ancaman dari orang yang mengandalkan partai politik sebagai tameng.

“Bersyukur Suhasil adalah sosok Profesional murni, praktisi, independen yang tidak tetkait dengan partai politik manapun,” tutup John.

Continue Reading
Advertisement

Trending