Connect with us

Daerah

Ombudsman Temukan Pengungsian NTT Tak Layak, Matindas Desak Tenda Darurat Penuhi Standar

Published

on

JAKARTA – Temuan Ombudsman RI terkait buruknya kondisi pengungsian warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan keras dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi.

Matindas mendesak pemerintah tidak membiarkan warga korban bencana terlalu lama tinggal di tenda darurat yang tidak memenuhi standar kelayakan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi harus menjadi prioritas sejak masa tanggap darurat.

Sorotan itu menyusul laporan Ombudsman yang mengungkap berbagai persoalan di lokasi pengungsian korban gempa NTT. Persoalan tersebut antara lain buruknya sanitasi, keterbatasan air bersih dan fasilitas dasar, paparan cuaca ekstrem, hingga lambatnya pembangunan Hunian Sementara (Huntara).

Dalam laporan tersebut juga terungkap lebih dari 100 orang meninggal dunia di tempat pengungsian akibat penyakit, kondisi sanitasi yang memprihatinkan, serta paparan cuaca ekstrem.

Matindas menilai temuan tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah agar tidak hanya fokus pada penanganan bencana di tahap awal, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesehatan warga selama berada di pengungsian.

“Atas insiden ini, kami mendesak BNPB dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kelayakan pengungsian tidak hanya di NTT, tapi di semua lokasi bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak. Selain itu, luas tenda harus memperhatikan jumlah pengungsi,” tegas Matindas.

Menurut legislator daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut, pemenuhan kebutuhan pengungsi telah memiliki dasar hukum yang jelas. Ia merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008.

Karena itu, pemerintah dinilai tidak memiliki alasan untuk mengabaikan standar dasar tempat penampungan darurat, terutama terkait ruang yang memadai, air bersih, sanitasi, toilet, serta perlindungan warga dari kondisi cuaca.

Matindas juga meminta BNPB, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah segera mengurangi kepadatan di titik-titik pengungsian dengan membuka lokasi penampungan tambahan yang lebih layak.

Penambahan lokasi pengungsian, kata dia, harus dibarengi dengan ketersediaan air bersih dan toilet yang memadai. Kepadatan pengungsi tanpa fasilitas sanitasi yang layak dikhawatirkan justru memunculkan persoalan kesehatan baru di tengah situasi pascabencana.

“Jangan sampai warga yang sudah menjadi korban bencana justru menghadapi persoalan kesehatan baru karena berdesak-desakan di tempat pengungsian dengan sanitasi yang tidak memadai. Ini harus segera diatasi,” ujarnya.

Huntara Harus Dipercepat

Selain membenahi tenda darurat, Matindas mendesak pemerintah mempercepat pembangunan Huntara bagi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian.

Ia meminta pemerintah segera menggunakan lahan yang aman dan sesuai untuk pembangunan Huntara. Dengan demikian, warga tidak harus terus-menerus menghadapi risiko yang muncul selama tinggal di tenda darurat.

“Pemerintah juga harus bergerak cepat menggunakan lahan aman yang ada agar warga bisa segera keluar dari tenda darurat. Huntara menghadirkan tempat tinggal yang aman, bermartabat, dan terlindung dari cuaca ekstrem sekaligus menjadi persiapan untuk menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi keluarga secara stabil sebelum hunian tetap sepenuhnya terbangun,” kata Matindas.

Menurutnya, Huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung sementara, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana sebelum pembangunan hunian tetap selesai.

Matindas menilai kondisi pengungsian NTT tidak boleh berlarut-larut tanpa solusi. Pemerintah perlu memiliki target yang jelas mengenai pemenuhan kebutuhan dasar hingga perpindahan warga dari tenda darurat menuju Huntara.

Komisi VIII Minta Penjelasan Pemerintah

Matindas juga mendorong Komisi VIII DPR RI memanggil BNPB dan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus.

RDP tersebut dinilai penting untuk memastikan tindak lanjut atas temuan Ombudsman sekaligus meminta transparansi terkait penggunaan anggaran tanggap darurat.

Menurut Matindas, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam penanganan bencana di daerah lain.

