Connect with us

Ekonomi

Momentum Harkitnas, Pertamina dan Kemenparekraf Kolaborasi Dukung Penguatan Rantai Pasok Hotel dan Restoran

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Hari Kebangkitan Nasional dijadikan momentum kebangkitan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Di momen ini, dalam rangka mendukung penguatan rantai pasok industri pariwisata khususnya hotel dan restoran di Bali, PT Pertamina (Persero) melalui Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali menggelar Pra Temu Bisnis yang diselenggarakan pada Jum’at, 20 Mei 2022 di Aula Joop Ave Politeknik Pariwisata Kab. Badung, Bali.

Acara dibuka oleh Deputi bidang industri dan investasi Kemenparekraf, Henky Hotma Parlindungan Manurung. Turut hadir Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf, Anggara Hayun Anujuprana, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, Direktur Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja. Hadir pula perwakilan Pertamina, Rusminto Wahyudi selaku Sr. Supervisor CSR & SMEPP Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus, 26 pimpinan hotel dan restoran, serta 20 UMKM makanan, minuman, fashion serta kriya.

Dalam sambutannya, Henky menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina atas kepeduliannya terhadap UMKM. “Mari kita sama-sama mengawal kegiatan temu bisnis ini karena UMKM adalah backbone nya perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku industri pariwisata khususnya usaha hotel dan restoran dengan para pelaku UMKM bidang ekonomi kreatif agar terjalin kerja sama yang lebih baik lagi. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakselerasi, mendorong persentase peningkatan tingkat komponen produk lokal, omset, suplai dan demand, serta penyerapan tenaga kerja dalam penguatan rantai pasok.

Dengan menurunnya kasus COVID-19 dan adanya pelonggaran pengenaan masker di ruang terbuka tentunya membawa optimisme akan semakin bangkitnya potensi pariwisata di Indonesia khususnya di pulau Bali.

Sementara, terkait kesiapan hotel dan UMKM Bali disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun. Menurutnya, hampir 90% Bali sangat bergantung dengan industri pariwisata, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Bali. “Namun demikian pimpinan BUMN dengan UMKM saling berkomunikasi dan bahu-membahu untuk mengatasinya,” ujarnya.

Selanjutnya masing-masing UMKM memaparkan produknya serta identifikasi potensi kebutuhan produk UMKM Ekonomi Kreatif dari Industri Perhotelan.

Ditemui terpisah, Pjs. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari mengatakan kegiatan pra temu bisnis sebagai dukungan Pertamina terhadap UMKM dalam pengembangan usahanya di industri pariwisata khususnya yang ada di Provinsi Bali di mana saat ini tengah menghadapi event akbar G20.

“UMKM merupakan pilar penting kebangkitan ekonomi nasional karena produknya erat kaitannya dengan masyarakat banyak,” ujarnya.

Selain produknya yang beragam dan tersebar di seluruh lapisan masyarakat, UMKM banyak melibatkan warga sekitar serta mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan.

Heppy berharap agar kegiatan ini dapat mensubstitusi kebutuhan hotel dan restoran dengan produk baru hasil inovasi UMKM.

Tidak hanya itu, kegiatan yang berlangsung di Aula Joop Ave Politeknik Pariwisata ini juga sebagai wujud empati terhadap UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

“Momentum kebangkitan nasional ini diharapkan menjadi kebangkitan bagi UMKM untuk menghasilkan produk yang inovatif, berkualitas tinggi, dan mampu menembus pasar global,” terang Heppy.

Stephen David Wattimena, Mitra Binaan Pertamina asal Bali mengungkapkan acara pra temu bisnis hari ini yang diinisiasi berbagai instansi Pemerintah dan BUMN adalah sebuah kejutan/pecut bagi masyarakat Bali khususnya UMKM.

“Ini momen yang paling tepat di awal kebangkitan industri pariwisata akibat pandemi COVID-19, khususnya bagi masyarakat Bali yang sangat bergantung industri ini,” ujarnya.

Pemilik UMKM Bali Taru Rahayu ini sangat berterima kasih kepada semua pihak khususnya Pertamina sebagai pembinanya. “Acara ini sebagai pembuka akses pasar dan awal penghubung pelaku usaha seperti UMKM dengan buyer,” pungkas Heppy.

Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.

