Polhukam
Pengacara Fedrich Yunadi Minta Perlindungan KY Terkait Kasus BUMN – BUMD
JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –– Tim kuasa hukum dari Yunadi & Associates, yang diwakili oleh Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA, bersama tujuh advokat lainnya, secara resmi mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan ini juga ditujukan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dalam pengaduan tersebut, tim hukum menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, Chitta Cahyaningtyas, SH, MH, beserta anggota majelis Abdul Ropik, SH, MH, dan Said Husein, SH, MH, serta Panitera Pengganti Anita Sihombing, SH, MH. Mereka juga menuding jajaran Direksi salah satu bank tersebut terlibat dalam persekongkolan yang melanggar asas litispendensi.
Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA mengatakan “Kami datang ke Komisi Yudisial ini mewakili para pemegang saham dari Waskita, khususnya terkait sengketa dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Bank DKI. Sengketa ini melibatkan Waskita Beton Precast (WBPP) yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Niaga dalam proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan telah diputus melalui perdamaian, yang dituangkan dalam akta perdamaian Nomor 67″ujar Fredrich Yunadi”.
Yunadi & Associates merujuk pada keputusan bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. Beberapa pasal yang diduga dilanggar antara lain Pasal 1.5, 1.7, 1.9, 3.1.7, 3.2.6, 5.1.4, 5.2.5, dan 10.4.
Fredrich menyampaikan “Yang perlu saya tambahkan di sini, hakim-hakim itu sudah terang-terangan melanggar asas hukum yang disebut distipendensi, artinya suatu perkara tidak boleh diperiksa oleh dua badan hukum yang berbeda. Apalagi mencampuri urusan yang seharusnya tidak menjadi kewenangan mereka.”
Ia juga menekankan bahwa para hakim telah melanggar kompetensi absolut. “Pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan pengadilan niaga, itu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan,” lanjut Fredrich.
Lebih lanjut lagi Fredrich menyebut adanya faktor-faktor yang mencurigakan dalam kasus tersebut. “Ini adalah tugas dan tanggung jawab Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidikinya, bukan saya. Saya tidak bisa mempersoalkan orang secara langsung,” katanya.
Kasus ini berkaitan dengan klien mereka, sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang penyediaan semen dan bahan baku beton, serta Joint Plate. Klien tersebut merupakan kreditor konkuren dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta dengan nilai tagihan sebesar Rp66,9 miliar dan Rp50,06 miliar terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk. Kasus ini telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, termasuk kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada 17 Juni 2022, serta Akta Perdamaian No. 67 tanggal 30 Juni 2024.
Meski begitu, mereka mencoba mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di sini, ada kejanggalan karena pengadilan tersebut justru menerima gugatan yang semestinya ditolak seperti di Jakarta Pusat. Ada indikasi bahwa pengadilan memihak, seperti contoh adanya tindakan membentak-bentak tergugat dan penunjukan saksi ahli yang tidak memenuhi syarat formal” tambah Fredrich”.
Namun, Direksi salah satu Bank di jakarta (Termohon 5) diduga mengajukan gugatan perdata terhadap kesepakatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan ini dianggap melanggar asas litispendensi, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada dua perkara yang sama dalam dua proses hukum yang berbeda. Padahal, perkara gagal bayar utang tersebut telah diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Akibat tindakan yang dianggap melanggar hukum ini, klien Yunadi & Associates menderita kerugian materiil langsung sebesar Rp24,02 miliar dan kerugian inmateriil sebesar Rp18,17 miliar. Selain itu, klien lainnya menderita kerugian sebesar Rp20 miliar dalam bentuk materiil dan Rp17,1 miliar dalam bentuk kerugian inmateriil. PT Waskita Beton Precast Tbk, yang awalnya memiliki nilai pasar sebesar Rp2,7 triliun, juga mengalami potensi kerugian negara hingga Rp1,5 triliun akibat kasus ini.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa majelis hakim dalam kasus ini telah melanggar prinsip litispendensi dengan membiarkan dua proses hukum atas perkara yang sama. Mereka juga menuding hakim menunjukkan keberpihakan dan mengabaikan keberatan yang diajukan oleh klien mereka terkait kompetensi absolut.
Kami telah menempuh upaya dengan melaporkan hal ini ke berbagai instansi, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Komisi III dan Komisi VI DPR RI. Yang kami minta di sini adalah perlindungan hukum atas tindakan tercela yang diduga dilakukan oleh oknum hakim. Kami berharap kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan adil.”
Atas dasar ini, Yunadi & Associates meminta Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk segera melakukan investigasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika hakim. Mereka juga meminta perlindungan hukum bagi klien mereka agar hak-hak mereka dalam memperoleh persidangan yang adil dapat dipulihkan.
Mengenai harapannya, Fredrich menambahkan:
“Saya mengharapkan setidak-tidaknya para hakim ini dipecat. Selain itu, ada juga komunikasi yang mencurigakan antara panitera dengan tergugat dan penggugat. Itu kan aneh.”
Fredrich kemudian menutup pernyataannya dengan menyerahkan langkah selanjutnya kepada pihak yang berwenang. “Biar KY atau Bawas yang memeriksanya lebih lanjut. Kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut.”
