Daerah
HUT Jabar ke-76 Tahun, Momentum Perkuat Komitmen dan Semangat Perjuangan
BANDUNG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke-76 Tahun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak, instropeksi diri, dan evaluasi capaian-capaian pembangunan.
Demikian dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin ucapara peringatan HUT Jabar ke-76 di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/8/2021). Upacara tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
“Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ini terasa sangat bermakna karena hanya berselang dua hari dari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang menghadirkan kehikmatan kemerdekaan di seluruh pelosok tanah air,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Kang Emil menyatakan, sudah seharusnya peringatan HUT Jabar ke-76 dimaknai dengan semangat perjuangan. Sebab, saat ini Provinsi Jabar masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19.
“Sebagai bangsa pejuang, suasana keprihatinan tersebut tentunya harus kita maknai dengan semangat perjuangan. Dan dalam pelaksanaan hari jadi ini kita tetap mengedepankan aspek-aspek subtansial untuk instropeksi diri, evaluasi diri mengkaji ulang capaian-capaian pembangunan,” ucapnya.
Kang Emil juga berharap supaya peringatan HUT Jabar ke-76 Tahun dapat memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap berinovasi membangun Jabar, termasuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
“Melalui hari jadi ini semoga semakin memperkuat komitmen segenap elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap semangat berinovasi, semangat berkolaborasi menjalankan roda pembangunan bersama-sama dalam menanggulangi COVID-19 sekaligus semangat berkolaborasi dan berinovasi dalam pemulihan ekonomi daerah,” ucapnya.
Capaian Pembangunan Jabar
Di usia 76 Tahun, indikator pembangunan Jabar relatif terus membaik. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar. Saat ini, IPM Jabar mencapai 72,09 poin. Angka itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,03 poin.
“Dalam rentang 76 tahun perlu saya sampaikan, pembangunan di Jawa Barat menunjukkan indikator-indikator yang sangat baik secara makro. Di hari ini, penduduk Jawa Barat hampir 50 juta jiwa atau hampir 20 persen penduduk Indonesia,” kata Kang Emil.
Kemudian, rasio investasi kapital modal terhadap output Jabar juga setara dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) seperti Malaysia hingga Thailand. Indeks ketimpangan atau Gini Rasio hanya 0,39 poin.
“Nilai investasi Jabar menempati skor 4 persen pada tahun 2020 itu adalah rasio investasi kapital modal terhadap outpout yang hampir setara nilainya dengan investasi di Filipina, Malaysia dan Thailand. Menunjukkan skala indeks kita setara dengan negara-negara ASEAN. Indeks ketimpangan Gini Rasio hanya 0,39 poin,” katanya.
Selain itu, inflasi di Jabar pada triwulan I-2021 terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, laju inflasi Jabar pada triwulan I-2021 adalah 1,43 (year on year/yoy) persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 3,94 persen.
“Inflasi Jawa Barat pada triwulan I-2021 secara tahun ke tahun dari Maret 2020 sampai Maret 2021 berhasil turun 1,43 persen lebih rendah dari sebelumnya 3,94 persen,” kata Ridwan Kamil.
Dari sisi penanganan COVID-19, Pemda Provinsi Jabar akan terus meningkatkan 3T (Tracing, Testing, dan Treatment) sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, berkat kolaborasi berbagai pihak, Pemda Provinsi Jabar telah menghadirkan dua inovasi.
Pertama adalah Pemda Provinsi Jabar berinisiatif melakukan tes PCR di saat daerah lain masih mengandalkan pemerintah pusat. Selain itu, Pemda Provinsi Jabar juga berhasil menghadirkan aplikasi Pikobar sebagai pintu dari manajemen pengendalian COVID-19.
“Jawa Barat juga dengan industri-industrinya mampu memproduksi APD selama COVID hingga banyak juga yang diekspor ke negara lain. Jawa Barat bersama perguruan tinggi ternama berhasil menciptakan inovasi-inovasi antara lain ventilator pada saat itu yang kebermanfaatanya sangat tinggi. Atas dasar upaya-upaya tersebut, Jawa Barat mendapatkan apresiasi termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Kang Emil.
Disamping itu, berbagai strategi kedaruratan juga dilakukan selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kemudian merekrut tenaga kesehatan dan relawan, penyediaan rumah sakit darurat dan pusat isolasi di desa-desa untuk masyarakat melakukan isolasi.
Kemudian Pemda Provinsi Jabar menghadirkan posko oksigen dan memberikan layanan telekonsultasi serta obat gratis untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman).
Di sisi lain, Pemda Provinsi Jabar juga terus mengakselerasi vaksinasi COVID-19. Saat ini, Provinsi Jabar sudah menyuntikkan 200.000 dosis per harinya untuk mengejar target terbentuknya herd immunity di akhir tahun 2021.
“Percepatan vaksinasi tercatat hari ini menyuntikkan kurang lebih 200.000 dosis per hari dari sebelumnya hanya 50.000 dosis dengan target 37 juta jiwa warga Jawa Barat bisa tervaksinasi di Desember 2021,” ucap Kang Emil.
