Connect with us

Bodetabek

Apdesi Gunung Putri Apresiasi Keberadaan Sekretariat PWI Wilayah Bogor Timur

Published

on

Bogor, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, Sekretariat PWI Bogor Timur adakan audiensi serta ngobrol santai bersama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor.

Dalam kegiatan ngobrol santai berlangsung di Aula Kantor Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini berlangsung hangat, Kamis (2/2/23).

Tampak hadir dalam kegiatan bgobrol santai tersebut, Ketua Apdesi Gunung Putri yang juga Kepala Desa Ciangsana Udin Saputra, Sekjen Apdesi Gunung Putri juga Kepala Desa Bojong Nangka H.Amir Arsyad, Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri, Kepala Desa Wanaherang Heri Sadewo, Penasehat Sekretariat PWI Bogor Timur Piyarso Hadi S.i.P , Ketua Sekretariat PWI Bogor Timur Nay Nur’ain beserta pengurus dan anggota Sekretariat PWI Bogor Timur.

Lebih lanjut dalam kesempatan itu ,Ketua Apdesi Gunung Putri Udin Saputra mengapresiasi akan keberadaan Sekretariat PWI Bogor Timur. Menurutnya, memang sangat diperlukan adanya wadah untuk wartawan yang ada diwilayah Bogor Timur khususnya, apalagi kini Botim akan menghadapi pemekaran.

“Begitu adanya permintaan audiensi dari Sekretariat PWI Bogor Timur, kami langsung merespon dan memang ini pertama kalinya ada wartawan yang mengajak audiensi dan ngobrol santai,” papar Udin kepada wartawan Kamis (02’02/23).

Menurutnya, audiensi ini bisa menimbulkan nilai positif dan bersinergi antara PWI Bogor Timur dengan Apdesi Gunung Putri. Karena pada dasarnya, kami memang sangat membutuhkan peran pers dalam setiap program pemerintahan yang kami jalankan, apalagi adanya keterbukaan publik peran pers sangatlah penting.

“Intinya kami akan selalu mendukung dan support penuh, setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh PWI Bogor Timur, semoga setelah audiensi ini ada kerjasama berkepanjangan dengan Apdesi Gunung Putri, saya berharap Sekretariat PWI Bogor Timur yang dikomandoi Nay Nur’ain serta kawan-kawan bisa memberikan informasi yang positif dan berimbang kepada masyarakat ditengah maraknya pemberitaan hoax,” jelas Udin.

Sementara itu Ketua Sekretariat PWI Bogor Timur Nay Nur’ain mengatakan jika kegiatan hari ini adalah audiensi untuk memperkenalkan anggota PWI yang ada diwilayah Bogor Timur, sekaligus memaparkan program-program Sekret PWI Botim yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan Apdesi Gunung Putri.

“Saya ucapkan terimakasih atas respon baik Apdesi Gunung Putri yang sudah menerima Sekretariat PWI Bogor Timur, semoga pertemuan kali ini menjadi awal sinergi antara PWI Sekret Botim dengan Pemerintahan yang ada di Bogor Timur, “papar nya

Lebih lanjut Nay mengakan , untuk saat ini anggota PWI Kabupaten Bogor yang ada di Bogor Timur hanya ada 7 orang, dan tidak menutup kemungkinan dengan Sekretariat PWI Botim bisa menambah anggota untuk PWI Kabupaten Bogor.

“Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi anggota PWI Kabupaten Bogor dan itu bersifat mutlak, adanya mandat dari Ketua PWI Kabupaten Bogor H.Subagiyo untuk menggaungkan PWI diwilayah Bogor Timur, maka kami membuka pintu untuk rekan-rekan yang ingin bergabung menjadi anggota PWI Kabupaten Bogor. Harapan saya anggota PWI Kabupaten Bogor yang ada di Bogor Timur selalu kompak,” jelas nya.

( Tabrani / Dedy F / Subur )

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bodetabek

Giant Sea Wall Dibangun, Alex Indra Lukman Pertanyakan Akses Nelayan ke Laut

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memberikan kejelasan mengenai akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan, menuju laut dalam rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa harus tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.

Hal tersebut disampaikan Alex dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ. Dalam rapat tersebut, Alex menyoroti rencana pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembangunan tanggul dan pulau buatan, jembatan, pembangkit listrik tenaga surya, waduk, hingga pembangunan 3 juta unit rumah.

Politisi PDIP itu menilai, berbagai rencana tersebut perlu disertai perencanaan yang jelas mengenai ruang hidup dan akses nelayan. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat pesisir nantinya dapat tetap melaut apabila ruang laut dan kawasan pesisir mengalami perubahan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pertanyaannya, nelayan yang tinggal di pesisir ini akan keluarnya lewat mana? Ruang laut akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sementara masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut harus tetap memiliki akses untuk berlayar dan mencari nafkah,” ujar Alex.

