FOTO BERSAMA-Ketua Harian PHDI Pusat, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, foto bersama Umat, saat dilaksanakannya acara pentas seni. (Foto Doc. PHDI Jabar).

CIMAHI, SENTANA – Perayaan Pujawali ke-85 Pura Agung Wira Loka Natha Kota Cimahi tahun ini berlangsung istimewa dan penuh berkah.

Bertepatan dengan Hari Suci Saraswati, momentum ini dihadiri langsung oleh Ketua Harian PHDI Pusat, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E, M.Tr.(Han) yang memberikan sambutan perdana di wilayah Jawa Barat, pada Sabtu (31/10).

Rangkaian kegiatan diawali dengan persembahyangan bersama yang khidmat untuk memanjatkan syukur dan do’a keselamatan bangsa. Suasana kebersamaan kian semarak melalui pentas seni budaya dari generasi muda Hindu, yang mencerminkan harmoni antara nilai keagamaan (dharma agama) dan kecintaan terhadap tanah air (dharma negara).

Melalui keteranganya, Sabtu (1/11), Letjen TNI I Nyoman Cantiasa menekankan bahwa, Persembahyangan Hari Suci Saraswati ini adalah momentum sakral untuk memuliakan ilmu pengetahuan, yang disimbolkan oleh keindahan dan kearifan Dewi Saraswati. “Melalui hari suci yang hadir setiap enam bulan sekali ini, kita diajak untuk sejenak berhenti, merenung dan mengevaluasi sejauh mana kebijaksanaan telah menuntun hidup kita,” ungkapnya dalam sambutan perdana.

Menurutnya, agar vibrasi kesucian hari ini dapat kita rasakan sepenuhnya, mari kita laksanakan persembahyangan ini dengan khusyuk dan hikmat. Dalam keheningan bakti tersebut, terdapat beberapa esensi utama yang kita alirkan melalui do’a yaitu: Penyucian Jiwa: Memohon pengampunan dosa atas segala kekhilafan yang telah lalu. Wasudewa Kutumbakam (Cinta Kasih): Mendo’akan keselamatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai. Pengharapan Luhur: Memohon hal-hal baik kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa demi kedamaian semesta. Evaluasi Diri: Merenungkan penggunaan ilmu pengetahuan agar selalu membawa berkah dan prestasi, bukan petaka. Prestasi yang dimaksud di sini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan pencapaian yang kompetitif bagi adik-adik generasi muda.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang mendalam. “Kami atas nama seluruh umat Hindu dan jajaran pengurus PHDI se-Provinsi Jawa Barat mengucapkan suksma yang tulus kepada Ketua Harian PHDI Pusat. Kehadiran beliau di tengah umat pada hari suci yang berlipat ganda ini hari turunnya ilmu pengetahuan sekaligus hari lahirnya tempat ibadah bersejarah ini memberikan vibrasi positif, motivasi, serta tuntunan rohani yang sangat berarti bagi penguatan kelembagaan dan pembinaan umat di Jawa Barat,” ujar I Made Riawan.

Acara yang dihadiri oleh ratusan umat Hindu dari wilayah Bandung Raya ini berjalan dengan penuh khidmat, sukses menguatkan semangat sradha dan bhakti, sekaligus memperkokoh keharmonisan intern dan antarumat beragama di Jawa Barat.

Pada akhir acara persembahyangan dilaksanakan pentas seni dengan menampilankan beberapa tarian yang di hadiri oleh Wali Kota Cimahi. Letkol (Purn) Ngatiyana S.A.P. (Red).

WONOGIRI, SENTANA – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H, mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan persatuan menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Wonogiri. Perbedaan pilihan diharapkan tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Kapolres saat kegiatan Minggu Kasih di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Minggu (1/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga mengingatkan para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya dalam penggunaan telepon genggam dan media sosial. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan aktivitas digital anak, mulai dari konten yang diakses hingga pergaulan di dunia maya.

AKBP Deni juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun informasi terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Apabila ada permasalahan, keluhan, maupun pengaduan terkait pelayanan kepolisian atau situasi kamtibmas, silakan disampaikan melalui layanan Call Center 110,” pesannya.

Selain berdialog dan menyampaikan pesan kamtibmas, Kapolres bersama personel Polres Wonogiri juga turun langsung melaksanakan pengamanan ibadah. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani saat menjalankan ibadah.

Melalui program Minggu Kasih, Polres Wonogiri terus memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat sekaligus memastikan kehadiran Polri dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun keyakinan. (Red).

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina mengecam keras dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang perempuan, Dini Hardiyanti (30), dan anaknya yang masih berusia empat tahun di Kota Madiun, Jawa Timur.

Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang mengguncang nurani publik sekaligus menjadi alarm serius bagi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Karenanya ia mendesak hukuman berat bagi pelaku.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan seorang ibu dan seorang anak yang seharusnya memiliki hak untuk hidup aman, tumbuh, dan memperoleh perlindungan,” kata Selly dalam siaran persnya, Rabu (28/10/2026).

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan perempuan dan anak. Selly melihat semestinya, khusus anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya, bukan menjadi korban kekerasan yang merenggut nyawanya.

“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perselisihan rumah tangga, kecemburuan, persoalan relasi personal, ataupun alasan emosional apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghilangkan nyawa manusia,” tuturnya.

Terlebih bagi plt Bupati Cirebon itu melihat, kekerasan bukan penyelesaian konflik, melainkan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Karenanya, Legislator Dapil Jabar VIII itu meminta aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara menyeluruh, profesional, transparan, dan berbasis bukti. Seluruh rangkaian peristiwa, motif, serta dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka harus diungkap secara terang.

“Kami mendorong agar proses hukum berjalan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan hak-hak keluarga korban terlindungi,” tambahnya.

Selain itu, Bendahara Megawati Institut itu mengingatkan kasus ini menjadi pembelajaran bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada slogan maupun respons setelah tragedi terjadi.

“Apabila benar seorang anak diduga dibunuh karena dikhawatirkan menjadi saksi atas kejahatan terhadap ibunya, maka peristiwa tersebut menunjukkan betapa rentannya anak ketika berada dalam situasi kekerasan yang melibatkan orang dewasa di lingkungan terdekatnya,” tambahnya.

Dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak, negara harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh jaminan keselamatan, termasuk ketika berada dalam situasi konflik keluarga atau relasi personal yang berisiko. Perlindungan harus dibangun melalui pencegahan, deteksi dini, akses pengaduan yang aman, serta respons cepat dari aparat dan lembaga terkait.

Termasuk, mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta unsur masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Di sisi lain, keluarga korban perlu memperoleh pendampingan yang layak, termasuk dukungan psikologis, bantuan sosial, dan bantuan hukum sesuai kebutuhan. Penanganan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada pengungkapan kejahatan, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak menghadapi penderitaan lanjutan tanpa dukungan negara.

Selly memandang penanganan kasus seperti ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar menimbulkan kemarahan sesaat di tengah masyarakat.

Perlindungan perempuan dan anak tidak boleh menunggu korban berikutnya. Negara harus hadir sebelum kekerasan terjadi, bertindak cepat ketika ancaman terdeteksi, dan memastikan keadilan ketika kejahatan telah terjadi

“Kami menegaskan bahwa setiap perempuan berhak hidup tanpa kekerasan dan setiap anak berhak atas kehidupan, keselamatan, serta masa depan. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan yang merampas hak-hak dasar tersebut,” tuturnya.

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Bamusi itu menuntut keadilan bagi para korban dan mendesak agar tragedi ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.**