JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuat program “Manggarai Berselawat” untuk mencegah tawuran terus terjadi di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, menuai banyak tanggapan dari public.

Ide tersebut oleh public banyak dibandingkan dengan penanganan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/5), Muhammad Thohar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta) menyatakan bahwa, Masyarakat hendaknya memberikan kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan rencananya dan jika sudah berjalan Masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi.

“Saya mendukung Mas Pram untuk menjalankan Program Manggarai Bersholawat sebagai Langkah yang diambil untuk mitigasi persoalan tawuran yang sering terjadi di Manggarai.Kita akan kawal Bersama, dan jika berhasil maka patut dapat apresiasi, namun jika hasilnya tidak optimal maka bisa sama-sama dikritisi dan mencari Solusi lain,” kata Gus Toto, Panggilan akrab Muhammad Thohar.

Menurut Tokoh Muda Nahdatul Ulama itu, untuk menangani fenomena tawuran dapat dilakukan dengan ragam pendekatan. Diantaranya adalah pendekatan yang humanis untuk mengatasi ragam permasalahan di Jakarta. Atau dengan kata lain pendekatan yang digunakan bisa juga bersifat kultural dan keagamaan. Tawuran menurut Gus Toto tak bisa semata-mata diselesaikan dengan cara-cara represif.

“Dalam “Manggarai Bersholawat”, Mas Pram akan mengundang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Duduk bareng, cari tahu apa akar masalahnya. Nggak bisa hanya menyalahkan saja. Selain itu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ini bentuk komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Gus Toto menambahkan bahwa, tawuran tidak hanya terjadi wilayah di Jakarta Selatan yang mana Manggarai salah satunya. Wilayah lain yang juga kerap terjadi tawuran antar kelompok terjadi juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga Jakarta Utara.

“ini adalah awal, Pemprov siap hadir ditengah Masyarakat mempertemukan pihak-pihak yang sering bertikai dan tawuran. Jika ada konflik dan saling tuduh siapa yang memulai tawuran maka disini Gubernur turun langsung untuk memfasilitai pihak yang berkonflik tabayun, setelah komunikasi terbangun maka akan diajak muasabah, itu yang saya pahami dari tujuan Program Manggarai Bersholawat yang di inisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya. (Red).

Jakarta, Hariansentana.com – Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady mengungkapkan, organisasi masyarakat (ormas) yang mengelola parkir liar di area Wisma Atlet, Jalan Rajawali utara Rt 17-18 Rw10 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, meraup uang puluhan juta rupiah per bulan dari penghuni apartemen yang memarkirkan kendaraannya. “Kami taksir omzet yang mereka hasilkan di lahan tersebut mencapai Rp 90 juta per bulan,” jelas Fuady saat konferensi pers di kantornya, Jumat (16/5/2025).

Fuady menjelaskan, ada sekitar 300 penghuni apartemen yang menjadi “anggota” untuk memarkirkan kendaraannya di lahan parkir liar tersebut. Polisi Siapkan Operasi Lanjutan untuk Sasar Ormas Nakal Para anggota ormas mematok tarif parkir yang bervariasi kepada penghuni apartemen, mulai dari Rp 300.000-Rp 400.000 per bulan.

Namun, uang hasil pengelolaan parkir tidak disetorkan ke negara, melainkan masuk ke kantong pribadi. Oleh sebab itu, jajaran Porles Metro Jakarta Utara menangkap para anggota ormas yang mengelola parkir liar tersebut. “Kami menangkap 19 orang anggota ormas ini menjadi pengurus lahan parkir di area Wisma Atlet Pademangan,” ucap Fuady. Fuady berujar, sejauh ini pihaknya masih mendalami apakah ada pelaku lain yang menjadi dalang dari aksi pungli ini.

ia memastikan 19 anggota ormas yang sudah ditangkap akan diproses hukum. “Kami akan lakukan proses hukum terhadap mereka,” jelas Fuady.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Beberapa hari terakhir, saya menerima banyak pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait beredarnya surat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat ini mencantumkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, dituduh terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Surat tersebut beredar ke beberapa pihak dan menjadi bahan pemberitaan di sejumlah portal berita daring. Pada awalnya, saya menanggapi isu ini dengan tenang karena yakin bahwa informasi tersebut tidak benar. Namun, perhatian saya berubah setelah pemberitaan tentang hal ini terus belanjut hingga kemarin Rabu 14 Mei 2025.

Dalam pemberitaan salah satu media online tersebut, mengutip sumber dari bbddki.jakarta.go.id, dijelaskan sosok Wahyu Handoko yang disebut-sebut sebagai ASN pelapor Sekda DKI Jakarta ke KPK. Disebutkan bahwa Wahyu Handoko merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tepatnya bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Saya kemudian menemui langsung Wahyu Handoko dan menanyakan apakah benar dirinya pernah membuat serta mengirimkan surat laporan ke KPK terkait dugaan KKN yang melibatkan Sekda Marullah Matali. Dengan tegas dan jujur, Wahyu membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah membuat, apalagi mengirimkan surat laporan ke KPK.

Atas situasi yang menyeret namanya, Wahyu Handoko bahkan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan nama baiknya serta institusi tempat ia bekerja, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Pada Rabu, 14 Mei 2025, Wahyu Handoko telah melaporkan masalah ini ke Kepolisian Jakarta Pusat. Ia melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penistaan melalui tulisan, dan/atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak tak dikenal. Informasi ini saya konfirmasi langsung kepada Wahyu, dan ia membenarkan bahwa laporan tersebut sudah dilayangkan ke pihak kepolisian.

Wahyu Handoko merasa dirugikan karena namanya dicatut sebagai pengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tersebut, ia disebut sebagai pelapor dugaan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, serta korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Padahal, Wahyu menegaskan bahwa ia tidak pernah mengirim surat tersebut.

Pernyataan langsung dari ASN BKD Wahyu Handoko tersebut menjadi bukti kuat bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu,serta tdk dapat di pertanggung jawabkan subtansi /makna surat kaleng terebut. Saya menduga bahwa surat ini sengaja disebarkan untuk merusak harmonisasi Birokrasi dibawah Kepemimpinan Gubermur Pramono dan Bang Doel, serta untuk menimbulkan dampak negatif lainnya, terutama program 100 hari Kerjanya.

Saya meyakini bahwa setelah pernyataan dari ASN BKD Pemprov DKI Jakarta, Wahyu Handoko, muncul, situasinya justru akan berbalik. Saya meyakini, boleh jadi akan segera muncul pertanyaan besar: apakah surat tersebut merupakan surat kaleng dan fitnah yang keji dan kejamkah? Siapa dalangnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan segera terjawab dengan cepat dan tepat oleh para ahlinya, termasuk Aparat Penegak Hukum.
Hal tersebut di katakan oleh Koharudin Kabid Humas Kominfotik DKI jakarta.kamis 15/5/2025.(Sutarno)