Jakarta, Hariansentana.com – Seorang pasien warga Cibubur Jakarta Timur mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan Puskesmas Cibubur yang tidak ramah menangani pasiennya pada Senin (9/11/2026).

Ia mengeluhkan bahwa dirinya sedang membutuhkan pengobatan karena menderita penyakit Tuberkulosis (TBC). Namun pada saat sedang menunggu dibangku ruang tunggu dirinya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Ia diusir dari tempat duduk tunggu oleh petugas pelayanan.

Dari kejadian itu pasien tersebut merasa bahwa, pasien penderita tuberkulosis (TBC) diduga seringkali mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau diskriminasi. Seringkali mereka mendapat reputasi buruk (stigma) dari masyarakat seperti memiliki penyakit serius, penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan, dan lain-lain. Bahkan dikucilkan oleh petugas Puskesmas Cibubur, Jakarta Timur.

“Saya diusir dari tempat duduk tunggu dua kali oleh petugas pelayanan. Saya dibuat tidak menyenangkan dikucilkan dan dihina oleh petugas, padahal saya memakai masker,” cetusnya.

Namun petugas bagian pelayanan pasien TBC Puskesmas Cibubur berdalih bahwa, pasien tersebut tidak menggunakan masker.

“Saya selalu memakai masker saat duduk, walaupun pada saat minum masker tetap nempel di mulut, hanya sedotan yang masuk Disinikan ada Cctv, bisa di cek.” ucap warga pasien TBC.

Ia berharap bahwa seharusnya petugas Puskesmas tersebut melayani masyarakat dengan baik.

“Puskesmas menangani pasien TBC (Tuberkulosis) melalui alur standar pelayanan medis yang terintegrasi secara gratis dari tahap deteksi hingga sembuh”.pungkasnya. (Haholongan)

SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2026, panjang penanganan jalan provinsi meningkat dari rencana awal 37,891 kilometer menjadi 42,16 kilometer, terdiri atas 12,37 kilometer di wilayah daratan dan 29,79 kilometer di wilayah kepulauan.

Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Jalan Punggaluku–Ambesea di Kabupaten Konawe Selatan dan Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana, Rabu (4/11/2026).

Di Konawe Selatan, penanganan Jalan Punggaluku–Ambesea bertambah dari usulan awal 3 kilometer menjadi 4 kilometer setelah pengukuran ulang. Ruas ini dinilai strategis untuk menunjang mobilitas masyarakat, khususnya aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi.

Gubernur ASR menegaskan bahwa pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah, mengingat Konawe Selatan merupakan salah satu pintu gerbang menuju Kota Kendari.

“Peningkatan infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mengantisipasi perkembangan wilayah ke depan. Saya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar ASR.

Selanjutnya, Gubernur meninjau Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana. Peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut terbagi dalam tiga segmen dengan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar akses antardesa, termasuk konektivitas menuju kawasan Poleang.

Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo dan Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap pembangunan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pertanian.

Dalam kunjungan yang sama, Gubernur ASR juga meninjau revitalisasi sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Torobulu. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Daerah yang dilaksanakan di tiga pelabuhan, yakni Baubau, Amolenggo, dan Torobulu, dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar.

Revitalisasi mencakup peningkatan fasilitas terminal, penataan area parkir, serta pembenahan lingkungan pelabuhan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.

Melalui pembangunan jalan dan revitalisasi pelabuhan, Pemprov Sultra terus memperkuat infrastruktur transportasi daratan maupun kepulauan guna memperluas akses ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperbaiki pelayanan publik.

BOGOR, SENTANA – Ketika dihubungi melalui telepon seluler nya Senin (9/11/2026) Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan, Salah satu yang disorot adalah “dugaan tunggakan pajak restoran Ayam Pak Atok “di Sentul, Kabupaten Bogor, yang disebut hampir mencapai Rp 500 juta.

Menurut Johan, Bappenda Kabupaten Bogor sudah membuat tagihan dan pihak kecamatan sudah membayar dengan cara diangsur Rp 100 juta per bulan.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada Kabid, Johan mengaku diminta menyebut nama oknum yang menerima pajak tersebut.

“Ini kan kode etik kalau mau menjelaskan. Ketua LSM PRB diminta menyebut nama oknum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berubahnya nama restoran tersebut dari Ayam Pak Atok menjadi Ayam Sentul yang diduga untuk menghapus pajak dan tagihan.

“Oleh karenanya, Bappenda harus transparan, berapa tagihan yang terutang dalam pajak ini. Jangan akal-akalan saja,” kata Johan.

Ia meminta Bappenda tidak menjadikan urusan retribusi dan pendapatan daerah masuk ke kantong pribadi, dan tidak selalu mencari siapa dan siapanya. Menurutnya, kinerja Bappenda adalah bagian dari pendek pajak, dan pajak merupakan sumber pendapatan yang besar.

Johan juga menyebut oknum yang bekerja di Bappenda selalu beralasan ketika ditanya soal prosedur dan bukti terkait pergantian nama Ayam Pak Atok dan pajak yang ditagih.

“Ditanya siapa, ya nanti kalau masuk proses hukum baru tahu,” ujarnya menirukan jawaban yang diterimanya.

Ia meminta Bupati Bogor untuk tegas terhadap Bappenda. Menurutnya, pegawai yang bekerja di Bappenda harus benar-benar berintegritas dan bersih, jangan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

“Kasus Bappenda banyak sekali. Hukum harus ditegakkan, jangan pandang bulu. Kalau Kabupaten Bogor mau maju, jangan ada yang disembunyikan. Pelaku kejahatan korupsi harus dihukum dan jangan ada beking-bekingan,” tegasnya.

Johan menambahkan, rakyat sebagai pembayar pajak selalu kena denda kalau telat membayar pajak. Sementara ketika petugas pajak dan Bappenda melanggar soal upah pungut dan lainnya, hukum dinilai tumpul.

Ia menilai, hingga hari ini Bappenda Kabupaten Bogor memberikan stigma bersih, namun prakteknya berbeda.

Ketua LSM PRB juga meminta kepada KPK yang sedang memeriksa Bappenda terkait upah pungut agar menetapkan tersangka jika memang proses hukum berjalan.

“Kalau tidak, benarlah kata rakyat, Bappenda kebal hukum dan KPK tumpul,” ujarnya.

Terakhir, LSM PRB mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menyoroti kinerja Bappenda Kabupaten Bogor, walaupun hukum dinilai tumpul terhadap Bappenda,”papar nya…..Ron