Melalui program-program UMK dan semangat Energizing Your Future, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Serta berupaya terus mendorong setiap Mitra Binaan menjadi UMK naik kelas dan Go Global.()

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Wujudkan Ekosistem Energi Kerakyatan, PLN Sukses Terapkan Co-Firing di 32 PLTU

Published

on

By

PLN menargetkan program co-firing dilakukan di 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas 18.254 megawatt (MW) dengan kebutuhan biomassa 10,2 juta ton per tahun.

Jakarta, HarianSentana.com – PT PLN (Persero) berhasil mengimplementasikan teknologi _co-firing_ sejak 2020 hingga Mei 2022 terhadap 32 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh Indonesia. Teknologi _co-firing_ ini tak hanya bisa mengurangi emisi karbon, tetapi juga turut melibatkan masyarakat untuk bisa mengolah sampah, maupun tanaman energi sehingga perekonomian masyarakat ikut terangkat.

32 lokasi komersial program _co-firing_ di antaranya tersebar pada 13 lokasi PLTU di Jawa, 6 PLTU di Kalimantan, 4 PLTU di Sumatera, 5 PLTU di Sulawesi, 2 PLTU di Nusa Tenggara Timur dan 2 PLTU di Nusa Tenggara Barat. Dari hasil _co-firing_ ini, PLN dapat memproduksi listrik hijau setara 487 megawatt hours (MWh) dalam upaya mencapai target bauran energi 23 persen pada 2023.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan PLN menargetkan ada 35 PLTU yang akan memakai teknologi _co-firing_ pada akhir tahun ini. Adapun kebutuhan biomassa untuk _co-firing_ sepanjang 2022 sebanyak 450 ribu ton, dengan target pengurangan emisi 340 ribu ton CO2.

“Program _co-firing_ merupakan salah satu upaya jangka pendek yang dilakukan PLN dalam mengurangi emisi karbon. Hal ini dikarenakan program _co-firing_ tidak memerlukan investasi untuk pembangunan pembangkit baru,” tutur dia.

Hingga 2025, PLN menargetkan program co-firing dilakukan di 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas 18.154 megawatt (MW) dengan kebutuhan biomassa 10,2 juta ton per tahun.

Untuk menjaga keberlangsungan pasokan biomassa, PLN telah merintis pembangunan rantai pasok melalui program pendampingan, _pilot project_ pengembangan skala kecil sampai dengan komersialisasi biomassa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Bagi PLN, lanjut dia, _co-firing_ bukanlah upaya untuk mengurangi emisi saja. Melalui pemberdayaan masyarakat, teknologi _co-firing_ ini juga mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penanaman tanaman biomassa bahkan ada pula yang mengelola sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pelet sebagai bahan bakar pengganti batu bara.

“Jadi PLN bukan semata-mata menerapkan teknologi ini untuk mengurangi emisi saja. PLN sadar ada unsur ekonomi sirkular yang bisa membentuk ekosistem energi kerakyatan, di mana listrik ini dihasilkan dari kontribusi rakyat dan dinikmati kembali oleh rakyat,” imbuh Darmawan.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Perkuat Rantai Pasok DPSP Borobudur, 30 UMKM Gaet Sejumlah Hotel Jateng – DIY

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – PT Pertamina (Persero) bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – DIY serta Badan Otorita Borobudur sukses menggelar ajang temu bisnis penguatan rantai pasok antara pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif bersama potential buyer dari industri perhotelan.

Acara tersebut digelar selama 2 hari, mulai tanggal 22 – 23 Juni 2022 di Yudisthira Hall, Jogja Expo Center Yogyakarta. Pada kegiatan temu bisnis kali ini, sekitar 30 UMKM berhasil meraih kerja sama rantai pasok senilai total 2,889 miliar. Terdapat 20 hotel yang mengikatkan komitmen pembelian produk UMKM.

Kegiatan temu bisnis Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di DPSP Borobudur ini memang bertujuan untuk mempertemukan para pelaku UMKM dengan Industri perhotelan yang akan bekerja sama untuk saling mendukung dalam peningkatan penjualan produk unggulannya untuk memanjakan pengunjung hotel baik dalam maupun luar negeri.

Dalam sambutannya, Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf, Anggara Hayun Anujuprana mengatakan, kegiatan temu bisnis dalam rangka penguatan rantai pasok kawasan DPSP Borobudur ini melibatkan sebanyak 100 UMKM.

