Connect with us

Polhukam

Tiga Jabatan Komandan Jajaran Koops Udara I Diserahterimakan

Published

on

Jakarta, Haruansentana.com — Tiga jabatan Komando Sektor I (Kosek I), Komandan Lanud Supadio (SPO), Komandan Lanud Suryadarma (SDM). diserahterimakan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi Udara I (Pangkoopsud I) Marsda TNI Mohammad Nurdin. Bertempat di GOR Antarikshe Makoops Udara I. (Senin, 11-12-2023).

Serah terima jabatan ketiga Komandan jajaran Koops Udara I dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kasau nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara, ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas, pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematan tanda jabatan oleh Pangkoops Udara I.

Ketiga jabatan Komandan jajaran Koops Udara I yang serah terima jabatan tersebut yaitu Komandan Kosek I dari Marsma TNI Reka Budiarsa diserahkan kepada Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J)., Komandan Lanud Supadio dari Marsma TNI Prasetiya Halim, S.H., diserahkan kepada Marsma TNI Reka Budiarsa, serta Komandan Lanud Suryadarma dari Marsma TNI Sri Duto Dhanisworo, S.Ap., diserahkan kepada Kolonel Pnb Sapuan, S.Sos., M.M.

Dalam acara serah terima jabatan tersebut, Panglima Koops Udara I berpesan kepada Komandan yang baru saja dilantik, “Agar pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan terus agar tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan secara optimal. Dan menghimbau kepada para Komandan, untuk senantiasa menekankan kepada seluruh anggota, agar sadar dan paham betul karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI, yang harus tetap berpegang teguh pada prinsip yang dilandasi jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, sehingga kita mampu menjaga netralitas TNI, dengan tidak terlibat politik praktis dalam bentuk apapun” tegas Alumni AAU ’96.

Hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut, Kas Koops Udara I Marsma TNI Daan Sulfi, S.Sos., M.Si., M.Han., Ir Koops Udara I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., para Asisten, Staf Ahli, Komandan Pom Koopsud I, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I.

Polhukam

Resahkan Warga, Chairul Hasibuan Minta Keabsahan Dokumen Kendaraan Alat Berat di Jakarta Utara

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.– Chaerul syah Hasibuan biasa di panggil Opung wartawan senior di Jakarta Utara meminta adanya pertemuan dengan pihak terkait guna mengklarifikasi keabsahan dokumen kendaraan alat berat milik Koh Dino yang meresahkan warga berada di kawasan Kampung Bambu Kuning, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
“Permintaan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai legalitas dan kelengkapan administrasi kendaraan alat berat yang dipersoalkan,” ucap Chaerul syah Hasibuan.

Opung menilai, “klarifikasi secara langsung diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi maupun kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat,” terang Chaerul syah Hasibuan.

Chaerul syah Hasibuan.Sabtu.(14/11/2026) pagi menegaskan, “Pemeriksaan dokumen juga penting untuk memastikan apakah kendaraan alat berat tersebut telah memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.

“Kami meminta adanya pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan imbuh Chaerul syah Hasibuan

Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana keabsahan dokumen kendaraan alat berat tersebut,” ujarnya.

Ia berharap pihak pemilik kendaraan maupun instansi berwenang dapat memberikan ruang klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai ketentuan hukum,” terang Chaerul syah Hasibuan.

Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi administrasi dan kepastian hukum.

Diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi yang baik, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkas Chaerul syah Hasibuan.di kantor Walikota administrasi Jakarta Utara.(Sutarno)

Continue Reading

Polhukam

DPP Partai Ummat Sampaikan Insya Allah Presiden Prabowo Pilih Satu Dari Dua Cawapres Yang Berintegritas, Soliditas dan Sinergitas

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, SH MH meyakini Presiden Prabowo Subianto akan memilih calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki integritas, soliditas, dan sinergitas untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan.

“Demikian Hal tersebut dikatakan Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar SH.MH kepada sejumlah awak media dalam menyikapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut Heikal Safar menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam konstitusi.

“Pasalnya mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut diatur secara tegas oleh konstitusi, yakni pernyataan kekosongan jabatan.

MPR menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden sebelum mengirimkan surat permintaan nama kandidat kepada Presiden,” ujar Heikal Safar.

Kemudian Heikal Safar menyatakan bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut melalui sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan wakil presiden.

Meski demikian, Heikal berharap seluruh tahapan konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden dilakukan melalui proses seleksi yang cermat dan matang.

Menurut dia, sosok yang terpilih harus mampu memenuhi harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.

“Tentunya Wakil Presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang berintegritas, soliditas dan sinergitas, agar tidak ada lagi kejadian yang serupa ke depannya,” tegas Heikal.

