Jakarta, Hariansentana.com – Sebanyak 75 personel gabungan melakukan penataan kawasan Pasar Koja Baru di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara Rabu (14/10/2026).

Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum, memperlancar arus lalu lintas, serta menjaga kebersihan saluran air.

Wakil Camat Koja, Shalih Nopiansyar didampingi Agam Manpol PP dan Kusmadi mengatakan, penataan kawasan pasar dilakukan untuk memastikan trotoar dan badan jalan dapat digunakan sesuai peruntukannya

“Penataan ini bertujuan menciptakan kawasan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman. Kami mengedepankan pendekatan humanis agar pedagang dan masyarakat memahami pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan melibatkan unsur Satpol PP, Sudin Perhubungan, TNI/Polri, PPSU, Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH), Satlinmas, serta pengurus RT/RW, LMK, dan FKDM.

“Keberhasilan penataan membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pedagang dan warga. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar fasilitas umum tidak kembali digunakan,” katanya.

Sementara itu, Lurah Tugu Utara, Kusmadi mengatakan, penataan kawasan Pasar Koja Baru juga menyasar kebersihan lingkungan dan kelancaran akses masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan satu auning liar dan 22 lapak pedagang kaki lima (PKL). Puing-puing sisa lapak langsung diangkut, sedangkan saluran air dibersihkan bersama petugas PPSU dan Sudin LH untuk mencegah potensi genangan.

“Pasca penataan, pengawasan bersama aparat wilayah akan terus diperketat agar kawasan tetap tertata,” ungkapnya.

Kusmadi berharap, penataan secara bersama ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan pasar.

“Pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penataannya perlu didukung bersama agar pedagang dapat berusaha dengan tertib, sementara pejalan kaki dan pengguna jalan merasa nyaman,” tandasnya.Bang Opung Chairul Hasibuan Tokoh masyarakat Koja menggatakan.” Kami sangat mengaspresiasi Gebrakan Camat dan lurah dalam penataan wilayahnya.” Ungkapnya di lokasi.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung di Hari Rabu Kramat kembali melantik 368 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/10).

Dalam acara tersebut, sebanyak 282 orang guru turut dilantik dan lainnya berasal dari bidang kesehatan, kebencanaan, teknologi informasi, transportasi, analisis kebijakan, dan bidang strategis lainnya.

“Baru saja saya melantik 368 pejabat fungsional di Pemerintah DKI Jakarta dan terbanyak dari jumlah itu 282 adalah guru,” ujar Pramono.

Gubernur mengingatkan, jabatan yang diberikan merupakan sebuah amanah dan ujian yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia pun berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalan tugas sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Sebelum diberi jabatan sebenarnya orang itu belum teruji. Tetapi begitu diberikan jabatan, apakah perilakunya berubah atau tidak? Apakah menggunakan kekuasaan dalam jabatan itu sesuai dengan aturan yang diperuntukkan baginya? Apakah jabatan itu memberikan manfaat bagi orang banyak?,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengapresiasi para guru yang telah berdedikasi menjadikan Jakarta sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, terus memperkuat kebijakan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, Jakarta juga meraih peringkat pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan di sektor kesehatan, Jakarta memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, yakni 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, dan 292 puskemas pembantu.

Selain itu, Jakarta juga memiliki lebih dari 580 pasukan putih yang siap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sehingga dengan demikian hampir setiap penduduk di Jakarta sebenarnya tersentuh oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta,” katanya.

Gubernur juga mengapresiasi capaian Badan Kepegawaian Daerah yang meraih nilai 95,06 dalam penilaian Akreditasi Kompetensi ASN oleh BKN RI.

“Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan karena untuk meraih ini juga tidak gampang,” kata dia.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah yang melibatkan pimpinan tingkat kota,yang di ikuti Wakil Walikota, Seko, para Asisten, Lurah, Camat, Kepala bagian, hingga Kepala suku dinas di Ruang Pola, kantor wali kota setempat, Rabu (14/10)

Kegiatan ini menindaklanjuti Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah.

Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengingatkan, seluruh jajaran aparatur agar tidak bekerja sekadar memenuhi urusan administratif atau menggugurkan kewajiban.

Ia menekankan pentingnya kepekaan dan kecepatan dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, terutama melalui kanal Citizen Relationship Management (CRM).

“Pastikan setiap program membawa dampak nyata bagi warga. Jika ada aduan atau informasi kebutuhan masyarakat, segera verifikasi dan selesaikan di lapangan, jangan menunggu viral,” ujar Hendra.

Hendra juga mengingatkan jajaran teknis, seperti suku dinas terkait infrastruktur, pertamanan, hingga perumahan, untuk langsung mengeksekusi penanganan lingkungan, termasuk penertiban spanduk kedaluwarsa dan pembersihan sampah liar.

“Dalam penanganan administrasi pertanahan, kita juga harus tetap cermat dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Menurut Hendra, keberhasilan penanganan wilayah menuntut kerja sama lintas sektor yang solid antara aparatur, TNI-Polri, serta unsur kemasyarakatan seperti LMK, RW RT,.PKK hingga Dasawisma.

“Tidak ada lurah, camat, atau wali kota yang menjadi Superman. Semua keberhasilan butuh kerja bersama. Jaga komunikasi dan sinergi harmonis dengan seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara, Benhard Sihotang menegaskan, rakor ini menjadi instrumen untuk memastikan arahan pimpinan dan regulasi terbaru terinternalisasi dengan baik hingga tingkat kelurahan.”Sesuai penegasan Pak Wali Kota, penerapan Ingub Nomor 11 Tahun 2026 ini bukan sebatas formalitas. Kami di tingkat kota bertugas memastikan seluruh perangkat daerah bergerak serempak dan responsif,” katanya.

Benhard menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kecepatan tindak lanjut aduan warga, termasuk performa penanganan CRM di setiap unit kerja.

“Kecamatan dan kelurahan merupakan garda terdepan pelayanan. Koordinasi berkala dan sistem pemantauan akan terus kami perkuat agar tidak ada lagi respons aduan yang terlambat di wilayah,” tandasnya.(Sutarno)