Jakarta, Hariansentana.com.- Warga di lingkungan Jalan F, RW 02 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja kota administrasi Jakarta Utara, protes lantaran air PAM yang mengalir ke rumah warga bau, dan kotor.

Kebocoran air PAM tersebut diduga lantaran terkena alat berat kontraktor Sudin Perumahan Jakut.

Saat dikonfirmasi Petugas PAM membenarkan kejadian itu. Sehingga sejak dua minggu suplai air bersih terhambat dan mengakibatkan keruh dan bau.

“Penyebabnya, karena pipa besar dan kecil disekitar lingkungan pekerjaan Proyek Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara terkena alat berat kontraktor pelaksana. Sudah banyak titik yang bocor sebelumnya ada delapan titik, kami sudah perbaiki. Ini kena lagi dua titik di sisi selatan Jalan F.” ungkapnya pada awak media, Kamis, (24/9/2026).

Sejauh ini tidak ada koordinasi dengan pihak pelaksana proyek. Kami dilapangan hanya menangani pengaduan dan keluhan warga. Kami tidak mengetahui sudah atau belumnya pihak pelaksana pemberitahuan pada pihak kantor kami,” jelasnya.

Gangguan air bersih dampak proyek pekerjaan Sudin Perumahan Jakarta Utara sebelumnya sempat ditangani Lurah Rawa Badak Utara. Lurah turun kelapangan untuk memastikan penanganan air bersih kembali normal.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara, Suharyanti, sampai saat ini belum dapat dimintai keterangannya.

Diketahui proyek yang membuat warga jengkel itu adalah proyek pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan kawasan kumuh di kelurahan Rawa Badak Utara dan Tugu Selatan.

Proyek tersebut menggunakan APBD tahun 2026 sebesar Rp 3,6 miliar, masa kerja 96 hari kerja sejak kontrak 13 Agustus 2026. Kontraktor Pelaksana CV. Hotma Marojahan dengan konsultan pengawas PT Wisanggeni Jasa Teknik. (Sutarno)

Bogor, Hariansentana.com – Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian RI bekerja sama dengan Jadisa Management menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Publik dan Bahasa Inggris bagi 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian.

Kegiatan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan diseminasi teknologi pertanian sekaligus mendukung kelancaran kerja sama internasional.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, pada 22–24 September 2026, di Aula Sadikin Sumintawikarta, Bogor, Jawa Barat, tersebut tidak hanya memberikan materi komunikasi publik, tetapi juga pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan public speaking para peserta.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Bekti Subagja, A.Pi., M.Si., menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi bagi ASN sangat penting karena tugas utama lembaga adalah menyampaikan hasil perakitan dan modernisasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

“Peningkatan kemampuan komunikasi bagi ASN sangat penting karena tugas utama lembaga adalah menyampaikan hasil perakitan dan modernisasi teknologi pertanian kepada masyarakat,” jelasnya kepada awak media di sela-sela acara, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, rekan-rekan dari unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia berkecimpung langsung dalam kegiatan teknis organisasi pertanian dan diseminasi. Mereka bersentuhan langsung dengan petani, pemangku kepentingan, penyuluh, hingga pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, hasil perakitan dan modernisasi pertanian harus disampaikan dengan cara dan komunikasi yang baik,” tambah Bekti.

Ia menjelaskan bahwa peserta pelatihan diseleksi dari ASN yang mayoritas memiliki latar belakang pendidikan formal S1, S2, hingga S3. Meski memiliki kompetensi akademis yang memadai, tidak semua pegawai memiliki kemampuan komunikasi publik dan berbicara di depan umum (public speaking) yang cukup. Oleh karena itu, pelatihan ini digulirkan berdasarkan usulan dari unit-unit kerja.

Selain komunikasi publik, pelatihan juga mencakup materi bahasa Inggris untuk mendukung interaksi ASN dengan mitra luar negeri. BRMP Kementerian Pertanian saat ini memiliki berbagai program kerja sama internasional, antara lain dengan lembaga dari Asia, Australia, Jepang, serta kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berkantor di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Melalui peningkatan kemampuan ini, teman-teman diharapkan bisa berkomunikasi lebih baik dengan mereka. Kami juga menerapkan tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) sebagai evaluasi, serta mendorong konsep duplikasi agar peserta membagikan ilmu yang didapat kepada rekan-rekan di kantornya,” kata Bekti.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Handi Arief, S.T., M.AP., saat membuka acara menegaskan bahwa penguasaan komunikasi publik merupakan hal esensial dalam mendukung transparansi serta pelayanan institusi.

ASN dituntut tidak hanya mahir dalam tugas teknis, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi kepada publik secara jelas dan terstruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Jadisa Manajemen Indonesia, Fajrina Sholihati, menyatakan bahwa keterlibatan Jadisa Management bukan sekadar mengeksekusi acara, melainkan menjadi mitra dalam pengembangan sumber daya manusia yang memahami tujuan akhir institusi pemerintah.

