JAKARTA — Terapi Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) Y-90 mulai menunjukkan hasil positif pada pasien kanker hati yang menjalani pengobatan di RS Mandaya Royal Puri. Dari pasien yang telah menjalani evaluasi pascatindakan, terdapat perkembangan berupa penyusutan ukuran tumor hingga tidak ditemukannya tanda aktivitas sel tumor pada pemeriksaan pencitraan.

SIRT Y-90 resmi tersedia di Indonesia melalui RS Mandaya Royal Puri sejak Mei 2026. Hingga saat ini, sedikitnya lima pasien kanker hati telah menjalani terapi tersebut dan perkembangan mereka masih terus dipantau melalui pemeriksaan lanjutan.

Pada salah satu pasien, hasil evaluasi menunjukkan area tumor yang mengalami enhancement atau penanda aktivitas jaringan tumor mengalami penurunan. Ukuran massa tumor juga menyusut dari 8,8 x 10,4 sentimeter menjadi 6,8 x 6,7 sentimeter.

Perubahan tersebut turut disertai perbaikan kondisi klinis. Keluhan yang sebelumnya dirasakan pasien dilaporkan semakin berkurang setelah menjalani terapi.

Sementara pada pasien lainnya, hasil pencitraan menunjukkan lesi di hati sudah tidak memperlihatkan tanda-tanda tumor aktif atau non-viable tumor. Temuan tersebut menunjukkan tidak adanya tanda aktivitas tumor pada area yang diperiksa.

Radiasi Y-90 Langsung ke Tumor

Public Relations Manager Mandaya Hospital Group, Erwin Suyanto, mengatakan perkembangan tersebut menjadi salah satu gambaran hasil terapi SIRT Y-90 yang diterapkan di RS Mandaya Royal Puri.

“Melihat perkembangan pasien yang sudah menjalani SIRT Y-90 di RS Mandaya Royal Puri, kami semakin yakin bahwa terapi ini mampu memberikan harapan baru bagi pasien kanker hati di Indonesia,” ujar Erwin.

SIRT Y-90 merupakan terapi kanker hati menggunakan Yttrium-90, partikel radioaktif yang dialirkan langsung ke area tumor melalui pembuluh darah. Prosedurnya dilakukan secara minimal invasif dengan memasukkan kateter melalui pembuluh darah, kemudian diarahkan menuju pembuluh darah yang memasok tumor di hati.

Setelah berada di lokasi sasaran, partikel Y-90 memberikan radiasi dari jarak dekat sehingga terapi diarahkan pada jaringan tumor.

Selain kanker hati primer, terapi ini juga dapat digunakan pada kondisi tertentu ketika kanker telah menyebar atau bermetastasis ke hati. SIRT Y-90 juga dapat menjadi salah satu pilihan bagi pasien dengan tumor yang sulit ditangani melalui operasi.

Berpotensi Membuka Peluang Operasi

Erwin menjelaskan, sebagian pasien yang menjalani terapi Y-90 merupakan pasien kanker hati stadium lanjut yang sebelumnya belum memungkinkan menjalani operasi.

Jika terapi berhasil mengecilkan tumor dan kondisi hati memungkinkan, pasien dapat kembali dievaluasi untuk kemungkinan tindakan lanjutan, termasuk operasi reseksi hati atau transplantasi.

“Dengan adanya terapi ini, setelah tumornya mengecil dan jaringan hati yang sehat membesar, hal tersebut memberikan peluang untuk memotong dan mengangkat keseluruhan tumor di hati sehingga disisakan hati yang sehat,” jelasnya.

Meski demikian, kemungkinan menjalani operasi atau transplantasi tetap bergantung pada kondisi masing-masing pasien dan hasil penilaian tim medis.

SIRT Y-90 umumnya membutuhkan sekitar satu hingga dua kali tindakan, tergantung kondisi dan kebutuhan pasien. Karena dilakukan secara minimal invasif, masa pemulihan juga pada umumnya lebih singkat dibandingkan operasi besar, meski waktu pemulihan setiap pasien dapat berbeda.

Layanan SIRT Y-90 di RS Mandaya Royal Puri dilakukan oleh dr. Sugianto Santoso, Sp.Rad (KRI), dokter spesialis radiologi intervensi, bersama tim dokter spesialis kedokteran nuklir.

Layanan tersebut menjadi bagian dari penanganan kanker hati di Mandaya yang juga mencakup berbagai pilihan terapi dan tindakan lanjutan. Rumah sakit menyatakan memiliki teknologi robot Da Vinci Xi untuk mendukung operasi reseksi hati serta lisensi transplantasi hati.

