Lampung, Sentana – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung resmi memperkenalkan Program PINTAR (Pembimbingan Integratif, Transformatif, Adaptif, dan Responsif) sebagai inovasi pembimbingan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kemandirian Klien Pemasyarakatan.

Program PINTAR diperkenalkan pada Kamis, 13 Agustus 2026, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, bersamaan dengan rangkaian kegiatan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan sejumlah mitra.

PINTAR merupakan gagasan Mujiarto, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Lampung, yang dikembangkan untuk mentransformasi pola pembimbingan agar tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga membantu Klien Pemasyarakatan memperoleh keterampilan, akses pekerjaan atau usaha, serta kemandirian setelah kembali ke masyarakat.

“Kita ingin memberikan kesempatan kedua kepada Klien Pemasyarakatan. Kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, membangun usaha, dan menjadi pribadi yang produktif serta mandiri,” ujar Mujiarto.

Implementasi PINTAR dilakukan melalui tahapan identifikasi dan seleksi, asesmen dan perencanaan, pembimbingan serta pelatihan, penempatan kerja atau usaha, monitoring dan pendampingan, hingga evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, PINTAR juga mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder lainnya.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan PKS antara Bapas se-Wilayah Lampung dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada 11 Agustus 2026, yang diarahkan untuk memperluas akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja dan usaha bagi Klien Pemasyarakatan.

Program PINTAR akan diterapkan pada Bapas Kelas I Bandar Lampung, Bapas Kelas II Metro, Bapas Kelas II Pringsewu, dan Bapas Kelas II Kotabumi.

Melalui PINTAR, Kanwil Ditjenpas Lampung mendorong agar pembimbingan mampu menghasilkan perubahan nyata, sehingga Klien Pemasyarakatan tidak hanya kembali ke masyarakat, tetapi juga mampu mandiri, produktif, dan berkontribusi secara positif.

Semangat tersebut dirangkum dalam tagline:

“Membimbing dengan Hati, Mengubah Masa Depan, Mewujudkan Kemandirian untuk Reintegrasi yang Bermakna.”

PINTAR untuk Klien Produktif.

Bandung, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) Tahun 2026 di Kota Bandung, pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026.

Konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kewartawanan tersebut untuk menentukan kepemimpinan PWI Jawa Barat periode 2026–2031 sekaligus membahas arah organisasi dan tantangan dunia pers di tengah perubahan ekosistem komunikasi publik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut hadir dan membuka agenda Konferprov PWI Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Farhan menyoroti perubahan landskap komunikasi publik yang menurutnya semakin menantang posisi jurnalisme konvensional.

Ia menyampaikan bahwa produk komunikasi publik saat ini telah menembus batas-batas jurnalisme. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi insan pers untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik.

Lebih lanjut Farhan juga menyinggung hasil survei LSI yang disebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di 27 kabupaten/kota terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di atas 95 persen. Bahkan, angka tersebut disebut mencapai 100 persen di Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor.

Di tengah perubahan pola informasi ke masyarakat, Farhan menegaskan pentingnya mempertahankan jurnalisme yang memiliki proses verifikasi, kompetensi, serta etika redaksional.

Menurutnya, karya jurnalistik harus terus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensi profesi wartawan di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform.

Pandangan tersebut menjadi relevan karena masyarakat kini tidak hanya memperoleh informasi dari media massa, tetapi juga dari media sosial, kanal digital, influencer, maupun berbagai bentuk komunikasi langsung dari pemerintah dan lembaga publik,”ujar nya.

Dalam sambutannya, Farhan juga menempatkan kritik sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ia mengibaratkan kritik seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat terasa tidak nyaman bagi pihak yang menerima, tetapi di sisi lain kritik diperlukan untuk mengingatkan dan membuka titik buta pemerintah.

