Jakarta, Hariansentana.com –– Selesai melaksanakan cuti lebaran tahun 2024, Para personel Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) diharap masuk dinas kembali dengan membawa semangat baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto dalam arahannya saat memimpin apel pagi gabungan yang dilanjutkan dengan halal bihalal bertempat di Lapangan Apel Mako Pushidrosal, Ancol Timur Jakarta Utara, Selasa (16/4/2024).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Rony Saleh, Pejabat Utama, para Kadis dan Kasatker, Ketua Gabungan Jalasenastri Pushidrosal Ny. Dhiyah Budi Purwanto, Wakil Ketua Gabungan Jalasenastri Pushidrosal Ny. Yuni Rony Saleh, PG Jalasenastri Pushidrosal dan segenap personel, baik perwira, bintara, tamtama, serta PNS di jajaran Pushidrosal.

Diawali dengan Apel pagi gabungan dengan tujuan untuk mengecek kelengkapan dan keamanan personel setelah pelaksanaan cuti bersama di momen perayaan Idul Fitri 1445 H / 2024 M dan dilanjutkan dengan halal bihalal.

Lebih lanjut Danpushidrosal menyampaikan bahwa setelah lebih kurang 10 hari meninggalkan kantor untuk melaksanakan cuti lebaran tahun 2024, dengan Semangat yang baru, Personel Pushidrosal siap menyongsong tugas-tugas yang diemban dihadapkan dengan cukup banyak pekerjaan dimasa-masa mendatang sesuai dengan tugas dan fungsi Pushidrosal.

JAKARTA, Hariansentana.com –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberikan pelayanan publik yang optimal pascacuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengawali hari pertama bekerja dengan halalbihalal bersama Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Marullah Matali, Asisten pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.Sigit W. dan para asisten dan kepala dinas.

Halalbihalal digelar di area Pendopo Balai Kota Jakarta. Tak hanya diikuti oleh jajaran ASN, halalbihalal juga dihadiri pegawai BUMD, pasukan pengamanan dalam, hingga wartawan.

“Pascalibur Lebaran, semua pegawai kembali bekerja seperti biasa. Diawali dengan hati yang bersih agar bekerja dan melayani masyarakat juga dengan hati,” ungkap Pj. Gubernur Heru, di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/4).

Pj. Gubernur Heru juga mengapresiasi jajaran Pemprov DKI Jakarta di sektor esensial, seperti layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, transportasi, utilitas dasar, dan sejenisnya, yang tetap bekerja saat cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. “Saya ucapkan terima kasih kepada para tenaga medis, jajaran Satpol PP, Dinas Gulkarmat, Dinas Sumber Daya Air, dan lainnya yang tetap bekerja secara maksimal, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, Jakarta tetap dalam kondisi yang aman dan nyaman selama masa libur Lebaran 2024,” ucap Pj. Gubernur Heru.

Untuk diketahui, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali melayani masyarakat di berbagai sektor pada hari pertama bekerja pascacuti bersama, di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kelurahan sudah membuka kembali layanan administrasi publik, personel Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan, serta jajaran Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah membuka layanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat 24 jam, laboratorium, dan farmasi.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan work from home (WFH) pasca-Lebaran 2024. Semua aparatur sipil negara (ASN) wajib masuk pada Selasa (16/4/2024), seiring dengan berakhirnya cuti Lebaran pada Senin (15/4/2024). “Hari ini hari kerja, jadi Pemprov DKI tidak ada WFH. Semua harus masuk karena kan sudah 10 hari ini (libur),” ujar Heru Budi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa(16/4/2024).

Heru Budi sudah memerintah jajarannya untuk memastikan para ASN tak bolos pada hari pertama bekerja. : Enggak Ada WFH Pasalnya, libur yang didapatkan para pegawai sudah cukup panjang dan tidak ada alasan untuk menambah waktu cuti atau WFH. “Tidak ada WFH, semua masuk dan enggak ada cuti tambahan. Wartawan saja masuk, masa karyawan saya WFH? Curang dong ya. Harus adil, sama-sama masuk,” ungkap Heru Budi Hartono.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengimbau institusi atau perusahaan menerapkan WFH dalam rangka mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran. Pemerintah memberikan kesempatan bagi ASN di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Imbas Kebijakan WFH Oleh sebab itu, pemerintah menilai perlu adanya penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. “Sehingga, arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujar Anas

Mengenai turan WFH bagi ASN, Anas menyampaikan bahwa kebijakan WFO dan WFH bagi ASN pada 16-17 April 2024 akan diterapkan secara tepat. Pemerintah, lanjut Anas, akan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

menjelaskan bahwa instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan bisa menjalankan WFH maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai. Namun, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak melakukan WFH sehingga WFO 100 persen.

Anas menjelaskan bahwa arahan tersebut diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teknis WFH pada instansi tersebut diatur instansi pemerintah masing-masing. Ia menambahkan, aturan untuk membagi ASN yang WFO dan WFH tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024. Surat edaran itu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di semua instansi pemerintah.(Sutarno)