Dari sisi pemulihan ekonomi, Pemda Provinsi Jabar menghadirkan berbagai program. Seperti memberikan stimulus kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong keluarga besar ASN untuk membeli produk UMKM, memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor hingga meluncurkan program ekonomi baru seperti petani milenial.
“Alhamdulillah, berkat berbagai upaya tersebut Jawa Barat keluar dari jurang resesi dengan ditunjukan pertumbuhan ekonomi triwulan II secara tahun ke tahun hari ini mencapai 6,13 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa ekonomi mulai semakin baik setelah 4 triwulan sebelumnya ekonomi minus terkontraksi karena dampak pandemi COVID-19,” ucap Ridwan Kamil. (Red)
Daerah
Kapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
WONOGIRI, SENTANA – Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kunci menjaga Wonogiri tetap aman dan damai. Di tengah beragam persoalan sosial dan derasnya arus informasi di media sosial, komunikasi antara kepolisian, tokoh agama dan masyarakat menjadi semakin penting.
Hal inilah yang dibangun Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, saat bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonogiri di Lobby Polres Wonogiri, Kamis (19/11/2026).
Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat kebersamaan. Kapolres mempersilakan para tokoh agama menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk keresahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Deni menegaskan, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan keterlibatan tokoh agama diperlukan untuk membangun suasana yang sejuk sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik.
“Saya ingin menampung aspirasi rekan-rekan agar bisa dicarikan solusi. Apa yang dibutuhkan FKUB ketika melaksanakan kegiatan, tentu akan kami bantu,” kata Deni.
Bahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas FKUB, Kapolres menawarkan ruangan di samping penjagaan Polres Wonogiri untuk digunakan sebagai kantor sementara. Dengan begitu, FKUB memiliki tempat untuk berkoordinasi dan menjalankan kegiatan bersama.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolres adalah penggunaan media sosial. Menurutnya, informasi yang begitu cepat menyebar sering kali tidak diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kebenarannya.
“Media sosial ini cukup berbahaya, terutama bagi kalangan anak muda. Informasi begitu cepat tersebar tanpa terlebih dahulu dipastikan benar atau tidaknya. Ini bisa memicu persoalan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan media sosial, Kapolres juga menyinggung gangguan kamtibmas yang melibatkan kelompok perguruan silat. Selama menjabat di Wonogiri, tercatat sudah dua kali terjadi peristiwa terkait persoalan tersebut dan keduanya telah berhasil diungkap oleh kepolisian.
Di sisi lain, FKUB menyampaikan bahwa, kerukunan di Wonogiri harus terus dirawat melalui kebersamaan lintas agama. Meski masyarakat mayoritas beragama Islam, hubungan baik dengan umat agama lain menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.

FKUB juga menyatakan komitmennya untuk membantu kepolisian menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Termasuk mengampanyekan penolakan terhadap minuman keras, perjudian, serta berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.
FKUB bahkan menyatakan, kesiapan untuk ikut membantu apabila Polres Wonogiri membutuhkan dukungan dalam kegiatan pemeliharaan kamtibmas, khususnya melalui tokoh agama dan jaringan masyarakat di wilayah.
Perhatian terhadap provokasi di media sosial juga menjadi keprihatinan bersama. FKUB menilai, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dapat berkembang menjadi konflik apabila masyarakat mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa menjaga Wonogiri tetap damai membutuhkan kepedulian semua pihak. Kepolisian hadir menjaga keamanan, sementara tokoh agama turut merawat toleransi, menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan.
Sebab, kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dijaga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Red).
Daerah
Kapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
APEL-AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sispamkota dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. (Foto Hms Polres).
WONOGIRI, SENTANA – Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K., M.H, pimpin langsung Latihan Pemeliharaan Kemampuan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personel menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi tindakan anarkis.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (18 November 2026), pukul 08.00 hingga 10.30 WIB, bertempat di halaman Mapolres Wonogiri, diikuti Wakapolres, para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel yang terlibat dalam surat perintah latihan.
Latihan ini melibatkan berbagai unsur pengamanan, mulai dari tim negosiator, Dalmas awal, Dalmas lanjut, Raimas, hingga unsur pendukung lainnya. Kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah serta instansi terkait.
Dalam arahannya, Kapolres Wonogiri AKBP Deni Septiawan menegaskan bahwa, latihan Sispamkota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan.
“Setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, mampu bertindak cepat, tepat, profesional dan proporsional. Namun demikian, dalam setiap tindakan kepolisian, kita tetap harus mengedepankan pendekatan humanis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kapolres.

Dalam simulasi tersebut diperagakan skenario pengamanan unjuk rasa terkait pro dan kontra rencana pendirian perkebunan kelapa sawit di Desa Wediombo oleh PT. Klopo Jowo. Skenario menggambarkan tahapan pengamanan mulai dari penggalangan dan deteksi dini, pengamanan titik kumpul massa, pengawalan perjalanan massa, hingga pengamanan lokasi penyampaian aspirasi.
