Daerah
Uu Ruzhanul Resmikan Program SNIRUPA Untuk atasi penyalahgunaan NAPZA di Jabar
BANDUNG BARAT – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meresmikan program SNIRUPA atau Stop Narkoba Ingat Rumah Palma di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jabar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/8/2021).
Program tersebut menjadi terobosan RSJ Provinsi Jabar untuk mengatasi persoalan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di tengah masyrakat. Dengan hadirnya SNIRUPA, masyarakat diharapkan tidak takut melakukan rehabilitas.
Pak Uu -sapaan Wagub Jabar- menyambut baik program tersebut. Ia pun mendukung penuh inovasi yang digagas oleh RSJ Jabar itu dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA di berbagai kalangan usia.
“Maka kehadiran SNIRUPA ini adalah merupakan daya ungkit, daya dorong untuk membasmi narkoba di Jabar. Saya mendukung dan mengapresiasi dan juga terima kasih kepada para pendukung, para pendorong sehingga terjadi kegiatan SNIRUPA ini,” kata Pak Uu.
Selain itu, untuk mengantisipasi penyalahgunaan NAPZA di Jabar, Pak Uu mengajak masyarakat Jabar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam upaya penguatan kepribadian yang unggul.
“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama atas nama pemerintah, di samping memperkuat infrastruktur, dalam memutus , meminimalisir dan menghilangkan narkoba di Jawa Barat ini. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap anak-anak muda sehingga mereka memiliki kepribadian yang hebat,” ucapnya.
Pa Uu berharap program SNIRUPA dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Tujuannya agar sarana dan prasarana sebagai wujud penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di Jabar dapat dimaksimalkan.
“Saya mendukung apa yang diresmikan, apa yang diprogramkan hari ini sebagai alat untuk sempurnanya ikhtiar, karena sarana dan prasarana merupakan alat mutlak untuk mencapai tujuan,” tuturnya.
Direktur RSJ Provinsi Jabar Elly Marliyani mengatakan, pihaknya meningkatkan kapasitas pelayanan rawat inap untuk klien para penyalahguna narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (NAPZA) di Rumah Palma, RSJ Jabar. Semula jumlah tempat tidur (TT) di Rumah Palma sebanyak 19 TT. Kini RSJ Jabar menambah hingga 44 TT, bahkan direncanakan jumlah TT di Rumah Palma mencapai 100 TT.
Elly menuturkan, SNIRUPA merupakan terobosan atau inovasi yang lahir karena masalah narkoba di tengah masyarakat yang mengkhawatirkan. Sayangnya, belum semua korban NAPZA berkeinginan sembuh dan bisa mengakses rehabilitasi NAPZA.
Menurut Elly, layanan rehabilitasi NAPZA masih rendah diminati karena keterbatasan fasilitas dan dukungan pembiayaan. Meski demikian, pihaknya tetap berkontribusi sebagai penyelenggara sektor kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu layanan rehabilitasi medis bagi korban NAPZA.
“Kami sebagai satu-satunya UPTD instansi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan upaya kesehatan korban NAPZA secara paripurna mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi,” ucapnya.
Saat ini, di RSJ memiliki 209 TT, tapi untuk TT NAPZA ada 19 TT yang saat ini sudah terisi penuh. Pihaknya pun mulai nambah kapasitas TT untuk korban NAPZA per hari ini menjadi 44 TT.
“Jumlah ini akan terus berproses menuju 100 TT untuk korban NAPZA ini. Kami ingin bantu masyarakat yang butuh rehabilitasi medik. Oleh karena itu perlu ada terobosan kami melalui SNIRUPA,” ucap Elly.
Elly menambahkan, Rumah Palma merupakan bagian dari instalasi rawat inap untuk rehabilitasi yang dilengkapi oleh SDM profesional dari segala macam profesi. Di antaranya psikiater, dokter umum, perawat, perawat spesialis kesehatan jiwa, psikolog, pekerjaan sosial, konselor, apoteker, konsultan gizi yang melayani para penyalahguna NAPZA.
“Selain dengan sarana dan prasana lengkap ada One Stop Service untuk rawat jalan bagi penyalaguna NAPZA,” ucapnya.
Di Rumah Palma, lanjut Elly, klien akan mendapatkan rehabilitasi medik yaitu detoksifikasi, asesmen, diagnosis psikososial, wawancara motivasi, bimbingan vokasional, pembinaan kewirausahaan, dan bimbingan spritual. Selain itu, mereka pun mendapatkan resosialisasi, terapi komunitas dengan 12 langkah,psikoterapi, dan kognitif behavioral terapi.
“Kami ingin penyalahguna NAPZA insyaallah diberikan pulih sampai bebas dari narkoba,”katanya.
