Bodetabek
BDC Hadir Buat Bogor Bangkit
Bogor, Hariansentana.com – Discussion Club (BDC) yang di motori oleh Tokoh Pemuda Bogor, Mohammad Burhani dan pimpinan Umum Bogor Updet Effendy tobing serta pimpinan umum media Pelita Baru, HRM. Danang Donoroso mengadakan refleksi akhir tahun 2022 bertemakan “Oligarki di Mata Pemerintah dan Rakyat.
Demi Perbaikan Untuk Bogor Bangkit”, bertempat di Ball Room M-One Hotel, Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Dalam diskusi publik refleksi akhir tahun 2022 ini, yang menjadi host adalah Nurcholis Fardillah alias Fadil.
Sebagai pembuka, Burhani yang merupakan mantan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor periode 2015-2018 itu menjelaskan, berjalannya acara diskusi publik akhir tahun ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak seperti para tokoh media dan rekan media dari Harian Pelita Baru, Rakyat Bogor dan tim Event Organizer (EO) redaksional BogorUpdate.com.

Tujuannya sendiri untuk menilik pemahaman Oligarki (struktur kekuasaan/pemangku kebijakan, red), dan agar Bogor Discusion Club dapat menjadi wadah demi menyerap aspirasi masyarakat Bogor khususnya melalui forum diskusi seperti yang tengah dilakukannya pada hari ini.
“Jadi bermula saya berdiskusi dengan beberapa tokoh Kabupaten Bogor bahwa Bogor ini harus memiliki wadah untuk berdiskusi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah setempat. Karena Bogor ini harus kompak, Bogor harus kuat demi perbaikan kedepan,” tegas pria yang kerap disapa Kang Burhan dalam sambutannya, Senin (19/12/22).
Ia juga menyampaikan, bagi tamu undangan yang hadir mulai dar lintas ormas hingga pengamat pemerintah dan tokoh Pers diharapkan agar saat bersuara jangan sungkan-sungkan untuk mengungkapkan apa adanya mengenai kondisi Bogor saat ini.
“Untuk yang hadir dalam forum BDC ini, jangan sungkan-sungkan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan juga keinginan yang ingin disampaikan. Dan mudah-mudahan hasil dari diskusi melalui BDC ini bisa menghasilkan solusi dan masukan serta bisa membantu menyelesaikan masalah apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor saat ini,” ucap Burhani selaku CEO Social Business tersebut.
Sementara itu, ketua panitia acara BDC, Saiful Kurnia mengungkapkan, dengan adanya diskusi akhir tahun 2022 ini bisa menghasillan dan menyelesaikan segala persoalan yang ada di Bogor ini. Dikarenakan, sambungnya, pemerintahan di era modern saat ini lebih banyak lahir dari sistem Demokrasi dengan proses berliku selain biayanya sangat mahal. Bentuknya pemilihan langsung dari pusat sampai ke daerah dengan melibatkan jutaan masyarakat.
“Dan inilah kesepakatan konstitusi meski segala resiko yang muncul akan sangat berat untuk siapa saja yang maju jadi pemimpin. Juga, penjabaran tema politik pembangunan, antara kemakmuran rakyat dan oligarki akan jadi topik utama isu yang dikembangkan oleh sejumlah narasumber dalam acara refleksi akhir tahun 2022 melalui Bogor Discusion Club ini,” bebernya.
Masih ditempat sama, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi menyampaikan bila membahas soal oligarki atau penguasa selaku pemangku kebijakan di pemerintahan daerah hingga pusat karena melalui partai politik (Parpol).
“Tak dipungkiri, bahwa Indonesia ini di tata dan dikelola oleh parpol dengan berbagai macam instrumen-instrumen penting lainnya,” papar nya.
Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki dua (2) permalasahan besar soal partai politik yang mana sampai saat belum terselesaikan. Misalnya, berbicara soal maju atau tidaknya suatu demokrasi di negeri ini, dia bertanya parpol mana yang demokrasi kepada masyarakat.
“Itu kan banyak kita bisa buktikan dengan berbagai macam indikator-indikator yang menjadi faktor utama. Seperti salah satu parpol yang lebih mementingkan kepentingan golongannya, padahal seharusnya mereka lebih menakar diri sudah sejauh mana dalam menyerap aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan kepada pemerintah atau Oligarki itu sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut Yusfitriadi menerangkan, dalam menilai oligarki di negeri ini memiliki nilai perspektif sederhana. Diantaranya, oligarki terjadi karena adanya sebuah konspirasi dari salah satu pengusaha dengan penguasa. Baginya, itu merupakan konspirasi sederhana bila membahas soal oligarksi di mata masyarakatnya.