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Polhukam
Praktisi Hukum Nilai, Tampung DumpTruk Tanpa Kejelasan Dokumen, Potensi Penadahan Barang Haram
Jakarta, Hariansentana.com – Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning No.1, RT 01/RW 02, Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan masyarakat. Informasi warga mengenai dugaan penampungan kendaraan tanpa kejelasan dokumen memunculkan pertanyaan serius terkait asal-usul kendaraan, legalitas kepemilikan, hingga kemungkinan adanya kendaraan yang bermasalah secara hukum.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, keberadaan sejumlah kendaraan berat di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan, serta apakah seluruh unit memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Berdasarkan informasi yang diterima Hariansentana.com lokasi tersebut diduga menampung sejumlah unit dump truk. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan legalitas kendaraan-kendaraan tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kendaraan bermasalah yang ditampung di lokasi tersebut, termasuk dugaan yang mengarah pada tindak pidana penadahan. Kendati demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial pers, wartawan telah berusaha menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang untuk meminta penjelasan mengenai aktivitas penampungan dump truk tersebut.
Namun, berdasarkan pengalaman komunikasi wartawan, nomor kontak yang digunakan untuk meminta klarifikasi diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting belum memperoleh jawaban langsung dari pihak pemilik lahan.
Bagaimana status aktivitas penampungan tersebut, siapa pemilik kendaraan yang berada di lokasi, serta apakah seluruh unit dump truk memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Meski demikian, dugaan pemblokiran nomor wartawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Warga Pertanyakan Asal-Usul dan Legalitas Dump Truk dan Menuding Aparat tutup mata.
Informasi mengenai keberadaan lokasi penampungan tersebut juga memunculkan pertanyaan dari masyarakat sekitar. Warga berharap ada kejelasan mengenai asal-usul kendaraan dan kelengkapan dokumen setiap unit yang berada di lokasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar informasi yang berkembang tanpa penjelasan.
“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata banyaknya dump truk yang ditampung. Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau semuanya legal, tentu perlu ada penjelasan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Warga juga berharap aparat kepolisian melakukan pengecekan secara langsung apabila ditemukan dasar dan indikasi yang cukup, sehingga tidak berkembang spekulasi berkepanjangan.
Sementara itu, Reno selaku praktisi hukum menilai bahwa aktivitas penampungan kendaraan perlu memiliki kejelasan asal-usul dan status kepemilikan. Menurutnya, apabila terdapat kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian ditampung oleh pihak yang mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum pidana.
“Setiap kendaraan yang ditampung, diperjualbelikan, ataupun disimpan harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila ditemukan kendaraan yang berasal dari tindak pidana dan pihak yang menampung mengetahui atau patut menduga asal-usul tersebut, maka unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” demikian draf pernyataan Reno.
Ia juga menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi semata. Aparat harus mengedepankan bukti dan prosedur hukum.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi tanpa kepastian. Aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan yang belum terbukti,” demikian draf pernyataan tersebut.
Pasal 591 KUHP Nasional Mengatur Tindak Pidana Penadahan Sebagai landasan hukum, tindak pidana penadahan saat ini diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Pasal tersebut mengatur perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, maupun menarik keuntungan dari benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan kendaraan dump truk yang berasal dari tindak pidana dan terdapat unsur pengetahuan atau patut menduga dari pihak yang menampung, ketentuan Pasal 591 KUHP dapat menjadi dasar penanganan sesuai hasil pembuktian.
Namun, kendaraan yang belum diketahui kelengkapan dokumennya tidak otomatis merupakan hasil kejahatan. Unsur pidana penadahan harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diminta lakukan penelusuran atas informasi yang berkembang, Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Aparat diharapkan melakukan pengecekan sesuai kewenangan apabila terdapat dasar dan indikasi yang cukup, termasuk menelusuri nomor rangka, nomor mesin, STNK, BPKB, serta kesesuaian identitas pemilik kendaraan.
Apabila ditemukan indikasi kendaraan berasal dari pencurian, penggelapan, atau tindak pidana lainnya, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai pertanyaan mengenai asal-usul kendaraan dan legalitas penampungan hanya menjadi persoalan yang terus berkembang tanpa memperoleh kejelasan.(Sutarno).
Polhukam
Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
JAKARTA, SENTANA — Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional, Baintelkam Polri melalui Direktorat Ekonomi berkolaborasi dengan Bagian Pembinaan Fungsi Baintelkam Polri dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K., menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema: “Sinergi Data, Pengawasan dan Transisi Energi untuk Mencegah Penyelewengan BBM dan Gas Bersubsidi guna Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”,
Selasa (17/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Oemar Ghatab, Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, secara resmi dibuka oleh Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian, Lembaga dan Badan Usaha yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan energi nasional, yaitu: Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga.

FOTO BERSAMA-Ka-ki-Wakil Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Kombes Pol Agus Sutrisno, S.I.K., M.Si, Peserta Didik, Kombes Pol. Adi Nugraha S.I.K, Tony Susandy, S.T., M.BA, Direktur Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, S.T, M.T, Direktur BBM BPH Migas, Windrian Kurniawan, VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, foto bersama usai acara. (Foto Ist).
Penyelenggaraan FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui integrasi data, optimalisasi pengawasan, penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini terhadap potensi penyelewengan BBM dan gas bersubsidi, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Selain merupakan bagian dari agenda kegiatan Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri, FGD ini juga merupakan implementasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, selaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan 69 Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai wujud aktualisasi kepemimpinan strategis yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor energi nasional.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Adi Nugraha, S.I.K, menyampaikan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan serta pemanfaatan wawasan dan pengetahuan dari para narasumber, guna merumuskan inovasi mekanisme pencegahan penyelewengan BBM dan gas bersubsidi yang kolaboratif, implementatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pendistribusian energi bersubsidi semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Dikatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Baintelkam Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, menjaga stabilitas, kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mendukung terwujudnya visi Asta Cita menuju swasembada energi.
“Bersinergi Menjaga Energi, Mengawal Subsidi Tepat Sasaran, Menuju Indonesia Mandiri Energi”. (Red).
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