“Dengan dukungan dari Pertamina, sudah terlebih dahulu diadakan upskilling yang dilakukan selama 3 hari, dan pembekalan terkait branding, komunikasi, negosiasi serta pelatihan terkait strategi pricing. Kami berharap transaksi ini berkelanjutan dan saya lihat di luar komitmen yang sudah ada, masih ada beberapa potensi yang bisa ditindaklanjuti antara UMKM dan industri hotel,” ujarnya.

Pjs. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Heppy Wulansari mengungkapkan bahwa dari total 100 UMKM peserta temu bisnis, 24 diantaranya merupakan Mitra Binaan Pertamina. “Mereka terpilih mengikuti ajang tersebut setelah proses kurasi yang ketat,” ujarnya.

Heppy berharap agar kegiatan ini berhasil menggaet banyak hotel dan resort untuk dapat menjalin kerja sama dan menggunakan produknya.

Heppy menambahkan bahwa Pertamina terus berupaya mendampingi UMKM binaannya agar Go Global melalui berbagai program pembinaan seperti UMK Academy dan Pertamina SMEXPO. Pertamina SMEXPO merupakan tempat belajar bagi UMKM dalam menggunakan marketplace sebagai tools dalam peningkatan jangkauan pasar.

“Selain itu tentunya masih ada pembinaan lainnya seperti aneka ragam sertifikasi hingga pameran dalam maupun luar negeri,” pungkas Heppy.

Sementara salah satu Mitra Binaan yang hadir dalam acara temu bisnis ini adalah Endang, UMKM yang berasal dari Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung ini adalah UMKM yang memproduksi olahan pisang dan kopi robusta.

“Pisang dan kopi merupakan hasil tanaman desa setempat,” kata pemilik Mahkota Snack dan Mahkota Kopi saat kegiatan temu bisnis antara pelaku UMKM dengan industri perhotelan.

Dia mengupayakan hasil tanaman lokal menjadi makanan khas yang bernilai lebih dan tentunya membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja sekitar tempat usaha.

Endang berharap agar setelah gelaran ini dirinya bisa melakukan MoU dengan seluruh hotel di Jateng – DIY hingga beberapa tahun ke depan. Kegiatan temu bisnis dengan usaha perhotelan ini sejalan dengan target pasar usahanya. Di mana hotel biasanya banyak membutuhkan aneka macam snack, makanan dan minuman.

“Alhamdulillah saya telah mendapatkan 1 hotel yang telah menandatangani MoU dan 16 hotel lainnya untuk pembicaraan kerja sama,” tutur salah satu UMKM Mitra Binaan Pertamina yang beruntung dalam kegiatan temu bisnis tersebut.

UMKM Mitra Binaan Pertamina dapat mendaftar untuk mengikuti ajang pameran yang akan diikuti Pertamina tahun 2022 melalui link https://bit.ly/kurasipameran2022 dengan kriteria angsuran pinjaman lancar, tergabung dalam UMK Academy, pernah mengikuti pameran di tingkat lokal, mampu memproduksi sendiri dengan kapasitas yang memadai, memiliki materi promo (katalog dan video), tidak menggunakan LPG Subsidi, mengunduh aplikasi MyPertamina, follow Instagram gen_umkm. serta bersedia untuk membuat paket promosi selama pelaksanaan pameran.

Pertamina juga senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.()

Continue Reading

Ekonomi

Hari Pelaut Sedunia 2022, Momentum Tepat Lahirnya UU Pelaut

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Peringatan Hari Pelaut Sedunia atau ‘Day of the Seafarer’ yang jatuh pada tanggal 25 Juni 2022 dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan dunia kepelautan di Indonesia. Terutama setelah dua tahun para pelaut harus berjuang agar tetap survive dari cengkeraman pandemi Covid 19.

Demikian dikatakan Pengamat Maritim dan Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI)  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa saat menjadi pembicara dalam kegiataan yang dilaksanakan Komunitas Pelaut Senior Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Menurutnya, pandemi tidak menyurutkan semangat para pelaut untuk menjadi ujung tombak dalam memastikan distribusi logistik dapat menjangkau seluruh pelosok kepulauan Indonesia bahkan seluruh dunia.

“Indonesia  sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C, dan juga sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut terbesar di dunia. Maka sudah seharusnya kita sebagai bangsa menghargai dan menghormati jasa para pelaut khususnya para pelaut Indonesia,” katanya.

Disebutkan, dalam mendukung perekonomian Indonesia khususnya, tak dapat dipungkiri pelaut adalah pekerja kunci (key workers) yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian Bangsa Indonesia. Tanpa Adanya Kapal dan Pelaut, maka sulit bagi Bangsa Indonesia berdaulat secara utuh.

“Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2), dengan 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, yang memiliki potensi akan kekayaan hasil lautnya.

Secara keseluruhan, lanjut dia, Indonesia memiliki Potensi sebesar Rp 1.700 triliun hanya dari sumberdaya maritimnya saja jika bisa dikelola secara maksimal. Namun patut disayangkan, bahkan sampai tahun 2020 (sebelum covid) pun, kita hanya mampu mengelola 10%nya saja dimana itupun Sebagian besar masih dalam bentuk barang mentah.

“Karena itu tidak mengherankan bila banyak kapal penangkap ikan asing yang membuat kacau wilayah maritim Indonesia, mencoba mengambil ikan tanpa izin. Bahkan ada juga penjaga pantai dan kapal militer dari negara lain terutama yang menjadi sorotan adalah negara China yang ikut masuk ke perairan ZEE Indonesia,” jelas Capt. Hakeng.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 140 kapal, terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap terdiri dari 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.

 

Ganggu Stabilitas Negara

Dari gambaran tersebut kehadiran kapal asing jelas dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Karena itu pihak pemerintah Indonesia harus mampu menjaga wilayah maritimnya. Misalnya dengan memaksimalkan peran dan kehadiran para pelaut dan nelayan Indonesia,

“Dengan melibatkan para pelaut dan nelayan Indonesia maka secara tidak langsung mereka akan menjadi penjaga kedaulatan negara Indonesia di area operasional kapal-kapalnya. Di sini sebetulnya esensi Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem hankamrata yang dapat diterapkan pula di dunia Maritim,” papar Capt. Hakeng.

Pelaut memainkan peranan vital dalam dunia pelayaran sejak dahulu, saat kini hingga masa depan. Mengutip data dari Kementerian Perhubungan per tanggal 8 Februari 2021, saat ini terdapat hampir 1,2 juta pelaut Indonesia. Jika gaji para pelaut Indonesia di luar negeri berkisar antara 10.5 juta maka Indonesia memiliki potensi devisa sebesar 151 Triliun rupiah hanya dari para Pelaut saja.

“Perang Rusia – Ukraina yang masih terjadi sampai saat ini membuka mata dunia tentang betapa pentingnya melakukan pencampuran kru atau awak kapal (mix crew),” ujarnya.

“Sebab banyak anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Rusia dan Ukraina yang diturunkan dari kapal-kapal berbendera Eropa, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan tenaga kerja pelaut dan operasional kapal menjadi terganggu,” sambungnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan saat ini pelaut-pelaut indonesia dicari untuk dapat mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan. Tentunya hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Para Pelaut Indonesia jika dapat dimanfaatkan.

“Melihat peran strategis pelaut seperti yang telah dijabarkan,  maka di momen Hari Pelaut Dunia tahun 2022, Saya memandang sudah saatnya Pemerintah dapat meningkatkan perlindungan bagi Profesi Pelaut Indonesia dimanapun mereka bekerja,” tukasnya.

Pasalnya, kata dia, hingga saat ini profesi pelaut masih membutuhkan instrumen peraturan pendukung lain guna melindungi profesi yang dijalankan. Memang kehadiran UU. N0. 18 tahun 2017, dan diikuti PP No. 22 tahun 2022 terkait ‘Pekerja Migran’ dapat dilihat sebagai bentuk perhatian dari Pemerintah terkait problematik yang dialami oleh Pelaut sebagai Pekerja Migran saat berada di luar negeri yang patut mendapat apresiasi.

“Tapi jika kita melihat bahwa sebelumnya sudah ada : UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, UU No. 15 tahun 2016 tentang Pengesahan Marine Labour Convention, PP No. 7 tahun 2000 tentang kepelautan dan PM KKP No. 42 tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan,” jelasnya.

“Jadi sebetulnya yang lebih dibutuhkan oleh Pelaut Indonesia adalah sebuah undang-undang yang mampu merajut semua peraturan tersebut, karenanya saya mendorong Pemerintah guna merangkumnya menjadi satu undang-undang saja yaitu UU Pelaut,” pungkas Capt. Hakeng yang juga menjabat Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI).(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.