Ia menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah serta jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia disebut sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.

Oleh karena itu, Heikal Safar, atas nama Partai Ummat, mendorong seluruh pemangku kebijakan agar menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dalam proses penentuan wakil presiden.

Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara gegabah, mengingat besarnya tanggung jawab seorang wakil presiden dalam mendampingi kepala negara mengelola pemerintahan.

“Lantaran seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan setelah 81 Tahun Indonesia Merdeka, seharusnya sudah ada hasilnya yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi rakyat serta membanggakan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Heikal.

Heikal kembali menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, terutama integritas, soliditas, dan sinergitas.

Menurutnya, kriteria tersebut menjadi harapan berbagai elemen masyarakat agar kepemimpinan nasional tetap berjalan efektif dan harmonis hingga akhir masa jabatan.

Selain itu, Heikal menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan imbauan Presiden Prabowo setelah menerima pemberhentian Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Merdeka pada Kamis (12/11/2026).

Ia mengapresiasi pernyataan Prabowo yang menyampaikan penghargaan atas kontribusi dan kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan roda pemerintahan serta turun langsung ke berbagai daerah.

Heikal juga menyambut baik ajakan Presiden Prabowo kepada seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Semoga negeri kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ke depannya semakin maju menjadi negeri yang baldatun, thoyibatun warabbun ghofur dan seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, aman dan damai. Aminnn Yarobal alamin,” pungkasnya.(HL)

Continue Reading

Polhukam

Ketua LSM PRB, menyoroti kinerja retribusi pajak daerah untuk pajak restoran dan hotel di Kabupaten Bogor.

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Ketika dihubungi melalui telepon seluler nya Senin (9/11/2026) Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan, Salah satu yang disorot adalah “dugaan tunggakan pajak restoran Ayam Pak Atok “di Sentul, Kabupaten Bogor, yang disebut hampir mencapai Rp 500 juta.

Menurut Johan, Bappenda Kabupaten Bogor sudah membuat tagihan dan pihak kecamatan sudah membayar dengan cara diangsur Rp 100 juta per bulan.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada Kabid, Johan mengaku diminta menyebut nama oknum yang menerima pajak tersebut.

“Ini kan kode etik kalau mau menjelaskan. Ketua LSM PRB diminta menyebut nama oknum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berubahnya nama restoran tersebut dari Ayam Pak Atok menjadi Ayam Sentul yang diduga untuk menghapus pajak dan tagihan.

“Oleh karenanya, Bappenda harus transparan, berapa tagihan yang terutang dalam pajak ini. Jangan akal-akalan saja,” kata Johan.

Ia meminta Bappenda tidak menjadikan urusan retribusi dan pendapatan daerah masuk ke kantong pribadi, dan tidak selalu mencari siapa dan siapanya. Menurutnya, kinerja Bappenda adalah bagian dari pendek pajak, dan pajak merupakan sumber pendapatan yang besar.

Johan juga menyebut oknum yang bekerja di Bappenda selalu beralasan ketika ditanya soal prosedur dan bukti terkait pergantian nama Ayam Pak Atok dan pajak yang ditagih.

“Ditanya siapa, ya nanti kalau masuk proses hukum baru tahu,” ujarnya menirukan jawaban yang diterimanya.

Ia meminta Bupati Bogor untuk tegas terhadap Bappenda. Menurutnya, pegawai yang bekerja di Bappenda harus benar-benar berintegritas dan bersih, jangan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

“Kasus Bappenda banyak sekali. Hukum harus ditegakkan, jangan pandang bulu. Kalau Kabupaten Bogor mau maju, jangan ada yang disembunyikan. Pelaku kejahatan korupsi harus dihukum dan jangan ada beking-bekingan,” tegasnya.

Johan menambahkan, rakyat sebagai pembayar pajak selalu kena denda kalau telat membayar pajak. Sementara ketika petugas pajak dan Bappenda melanggar soal upah pungut dan lainnya, hukum dinilai tumpul.

Ia menilai, hingga hari ini Bappenda Kabupaten Bogor memberikan stigma bersih, namun prakteknya berbeda.

Ketua LSM PRB juga meminta kepada KPK yang sedang memeriksa Bappenda terkait upah pungut agar menetapkan tersangka jika memang proses hukum berjalan.

“Kalau tidak, benarlah kata rakyat, Bappenda kebal hukum dan KPK tumpul,” ujarnya.

Terakhir, LSM PRB mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menyoroti kinerja Bappenda Kabupaten Bogor, walaupun hukum dinilai tumpul terhadap Bappenda,”papar nya…..Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending