Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung meminta 10 finalis Benyamin Sueb Award (BSA) 2026 mengikuti program pembelajaran ke luar negeri, untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para lurah untuk mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Pramono juga menargetkan seluruh kelurahan di Jakarta berpartisipasi dalam BSA tahun depan. Target ini seiring meningkatnya jumlah peserta dari 27 kelurahan pada 2025 menjadi 52 kelurahan pada 2026.

“Kenapa harus ikut? Supaya mereka juga melakukan perbaikan terhadap kelurahan-kelurahan masing-masing,” ujar Pramono, saat menyerahkan penghargaan BSA 2026 di Grand Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Pramono juga meminta jajarannya menyiapkan kunjungan pembelajaran bagi para lurah finalis ke sejumlah negara, seperti Cina dan Jepang, hingga kota-kota lain di Asia.

Ia juga menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menyosialisasikan berbagai inovasi yang dikembangkan para finalis agar dapat diterapkan di kelurahan lainnya.

“Kenapa itu dilakukan? Supaya menggairahkan semuanya ikut dalam lomba Benyamin Sueb Award ini,” katanya.

Menurut Pramono, BSA merupakan salah satu upaya mendorong Jakarta menjadi kota yang lebih bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Ajang ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi Jakarta, seperti Benyamin Sueb, Ali Sadikin, dan Mohammad Husni Thamrin.

Ia berharap, penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memacu setiap kelurahan untuk terus berinovasi dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Adapun 10 finalis BSA 2026 berasal dari Kelurahan Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang. Tiga kelurahan berhasil meraih penghargaan, yakni Utan Kayu Selatan sebagai pemenang kategori Nyaman, Kelapa Gading Timur kategori Indah, dan Sukabumi Utara kategori Sejahtera.

Salah satu pemenang, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur meraih kategori Nyaman berkat kolaborasi warga dan berbagai inovasi lingkungan. Di mana seluruh atau sebanyak 14 RW di wilayah tersebut telah menyandang predikat Program Kampung Iklim (ProKlim). Inovasi lainnya meliputi portal RW, taman vertikal, CCTV, penataan jalan berbatu alam, hingga penerapan teknologi Internet of Things (IoT).

Lurah Utan Kayu Selatan, Ria Handayani mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh elemen masyarakat. Pihaknya berkomitmen menjaga keberlanjutan berbagai program melalui kolaborasi lintas sektor.

“Ke depan, kami ingin wilayah Utan Kayu Selatan lebih maju, terutama menjadikan lingkungan perkampungan sebagai kampung hijau. Kami juga ingin meningkatkan kesejahteraan warga melalui Festival Utan Kayu Selatan yang digelar setiap tahun,” tandasnya.(Sutarno).

ARAHAN-Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.Ik, MH didampingi PJU saat memberikan arahan ke komunitas ojek online dan wartawan. (Foto Ist).

WONOGIRI, SENTANA – Membangun kedekatan dengan masyarakat tak harus selalu melalui forum formal. Hal itu terlihat dalam suasana silaturahmi Kapolres Wonogiri, AKBP Deni Septiawan, S.I.K, M.H, bersama komunitas ojek online dan wartawan di Lobby Polres Wonogiri, Sabtu (31/10/2026) pagi.

Sekitar 30 peserta dari komunitas Gojek, Grab dan insan pers hadir untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan kepolisian.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres mengajak para pengemudi ojol dan wartawan untuk ikut menjaga keamanan lingkungan dengan segera menyampaikan informasi apabila menemukan kejadian atau gangguan kamtibmas. Ia bahkan membuka komunikasi langsung melalui nomor pribadinya sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan masyarakat.

“Saya berharap kita bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kalau ada kejadian di lapangan, silakan informasikan kepada saya. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujar Deni.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas selama Operasi Patuh Candi 2026, serta mengajak masyarakat bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Terlebih, sebanyak 50 Desa di Wonogiri akan melaksanakan pemilihan kepala desa sehingga situasi kondusif perlu dijaga bersama.

Sementara itu, perwakilan Gojek dan Grab berharap, komunikasi dengan kepolisian dan Forkopimda dapat semakin intensif dan berkelanjutan, bukan hanya ketika ada kepentingan tertentu. Perwakilan wartawan juga menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kemitraan dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolres Kompol Sriyadi, S.Kom, M.M, PJU Polres Wonogiri dan pengurus Bhayangkari Cabang Wonogiri tersebut, ditutup dengan pelayanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Melalui silaturahmi ini, Polres Wonogiri berharap, sinergi antara Polri, komunitas ojek online, insan pers dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Wonogiri yang aman dan kondusif. (Red).

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina mengecam keras dugaan pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang perempuan, Dini Hardiyanti (30), dan anaknya yang masih berusia empat tahun di Kota Madiun, Jawa Timur.

Peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang mengguncang nurani publik sekaligus menjadi alarm serius bagi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Karenanya ia mendesak hukuman berat bagi pelaku.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan seorang ibu dan seorang anak yang seharusnya memiliki hak untuk hidup aman, tumbuh, dan memperoleh perlindungan,” kata Selly dalam siaran persnya, Rabu (28/10/2026).

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan perempuan dan anak. Selly melihat semestinya, khusus anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya, bukan menjadi korban kekerasan yang merenggut nyawanya.

“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perselisihan rumah tangga, kecemburuan, persoalan relasi personal, ataupun alasan emosional apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghilangkan nyawa manusia,” tuturnya.

Terlebih bagi plt Bupati Cirebon itu melihat, kekerasan bukan penyelesaian konflik, melainkan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Karenanya, Legislator Dapil Jabar VIII itu meminta aparat penegak hukum mengusut perkara ini secara menyeluruh, profesional, transparan, dan berbasis bukti. Seluruh rangkaian peristiwa, motif, serta dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka harus diungkap secara terang.

“Kami mendorong agar proses hukum berjalan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan hak-hak keluarga korban terlindungi,” tambahnya.

Selain itu, Bendahara Megawati Institut itu mengingatkan kasus ini menjadi pembelajaran bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada slogan maupun respons setelah tragedi terjadi.

“Apabila benar seorang anak diduga dibunuh karena dikhawatirkan menjadi saksi atas kejahatan terhadap ibunya, maka peristiwa tersebut menunjukkan betapa rentannya anak ketika berada dalam situasi kekerasan yang melibatkan orang dewasa di lingkungan terdekatnya,” tambahnya.

Dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak, negara harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh jaminan keselamatan, termasuk ketika berada dalam situasi konflik keluarga atau relasi personal yang berisiko. Perlindungan harus dibangun melalui pencegahan, deteksi dini, akses pengaduan yang aman, serta respons cepat dari aparat dan lembaga terkait.

Termasuk, mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta unsur masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Di sisi lain, keluarga korban perlu memperoleh pendampingan yang layak, termasuk dukungan psikologis, bantuan sosial, dan bantuan hukum sesuai kebutuhan. Penanganan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada pengungkapan kejahatan, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak menghadapi penderitaan lanjutan tanpa dukungan negara.

Selly memandang penanganan kasus seperti ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar menimbulkan kemarahan sesaat di tengah masyarakat.

Perlindungan perempuan dan anak tidak boleh menunggu korban berikutnya. Negara harus hadir sebelum kekerasan terjadi, bertindak cepat ketika ancaman terdeteksi, dan memastikan keadilan ketika kejahatan telah terjadi

“Kami menegaskan bahwa setiap perempuan berhak hidup tanpa kekerasan dan setiap anak berhak atas kehidupan, keselamatan, serta masa depan. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan yang merampas hak-hak dasar tersebut,” tuturnya.

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Bamusi itu menuntut keadilan bagi para korban dan mendesak agar tragedi ini menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.**