Connect with us

Daerah

Kamil Doakan Masyarakat Dilindungi dari COVID-19

Published

on

BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat menggelar acara doa bersama lintas agama untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Acara doa bersama tersebut diselenggarakan secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (15/7/2021).

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, doa bersama lintas agama ini sangat penting untuk memberikan semangat kembali kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apalagi saat ini kasus sedang melonjak.

Ridwan Kamil menambahkan, dalam beberapa hari terakhir ada banyak sekali berita duka yang ia terima di telepon genggamnya. Dirinya meyakini kejadian ini juga dialami oleh banyak orang termasuk masyarakat Jawa Barat.

Menurut Ridwan Kamil, situasi ini merupakan kondisi yang luar biasa pahit. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, semua orang membutuhkan kekuatan batin agar usaha dan ikhtiar yang saat ini sedang dilakukan dalam menyelamatkan nyawa diberi kemudahan dan perlindungnan oleh Tuhan YME.

“Sehari ada 5-10 berita duka di handphone saya. Saya juga meyakini bahwa di handphone masing-masing berseliweran notifikasi berita duka ada seorang ibu yang meninggal keluarganya, kakak yang meninggalkan adiknya, sahabat saya juga tadi berpulang pukul 17 mendapat pesan dari mereka yang kehilangan keluarga tercinta,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga memohon maaf atas penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap tidak nyaman bagi beberapa orang. Dengan adanya PPKM Darurat ini diharapkan bisa menekan kasus aktif harian.

Karena salah satu cara untuk mencegah penularan dengan menurunkan mobilitas. Apalagi saat ini ada varian baru dari virus COVID-19 di mana tingkat penyebarannya mencapai 5 sampai 10 kali lipat.

Menurutnya, kunci dari situasi yang buruk ini adalah mengurangi mobilitas. Karena hasil kajiannya semakin tinggi mobilitas maka dalam hitungan hari  rumah sakit-rumah sakit betul-betuk tidak akan menampung lagi pasien. Sehingga dengan mengurangi mobilitas mudah-mudahan masih bisa mengendalikan.

“Kita tidak ingin melihat Jawa Barat ada jenazah yang tidak terurus yang mungkin terlambat di parkiran, di jalanan,” kata Ridwan Kamil.

Dirinya menyadari banyak orang yang terdampak penghasilannya karena adanya PPKM darurat ini. Namun hal ini harus dilakukan untuk mengurangi potensi penularan dan juga jatuhnya korban jiwa.

“Dan kita tidak ingin ada pasien mengatre jauh dari kelayakan oleh karena itu atas nama pemerintah saya mewakili pemerintah pusat menghaturkan permohonan maaf kepada ketidaknyaman bagi mereka-mereka yang tertahan pencharian rezekinya atau kegiatan-kegiatan esensialnya semata-mata inilah inhtiar yang menurut ilmu harus kita lakukan,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

Apalagi kondisi rumah sakit di Jawa Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Angka keterisian rumah sakit sudah berada di atas batas yang diterapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah.

“Kondisi rumah sakit di Jawa Barat hari ini sedang tidak baik-baik saja. Standar pengendalian menurut ilmu dalam konteks WHO adalah 60 persen. Pemerintah pusat menaikkan standar kedaruratan 70 persen. Kita sudah 90 persen. Oleh karena itu ini dalam kondisi yang harus dintervensi,” kata Kang Emil.

Belum lagi, jumlah masyarakat yang menjalani isolasi mandiri juga cukup banyak. Dari 90.000 jumlah kasus aktif di Jawa Barat, hanya 20.000 yang dirawat di rumah sakit sedangkan sisanya atau lebih dari 80 persen melakukan isolasi mandiri.

“Oleh karena itu kita titip kita kirimkan doa kita kepada 70.000 pasien-pasien yang sedang merawat diri di rumah-rumah kita haturkan doa kita menembus langit untuk menguatkan hati dan mental kepada perawat tenaga kesehatan dan pahlawan-pahlawan yang hari ini jam ini menit sedang bergerak untuk menyelamatkan nyawa  manusia,” kata Ridwan Kamil.

Meskipun begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat juga melakukan beberapa upaya untuk membantu pasien yang menjalani isolasi mandiri. Misalnya dengan menyediakan layanan telekonsultasi dan obat gratis yang diberikan kepada masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan beberapa upaya untuk menjaga ketersediaan oksigen. Misalnya dengan bekerja sama bersama beberapa pihak untuk penyediaan tabung oksigen.

“Kita juga sudah memulai mengendalikan kelangkaan oksigen akan dibagikan ke rumah sakit-rumah sakit puskesmas kita dapatkan dari Pulau Sumatera sampai Kalimantan dari Pulau Sulawesi sampai Singapura kita upayakan demi keselamatan jiwa rakyat yang kita cintai,” kata Kang Emil.

Selain itu, pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat. Memang vaksinasi tidak membuat masyarakat kebal dari COVID-19, namun vaksin bisa melindungi dari gejala-gejala berat.

Apalagi, menurut Ridwan Kamil pasien sebagian besar pasien COVID-19  yang meninggal di Jabar terdata belum mendapatkan vaksin. Oleh karena itu Ridwan Kamil mengajak kepada pemuka agama untuk mengajak jamaahnya untuk berlomba-lomba divaksin.

“Vaksinasi akan terus kita lakukan, karena vaksinasi penting ibaratnya vaksinasi pasti Kenapa sudah divaksin masih bisa terkena COVID-19, karena vaksin ini pada dasarnya tidak bisa melindungi 100 persen tapi memaksimalkan  perlindungan. Ibarat pakai payung masih kecipratan air hujan yapi tidak basah kuyup, dengan vaksin mungkin kita masih bisa kena COVID tapi cepat sembuhnya dibandingkan tidak divaksin,” kata Kang Emil. (Red)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Kapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat

Published

on

By

WONOGIRI, SENTANA – Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kunci menjaga Wonogiri tetap aman dan damai. Di tengah beragam persoalan sosial dan derasnya arus informasi di media sosial, komunikasi antara kepolisian, tokoh agama dan masyarakat menjadi semakin penting.

Hal inilah yang dibangun Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, saat bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonogiri di Lobby Polres Wonogiri, Kamis (19/11/2026).

Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat kebersamaan. Kapolres mempersilakan para tokoh agama menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk keresahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Deni menegaskan, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan keterlibatan tokoh agama diperlukan untuk membangun suasana yang sejuk sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik.

“Saya ingin menampung aspirasi rekan-rekan agar bisa dicarikan solusi. Apa yang dibutuhkan FKUB ketika melaksanakan kegiatan, tentu akan kami bantu,” kata Deni.

Bahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas FKUB, Kapolres menawarkan ruangan di samping penjagaan Polres Wonogiri untuk digunakan sebagai kantor sementara. Dengan begitu, FKUB memiliki tempat untuk berkoordinasi dan menjalankan kegiatan bersama.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolres adalah penggunaan media sosial. Menurutnya, informasi yang begitu cepat menyebar sering kali tidak diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kebenarannya.

“Media sosial ini cukup berbahaya, terutama bagi kalangan anak muda. Informasi begitu cepat tersebar tanpa terlebih dahulu dipastikan benar atau tidaknya. Ini bisa memicu persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain persoalan media sosial, Kapolres juga menyinggung gangguan kamtibmas yang melibatkan kelompok perguruan silat. Selama menjabat di Wonogiri, tercatat sudah dua kali terjadi peristiwa terkait persoalan tersebut dan keduanya telah berhasil diungkap oleh kepolisian.

Di sisi lain, FKUB menyampaikan bahwa, kerukunan di Wonogiri harus terus dirawat melalui kebersamaan lintas agama. Meski masyarakat mayoritas beragama Islam, hubungan baik dengan umat agama lain menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

FKUB juga menyatakan komitmennya untuk membantu kepolisian menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Termasuk mengampanyekan penolakan terhadap minuman keras, perjudian, serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.

FKUB bahkan menyatakan, kesiapan untuk ikut membantu apabila Polres Wonogiri membutuhkan dukungan dalam kegiatan pemeliharaan kamtibmas, khususnya melalui tokoh agama dan jaringan masyarakat di wilayah.

Perhatian terhadap provokasi di media sosial juga menjadi keprihatinan bersama. FKUB menilai, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dapat berkembang menjadi konflik apabila masyarakat mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.

Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa menjaga Wonogiri tetap damai membutuhkan kepedulian semua pihak. Kepolisian hadir menjaga keamanan, sementara tokoh agama turut merawat toleransi, menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan.

Sebab, kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dijaga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Red).

Continue Reading

Daerah

Kapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

Published

on

By

APEL-AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sispamkota dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. (Foto Hms Polres).

WONOGIRI, SENTANA – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (18 November 2026), pukul 08.00 hingga 10.30 WIB, bertempat di halaman Mapolres Wonogiri, diikuti Wakapolres, para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel yang terlibat dalam surat perintah latihan.

Latihan ini melibatkan berbagai unsur pengamanan, mulai dari tim negosiator, Dalmas awal, Dalmas lanjut, Raimas, hingga unsur pendukung lainnya. Kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.

Dalam arahannya, Kapolres Wonogiri AKBP Deni Septiawan menegaskan bahwa, latihan Sispamkota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan.

“Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, mampu bertindak cepat, tepat, profesional dan proporsional. Namun demikian, dalam setiap tindakan kepolisian, kita tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kapolres.

Dalam simulasi tersebut diperagakan skenario pengamanan unjuk rasa terkait pro dan kontra rencana pendirian perkebunan kelapa sawit di Desa Wediombo oleh PT. Klopo Jowo. Skenario menggambarkan tahapan pengamanan mulai dari penggalangan dan deteksi dini, pengamanan titik kumpul massa, pengawalan perjalanan massa, hingga pengamanan lokasi penyampaian aspirasi.

Simulasi dilaksanakan melalui tiga tahapan eskalasi situasi, yaitu:

  1. Situasi Hijau: Personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui komunikasi serta negosiasi dengan koordinator lapangan guna menampung dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.
  2. Situasi Kuning: Ketika eskalasi meningkat, dilakukan penguatan formasi Dalmas dan penyampaian imbauan agar massa tetap tertib, tidak mudah terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
  3. Situasi Merah: Dalam skenario peningkatan gangguan keamanan, diperagakan langkah pengendalian massa secara bertahap dan terukur sesuai prosedur, termasuk penanganan pelaku provokasi, pemadaman api, penggunaan sarana pengendalian massa, serta pemberian pertolongan medis kepada korban yang mengalami luka.

Kapolres juga menekankan bahwa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan, proporsional dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Setelah seluruh rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan personel, perlengkapan, kendaraan dinas, serta administrasi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Melalui latihan ini, Polres Wonogiri berharap seluruh personel semakin siap, solid, dan memiliki kesamaan pola tindak dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Kami ingin memastikan bahwa Polri selalu siap hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta mengawal setiap penyampaian aspirasi agar berlangsung aman, tertib dan damai. Karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polisi Bersama Masyarakat,” tutup Kapolres.

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian latihan berlangsung aman, tertib dan kondusif. (Red).

Continue Reading

Daerah

Gebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra

Published

on

By

SULAWESI TENGGARA – Program Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra) yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mulai menunjukkan perkembangan. Sejak diluncurkan pada 23 Oktober 2026, program tersebut telah menjaring 527 pencari kerja dan melibatkan 20 perusahaan hingga 9 November 2026.

Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas akses lapangan kerja dengan mempertemukan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Sebagian besar perusahaan yang bergabung berasal dari sektor pertambangan dan industri pendukungnya.

Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, Samudra dirancang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan akses kesempatan kerja. Tidak hanya menyediakan informasi lowongan, program ini juga diarahkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

“Program Samudra menjadi jembatan antara pencari kerja, perusahaan dan lembaga pelatihan,” ujar ASR melalui Dinas Kominfo Sultra, Senin (16/11/2026).

Lulusan S1 Mendominasi Pendaftar

Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sultra menunjukkan, dari 527 pendaftar, sebanyak 266 orang atau 50,47 persen merupakan lulusan sarjana (S1). Berikutnya, lulusan SMA/MA sebanyak 174 orang atau 33,02 persen dan lulusan SMK sebanyak 45 orang atau 8,54 persen.

Berdasarkan kelompok usia, pendaftar didominasi masyarakat berusia 21–25 tahun sebanyak 231 orang atau 43,83 persen. Sementara kelompok usia 26–30 tahun mencapai 144 orang atau 27,32 persen.

Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akses pekerjaan bagi generasi muda dan kelompok usia produktif di Sulawesi Tenggara. Dominasi lulusan perguruan tinggi juga menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan kerja tidak hanya menyasar lulusan sekolah menengah, tetapi juga tenaga kerja dengan pendidikan tinggi.

Kondisi ini menuntut adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, Samudra tidak hanya diarahkan sebagai kanal informasi lowongan, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Lowongan Kerja Diverifikasi

Untuk menjaga keakuratan informasi, Disnakertrans Sultra menerapkan proses pemeriksaan dan validasi terhadap setiap lowongan yang masuk sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sultra, Nawira, mengatakan pihaknya juga melakukan konfirmasi ulang kepada perusahaan apabila masa berlaku informasi lowongan telah berakhir.

“Kalau ada informasi lowongan kerja yang sudah habis masa waktunya, kami hubungi kembali perusahaan. Apakah masih diperbarui atau tidak. Kalau tidak, kami keluarkan dari daftar,” jelas Nawira.

Langkah tersebut dilakukan agar pencari kerja tidak mendapatkan informasi yang sudah kedaluwarsa atau lowongan yang tidak lagi tersedia.

Selain informasi pekerjaan, Samudra juga dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi pelatihan keterampilan dari berbagai instansi. Sejumlah informasi pelatihan di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka turut difasilitasi melalui program tersebut.

Dengan demikian, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tetap memiliki akses untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja.

Ke depan, cakupan informasi Samudra juga berpeluang diperluas hingga kesempatan kerja di luar negeri melalui pengembangan jaringan perusahaan dan lembaga terkait.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Samudra dapat berkembang menjadi instrumen yang mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal. Tantangannya bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftar dan perusahaan yang bergabung, melainkan memastikan program tersebut mampu menghasilkan penempatan kerja nyata dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.

Continue Reading
Advertisement

Trending