“Anggaran bencana ada, kewenangan ada. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas penanganan bencana. Pemerintah harus bertindak konkret untuk memastikan seluruh pengungsi NTT terfasilitasi secara layak dan Huntara segera terealisasi,” tutup Matindas.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat

Published

on

By

WONOGIRI, SENTANA – Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kunci menjaga Wonogiri tetap aman dan damai. Di tengah beragam persoalan sosial dan derasnya arus informasi di media sosial, komunikasi antara kepolisian, tokoh agama dan masyarakat menjadi semakin penting.

Hal inilah yang dibangun Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, saat bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonogiri di Lobby Polres Wonogiri, Kamis (19/11/2026).

Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat kebersamaan. Kapolres mempersilakan para tokoh agama menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk keresahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Deni menegaskan, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan keterlibatan tokoh agama diperlukan untuk membangun suasana yang sejuk sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik.

“Saya ingin menampung aspirasi rekan-rekan agar bisa dicarikan solusi. Apa yang dibutuhkan FKUB ketika melaksanakan kegiatan, tentu akan kami bantu,” kata Deni.

Bahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas FKUB, Kapolres menawarkan ruangan di samping penjagaan Polres Wonogiri untuk digunakan sebagai kantor sementara. Dengan begitu, FKUB memiliki tempat untuk berkoordinasi dan menjalankan kegiatan bersama.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolres adalah penggunaan media sosial. Menurutnya, informasi yang begitu cepat menyebar sering kali tidak diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kebenarannya.

“Media sosial ini cukup berbahaya, terutama bagi kalangan anak muda. Informasi begitu cepat tersebar tanpa terlebih dahulu dipastikan benar atau tidaknya. Ini bisa memicu persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain persoalan media sosial, Kapolres juga menyinggung gangguan kamtibmas yang melibatkan kelompok perguruan silat. Selama menjabat di Wonogiri, tercatat sudah dua kali terjadi peristiwa terkait persoalan tersebut dan keduanya telah berhasil diungkap oleh kepolisian.

Di sisi lain, FKUB menyampaikan bahwa, kerukunan di Wonogiri harus terus dirawat melalui kebersamaan lintas agama. Meski masyarakat mayoritas beragama Islam, hubungan baik dengan umat agama lain menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

FKUB juga menyatakan komitmennya untuk membantu kepolisian menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Termasuk mengampanyekan penolakan terhadap minuman keras, perjudian, serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.

FKUB bahkan menyatakan, kesiapan untuk ikut membantu apabila Polres Wonogiri membutuhkan dukungan dalam kegiatan pemeliharaan kamtibmas, khususnya melalui tokoh agama dan jaringan masyarakat di wilayah.

Perhatian terhadap provokasi di media sosial juga menjadi keprihatinan bersama. FKUB menilai, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dapat berkembang menjadi konflik apabila masyarakat mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.

Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa menjaga Wonogiri tetap damai membutuhkan kepedulian semua pihak. Kepolisian hadir menjaga keamanan, sementara tokoh agama turut merawat toleransi, menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan.

Sebab, kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dijaga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Red).

Continue Reading

Daerah

Kapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

Published

on

By

APEL-AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sispamkota dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. (Foto Hms Polres).

WONOGIRI, SENTANA – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (18 November 2026), pukul 08.00 hingga 10.30 WIB, bertempat di halaman Mapolres Wonogiri, diikuti Wakapolres, para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel yang terlibat dalam surat perintah latihan.

Latihan ini melibatkan berbagai unsur pengamanan, mulai dari tim negosiator, Dalmas awal, Dalmas lanjut, Raimas, hingga unsur pendukung lainnya. Kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.

Dalam arahannya, Kapolres Wonogiri AKBP Deni Septiawan menegaskan bahwa, latihan Sispamkota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan.

“Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, mampu bertindak cepat, tepat, profesional dan proporsional. Namun demikian, dalam setiap tindakan kepolisian, kita tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kapolres.

Dalam simulasi tersebut diperagakan skenario pengamanan unjuk rasa terkait pro dan kontra rencana pendirian perkebunan kelapa sawit di Desa Wediombo oleh PT. Klopo Jowo. Skenario menggambarkan tahapan pengamanan mulai dari penggalangan dan deteksi dini, pengamanan titik kumpul massa, pengawalan perjalanan massa, hingga pengamanan lokasi penyampaian aspirasi.

