Jakarta, Hariansentana.com. – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Utara (21/10/2026) menghasilkan keputusan untuk meminta Bapak Joko Widodo Presiden ke VII bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia.

Keputusan ini merupakan sikap bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota PSI se-Jakarta Utara, yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD PSI Jakarta Utara, Bun Joi Phiau, dalam Rakerda yang digelar pada 17 Oktober 2026 di Kantor Sekretariat DPD PSI Jakarta Utara, di Jalan Pademangan.I Raya RW.04.kelurahan Pademangan Timur kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Bun Joi Phiau menyampaikan bahwa permintaan tersebut lahir dari aspirasi seluruh jajaran partai di Jakarta Utara, mulai dari pengurus hingga anggota di tingkat akar rumput, dan ditetapkan sebagai hasil Rakerda. “Hasil Rakerda ini adalah sikap kami bersama. Seluruh pengurus, kader, dan anggota PSI Jakarta Utara memohon dengan hormat kesediaan Bapak Ir.Haji.Joko Widodo untuk memimpin Dewan Pembina PSI. Kehadiran beliau akan memberi arah, keteladanan, dan semangat baru bagi perjuangan partai,” ujarnya.

Alasan Pak Jokowi Layak Memimpin Dewan Pembina

Menurut Bun Joi Phiau, Joko Widodo dinilai layak menjadi Ketua Dewan Pembina PSI karena dua hal utama: sosoknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan PSI saat ini, dan beliau memiliki DNA yang sama dengan partai.
Pertama, Joko Widodo adalah sosok yang dibutuhkan PSI. Sebagai partai yang tengah bersiap menghadapi verifikasi dan memperkuat struktur hingga tingkat ranting, PSI membutuhkan figur pembina yang berpengalaman, dihormati, dan mampu memberi arah jangka panjang.

Rekam jejak kepemimpinan beliau yang panjang dan teruji, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia dua periode, memberikan pemahaman utuh tentang persoalan rakyat dan tata kelola pemerintahan. Pengalaman itu menjadi bekal berharga untuk membimbing kader dan membesarkan partai.

Kedua, Joko Widodo memiliki DNA yang sama dengan PSI. Gaya kepemimpinan beliau yang sederhana, merakyat, dan mengedepankan kerja nyata sejalan dengan nilai yang diperjuangkan PSI, yakni pelayanan kepada rakyat dan keberpihakan pada kepentingan publik. Kedekatan beliau dengan generasi muda serta semangat pembaruan politik yang ia bawa selaras dengan jati diri PSI sebagai partai anak muda yang terbuka dan antikorupsi.

Ketiga, selama masa pemerintahannya, beliau dikenal mendorong pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik yang menyentuh masyarakat, termasuk warga Jakarta. Keteladanan dan integritas beliau juga dinilai penting untuk menjaga kader muda tetap berpegang pada pengabdian kepada rakyat.
“Pak Jokowi adalah sosok yang kami butuhkan, dan beliau punya DNA yang sama dengan PSI: sederhana, merakyat, dan bekerja nyata. Kami yakin beliau adalah sosok yang tepat untuk membina dan membesarkan PSI,” ujar Bun Joi Phiau.

Siap Diverifikasi sebagai Partai Politik

Selain menetapkan permintaan tersebut, Rakerda juga menyatakan kesiapan PSI Jakarta Utara untuk menjalani proses verifikasi sebagai partai politik. Bun Joi Phiau menegaskan bahwa kepengurusan PSI se-Jakarta Utara saat ini telah lengkap 100 persen, mulai dari tingkat DPD hingga tingkat kelurahan/ranting.
“Struktur kepengurusan kami di Jakarta Utara sudah lengkap 100 persen sampai ke tingkat kelurahan atau ranting. Kami siap diverifikasi,” tegasnya.Jumat.(24/10/2026) di DPD PSI.Jakarta Utara.

Seluruh peserta menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Rakerda ini sebagai sikap resmi jajaran PSI Jakarta Utara.

DPD PSI Jakarta Utara akan terus berkoordinasi dengan struktur partai di tingkat yang lebih tinggi agar aspirasi ini dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.(Sutarno).

Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Freddy Setiawan, memimpin apel peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026.yang digelar di Lapangan Plaza Barat, kelurahan Kebon Bawang kecamatan Tanjung Priok kota administrasi Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri Ribuan santri dari wilayah Jakarta Utara dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko), anggota legislatif, serta sejumlah pemangku kebijakan di wilayah Jakarta Utara.

Apel Hari Santri ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, serta mengenang kontribusi para santri dan ulama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Adhe Hariadi, Kapolres Pelabuhan AKBP Al Rasyidin Fajri, serta.Kolonel.Inf.Fanny Komandan Kodim (Dandim) 0502/Jakarta Utara.

Turut hadir anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Nurwayah, serta anggota DPRD yang terdiri dari Babie Zee dari Fraksi PAN, Oman Rakindra dari Fraksi PAN, dan Tri Waluyo dari Fraksi PKB.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan wakil rakyat tersebut menunjukkan keterlibatan berbagai unsur dalam peringatan Hari Santri di Jakarta Utara.

Peringatan Hari Santri juga menjadi pengingat pentingnya peran santri dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperkuat toleransi, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.

Melalui momentum ini, semangat santri diharapkan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu Freddy Setiawan dalam sambutannya menngatakan.Hari Santri bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk ” Memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga kerukunan, dan melanjutkan perjuangan melalui pengabdian kepada masyarakat.” Jelasnya.(Sutarno)

Bogor, Hariansentana.com –Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) menyayangkan sikap Maryono yang melayangkan somasi kepada Raja Manail Purba terkait tanah yang diklaim miliknya di kawasan Dua Raja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Ketika di hubungi tlp seleluler nya Kamis 22 ,10 ,2026 Ketua LSM Peduli Rakyak Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan , menurut Johan somasi tersebut sudah tidak relevan karena sudah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum.

“Ini sudah tidak relevan karena sudah ada putusan perdata Nomor 13/Pdt.G/2021 di Pengadilan Negeri Cibinong. Di dalam putusannya sudah jelas, akhirnya Maryono, Angkat Simbolon, dan Arifin Sianipar sama-sama tidak berhak menjual, mengadakan, dan menyewakan kepada pihak manapun,” ujar Ketua LSM PRB, M. Johan Pakpahan.

Ia menegaskan, seharusnya Maryono menghormati dan menghargai putusan pengadilan tersebut, bukan malah mencoba melakukan pembangkangan dengan mengusir pedagang dan menagih uang sewa melalui orang lain,”terang nya.

“Padahal dasar hukum kepemilikan lahan di persidangan terdahulu tidak dapat dibuktikan alas hak kepemilikan tanahnya. Baik dia (Raja) termasuk ketiga orang yang digugat perdata oleh Maryono, semua sama-sama dinyatakan tidak berhak,” tegasnya.

Ketua LSM PRB meminta Maryono untuk menghormati putusan PN Cibinong.

“Indonesia adalah negara hukum, hukum itu harus dipatuhi dan dijalankan. Jangan merasa semua hukum bisa diatur,” katanya.

Pihaknya juga menyatakan siap mendampingi para pedagang di kawasan Dua Raja yang merasa dimintai uang sewa dan bahkan diusir, padahal status lahan tersebut adalah status quo berdasarkan putusan pengadilan.

“Siapa yang mendampingi pedagang? Kami LSM PRB. Pedagang di Dua Raja merasa diminta uang dan tidak jelas status kepemilikan lahan yang meminta sewa, bahkan mengusir pedagang padahal lahan status quo,” ungkap Johan.

Untuk itu, dalam waktu dekat LSM PRB akan melaporkan dugaan pengambilan uang sewa di Dua Raja dan dugaan perusakan bangunan ke Mabes Polri.

“Ini agar jadi pelajaran dan tidak terjadi lagi. Karena Indonesia negara hukum, harus tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Terakhir, Ketua LSM PRB meminta kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang berdagang di wilayah Dua Raja, Kecamatan Sukaraja, untuk tidak resah.

“Kepada masyarakat yang berdagang di Dua Raja, tidak usah resah dalam mencari nafkah. Jangan mau jadi budak pihak yang ingin mengklaim tanah status quo,” pungkasnya…….Ron