“Intinya bukan tidak boleh kerjasama antara pengusaha dan penguasa itu, tapi kerjasama harus dimaknai sinergitas supaya tidak terjadi oligarki tersebut. Tapi, bilamana kerjasamanya itu bersifat konspiratif maka sudah dipastikan itu akan menimbulkan oligarki,” jelas Yusfitriadi.
Selain itu, sambungnya, berbicara soal perspektif oligarki di Kabupaten Bogor juga dapat dilihat saat Pilkada 2018 lalu. Yang mana, sudah terlihat jelas saat itu bagaimana tatanan dan aktor-aktor partai politik itu dikendalikan oleh satu, dua, atau tiga orang saja.
“Dan ini lah cerminan dari Oligarki yang bermuara pada problem-problem di partai politik,” paparnya.
“Kemudian yang selanjutnya adalah, menutup partisipatif yang mana masyarakat tidak lagi dilibatkan berbagai macam program dari pemerintahan,” tutupnya.
( Dedy firdaus / Tabrani /Subur ).
Bodetabek
Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.
Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.
“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.
Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.
Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.
Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.
“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.
Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
Bodetabek
Hendra Firmansyah Konsolidasikan APKA Indonesia, Bidik Penguatan Ekonomi Agro Nasional
JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia), Hendra Firmansyah, memperkuat konsolidasi organisasi dengan menghimpun jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, serta pengurus untuk merumuskan arah strategis pengembangan sektor agro nasional.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (1/11/2026), menjadi bagian dari persiapan pelantikan dan pengukuhan pengurus serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I APKA Indonesia. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memastikan program organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja nyata dan manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat.
Salah satu masukan penting disampaikan Dewan Kehormatan APKA Indonesia, Laksamana TNI AL (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Menko Polhukam itu menekankan pentingnya orientasi kerja yang terukur serta kemampuan pengurus menerjemahkan gagasan menjadi program konkret.
Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, seminar, maupun kegiatan seremonial. APKA Indonesia harus mampu menghadirkan dampak nyata sekaligus membangun komunikasi dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mempertemukan berbagai potensi ekonomi produktif.
Sementara itu, Pembina APKA Indonesia, Agus A Mile, menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan ekosistem komoditas agro. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik di kawasan sentra produksi.
“APKA Indonesia tidak hanya fokus pada perputaran ekonomi pertanian semata, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam mendukung penyediaan sekolah, sarana ibadah, serta fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat di sekitar sentra agro,” ujar Agus.
Ia menilai ketersediaan fasilitas publik merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pekerja di sektor komoditas agro secara berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Hendra Firmansyah, APKA Indonesia diarahkan menjadi penghubung berbagai pelaku usaha agro, mulai dari petani, produsen, distributor, investor hingga mitra pemasaran. Melalui jaringan tersebut, organisasi ingin mendorong peningkatan produksi, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, investasi, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.
Dengan demikian, keanggotaan APKA Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan ruang kolaborasi untuk membuka peluang kemitraan dan pengembangan bisnis komoditas agro dari hulu hingga hilir.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Dr. Ir. H.M. Idris Laena, S.H., M.H., Prof. Dr. Hj. Winarni Monoarfa, Dr. H. Hamka Yandhu YR, H. Muh. Yasir, Ir. A.M. Thamsiel Hamid DM, Ir. Muh. Sapri Andi Pamulu, M.Eng., Ph.D., Marsekal Muda TNI AU (Purn.) Andi Kustoro, serta Salahuddin Alam.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan pengurus dan Rakornas I APKA Indonesia. Forum nasional tersebut akan membahas penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan usaha, inovasi komoditas agro, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Melalui agenda tersebut, Hendra Firmansyah menargetkan APKA Indonesia berkembang menjadi organisasi yang produktif dan berorientasi pada hasil, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi agro dan ketahanan sektor pertanian nasional.
Bodetabek
Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026
Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pendukung sebelum pelaksanaan operasi.
Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Sebanyak 101 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apel ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.
Adapun tujuan Operasi Patuh Lodaya 2026 adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan beserta jumlah fatalitas korban, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan Kamseltibcarlantas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel diminta bertugas secara profesional, proporsional, humanis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan dan prioritas operasi yang berlaku.
Polres Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dengan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Operasi Patuh Lodaya 2026 diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan……Ron
-
Daerah5 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Daerah3 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat
-
Ibukota6 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.

