KENDARI, Rupol — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dengan menambah tujuh unit ambulans laut dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tambahan tersebut melengkapi dua unit ambulans laut yang telah dialokasikan dalam APBD induk 2026. Dengan demikian, total ambulans laut yang direncanakan tersedia tahun ini mencapai sembilan unit.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan, pengadaan ambulans laut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi kendala geografis yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan dalam memperoleh layanan kesehatan.

Menurutnya, jarak antarpulau dan keterbatasan sarana transportasi tidak boleh menjadi penghambat masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis, termasuk untuk proses rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

“Ini bagian dari perhatian kita terhadap masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Jangan sampai persoalan transportasi menjadi hambatan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Andi Sumangerukka, Jumat (4/9/2026).

Penambahan tujuh ambulans laut tersebut masuk dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Perubahan KUA dan PPAS telah disepakati Pemprov Sultra bersama DPRD Sultra melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra di Ruang Rapat Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra.

Kesepakatan itu menjadi salah satu tahapan sebelum pemerintah daerah menyusun Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain sektor kesehatan, perubahan anggaran juga diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas, seperti pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta konektivitas wilayah.

Bagi Sultra yang memiliki karakteristik geografis dengan banyak wilayah kepulauan, konektivitas menjadi faktor penting dalam pemerataan pelayanan publik.

Penguatan transportasi kesehatan melalui ambulans laut diharapkan dapat mempercepat mobilitas pasien, terutama masyarakat yang membutuhkan layanan lanjutan maupun rujukan dari satu pulau ke pulau lainnya.

Dengan demikian, pengadaan sembilan ambulans laut tidak hanya menjadi tambahan sarana transportasi, tetapi juga diharapkan memperkuat sistem rujukan kesehatan sekaligus memperkecil kesenjangan akses layanan medis antara masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan.

Setelah Perubahan KUA dan PPAS 2026 disepakati, Pemprov Sultra dan DPRD Sultra akan melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Hariansentana.com.- Kinerja Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Kota Administrasi Jakarta Utara di bawah kepemimpinan Edy Mulyanto kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, tumpukan sampah terlihat berserakan dan terus menumpuk di lingkungan Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, kota administrasi Jakarta Utara.

Pemandangan tak sedap dan bau menyengat tersebut mengundang keprihatinan dan kritik keras dari wali murid dan warga pengunjung fasilitas olahraga setempat.

Dari pantauan di lokasi tersebut tumpukan sampah itu hanya berasal dari Komplek Kantor Walikota administrasi Jakarta Utara dan GRJU tidak ada sampah warga yang membuang disana. Sampah tersebut umumnya kantong plastik, sisa makanan, daun dan ranting pohon.

Namun demikian dari hari kehari sampah terus menumpuk bak gunung kecil dengan ketinggian hampir 2 meter menyebar hingga radius 10 sampai 20 meter.

Seorang warga pengunjung GRJU yang mengantar anaknya berenang mengatakan pemandangan sampah di GRJU merusak lingkungan dan estetika perkantoran dan sarana olah raga kota.

“Padahal GRJU ini pusat kegiatan anak-anak muda dan warga untuk berolahraga. Sangat disayangkan sampah ditumpuk begitu saja tanpa penanganan cepat dari petugas,” ujar Saimin, (40), salah satu warga yang ditemui di sekitar lokasi, Jumat, (4/9/2026).

“Kalau sampah dekat kantor walikota Jakarta Utara saja ditanganinya seperti ini, apa lagi sampah warga. Pantas saja Sudin LH jadi sorotan terus,” tanya dia, menambahkan.

Kepala Seksi Sarana Prasarana GRJU, Murifin, mengaku bukan pihaknya dalam penanganan sampah dilokasi tersebut.

“Ini dibawah pengelolaan LH bang, GRJU tidak terkait dalam pengelolaan sampah yang dimaksud. Kalau sampah kami sehari kurang lebih hanya dua gerobak saja,” ungkapnya.

Sementara seorang petugas LH dilokasi membenarkan sampah tersebut berasal dari kantor walikota Jakarta Utara. “saat ini kami sedang menunggu kouta untuk mengangkutnya. Sehari sekali saja diangkut kalau ada koutanya,” jelas petugas Sudin LH dilokasi TPS GRJU.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Utara, Edy Mulyanto, ketika dikonfirmasi terkait sampah volume kecil belum ada tanggapan.

Sementara itu Amir Kasatpel LH Kebersihan Kecamatan Tanjung Priok.menggataksn siap akan kami tindak lanjuti jawabnya singkat.(Sutarno).

Jakarta, Hariansentana.com.– Jalan Pademangan I Raya wilayah RW.02-03-04 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan kota administrasi Jakarta Utara kembali kumuh dan Jorok, banyak warga pendatang mendirikan bangunan di lahan RTH taman sepanjang kali/sungai tersebut.

Sebelumnya wilayah tersebut bersih dan rapi bahkan sempat menjadi juara satu tingkat Walikota administrasi Jakarta Utara dalam penataan wilayahnya.

Warga sekitar mengeluhkan keadaan saat ini. Mereka berharap wilayah tersebut kembali menjadi percontohan penataan yang pernah diraih sebelumnya.

“Kita sudah kasih teguran dan himbauan kepada aparat terkait, namun sampai saat ini Jumat (4/9/2026) belum juga dilaksanakan pembersihan,” ucap warga sekitar. (Sutarno)