Dengan demikian, SIRT Y-90 dapat menjadi salah satu pilihan dalam rangkaian penanganan kanker hati, khususnya bagi pasien yang membutuhkan terapi lokal dan belum dapat menjalani operasi konvensional. Kondisi setiap pasien tetap memerlukan evaluasi dan penentuan terapi oleh tim medis multidisiplin.

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) M. Johan Pakpahan menyoroti raibnya dana hibah sebesar Rp25 miliar untuk pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Saat dihubungi telpon seluler nya Kamis 17, September 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bogor yang dihibahkan kepada BPN Kabupaten Bogor. Johan meminta Polda Metro Jaya untuk transparan mengusut kasus tersebut,”ujar nya.

“Kasus ini harus transparan. Pada saat pencairan dana, dokumen anggarannya digunakan untuk apa, siapa yang menerima anggaran, dan siapa yang bertanggung jawab secara hukum harus jelas. Jangan dibiarkan,” terangJohan.

Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah ada “dugaan keterlibatan Ketua DPRD dan Bupati Bogor “ pada saat itu dalam pengusulan dan persetujuan anggaran. Ia juga mempertanyakan ada tidaknya kongkalikong dalam pembuatan anggaran tersebut.

“Harus jelas siapa yang menyusun proposal, siapa yang menyetujui anggaran, dari mana sumbernya dan kepada siapa disalurkan. Ini menyangkut uang rakyat dari APBD,” tegasnya.

Johan menilai, jangan sampai kasus ini baru terungkap ketika sedang disorot. Sementara jika tidak disorot, dana Rp25 miliar tersebut seolah aman dan ditidurkan.

“Jangan sampai Kabupaten Bogor terus menjadi sarang koruptor. Di mata masyarakat, kasus korupsi di Kabupaten Bogor tidak pernah habis,” katanya.

Ia juga menegaskan, pihaknya meminta agar pelaku korupsi dihukum berat, dimiskinkan, dan asetnya disita.

“Kalau hukumannya biasa-biasa saja, koruptor akan tumbuh bagaikan jamur di musim hujan dan tidak ada efek jera. Koruptor itu pencuri uang rakyat melalui anggaran. Kalau dihukum mati dan dimiskinkan dengan menyita asetnya, ke depan orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi di Kabupaten Bogor,” pungkasnya…….Ron

Jakarta, Hariansentana.com. – Pengurus Wilayah Online dan Digital – PWOD, Komunitas Jurnalis Jakarta Utara menyikapi sikap Kepala Sub Bagian Umum Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara (AD) yang diduga memblokir sejumlah nomor WhatsApp wartawan dan media liputan di wilayah Jakarta Utara.

Tindakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang wajib dipegang oleh pejabat pemerintah.

Demikian hal tersebut diungkapkan Ketua PWOD Jakarta Utara, Chaerulsyah Hasibuan.(Opung) di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (16/9/2026).Sore.

“Sebagai pejabat publik, seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik. Namun yang bersangkutan justru terkesan tidak bersahabat dengan wartawan,” tambah Opung.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah khususnya BPN Jakut dan kepulauan bersama media merupakan hal penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sesuai KIP,(Keterbukaan Informasi Publik) kritik dari media terhadap pelayanan publik seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk memutus komunikasi.

Opung menegaskan, pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada Ombusman apabila tidak ada evaluasi maupun teguran dari Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta atau Plt.Kepala Kantor BPN Jakarta Utara dan Kepulauan seribu.

Diharapkan, pimpinan Kakanwil BPN Jakarta dapat segera melakukan evaluasi. Persoalan seperti ini dapat mencederai semangat demokrasi dan keterbukaan informasi publik,” pungkas Opung.

Hal senada disampaikan Cipto Umboro.wartawan Senior biasa di panggil Aki Cipto, Ia meminta pejabat publik tidak menjadikan kritik media sebagai hal personal.

“Seharusnya pejabat publik tidak baper ketika ada kritik terkait pelayanan. Kalau benar semua nomor WhatsApp media liputan Jakarta Utara diblokir, ini patut dipertanyakan,” kata Cipto.

Menurutnya sinergi antara lembaga pemerintahan dan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Ia menilai Kasubag Umum memiliki peran strategis sebagai pusat informasi di lingkungan BPN Jakarta Utara. “Kiranya kepala Kakanwil DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja Kasubag BPN Jakut,” pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kasubag Umum BPN Jakarta Utara belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait dugaan pemblokiran tersebut. (Sutarno)