JAKARTA, Sentana – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey menyerukan penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi perempuan yang terlibat dalam dunia politik.

Menurut Rio, perempuan politisi menghadapi tantangan yang lebih berat di ruang digital dibandingkan dengan laki-laki. Perdebatan yang seharusnya membahas gagasan, kebijakan, dan kinerja politik kerap berubah menjadi serangan berbasis gender.

Serangan tersebut tidak hanya menyasar pandangan politik perempuan, tetapi juga penampilan fisik, kehidupan pribadi, moralitas, peran dalam keluarga, hingga identitas gender mereka.

Rio menilai kondisi itu semakin diperburuk oleh penyebaran disinformasi, intimidasi, dan pelecehan melalui media sosial. Berbagai serangan tersebut bahkan dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik.

“Ini bukan hanya masalah komunikasi, ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat mereka memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” tegas Rio kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Politikus muda dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut berpandangan bahwa media sosial dapat memperkuat narasi diskriminatif apabila tidak digunakan dan dikelola secara bertanggung jawab.

Alih-alih menjadi ruang pertukaran gagasan, platform digital sering digunakan untuk menyerang atribut pribadi perempuan. Akibatnya, substansi mengenai kapasitas, kebijakan, dan kinerja politik justru tersingkir dari perdebatan publik.

Karena itu, Rio mendorong terbentuknya komitmen internasional yang lebih kuat untuk memastikan perusahaan teknologi dan pengelola platform digital bertanggung jawab terhadap konten yang beredar dalam layanan mereka.

Penyedia platform global, menurutnya, tidak boleh membiarkan media sosial menjadi sarana penyebaran pelecehan, disinformasi, serta berbagai konten berbahaya yang dapat mengancam partisipasi politik perempuan.

“Indonesia saat ini sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, penciptaan ekosistem digital yang lebih aman, serta transparansi yang lebih besar,” jelasnya.

Selain memperkuat regulasi dan akuntabilitas platform, Rio menekankan perlunya membangun ketahanan digital di tengah masyarakat.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pendidikan mengenai etika komunikasi di ruang daring, serta penguatan kesadaran publik terhadap risiko misinformasi dan disinformasi.

Menurut Rio, perlindungan terhadap perempuan politik tidak boleh dipahami sebagai upaya membatasi kritik maupun kebebasan berpendapat. Perlindungan diperlukan agar perdebatan politik tetap berlangsung secara sehat tanpa intimidasi dan diskriminasi berbasis gender.

“Melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi politik tetap berjalan dengan aman, penuh hormat, dan setara,” pungkas Rio.

Jakarta, Hariansentana.com – Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada 2028 mengikuti kegiatan pembekalan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman, motivasi, serta kesiapan mental bagi para ASN dalam menghadapi masa purnabakti.

Menurutnya, masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan baru yang perlu dipersiapkan dengan matang agar tetap dapat menjalani aktivitas secara produktif dan bermakna.

“Hari ini kita diingatkan bahwa masa pengabdian sebagai ASN suatu saat akan berakhir. Namun, masih banyak hal yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Masa menjelang pensiun harus dipersiapkan sebaik mungkin,” ujarnya, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara,.Senin (8/6).

Ia mengajak para peserta pembekalan memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pensiun untum meningkatkan kualitas diri, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta mempersiapkan berbagai rencana kegiatan yang bermanfaat setelah tidak lagi bertugas sebagai ASN.

Iyan berpesan agar para pegawai tetap menjadi pribadi yang bermanfaat dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

“Jadilah orang-orang baik karena jauh lebih penting untuk menjadi orang baik di mana pun kita berada,” ucapnya.

Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Utara, Neni Maryani menjelaskan, pembekalan berlangsung mulai 8 hingga 9 Juni 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang setiap harinya.

Ia memaparkan, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi teknis terkait proses pensiun, tetapi juga membangun kesiapan mental para peserta dalam menghadapi masa transisi dari dunia kerja menuju masa purnabakti.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi teknis sekaligus membangun kesiapan mental. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh bekal yang bermanfaat dalam menghadapi masa transisi,” ungkapnya.