Program SNIRUPA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai pemersatu Jabar Peduli, mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA dengan akses yang mudah dihubungi melalui Crisis Centre NAPZA pada nomor telp 08 2121 1212 86 merupakan layanan yang bermutu dan biaya perawatan terjangkau bahkan dapat menggunakan dana Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Tujuan dari program ini adalah mampu mengelola perasaan, mampu memegang tanggung jawab, memunculkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan nyata di masa datang, memunculkan rasa memiliki atas apa yang ada, dan mengembangkan intelektual menuju perubahan perilaku positif.
Layanan dari program ini diantaranya layanan Rehabilitasi Medik yaitu layanan detoksifikasi 2-4 minggu, layanan rawat jalan dengan melaksanakan tata laksana sesuai tahapan perubahan, layanan rehabilitasi sosial di rumah masing masing dengan didampingi keluarga atau kelompok anonimus atau yayasan yang ditunjuk keluarga dengan evaluasi di rawat jalan seminggu sekali, dan layanan pasca rehabilitasi mengikuti latihan okupasional di Dinas Sosial yang dipasarkan di Dinas KUKM.
Output dari program ini adalah rehabilitan terkendali sampai bebas dari NAPZA serta dapat menjadi produktif. (Red)
Daerah
Kapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
WONOGIRI, SENTANA – Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kunci menjaga Wonogiri tetap aman dan damai. Di tengah beragam persoalan sosial dan derasnya arus informasi di media sosial, komunikasi antara kepolisian, tokoh agama dan masyarakat menjadi semakin penting.
Hal inilah yang dibangun Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, saat bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonogiri di Lobby Polres Wonogiri, Kamis (19/11/2026).
Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat kebersamaan. Kapolres mempersilakan para tokoh agama menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk keresahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Deni menegaskan, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan keterlibatan tokoh agama diperlukan untuk membangun suasana yang sejuk sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik.
“Saya ingin menampung aspirasi rekan-rekan agar bisa dicarikan solusi. Apa yang dibutuhkan FKUB ketika melaksanakan kegiatan, tentu akan kami bantu,” kata Deni.
Bahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas FKUB, Kapolres menawarkan ruangan di samping penjagaan Polres Wonogiri untuk digunakan sebagai kantor sementara. Dengan begitu, FKUB memiliki tempat untuk berkoordinasi dan menjalankan kegiatan bersama.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolres adalah penggunaan media sosial. Menurutnya, informasi yang begitu cepat menyebar sering kali tidak diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kebenarannya.
“Media sosial ini cukup berbahaya, terutama bagi kalangan anak muda. Informasi begitu cepat tersebar tanpa terlebih dahulu dipastikan benar atau tidaknya. Ini bisa memicu persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan media sosial, Kapolres juga menyinggung gangguan kamtibmas yang melibatkan kelompok perguruan silat. Selama menjabat di Wonogiri, tercatat sudah dua kali terjadi peristiwa terkait persoalan tersebut dan keduanya telah berhasil diungkap oleh kepolisian.
Di sisi lain, FKUB menyampaikan bahwa, kerukunan di Wonogiri harus terus dirawat melalui kebersamaan lintas agama. Meski masyarakat mayoritas beragama Islam, hubungan baik dengan umat agama lain menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

FKUB juga menyatakan komitmennya untuk membantu kepolisian menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Termasuk mengampanyekan penolakan terhadap minuman keras, perjudian, serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.
FKUB bahkan menyatakan, kesiapan untuk ikut membantu apabila Polres Wonogiri membutuhkan dukungan dalam kegiatan pemeliharaan kamtibmas, khususnya melalui tokoh agama dan jaringan masyarakat di wilayah.
Perhatian terhadap provokasi di media sosial juga menjadi keprihatinan bersama. FKUB menilai, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dapat berkembang menjadi konflik apabila masyarakat mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa menjaga Wonogiri tetap damai membutuhkan kepedulian semua pihak. Kepolisian hadir menjaga keamanan, sementara tokoh agama turut merawat toleransi, menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan.
Sebab, kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dijaga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Red).
Daerah
Kapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
APEL-AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sispamkota dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. (Foto Hms Polres).
WONOGIRI, SENTANA – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (18 November 2026), pukul 08.00 hingga 10.30 WIB, bertempat di halaman Mapolres Wonogiri, diikuti Wakapolres, para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel yang terlibat dalam surat perintah latihan.
Latihan ini melibatkan berbagai unsur pengamanan, mulai dari tim negosiator, Dalmas awal, Dalmas lanjut, Raimas, hingga unsur pendukung lainnya. Kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.
Dalam arahannya, Kapolres Wonogiri AKBP Deni Septiawan menegaskan bahwa, latihan Sispamkota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan.
“Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, mampu bertindak cepat, tepat, profesional dan proporsional. Namun demikian, dalam setiap tindakan kepolisian, kita tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kapolres.

