Connect with us

Polhukam

Kapolri Tekankan Terus Awasi Implementasi Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng

Published

on

Jakarta – Harian sentana.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihak Kepolisian masih terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).

Sigit menyatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kata Sigit, itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

“Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

 

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, Sigit menyatakan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan tersebut, harga serta stok minyak goreng dipasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi.

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.

“Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan kepada seluruh produsen hingga distributor untuk benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng.

“Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia,” ucap Sigit.

Diketahui sebelumnya, Polri sejak awal fokus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan ketersediaan serta pengendalian harga dari minyak goreng. Bahkan, bersama dengan Kemenperin, Polri membentuk satgas gabungan untuk melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh.

“Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi,” kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri, Senin 4 April 2022.

Sigit memastikan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran.

“Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer sudah kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik,” papar Sigit

( Tabrani / Dedy F / Subur )

Nasional

Engelina Pattiasina: Capres/Cawapres Sulit Lepas dari Pengaruh Pemilik Modal dan Kepentingan Politik Global

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan, siapapun pasangan calon yang maju dalam pemilihan presiden nanti tidak mungkin lepas dari pengaruh pemilik modal serta tidak akan bebas dari kepentingan politik global, seperti Amerika, China dan sebagainya.

“Saya bilang siapapun calonnya, kecuali dia memiliki modal pribadi untuk membiayai politik, baik untuk menggerakkan pendukung maupun biaya politik untuk partai politik. Kalau tidak ada, ya minta maaf, sebenarnya yang dipertaruhkan tidak jauh dari berbagai macam proyek dan kekayaan sumber daya alam,” kata Engelina dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Engelina mengaku memperoleh berbagai informasi mengenai kasak-kusuk politik, namun apa yang muncul di permukaan bertolak belakang dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

“Saya tidak yakin, Pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin yang bebas dari kepentingan pemilik modal. Karena berbagai pergerakan politik mutakhir saat ini menunjukkan kalau sebenarnya aktornya itu-itu juga,” cetus Engelina.

Politisi senior dan mantan anggota DPR/MPR ini justru mengkhawatirkan arah politik Indonesia yang semakin jauh meninggalkan tujuan mulianya sebagai alat perjuangan untuk mensejahterakan rakyat.

“Saat ini, kok saya melihat yang bertambah sejahtera hanya segelintir, yakni elit politik, para pengusaha, baik di pusat maupun di daerah. Dan yang lebih mengkhawatirkan kalau ada yang bisa kaya raya dari politik. Tidak boleh kita berpolitik untuk diri sendiri dan kelompok,” tegas Engelina.

Untuk itu, katanya, politik harus dikembalikan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar dari satu pemilu ke pemilu lain, tetapi tidak mempunyai dampak bagi kehiduap rakyat.

Dia meminta partai politik besar untuk lebih mawas, sehingga tidak terjebak dalam politik adu domba, termasuk menghadapi berbagai tekanan politik yang mungkin saja tak terhindarkan.

“Semuanya akan kelihatan natural, tetapi di balik itu semua tidak tertutup kemungkinan adanya tangan jahil yang bermain, yang mungkin saja kita tidak tahu dan tidak sadari,” katanya.

“Para elit politik harus benar-benar mengedepankan sikap kenegarawanan, karena setiap kebijakan mempunyai implikasi langsung kepada rakyat,” sambung wanita berdarah Maluku-Sangir ini.

Kepada para pemilik modal, menurut Engelina juga harus menyadari hal ini karena kalau praktek politik seperti ini terus terjadi maka hanya akan melahirkan persoalan baru atau kemunduran dalam berbagai bidang.

“Kepada para bandar modal, sudahlah kalian sudah terlalu kaya, masa belum cukup juga sih. Kembalikan atau biarkan kekayaan alam benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat banyak. Itu amanat konstitusi. Jangan sampai rakyat berada pada titik jenuh dengan politik, karena hanya akan melahirkan persoalan baru ketimbang menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan,” tegasnya.

