Bodetabek
Puncak Acara HPN 2023, PWI Sukses Gelar Diskusi Publik Bersama Elite Parpol di Kabupaten Bogor
Bogor, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor sukses selenggarakan Diskusi Publik sebagai giat dari puncak peringatan HPN 2023 & HUT PWI ke-77, bertempat di M-One Hotel Sukaraja, Senin (27/2/23).
Dalam Diskusi Publik yang digagas panitia HPN 2023 tingkat Kabupaten Bogor ini bertajuk “Pers Dalam Pusaran Politik Pilkada”.
Ketua HPN 2023, Effendi Tobing menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan jajaran kepanitiaan dimaksudkan sebagai puncak dalam peringatan HPN 2023 & HUT PWI ke-77.
“Diskusi publik merupakan Rangkaian dari HPN 2023,” kata Effendi Tobing dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Diskusi Publik yang diselenggarakan panitia HPN 2023 itu juga, bertujuan agar pers saat pesta demokrasi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 secara serentak nanti, apa yang menjadi harapan para partai politik (Parpol) hingga masyarakat Bumi Tegar Beriman khususnya bisa dilakukan oleh insan wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Bogor
“Melalui diskusi publik yang dihadiri mulai dari ketua parpol, Plt Bupati Bogor, H. Iwan Setiawan, anggota dewan dari tingkat daerah sampai Provinsi Jawa Barat, dimoment ini kami sebagai insan pers bisa menyerap semua aspirasi dari para tamu undangan yang hadir saat satu persatu menyampaikan suaranya sebagai pembicara di acara ini,” ungkapnya.
Tobing juga mengatakan, pers yang merupakan pilar keempat demokrasi di negeri ini, juga diharapkan bisa ikut andil besar dalam pembangunan disetiap daerah khususnya di Kabupaten Bogor serta sebagai insan pemberi wawasan baru dan edukasi kepada masyarakat luas khususnya bagi pembaca di masing-masing media itu sendiri.
“Mulai dari pembangunan di daerah-daerah pelosok hingga pengawasan kinerja dan kebijakan dari eksekutif maupun Legislatif saat perhelatan pemilu serentak 2024 mulai dari Pileg, Pilpres, Pileg dan legislatif kita bahas dalam event ini,” jelas nya.
“Tujuan lainnya, kami di PWI Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan diskusi publik ini, guna menyerap aspirasi mulai dari kalangan elite parpol, eksekutif dan legislatif saat pelaksanaan pemilu serentak 2024 hingga dari pihak selaku pemangku kebijakan,” papar nya .
Masih ditempat sama, ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo mengaku sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya diskusi publik yang dirancang oleh panitia HPN 2023 tingkat Kabupaten Bogor yakni Effendi Tobing Dkk.
“Terima kasih kepada jajaran panitia penyelenggara yang telah mensukseskan demi terselenggaranya event ini, sampai-sampai bisa dihadiri oleh para ketua parpol se-kabupaten, calon Bupati Bogor, sampai bisa menghadiri seorang pemimpin daerah ini yakni Plt Bupati Bogor, H. Iwan Setiawan,” tuturnya.
masih kata Subagiyo, dengan telah digelarnya acara ini sebagai puncak peringatan HPN 2023 tingkat Kabupaten Bogor dalam menyerap aspirasi dari kalangan elite parpol selaku peserta dari pesta demokrasi di pemilu 2024 secara serentak nanti, diharapkan juga bisa menjadi sebagai wadah penyampaian pihak-pihak kepada pemangku kebijakan di Bumi Tegar Beriman ini.
“Terima kasih saya ucapkan kembali kepada panitia HPN 2024 yang dikomandoi Effendi Tobing Cs yang tak lain juga merupakan Pemimpin Umum dari media BogorUpdate.com bisa menggelar diskusi publik seperti ini, sukses terus untuk PWI Kabupaten Bogor kompak-kompak-kompak,” tandasnya.
