Connect with us

Polhukam

Partai Hanura DKI Bakal Bikin Hajat Musdalub

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) DKI Jakarta, Djafar Badjeber mengatakan bahwa, di awal Oktober 2021 akan diadakan Musyawaral Luar Biasa Partai Hanura DKI Jakarta.

Hal itu karena disebabkan terjadi kekosongan Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta bahwa, Plt Ketua DPD Hanura DKI Jakarta telah melaksanakan konsolidasi dengan pengurus DPD dan DPC se-DKI Jakarta.

Telah diputuskan bersama bahwa, akan dilaksanakan Musdalub untuk memilih Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, definitif.

Panitia Pelaksana (Organition Committe) diketuai sdr. Riski Datuk, dkk yang sementara ini sedang merancang teknis pelaksanaan Musdalub.

Sedangkan Ketua Pengarah (Steering Committe), Sdr. Didin Syaepudin, dkk, yang juga sedang mempersiapkan berbagai rancangan keputusan antara lain: term of reference (ToR) rancangan jadual dan tata tertib, program, tata cara pemilihan ketua, dll.

Rancangan Materi Musdalub disiapkan sebagus sebagus mungkin dan bermutu, sehingga program yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan lebih pas dengan suasana dinamika serta konstelasi DKI Jakarta.

Selama ini Partai Hanura DKI Jakarta cukup eksis, mengingat pada Pemilu 2009 dapat 4 kursi dan pada Pemilu 2014 mendapat 10 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Artinya probabilitas Partai masih sangat terbuka, dan pada Pemilu 2024 inshaa Allah bisa rebound .

Ketika ditanya siapa saja calon Ketua DPD, Djafar Badjeber mengatakan, calon peminatnya ada beberapa orang baik dari internal maupun eksternal. Khusus yang dari eksternal tentu harus sesuai AD/ART Partai Hanura. Bisa saja yang dari eksternal masuk dulu dalam kepengurusan, kan tidak harus jadi ketua. Lain hal-nya bila ada diskresi, itu tidak mudah,” tutur Djafar mengakhiri pertanyaan wartawan! (Red).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Aslog Kasau Serahkan Randis Jabatan Untuk Satuan Jajaran TNI AU

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – . Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara (Aslog Kasau) Marsekal Muda (Marsda) TNI Djamaluddin, M.Si (Han), menyerahkan Kendaraan Dinas (Randis) jabatan untuk satuan jajaran TNI Angkatan Udara. di Lapangan Parkir Depan Gedung Bidding Room Disadaau, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur. Kamis (16/9/2021).

Dalam kesempatan tersebut Aslog Kasau mengatakan, dengan adanya pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas, diharapkan kinerja satuan jajaran TNI AU dalam pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan optimal.

“Saya harapkan dukungan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal disertai dengan kepedulian dalam hal perawatannya sehingga kondisi fisik maupun performa kendaraan dapat dimanfaatkan dalam jenjang waktu yang cukup lama,” ujar Aslog Kasau.

Lebih lanjut Aslog Kasau menyampaikan, pengadaan Randis saat ini merupakan bagian dari peremajaan kendaraan untuk menggantikan kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak pakai serta bentuk perhatian pimpinan TNI AU kepada satuan-satuan untuk mendukung optimalisasi tugas dan kinerja di lapangan.

Hadir pada kegaiatan tersebut, Waaskomlek Kasau, Kadismatau, Dandenma Mabesau, Paban II Sopsau, dan Paban II Slogau, serta para pejabat di jajaran Dismatau.

Continue Reading

Polhukam

Setia Untung Arimuladi: Sebagai Lembaga Penegak Hukum, Kejagung RI Harus Mengikuti Era Digitalisasi

Published

on

Jakarta, Hariansentana com –  Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang baik, efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi saat membuka Webinar Peningkatan Maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia dengan Tema “Manajemen Resiko” tahun 2021, Selasa (14/9/21).

“Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional guna terwujudnya good governance dan clean government aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN, serta terciptanya pelayanan prima dan meningkatkan akuntabilitas kinerja,” terang Untung yang juga selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Dijelaskan Untung, mekanisme pengukuran pencapaian target keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana maksud diatas digunakan indikator yang ada dalam “aspek pemenuhan”, “aspek hasil antara” dan “aspek reform”.

Penerapan SPIP dan Manajemen Resiko berada pada indikator yang ada dalam “aspek pemenuhan” dan “aspek hasil antara” (dengan hasil penilaian SPIP).

Lebih lanjut, Untung menjelaskan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dimandatkan lima unsur pengendalian intern, yang salah satunya adalah penilaian resiko.

Dalam peraturan tersebut, mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan penilaian resiko yang meliputi identifikasi resiko, analisis, evaluasi dan penanganan resiko sebagai aktivitas pengendalian.