Dalam simulasi tersebut diperagakan skenario pengamanan unjuk rasa terkait pro dan kontra rencana pendirian perkebunan kelapa sawit di Desa Wediombo oleh PT. Klopo Jowo. Skenario menggambarkan tahapan pengamanan mulai dari penggalangan dan deteksi dini, pengamanan titik kumpul massa, pengawalan perjalanan massa, hingga pengamanan lokasi penyampaian aspirasi.
Simulasi dilaksanakan melalui tiga tahapan eskalasi situasi, yaitu:
- Situasi Hijau: Personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui komunikasi serta negosiasi dengan koordinator lapangan guna menampung dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.
- Situasi Kuning: Ketika eskalasi meningkat, dilakukan penguatan formasi Dalmas dan penyampaian imbauan agar massa tetap tertib, tidak mudah terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- Situasi Merah: Dalam skenario peningkatan gangguan keamanan, diperagakan langkah pengendalian massa secara bertahap dan terukur sesuai prosedur, termasuk penanganan pelaku provokasi, pemadaman api, penggunaan sarana pengendalian massa, serta pemberian pertolongan medis kepada korban yang mengalami luka.
Kapolres juga menekankan bahwa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan, proporsional dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Setelah seluruh rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan personel, perlengkapan, kendaraan dinas, serta administrasi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
Melalui latihan ini, Polres Wonogiri berharap seluruh personel semakin siap, solid, dan memiliki kesamaan pola tindak dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.
“Kami ingin memastikan bahwa Polri selalu siap hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta mengawal setiap penyampaian aspirasi agar berlangsung aman, tertib dan damai. Karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polisi Bersama Masyarakat,” tutup Kapolres.
Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian latihan berlangsung aman, tertib dan kondusif. (Red).
Daerah
Gebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
SULAWESI TENGGARA – Program Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra) yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mulai menunjukkan perkembangan. Sejak diluncurkan pada 23 Oktober 2026, program tersebut telah menjaring 527 pencari kerja dan melibatkan 20 perusahaan hingga 9 November 2026.
Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas akses lapangan kerja dengan mempertemukan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Sebagian besar perusahaan yang bergabung berasal dari sektor pertambangan dan industri pendukungnya.
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, Samudra dirancang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan akses kesempatan kerja. Tidak hanya menyediakan informasi lowongan, program ini juga diarahkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
“Program Samudra menjadi jembatan antara pencari kerja, perusahaan dan lembaga pelatihan,” ujar ASR melalui Dinas Kominfo Sultra, Senin (16/11/2026).
Lulusan S1 Mendominasi Pendaftar
Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sultra menunjukkan, dari 527 pendaftar, sebanyak 266 orang atau 50,47 persen merupakan lulusan sarjana (S1). Berikutnya, lulusan SMA/MA sebanyak 174 orang atau 33,02 persen dan lulusan SMK sebanyak 45 orang atau 8,54 persen.
Berdasarkan kelompok usia, pendaftar didominasi masyarakat berusia 21–25 tahun sebanyak 231 orang atau 43,83 persen. Sementara kelompok usia 26–30 tahun mencapai 144 orang atau 27,32 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akses pekerjaan bagi generasi muda dan kelompok usia produktif di Sulawesi Tenggara. Dominasi lulusan perguruan tinggi juga menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan kerja tidak hanya menyasar lulusan sekolah menengah, tetapi juga tenaga kerja dengan pendidikan tinggi.
Kondisi ini menuntut adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, Samudra tidak hanya diarahkan sebagai kanal informasi lowongan, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja lokal.
Lowongan Kerja Diverifikasi
Untuk menjaga keakuratan informasi, Disnakertrans Sultra menerapkan proses pemeriksaan dan validasi terhadap setiap lowongan yang masuk sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sultra, Nawira, mengatakan pihaknya juga melakukan konfirmasi ulang kepada perusahaan apabila masa berlaku informasi lowongan telah berakhir.
“Kalau ada informasi lowongan kerja yang sudah habis masa waktunya, kami hubungi kembali perusahaan. Apakah masih diperbarui atau tidak. Kalau tidak, kami keluarkan dari daftar,” jelas Nawira.
Langkah tersebut dilakukan agar pencari kerja tidak mendapatkan informasi yang sudah kedaluwarsa atau lowongan yang tidak lagi tersedia.
Selain informasi pekerjaan, Samudra juga dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi pelatihan keterampilan dari berbagai instansi. Sejumlah informasi pelatihan di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka turut difasilitasi melalui program tersebut.
Dengan demikian, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tetap memiliki akses untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja.
Ke depan, cakupan informasi Samudra juga berpeluang diperluas hingga kesempatan kerja di luar negeri melalui pengembangan jaringan perusahaan dan lembaga terkait.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Samudra dapat berkembang menjadi instrumen yang mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal. Tantangannya bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftar dan perusahaan yang bergabung, melainkan memastikan program tersebut mampu menghasilkan penempatan kerja nyata dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