Ia juga membandingkan rencana pembangunan di kawasan Teluk Jakarta dengan kawasan Semarang-Demak. Menurutnya, dalam paparan yang ditampilkan, desain tanggul laut Teluk Jakarta telah memperlihatkan gambaran lebih konkret mengenai tanggul, pulau buatan, dan jembatan. Sementara itu, gambaran pembangunan di kawasan Semarang-Demak belum menunjukkan detail serupa.

Alex turut menyoroti rencana pembangunan 3 juta unit rumah. Dengan asumsi seluruhnya merupakan rumah bersubsidi dan setiap unit membutuhkan lahan seluas 60 meter persegi, kebutuhan lahan secara keseluruhan dapat mencapai 180 juta meter persegi atau sekitar 18.000 hektare. Skala pemanfaatan ruang tersebut, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak mengabaikan ruang hidup dan akses masyarakat pesisir.

Karena itu, Alex meminta Kepala BOPPJ menjelaskan apakah masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan pesisir akan direlokasi atau telah disiapkan mekanisme akses menuju laut, termasuk jalur pelayaran yang dapat mereka gunakan setelah pembangunan berlangsung.

“Apakah masyarakat pesisir ini akan direlokasi, atau sudah disiapkan bagaimana mereka mengakses jalan untuk berlayar ke laut? Ini perlu dijelaskan sejak awal agar pembangunan tidak justru membatasi ruang gerak nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” tegas Alex.

Menurut Alex, kejelasan mengenai akses nelayan dan penataan kawasan pesisir perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Giant Sea Wall. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

Continue Reading

Bodetabek

Hendra Firmansyah Konsolidasikan APKA Indonesia, Bidik Penguatan Ekonomi Agro Nasional

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pelaku Komoditas Agro Indonesia (APKA Indonesia), Hendra Firmansyah, memperkuat konsolidasi organisasi dengan menghimpun jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, serta pengurus untuk merumuskan arah strategis pengembangan sektor agro nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (1/11/2026), menjadi bagian dari persiapan pelantikan dan pengukuhan pengurus serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I APKA Indonesia. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk memastikan program organisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja nyata dan manfaat ekonomi bagi anggota maupun masyarakat.

Salah satu masukan penting disampaikan Dewan Kehormatan APKA Indonesia, Laksamana TNI AL (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Menko Polhukam itu menekankan pentingnya orientasi kerja yang terukur serta kemampuan pengurus menerjemahkan gagasan menjadi program konkret.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, seminar, maupun kegiatan seremonial. APKA Indonesia harus mampu menghadirkan dampak nyata sekaligus membangun komunikasi dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mempertemukan berbagai potensi ekonomi produktif.

Sementara itu, Pembina APKA Indonesia, Agus A Mile, menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengembangan ekosistem komoditas agro. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik di kawasan sentra produksi.

“APKA Indonesia tidak hanya fokus pada perputaran ekonomi pertanian semata, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam mendukung penyediaan sekolah, sarana ibadah, serta fasilitas umum yang memadai bagi masyarakat di sekitar sentra agro,” ujar Agus.

Ia menilai ketersediaan fasilitas publik merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pekerja di sektor komoditas agro secara berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Hendra Firmansyah, APKA Indonesia diarahkan menjadi penghubung berbagai pelaku usaha agro, mulai dari petani, produsen, distributor, investor hingga mitra pemasaran. Melalui jaringan tersebut, organisasi ingin mendorong peningkatan produksi, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah, investasi, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.

Dengan demikian, keanggotaan APKA Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, melainkan ruang kolaborasi untuk membuka peluang kemitraan dan pengembangan bisnis komoditas agro dari hulu hingga hilir.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Dr. Ir. H.M. Idris Laena, S.H., M.H., Prof. Dr. Hj. Winarni Monoarfa, Dr. H. Hamka Yandhu YR, H. Muh. Yasir, Ir. A.M. Thamsiel Hamid DM, Ir. Muh. Sapri Andi Pamulu, M.Eng., Ph.D., Marsekal Muda TNI AU (Purn.) Andi Kustoro, serta Salahuddin Alam.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan pengurus dan Rakornas I APKA Indonesia. Forum nasional tersebut akan membahas penguatan kelembagaan, perluasan kemitraan usaha, inovasi komoditas agro, serta peningkatan kesejahteraan anggota.

Melalui agenda tersebut, Hendra Firmansyah menargetkan APKA Indonesia berkembang menjadi organisasi yang produktif dan berorientasi pada hasil, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi agro dan ketahanan sektor pertanian nasional.

Continue Reading

Bodetabek

Polres Bogor Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Polres Bogor menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya Tahun 2026. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan personel beserta sarana dan prasarana pendukung sebelum pelaksanaan operasi.

Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan.

Sebanyak 101 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apel ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif.

Adapun tujuan Operasi Patuh Lodaya 2026 adalah untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan beserta jumlah fatalitas korban, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan Kamseltibcarlantas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel diminta bertugas secara profesional, proporsional, humanis, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai ketentuan dan prioritas operasi yang berlaku.

Polres Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi rambu dan marka jalan, serta senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Dengan semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Operasi Patuh Lodaya 2026 diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan……Ron

Continue Reading
Advertisement

Trending