“Kondisi ini juga telah sejalan dengan amanat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia,” jelasnya.

Pada tahun 2020, penilaian maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia menghasilkan skor sebesar 3,3034 dan unsur SPIP Kejaksaan Republik Indonesia rata-rata telah mencapai level 3 (terdefinisi). Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis di lingkungan Kejaksaan.

“Unsur penilaian resiko penyumbang terbesar dalam ketidak berhasilan pencapaian level maturitas SPIP, persoalan mendasar terkadang bahwa manajemen resiko belum menjadi aktivitas sehari-hari, selain budaya resiko yang harus dibangun, struktur manajemen resiko juga memainkan peran penting dalam meningkatkan maturitas SPIP,” terangnya.

Wakil Jaksa Agung RI mengatakan, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan guna mengakomodir amanat pelaksanaan reformasi birokrasi terkait penerapan SPIP di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Dimana upaya manajemen resiko pada tingkat pusat di koordinasikan oleh bidang pengawasan dan di inisiasikan pelaksanaannya baik dari level pusat maupun level satuan kerja daerah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki,” lugasnya.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus terus mengikuti perkembangan zaman terutama di era digitalisasi saat ini. “Digitalisasi Kejaksaan nantinya diharapkan menyentuh tata kelola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari baik itu menyentuk aspek tata kelola perkantoran, persuratan, administrasi perkara, pelayanan publik dan manajemen resiko di Kejaksaan dengan basis teknologi informasi atau elektronik,” sebutnya.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kejaksaan merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berbasiskan digital, hal ini guna meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien sebagaimana dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor 15 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagai bentuk dan arah kebijakan Kejaksaan yang bersifat mengikat dan wajib diimplementasikan diantaranya terkait “Digitalisasi Kejaksaan”.

Untung menambahkan, teknologi memperoleh perhatian lebih karena berkaitan dengan aplikasi manajemen resiko yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi melalui simplifikasi proses manajemen resiko yang sangat kompleks, sehingga dapat mempercepat dan meminimalisasi waktu.

“Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya sistim informasi yang dapat membantu otomatisasi proses perolehan data, penyimpanan dan validasi data serta komunikasi dan penelusuran informasi dalam register resiko,” pungkas Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. (Red).

Continue Reading

Polhukam

Djafar Badjeber Ditunjuk Sebagai Ketua Plt DPD Partai Hanura DKI Jakarta

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com  – DPP Partai Hanura melalui Surat Keputusan nomor 112/B.2/DPP-Hanura/VIII/ 2021 menunjuk H. Djafar Badjeber, M.Si sebagai Ketua Plt DPD Partai Hanura DKI Jakarta.

Penunjukan Djafar sebagai Plt dikarenakan Ketua DPD Hanura DKI Jakarta mengundur diri karena alasan pribadi.

“Penunjukan Bang Djafar adalah tepat sekali, karena memang debut dan karir Politik Bang Djafar cukup mengakar di DKI Jakarta. Hal itu terbukti 4 (empat) periode Bang Djafar terpilih menjadi Anggota dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta,” kata Didin Syaepudin, mantan karyawan di salah Bank ternama, Rabu (8/9).

Hal yang sama dikatakan Hamid Achmad bahwa, penunjukan Bang Djafar adalah langkah tepat.
“Nama Bang Djafar di DKI Jakarta cukup beken karena dia politisi bersih, berani dan merakyat,” ujarnya.

Belakangan ini Djafar Badjeber sedang sibuk, melakukan konsolidasi organisasi dengan pengurus DPD dan DPC se-DKI Jakarta, serta hasil tanya jawab dengan DPC bahwa seluruh PAC dan PR tetap solid dibawah komando pak Ketua Umum, Oesman Sapta.

Selain itu, mempersiapkan pengesahan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Hanura DKI Jakarta.

Ditambahkan Ahmad, hasil observasi dan pernyataan pengurus lain mereka masih sangat antusias untuk membesarkan Partai Hanura di DKI Jakarta. Mereka bertekad untuk merebut kursi di DPRD DKI Jakarta yang pada Pemilu 2009 dapat 6 kursi dan Pemilu 2014 dapat 10 kursi.

“Dengan dasar bahwa Hati Nurani adalah sumber Kebaikan, Kebenaran, Kejujuran, Keadilan, Moral dan Etis. Hal seperti itu yang menginspirasi kami semua bahwa Partai ini adalah pembawa Kebaikan, Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan,” pungkasnya.

Adapun agenda Musdalub dilaksanakan pada awal Oktober 2021 di Jakarta, antara lain memilih Ketua definitif, penguatan struktur Partai, menyusun program, sukses verifikasi dan pemenangan Pemilu 2024. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.