Jakarta, Hariansentana.com.- Lurah Pademangan Barat Sugiharjo Timbo didampingi Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Jhon menghadiri pelaksanaan pemilihan Ketua RW 02 masa bakti 2025- 2030 Minggu (18/5/2025).

Pemilihan diikuti oleh empat peserta yaitu nomor urut satu Hasan Bisri, nomor urut dua Kurniawan, nomor urut tiga Tri Krisna Mukti dan nomor urut empat Rahdian. Dari hasil perhitungan suara diperoleh hasil Tri Krisna Mukti mendapatkan suara tertinggi.

Andi Noviandri selaku Dewan Kota Jakarta Utara Perwakilan Kecamatan Pademangan yang turut hadir menyaksikan pesta dekmokrasi bersama Robby Ketua LMK Kelurahan Pademangan Barat mengucapkan selamat kepada Tri Krisna Mukti yang terpilih sebagai Ketua Rw 02 Kelurahan Pademangan Barat termuda se-Jakarta Utara.

Sementara Lurah Sugiharjo Timbo menggatakan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 15 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintah, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

“Mari kita berkolaborasi dengan LMK, RT dan Stakholder untuk kemajuan wilayah Pademangan Barat khususnya Wilayah Rw 02,” tegasnya. (Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Polisi melakukan penertiban simbol-simbol organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam rangka antisipasi premanisme berkedok ormas. Kali ini polisi membongkar posko ormas yang ada di dua lokasi di wilayah Jakarta Utara. Pembongkaran posko ormas ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025. Selain posko ormas, polisi bersama Satpol PP juga menertibkan sejumlah atribut ormas.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Utara juga melakukan pembongkaran posko ormas yang berada di Jalan Rajawali Utara RT.017-18.RW 010 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, kota administrasi Jakarta Utara, pada Jumat (16/5/2025). Posko ormas tersebut dibongkar karena didirikan secara ilegal di lahan milik Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK).

“Sebuah posko organisasi kemasyarakatan yang didirikan secara ilegal di atas lahan milik PPKK Kemayoran dibongkar paksa dalam operasi gabungan,” Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H Hutajulu dilansir Antara, Sabtu (17/5/2025).

Pembongkaran melibatkan 244 personel dari pihak kepolisian, Satpol, PPSU, dan pamdal PPKK Kemayoran. Hasil operasi, polisi juga mengamankan 8 anggota ormas berserta bukti berupa buku catatan pungutan liar.

Selain mendirikan posko secara ilegal, ormas tersebut juga dikeluhkan oleh pihak PPKK Kemayoran karena adanya pungli parkir liar roda empat oleh oknum ormas. Satu bulan omzet pungli yang dilakukan ormas ini mencapai Rp 90 juta.

“Per bulannya Rp 300.000 sampai Rp 600.000. Kami tadi tertibkan, amankan, termasuk barang buktinya sudah kami sita, berikut orang-orangnya (diamankan),” kata Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP Ikhsan.

Posko Ormas di Cilincing
Pada hari yang sama, bangunan permanen yang dijadikan posko ormas di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, juga dibongkar aparat. Posko ukuran 16 meter persegi itu dibongkar karena didirikan di atas lahan sengketa PT TBP.

“Kami melakukan penertiban dan pembongkaran posko ormas yang berdiri di atas lahan sengketa,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri didampingi Kanit Reskrim AKP Muhammad Fauzan, dilansir Antara, Sabtu (17/5/2025).

Fauzan mengatakan posko tersebut didirikan oleh pria inisial F yang merupakan anggota ormas. Pembongkaran dilakukan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan pasukan oranye.(Sutarno)

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuat program “Manggarai Berselawat” untuk mencegah tawuran terus terjadi di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, menuai banyak tanggapan dari public.

Ide tersebut oleh public banyak dibandingkan dengan penanganan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/5), Muhammad Thohar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta) menyatakan bahwa, Masyarakat hendaknya memberikan kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan rencananya dan jika sudah berjalan Masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi.

“Saya mendukung Mas Pram untuk menjalankan Program Manggarai Bersholawat sebagai Langkah yang diambil untuk mitigasi persoalan tawuran yang sering terjadi di Manggarai.Kita akan kawal Bersama, dan jika berhasil maka patut dapat apresiasi, namun jika hasilnya tidak optimal maka bisa sama-sama dikritisi dan mencari Solusi lain,” kata Gus Toto, Panggilan akrab Muhammad Thohar.

Menurut Tokoh Muda Nahdatul Ulama itu, untuk menangani fenomena tawuran dapat dilakukan dengan ragam pendekatan. Diantaranya adalah pendekatan yang humanis untuk mengatasi ragam permasalahan di Jakarta. Atau dengan kata lain pendekatan yang digunakan bisa juga bersifat kultural dan keagamaan. Tawuran menurut Gus Toto tak bisa semata-mata diselesaikan dengan cara-cara represif.

“Dalam “Manggarai Bersholawat”, Mas Pram akan mengundang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Duduk bareng, cari tahu apa akar masalahnya. Nggak bisa hanya menyalahkan saja. Selain itu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ini bentuk komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Gus Toto menambahkan bahwa, tawuran tidak hanya terjadi wilayah di Jakarta Selatan yang mana Manggarai salah satunya. Wilayah lain yang juga kerap terjadi tawuran antar kelompok terjadi juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga Jakarta Utara.

“ini adalah awal, Pemprov siap hadir ditengah Masyarakat mempertemukan pihak-pihak yang sering bertikai dan tawuran. Jika ada konflik dan saling tuduh siapa yang memulai tawuran maka disini Gubernur turun langsung untuk memfasilitai pihak yang berkonflik tabayun, setelah komunikasi terbangun maka akan diajak muasabah, itu yang saya pahami dari tujuan Program Manggarai Bersholawat yang di inisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya. (Red).