Ia menuturkan, selama kegiatan berlangsung para peserta mendapatkan materi dari Tim Kerja Status dan Pemberhentian Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya.

Materi yang diberikan meliputi tata cara pengusulan pensiun, pengisian Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCPP), hingga sesi motivasi yang bertujuan mendorong peserta tetap aktif, produktif, dan memiliki peran positif di tengah masyarakat setelah memasuki masa purnabakti.

“Melalui pembekalan ini, diharapkan para ASN dapat memasuki masa pensiun dengan lebih siap, optimistis, dan tetap produktif dalam menjalani pengabdian kepada keluarga maupun masyarakat,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, H.Rano Karno, didampingi Asisten Kesra sekda DKI Jakarta, Dr.Ali Maulana Hakim, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Melawai, Jakarta Selatan, pada Senin (8/6).

Rakerda kali ini mengusung tema “Melalui Gerakan Ibu Bisa, PKK Bergerak Mewujudkan Keluarga Jakarta yang Sehat, Mandiri, Berdaya Saing, Berdikari, dan Berbudaya”.

Dalam sambutannya, Wagub Rano mengatakan, hasil Rakerda akan menjadi landasan penting dalam penyusunan program dan penganggaran tahun 2027. Ia berharap PKK semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan PKK hadir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta yang sehat, bahagia, berdaya saing, berdikari, dan berbudaya. Karena itu, kami sangat menantikan hasil Rakerda ini sebagai masukan dalam menyusun berbagai program pembangunan ke depan,” ujarnya.

Menurut Wagub Rano, berbagai persoalan sosial di Jakarta memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKK yang tersebar hingga tingkat dasawisma. Ia mencontohkan keberhasilan penurunan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta yang dalam satu tahun turun hampir 50 persen, dari 418 RW menjadi 210 RW.

“Data ini harus dimiliki PKK untuk membantu kami bekerja. Dengan jaringan kader hingga tingkat dasawisma, saya berharap tahun depan jumlah RW kumuh di Jakarta dapat kembali berkurang,” katanya.

Wagub Rano menilai peran kader PKK sangat penting sebagai ujung tombak penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat keluarga. Kader PKK juga diharapkan dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan perkotaan.

“Kami memerlukan PKK sebagai ujung tombak. Kader-kader PKK berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah menyampaikan edukasi dan mendorong perubahan perilaku yang lebih baik,” terangnya.

Wagub Rano juga mendorong PKK terus menghadirkan inovasi dalam menjalankan program-programnya. Menurutnya, kreativitas dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Hani Pramono, menjelaskan Gerakan Ibu Bisa menjadi wadah untuk mengintegrasikan berbagai program PKK agar lebih inovatif dan berdampak langsung bagi keluarga Jakarta.

“Gerakan Ibu Bisa lahir sebagai wadah yang menaungi pelaksanaan program-program PKK yang lebih terintegrasi, inovatif, dan berdampak langsung bagi keluarga Jakarta. Gerakan ini diwujudkan melalui empat pilar kegiatan sebagai percepatan pelaksanaan gerakan PKK di Provinsi DKI Jakarta,” tuturnya.

Hani menambahkan, Rakerda PKK Tahun 2026 diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, menyusun langkah percepatan pencapaian program prioritas, serta memperkuat sinergi seluruh jajaran Tim Penggerak PKK dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Juni 2026 itu diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas unsur pembina, Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kota Administrasi, mitra PKK, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Kami berharap Rakerda ini menjadi ruang untuk bertukar gagasan, memperkuat kolaborasi, serta menghasilkan program kerja yang lebih berdampak dan berkelanjutan bagi keluarga Jakarta pada masa depan,” urai Hani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Tim Penggerak PKK DKI Jakarta yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai program inovatif bagi masyarakat.

“PKK Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan banyak kegiatan dengan penuh inovasi dan kreasi yang luar biasa. Namun demikian, kita tetap harus melakukan evaluasi dan merencanakan program-program yang akan dilaksanakan pada masa mendatang,” paparnya.

Tri Tito berharap seluruh program yang dirumuskan dalam Rakerda mampu menjawab kebutuhan nyata.(Sutarno)