Engelina yang pernah aktif sebagai Peneliti di satu lembaga pusat kajian strategis masalah sosial, ekonomi dan politik ini mengaku miris karena Pemilihan Umum masih 2024, tetapi gonjang-ganjing bakal calon presiden sudah sangat semarak. Bahkan, keinginan untuk memperoleh kekuasaan tidak sejalan dengan kepedulian terhadap berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat.

“Pemilihan Umum 2019 belum terlalu lama, tapi semua elit politik sudah bersiap untuk Pemilu 2024. Bahkan, di tengah kesulitan yang disebabkan pandemi covid-19, para elit politik seolah memiliki dunianya sendiri yang terpisah dari rakyat,” ketusnya.

Engelina mengingatkan, dampak Pemilu 2019 telah membawa segregasi sosial dalam masyarakat, yang masih terus berlangsung sampai saat ini, sehingga kalau tidak dikelola dengan baik, maka hal ini akan semakin tajam dan melebar pada pemilu 2024.

“Kita tidak memiliki pengalaman yang memadai untuk menggelar Pemilu serentak yang sangat besar dan luas dan saya juga tidak tahu, apakah ada negara yang menggelar pemilu seperti yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Menurut dia, potensi gesekan sangat besar, ketika polarisasi pencalonan terjadi dari pusat sampai ke daerah. Sebab, pada masa bakal calon saja seperti saat ini dapat kita saksikan ada persaingan yang cukup sengit.

“Kita bayangkan hal ini dibawa dalam kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan politik. Jangan sampai, rakyat menjadi korban akibat keegoisan para elit politik dan pemilik modal yang menjadi bandar dalam pemilihan umum,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Polhukam

Ngeri !! Terkait Kasus Bupati Bogor, KPK Panggil Pengusaha Hingga Mahasiswa

Published

on

Bogor,Hariansentana.com – Setelah melakukan pemanggilan sejumlah Pejabat dan Staf baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil sejumlah pengusaha yang terlibat dalam mega Proyek Cibinong a Beautiful City.

Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri mengatakan, selain pengusaha yang terlibat dalam mega proyek Kandang Roda-Pakansar, pihaknya juga memanggil Sekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, untuk dimintai keterangannya terkait Kasus suap Bupati non aktif Ade Yasin kepada BPK Perwakilan Jawa Barat.

“Hari ini Jum’at (20/5/22) KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 tersangka Tsk Ade Yasin dan kawan-kawan,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Jum’at (20/5/22).

Ia menambahkan, Selain Sekertaris KONI Kabupaten Bogor, serta Staf BPK, KPK juga memanggil Sopir serta beberapa Mahasiswa untuk melakukan pendalaman keterlibatannya dalam mengumpulkan sejumlah uang untuk menyuap auditor BPK agar mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pemeriksaan terhadap saksi saksi yang dipanggil masih dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” ungkapnya.

Berikut sejumlah saksi yang hari ini dimintai keterangannya :

1. TANTAN SEPTIAN Sopir

2. MUHAMMAD WIJAKSANA alias IMAN Pegawai Honorer BPK Perwakilan Jawa Barat

3. KRISNA CANDRA JANUARI alias KRIS Wiraswasta

4. PUTRI NUR FAJRINA Pelajar/Mahasiswa

5. SUNARYO(Naryo) Wiraswasta/Dirut PT KEMANG BANGUN PERSADA

6. JONARUDIN SYAH Wiraswasta/Direktur CV RAIHAN PUTRA

7. RIEKE ISKANDAR alias AKEW Sekretaris KONI Kab. Bogor

8. H. SABRI AMIRUDIN Direktur PT. SABRINA JAYA ABADI

9. GENIA KAMILIA SUFIADI Pelajar/Mahasiswa.

Penulis.(Dedy/Roni/Subur)

Continue Reading

Polhukam

Pekik Perjuangan Buruh Dari Kapolri Saat Puncak Peringatan May Day

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir dalam acara puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta tahun 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (14/5).