“Kami memosisikan diri sebagai mitra acara dan pelatihan (event and training partner). Kami memastikan pelatihan ini memberikan nilai tambah serta pengalaman belajar yang interaktif dan relevan agar dampaknya dapat diterapkan langsung oleh para peserta dalam pekerjaan sehari-hari,” tutur Fajrina.

Pelatihan dikemas menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis pengalaman (fun and experiential learning) dengan melibatkan fasilitator tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Materi yang diberikan meliputi teknik vokal, bahasa tubuh, penyusunan narasi (storytelling), hingga simulasi penanganan pertanyaan kritis menggunakan metode Point, Reason, Example, Point (PREP).

Rangkaian kegiatan ditutup secara resmi pada Kamis, 24 September 2026, dengan penyerahan sertifikat dan laporan evaluasi pelatihan.(***)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak tegas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, menyusul temuan Ombudsman terkait fasilitas mirip apartemen yang diduga digunakan warga binaan.

Andreas meminta temuan tersebut tidak berhenti sebagai persoalan administratif. Menurutnya, Kementerian Imipas harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap status bangunan, pengguna fasilitas, sumber pembiayaan, hingga pihak yang memberikan persetujuan.

“Menteri Imipas dan Dirjen Lapas perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kalapas dan petugas-petugas yang terlibat,” kata Andreas, Kamis (24/9/2026).

Temuan fasilitas tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman pada Rabu (23/9/2026). Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas berbeda dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Di kawasan dekat rumah dinas Kalapas yang berada di luar blok hunian, ditemukan empat bangunan dengan fasilitas menyerupai apartemen. Ombudsman juga menemukan pemukiman lain di bagian belakang lapas yang disebut menyerupai vila dan dihuni warga binaan.

Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, kamar, dapur, televisi, pendingin udara (AC), kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga. Bahkan, petugas menemukan minuman keras di dalam salah satu kulkas.

Andreas menegaskan, penggunaan fasilitas tersebut harus diperiksa secara terbuka untuk memastikan ada atau tidaknya perlakuan khusus terhadap warga binaan.

“Karena identitas pengguna dan peruntukan fasilitas tersebut belum dapat dipastikan, kita minta ada penyelidikan secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia meminta Kemenimipas memastikan dasar penempatan penghuni, sumber pembiayaan pembangunan atau pengadaan fasilitas, daftar pengguna, inventaris, serta pejabat yang memberikan persetujuan.

“Persoalan utamanya bukan semata-mata bentuk sebuah kamar, tetapi apakah fasilitas dan penempatannya sesuai aturan serta diberikan melalui keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andreas.

Andreas juga meminta penggunaan fasilitas yang dipersoalkan dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan selesai. Seluruh dokumen penempatan, daftar penghuni, inventaris, serta catatan akses keluar-masuk diminta diamankan untuk memastikan pemeriksaan berjalan utuh.

Jika terbukti terdapat perlakuan khusus tanpa dasar hukum, Andreas meminta fasilitas tersebut dihapus dan pola penempatan dikembalikan sesuai ketentuan. Pihak yang memberikan maupun menerima kemudahan juga harus diperiksa.

“Jika pelanggaran terbukti, pemecatan bisa dilakukan,” tegas politikus Fraksi PDI Perjuangan itu.

Andreas juga meminta hasil pemeriksaan diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pungutan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana lainnya.

“Fasilitas mewah di Lapas atau Rutan bukan kali ini saja terjadi. Dan harus ada tindakan tegas untuk membuat jera pelaku yang masih mau bermain-main dengan aturan demi kepentingan pribadi,” katanya.

Menurut Andreas, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan di Lapas Cibinong. Kemenimipas perlu melakukan audit berbasis risiko terhadap lapas dan rumah tahanan lain untuk memastikan tidak ada ruang khusus, penempatan tersendiri, atau fasilitas tambahan yang berada di luar pencatatan resmi.

“Pembenahan pemasyarakatan harus menutup kesempatan lahirnya perlakuan istimewa, bukan hanya menertibkan fasilitas setelah ditemukan. Setiap ruang, penghuni, inventaris, dan dasar penempatan harus tercatat serta dapat diperiksa,” pungkasnya.

Andreas menegaskan, kesetaraan perlakuan bagi warga binaan tidak berarti mengabaikan hak dasar mereka. Pemerintah tetap wajib menyediakan hunian yang manusiawi, layanan kesehatan, sanitasi, makanan, keamanan, dan pembinaan yang layak.

“Yang harus dicegah adalah perbedaan pelayanan berdasarkan kemampuan ekonomi, kedekatan, atau pengaruh. Termasuk jual beli fasilitas atau pungli yang masuk dalam tindakan pidana,” ujarnya.

Komisi XIII DPR, kata Andreas, akan meminta Kemenimipas menyampaikan hasil pemeriksaan, tindakan korektif, serta langkah pencegahan atas temuan fasilitas mirip apartemen di Lapas Cibinong.