Sementara dalam diskusi publik yang disajikan panitia HPN 2023 tingkat Kabupaten Bogor, dihadiri mulai dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bayu Syahjohan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKS, Achmad Fathoni, Cabup Bogor 2024-2029 Jaro Ade (Ade Ruhendi), Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya, Pengamat Kebijakan Publik dan pemerintah, Yusfitriadi, Ketua IJTI Bogor Raya Niko Kompas TV, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Suryanto, ketua perwakilan DPC PBB Kabupaten Bogor, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bogor fraksi Hanura, Daen Nuhdiana, ketua DPD Partai Perindo, Yudi, Ketua DPC Demokrat Dede Chandra (Kang Dechan), Kadishub, Agus Ridhallah, Kadiskominfo Bayu Rahmawanto, Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana Sudrajat, perwakilan Kadin Kabupaten Bogor Achmad Hidayat, Ketua PFI Bogor Bogor, Hendi Novian (Kozer), Plt Bupati Bogor H. Iwan Setiawan beserta para tamu undangan yang tak dapat disebutkan satu persat.
( Tabrani / Dedy F / Subur )
Bodetabek
Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.
Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.
“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.
Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.
Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.
Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.
“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.
Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
Bodetabek
Hendra Firmansyah Konsolidasikan APKA Indonesia, Bidik Penguatan Ekonomi Agro Nasional
JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia), Hendra Firmansyah, memperkuat konsolidasi organisasi dengan menghimpun jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, serta pengurus untuk merumuskan arah strategis pengembangan sektor agro nasional.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (1/11/2026), menjadi bagian dari persiapan pelantikan dan pengukuhan pengurus serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I APKA Indonesia. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memastikan program organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja nyata dan manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat.
Salah satu masukan penting disampaikan Dewan Kehormatan APKA Indonesia, Laksamana TNI AL (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Menko Polhukam itu menekankan pentingnya orientasi kerja yang terukur serta kemampuan pengurus menerjemahkan gagasan menjadi program konkret.
Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, seminar, maupun kegiatan seremonial. APKA Indonesia harus mampu menghadirkan dampak nyata sekaligus membangun komunikasi dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mempertemukan berbagai potensi ekonomi produktif.
Sementara itu, Pembina APKA Indonesia, Agus A Mile, menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan ekosistem komoditas agro. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik di kawasan sentra produksi.
“APKA Indonesia tidak hanya fokus pada perputaran ekonomi pertanian semata, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam mendukung penyediaan sekolah, sarana ibadah, serta fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat di sekitar sentra agro,” ujar Agus.
Ia menilai ketersediaan fasilitas publik merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pekerja di sektor komoditas agro secara berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Hendra Firmansyah, APKA Indonesia diarahkan menjadi penghubung berbagai pelaku usaha agro, mulai dari petani, produsen, distributor, investor hingga mitra pemasaran. Melalui jaringan tersebut, organisasi ingin mendorong peningkatan produksi, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, investasi, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.
Dengan demikian, keanggotaan APKA Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan ruang kolaborasi untuk membuka peluang kemitraan dan pengembangan bisnis komoditas agro dari hulu hingga hilir.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Dr. Ir. H.M. Idris Laena, S.H., M.H., Prof. Dr. Hj. Winarni Monoarfa, Dr. H. Hamka Yandhu YR, H. Muh. Yasir, Ir. A.M. Thamsiel Hamid DM, Ir. Muh. Sapri Andi Pamulu, M.Eng., Ph.D., Marsekal Muda TNI AU (Purn.) Andi Kustoro, serta Salahuddin Alam.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan pengurus dan Rakornas I APKA Indonesia. Forum nasional tersebut akan membahas penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan usaha, inovasi komoditas agro, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Melalui agenda tersebut, Hendra Firmansyah menargetkan APKA Indonesia berkembang menjadi organisasi yang produktif dan berorientasi pada hasil, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi agro dan ketahanan sektor pertanian nasional.
Bodetabek
Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026
Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pendukung sebelum pelaksanaan operasi.
Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Sebanyak 101 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apel ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.
Adapun tujuan Operasi Patuh Lodaya 2026 adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan beserta jumlah fatalitas korban, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan Kamseltibcarlantas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel diminta bertugas secara profesional, proporsional, humanis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan dan prioritas operasi yang berlaku.
Polres Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dengan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Operasi Patuh Lodaya 2026 diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan……Ron
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