Kritik juga dianalogikan seperti spion dan klakson pada kendaraan besar. Fungsinya bukan semata-mata mengganggu perjalanan, melainkan membantu memastikan kendaraan tetap mengetahui kondisi di sekitarnya dan dapat bergerak dengan lebih aman,”papar nya.

Karena itu, Farhan menegaskan pentingnya kebebasan pers dan menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk pembungkaman terhadap pers.

Menurutnya, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen sekaligus bertanggung jawab.
PWI Jabar diharapkan tetap Independen.

Farhan menyambut para peserta Konferprov PWI Jawa Barat yang berkumpul di Kota Bandung. Ia berharap momentum lima tahunan tersebut tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat arah organisasi dalam menghadapi tantangan industri media dan perkembangan teknologi informasi.

Insan pers diharapkan tetap menjalankan peran sebagai salah satu pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik.

Namun, kemitraan tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Independensi, verifikasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik tetap menjadi fondasi agar pers mampu menjalankan mandatnya secara profesional.

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi arena pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi arah organisasi dan masa depan jurnalisme di tengah perubahan besar ekosistem informasi………Ron

Bandung, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat memasuki momentum pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031. Salah satu kandidat, Tantan Sulthon, yang tercatat sebagai Sekretaris PWI Jawa Barat periode 2021–2026, menawarkan lima program unggulan sebagai bagian dari gagasan kepemimpinannya.

Dalam materi program yang disampaikan, Tantan mengusung visi “PWI Jabar Istimewa: Wartawannya Kompeten, Organisasinya Hebat, Anggotanya Maju dan Sejahtera.”

Lima program tersebut diarahkan pada peningkatan kompetensi wartawan, perlindungan profesi, penguatan organisasi, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan kemitraan strategis.

Program pertama adalah Wartawan Multimedia, dengan fokus mencetak wartawan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menguasai kecerdasan buatan (AI), video, podcast, media sosial, serta jurnalisme digital.

Program kedua, 1.000 UKW Gratis, ditujukan untuk memperluas akses Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sekaligus pelatihan sumber daya manusia bagi anggota PWI.

Program ketiga ,Tantan menawarkan program Perlindungan Profesi Wartawan. Dalam materi kampanyenya, program tersebut mencakup dorongan terhadap BPJS Ketenagakerjaan serta penguatan perlindungan profesi bagi anggota PWI.

Program keempat adalah PWI Creative Hub, yang diarahkan untuk menjadikan kantor PWI sebagai ruang bersama sekaligus pusat pelatihan, kolaborasi, dan kreativitas wartawan.

Sementara program kelima, Kemitraan Strategis, menitikberatkan pada pembangunan sinergi dengan pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, serta komunitas untuk memperkuat organisasi dan membuka ruang pengembangan bagi anggota.

Lebih lanjut Tantan Sulthon menyatakan pencalonannya membawa semangat keberlanjutan dengan mengedepankan pengalaman organisasi yang telah dijalani. Materi kampanyenya juga menampilkan tagline “Berpengalaman & Berkompeten, Lanjutkan!”

Lima program tersebut sekaligus menjadi tawaran kepada anggota PWI Jawa Barat untuk menilai arah kepemimpinan organisasi selama lima tahun ke depan.

Namun, efektivitas program tentu akan sangat bergantung pada kemampuan kandidat dalam menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh anggota.

Dalam konteks pemilihan organisasi profesi, sejumlah hal penting patut menjadi perhatian anggota, antara lain bagaimana mekanisme pelaksanaan 1.000 UKW gratis, sumber pembiayaan program, sasaran penerima manfaat, bentuk konkret perlindungan profesi, serta indikator keberhasilan PWI Creative Hub dan kemitraan strategis.

Dengan demikian, lima program unggulan tersebut tidak hanya menjadi materi kampanye, tetapi diharapkan dapat diuji melalui komitmen, transparansi, serta kesiapan implementasinya apabila Tantan Sulthon memperoleh mandat memimpin PWI Jawa Barat periode 2026–2031……Ron