Guyuran hujan tak menghentikan langkah Kapolri untuk ikut meninjau pengamanan dalam rangka memperingati May Day 2022, sekaligus menyapa serta melihat secara langsung semangat kelompok elemen buruh, yang terus berjuang demi keadilan serta kesejahteraan.

Sambutan hangat dari kelompok buruh bergemuruh menyambut kehadiran Kapolri. Semangat tersebut pun dibalas suara lantang Kapolri, dengan menyerukan pekik perjuangan dari kelompok buruh.

“Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan pekik perjuangan buruh. Hidup buruh!. Hidup buruh!. Hidup buruh!,” kata Sigit dengan suara lantang disambut gemuruh para buruh yang ‘membanjiri’ Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Usai menggemakan pekik perjuangan, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan harapannya agar seluruh elemen buruh di Indonesia dapat semakin sejahtera, sebagaimana yang terus dikawal dalam perjuangannya selama ini.

“Tentunya saya selaku Kapolri mewakili seluruh institusi Polri, dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh rekan-rekan buruh, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Semoga buruh semakin sejahtera,” ujar Sigit.

Dihadapan puluhan ribu pasang mata, Sigit pun menyampaikan apresiasinya kepada elemen buruh yang telah berpartisipasi langsung dan aktif membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

“Bagaimana rekan-rekan bersama dengan kami dan seluruh elemen bangsa lainnya melakukan dengan kerja keras menghadapi Pandemi Covid-19, dengan berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan mulai dari mengikuti aturan prokes, mengikuti aturan PPKM bahkan buruh terlibat langsung dalam kegiatan vaksinasi untuk kepentingan masyarakat,” ucap Sigit.

Bahkan, kata Sigit, prestasi Negara Indonesia terkait jumlah vaksinasi yang mencapai 408 juta atau menjadi negara terbesar kelima di dunia, tidak lepas dari peran serta dan kerja keras dari kelompok buruh.

“Dan ini semua bisa terjadi karena kontribusi dan peran serta, rekan-rekan buruh di seluruh Indonesia. Tentunya, dengan penanganan laju Covid-19 bisa kita kendalikan. Saat ini Pemerintah memberikan kelonggaran. Sehingga aktivitas kegiatan masyarakat mulai bisa berjalan normal. Aktivitas rekan-rekan buruh juga mulai berjalan normal. Kita bisa bekerja kembali dan juga kita semua bisa ikut melaksanakan mudik pada saat hari raya Idul Fitri,” papar Sigit disambut gemuruh buruh.

Lebih lanjut, Sigit menekankan, berkat kerja keras buruh, di masa sulit Pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia terus membaik. Saat ini berada di atas angka lima persen.

“Angka ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara-negara maju lainnya. Ini semua berkat partisipasi, kerja keras, keringat rekan-rekan buruh semua. Kami mewakili Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan buruh,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang bergerak untuk menjadi negara produsen. Menurut Sigit, berbagai macam kegiatan terus dilakukan guna menciptakan lapangan pekerjaan terbaru untuk masyarakat. Tentunya hal itu, ditekankan Sigit, membutuhkan peran serta dari kelompok buruh.

Sementara itu, Sigit menegaskan, akan terus berkomitmen untuk mengawal dan menjaga ruang-ruang demokrasi yang digunakan buruh dalam menyampaikan aspirasinya demi mewujudkan cita-cita dan harapan yang diinginkan.

“Kita minta semua dilaksanakan sesuai aturan undang undang, sesuai aturan konstitusi. Dan Alhamdulillah hari ini semua bisa ditunjukkan. Buruh yang begitu besar bisa berkumpul dengan khidmat, damai, menggembirakan dan itu menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi yang sudah modern. Tunjukkan terus, jaga terus karena ini adalah modal bagi kita untuk terus maju,” jelas Sigit.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sigit pun memimpin para buruh untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional berjudul Bagimu Negeri. Kapolri dan buruh pun larut bernyanyi bersama di acara tersebut.

( Tabrani / Dedy F / Subur )

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.