Simulasi dilaksanakan melalui tiga tahapan eskalasi situasi, yaitu:
- Situasi Hijau: Personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui komunikasi serta negosiasi dengan koordinator lapangan guna menampung dan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat.
- Situasi Kuning: Ketika eskalasi meningkat, dilakukan penguatan formasi Dalmas dan penyampaian imbauan agar massa tetap tertib, tidak mudah terprovokasi, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- Situasi Merah: Dalam skenario peningkatan gangguan keamanan, diperagakan langkah pengendalian massa secara bertahap dan terukur sesuai prosedur, termasuk penanganan pelaku provokasi, pemadaman api, penggunaan sarana pengendalian massa, serta pemberian pertolongan medis kepada korban yang mengalami luka.
Kapolres juga menekankan bahwa, penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai kebutuhan, proporsional dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Setelah seluruh rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan personel, perlengkapan, kendaraan dinas, serta administrasi penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
Melalui latihan ini, Polres Wonogiri berharap seluruh personel semakin siap, solid, dan memiliki kesamaan pola tindak dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.
“Kami ingin memastikan bahwa Polri selalu siap hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta mengawal setiap penyampaian aspirasi agar berlangsung aman, tertib dan damai. Karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Polisi Bersama Masyarakat,” tutup Kapolres.
Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian latihan berlangsung aman, tertib dan kondusif. (Red).
Daerah
Gebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
SULAWESI TENGGARA – Program Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra) yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mulai menunjukkan perkembangan. Sejak diluncurkan pada 23 Oktober 2026, program tersebut telah menjaring 527 pencari kerja dan melibatkan 20 perusahaan hingga 9 November 2026.
Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas akses lapangan kerja dengan mempertemukan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan dalam satu ekosistem ketenagakerjaan. Sebagian besar perusahaan yang bergabung berasal dari sektor pertambangan dan industri pendukungnya.
Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, Samudra dirancang untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan akses kesempatan kerja. Tidak hanya menyediakan informasi lowongan, program ini juga diarahkan untuk membantu pencari kerja meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
“Program Samudra menjadi jembatan antara pencari kerja, perusahaan dan lembaga pelatihan,” ujar ASR melalui Dinas Kominfo Sultra, Senin (16/11/2026).
Lulusan S1 Mendominasi Pendaftar
Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sultra menunjukkan, dari 527 pendaftar, sebanyak 266 orang atau 50,47 persen merupakan lulusan sarjana (S1). Berikutnya, lulusan SMA/MA sebanyak 174 orang atau 33,02 persen dan lulusan SMK sebanyak 45 orang atau 8,54 persen.
Berdasarkan kelompok usia, pendaftar didominasi masyarakat berusia 21–25 tahun sebanyak 231 orang atau 43,83 persen. Sementara kelompok usia 26–30 tahun mencapai 144 orang atau 27,32 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan akses pekerjaan bagi generasi muda dan kelompok usia produktif di Sulawesi Tenggara. Dominasi lulusan perguruan tinggi juga menjadi gambaran bahwa kebutuhan lapangan kerja tidak hanya menyasar lulusan sekolah menengah, tetapi juga tenaga kerja dengan pendidikan tinggi.
Kondisi ini menuntut adanya kesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan industri. Karena itu, Samudra tidak hanya diarahkan sebagai kanal informasi lowongan, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja lokal.
Lowongan Kerja Diverifikasi
Untuk menjaga keakuratan informasi, Disnakertrans Sultra menerapkan proses pemeriksaan dan validasi terhadap setiap lowongan yang masuk sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sultra, Nawira, mengatakan pihaknya juga melakukan konfirmasi ulang kepada perusahaan apabila masa berlaku informasi lowongan telah berakhir.
“Kalau ada informasi lowongan kerja yang sudah habis masa waktunya, kami hubungi kembali perusahaan. Apakah masih diperbarui atau tidak. Kalau tidak, kami keluarkan dari daftar,” jelas Nawira.
Langkah tersebut dilakukan agar pencari kerja tidak mendapatkan informasi yang sudah kedaluwarsa atau lowongan yang tidak lagi tersedia.
Selain informasi pekerjaan, Samudra juga dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi pelatihan keterampilan dari berbagai instansi. Sejumlah informasi pelatihan di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka turut difasilitasi melalui program tersebut.
Dengan demikian, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tetap memiliki akses untuk meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja.
Ke depan, cakupan informasi Samudra juga berpeluang diperluas hingga kesempatan kerja di luar negeri melalui pengembangan jaringan perusahaan dan lembaga terkait.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Samudra dapat berkembang menjadi instrumen yang mempertemukan kebutuhan industri dengan potensi tenaga kerja lokal. Tantangannya bukan sekadar meningkatkan jumlah pendaftar dan perusahaan yang bergabung, melainkan memastikan program tersebut mampu menghasilkan penempatan kerja nyata dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi

