Jakarta, Hariansentana.com.- Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di lingkungan RW 01, Kelurahan Pademangan Barat Kamis (3/9/2026).

Turut hadir Lurah Pademangan Barat Hari Firmansyah, Kasie pemerintahan Tomy, Ustad Robby Ketua LMK, FKDM, Ketua RW.01, dan Tokoh masyarakat.

Dengan mengusung tema FIESTU 2026 yang berlangsung penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengisi momentum kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antar warga.

Angga ketua panitia menggatakan, acara lomba di mulai sejak tanggal 1 Agustus 2026 berbagai lomba di adakan. Kami sangat berterimakasih pada donotur yang membantu sehingga terlaksananya kegiatan ini. “Kami sangat berterimakasih pada donotur yang membantu.” ungkapnya.

Sementara itu Dr.Taslim ketua RW.01 mengucapkan terima kasih pada Panitia Hut RI ke 81 yang di dominasi anak muda. “Terimakasih semoga sukses selalu.” tuturnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dalam kemeriahan acara yang diikuti warga RW 01 Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai malam puncak, mencerminkan kuatnya semangat persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Lurah Pademangan Barat Heri Firmansyah memberikan apresiasi kepada warga dan panitia yang telah berperan aktif menyukseskan berbagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT RI ke-81. “Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan semangat persatuan, kebersamaan, dan kepedulian antar warga terus terjaga serta menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.” ungkapnya. (Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Tumpukan sampah di sepanjang Jalan Waspada raya dan Pademangan V Raya, tepatnya di bantaran rel kereta api Pademangan Barat dan Timur, dibersihkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pademangan Barat dan Timur, Rabu (3/9/2026).

Sebanyak 45 petugas PPSU dan karyawan PT KAI Daop I dikerahkan untuk membersihkan tempat tersebut.

Kasie Ekbang kelurahan Pademangan Barat Teguh Suprihatin di dampingi Ustadz Robby Ketua LMK mengatakan, pembersihan sampah di lakukan karena sampah di lokasi tersebut kembali menumpuk dan mengganggu serta adanya kereta api kontainer yang anjlok.

“Sampah di lokasi tersebut merupakan sampah rumah tangga yang sengaja dibuang warga. Tumpukan sampah sudah membuat wilayah tersebut jadi tampak kumuh dan kotor,” ujar Teguh

Sebanyak dua truk sampah diangkut dari lokasi tersebut. Selanjutnya, agar kawasan tersebut tidak menjadi tempat pembuangan sampah liar, akan dipasang spanduk larangan membuang sampah.

“Tapi, yang paling utama agar kawasan tersebut bersih dari sampah. Diminta kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tegas Teguh.(Sutarno)

JAKARTA, Sentana — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menilai demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius berupa menguatnya dominasi kekuasaan dan melemahnya mekanisme check and balance antarlembaga negara.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek, menyampaikan kritik tersebut dalam forum “Mimbar Menggugat” bertema “81 Tahun Merdeka: Rakyat Sejahtera atau Kekuasaan Semakin Berkuasa?” pada Sabtu (29/8/2026).

Yohanes menilai muncul gejala repatrimonialisasi kekuasaan, ketika institusi negara seolah diperlakukan sebagai kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

“Kita sedang menghadapi gejala repatrimonialisasi kekuasaan, ketika negara seolah-olah diperlakukan sebagai barang yang dimiliki oleh para pejabat atau kelompok yang sedang berkuasa. Padahal negara ini adalah Republik, Res Publica, sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan publik,” ujar Yohanes.

Ia juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, terutama ketika sejumlah pimpinan partai politik berada dalam struktur eksekutif.

“Apa yang mau diharapkan dari DPR saat ini sebagai sebuah mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan apabila ketua-ketua partai banyak yang ada di dalam kabinet pemerintahan?” katanya.

Menurut Yohanes, persoalan tersebut bukan sekadar masalah individu anggota DPR, melainkan berkaitan dengan relasi kekuasaan dan praktik sistem kepartaian.

Partisipasi Publik Dinilai Melemah

PMKRI juga menyoroti minimnya ruang partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Yohanes menilai masyarakat harus memiliki kesempatan nyata untuk mengetahui, memberikan masukan, menyampaikan keberatan, serta memastikan aspirasinya dipertimbangkan dalam proses legislasi.

“RUU itu bukan urusan privat para elite politik, melainkan urusan publik,” tegasnya.

Karena itu, PMKRI mendorong mahasiswa dan pemuda memperkuat konsolidasi serta kembali mengambil peran sebagai kekuatan kritis dalam mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.

“Bangsa ini lahir dari pergerakan pemuda. Masa depan bangsa harus tetap digenggam oleh tangan anak muda, karena ini adalah tuntutan sejarah,” pungkas Yohanes.