Simulasi dilaksanakan melalui tiga tahapan eskalasi situasi, yaitu:

  1. Situasi Hijau: Personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui komunikasi serta negosiasi dengan koordinator lapangan guna menampung dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.
  2. Situasi Kuning: Ketika eskalasi meningkat, dilakukan penguatan formasi Dalmas dan penyampaian imbauan agar massa tetap tertib, tidak mudah terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
  3. Situasi Merah: Dalam skenario peningkatan gangguan keamanan, diperagakan langkah pengendalian massa secara bertahap dan terukur sesuai prosedur, termasuk penanganan pelaku provokasi, pemadaman api, penggunaan sarana pengendalian massa, serta pemberian pertolongan medis kepada korban yang mengalami luka.

Kapolres juga menekankan bahwa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan, proporsional dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Setelah seluruh rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan personel, perlengkapan, kendaraan dinas, serta administrasi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Melalui latihan ini, Polres Wonogiri berharap seluruh personel semakin siap, solid, dan memiliki kesamaan pola tindak dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Kami ingin memastikan bahwa Polri selalu siap hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta mengawal setiap penyampaian aspirasi agar berlangsung aman, tertib dan damai. Karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polisi Bersama Masyarakat,” tutup Kapolres.

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian latihan berlangsung aman, tertib dan kondusif. (Red).

Continue Reading

Daerah

Gebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra

Published

on

By

SULAWESI TENGGARA – Program Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra) yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mulai menunjukkan perkembangan. Sejak diluncurkan pada 23 Oktober 2026, program tersebut telah menjaring 527 pencari kerja dan melibatkan 20 perusahaan hingga 9 November 2026.

Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas akses lapangan kerja dengan mempertemukan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Sebagian besar perusahaan yang bergabung berasal dari sektor pertambangan dan industri pendukungnya.

Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, Samudra dirancang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan akses kesempatan kerja. Tidak hanya menyediakan informasi lowongan, program ini juga diarahkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

“Program Samudra menjadi jembatan antara pencari kerja, perusahaan dan lembaga pelatihan,” ujar ASR melalui Dinas Kominfo Sultra, Senin (16/11/2026).

Lulusan S1 Mendominasi Pendaftar

Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sultra menunjukkan, dari 527 pendaftar, sebanyak 266 orang atau 50,47 persen merupakan lulusan sarjana (S1). Berikutnya, lulusan SMA/MA sebanyak 174 orang atau 33,02 persen dan lulusan SMK sebanyak 45 orang atau 8,54 persen.

Berdasarkan kelompok usia, pendaftar didominasi masyarakat berusia 21–25 tahun sebanyak 231 orang atau 43,83 persen. Sementara kelompok usia 26–30 tahun mencapai 144 orang atau 27,32 persen.

Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akses pekerjaan bagi generasi muda dan kelompok usia produktif di Sulawesi Tenggara. Dominasi lulusan perguruan tinggi juga menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan kerja tidak hanya menyasar lulusan sekolah menengah, tetapi juga tenaga kerja dengan pendidikan tinggi.

Kondisi ini menuntut adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, Samudra tidak hanya diarahkan sebagai kanal informasi lowongan, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Lowongan Kerja Diverifikasi

Untuk menjaga keakuratan informasi, Disnakertrans Sultra menerapkan proses pemeriksaan dan validasi terhadap setiap lowongan yang masuk sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sultra, Nawira, mengatakan pihaknya juga melakukan konfirmasi ulang kepada perusahaan apabila masa berlaku informasi lowongan telah berakhir.

“Kalau ada informasi lowongan kerja yang sudah habis masa waktunya, kami hubungi kembali perusahaan. Apakah masih diperbarui atau tidak. Kalau tidak, kami keluarkan dari daftar,” jelas Nawira.

Langkah tersebut dilakukan agar pencari kerja tidak mendapatkan informasi yang sudah kedaluwarsa atau lowongan yang tidak lagi tersedia.

Selain informasi pekerjaan, Samudra juga dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi pelatihan keterampilan dari berbagai instansi. Sejumlah informasi pelatihan di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka turut difasilitasi melalui program tersebut.

Dengan demikian, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tetap memiliki akses untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja.

Ke depan, cakupan informasi Samudra juga berpeluang diperluas hingga kesempatan kerja di luar negeri melalui pengembangan jaringan perusahaan dan lembaga terkait.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Samudra dapat berkembang menjadi instrumen yang mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal. Tantangannya bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftar dan perusahaan yang bergabung, melainkan memastikan program tersebut mampu menghasilkan penempatan kerja nyata dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.

Continue Reading
Advertisement

Trending