Connect with us

Ibukota

BPN Jakut Serahkan 60 Sertifikat PTSL Gratis

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 60 warga Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Rabu (15/7/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara, Hj.ida Mahmudah, H.Ramli anggota DPRD DKI Jakarta, Uunk Din Parunggi kepala kantor BPN, serta di hadiri oleh H.Muhammad Andri Asisten Pemerintahan Seko Jakarta Utara, H.Dali Mahdali Tokmas, Efri Dewan kota, RT/RW, LMK, dan Opung Chairul Hasibuan Tokoh Wartawan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hj.Ida Mahmudah yang juga tergabung dalam Pansus menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerima.” Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Saya mewakili DPRD mengucapkan selamat kepada Jakarta Utara yang hari ini bisa menyerahkan sertifikat kepada 60 warga,” ujarnya.

Ia berpesan agar warga menjaga sertifikat dengan baik, memfotokopi untuk arsip, dan segera mengganti patok batas dari kayu ke bahan yang lebih permanen seperti beton, besi, atau tembok.

“Pergunakan dengan bijak. Bisa untuk modal usaha, tapi jangan untuk hal-hal konsumtif,” pesannya.

Dalam laporan yang disampaikan, Uunk Din Parunggi Kepala kantor BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu mencatat masih ada 1.086 berkas PTSL dan BTSLR yang dalam proses penyelesaian. Rinciannya, 126 berkas masuk kategori T1 dan 338 berkas kategori T2.

“Kendala terbesar ada di T2. Masih ada pimpinan-pimpinan dulu, pejabat-pejabat dulu yang belum tanda tangan. Sekarang sudah dimutasi atau sudah pensiun sehingga kita perlu repot meminta tanda tangan tersebut,” jelas Uunk Din Parunggi.

Selain itu, sebagian berkas juga terindikasi tumpang tindih dengan aset, kawasan, atau hak yang sudah terbit sehingga belum bisa disertifikatkan.

Untuk mempermudah, BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu telah membentuk tim khusus dan membuka posko konsultasi di depan masjid. Ruang ber-AC disediakan agar masyarakat yang pernah mengajukan PTSL bisa langsung berkonsultasi.

“Ini untuk mempermudah penyelesaian BTSLR. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Ia juga merinci beban biaya yang harus ditanggung warga.kepulauan seribu kalau datang ke Kantor BPN.jika harus mengurus ke kantor pusat. “Kalau masyarakat pergi ke darat, PP bisa butuh anggaran 300 ribu. Harus nginap 2 malam, total bisa 600 ribu. Ditambah makan bisa sampai 1 juta,” katanya.

H.Ramli Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti masih adanya warga penerima yang tidak hadir saat penyerahan. Ia meminta pengurus RT/RW dan pendamping untuk mengedukasi warga agar meluangkan waktu mengambil sertifikat secara langsung.

“Jangan sampai nanti kami diuber-uber warga. Sudah ngurus PTSL tapi suratnya tidak keluar-keluar. Begitu keluar ternyata warganya tidak antusias untuk menerima,” katanya.

Ia juga menyinggung kendala anggaran. Menurutnya, BPN tidak bisa bekerja maksimal tanpa adanya hibah dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Kita sama-sama tahu kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Kami di DPRD juga sedang berjuang ke DPR RI agar pemerintah pusat yang menganggarkan. Semoga Menteri Keuangan segera mencairkan Dana Bagi Hasil agar program PTSL tahun depan bisa kembali berjalan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Walikota administrasi Jakarta Utara Hendra juga mendapat apresiasi karena dinilai konsisten memperjuangkan legalitas aset warga.

“Pak Hendra Hidayat.S.Ap.Msi Walikota administrasi Jakarta Utara yang memprakarsai sejak awal. Mudah-mudahan dengan cara ini anggaran bisa turun,” ujar H.Ramli perwakilan DPRD.

Ia mengimbau warga agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan sertifikat. “Di luar sana orang pakai notaris. Ada yang tanya ini buat PPN, ini buat ini. Padahal program PTSL ini gratis dari pemerintah,” tegasnya.

BPN Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menargetkan seluruh berkas yang belum tuntas dapat diselesaikan secara bertahap dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi.(Sutarno)

Ibukota

PMKRI Jakarta Pusat: Kekuasaan Makin Dominan, Fungsi Pengawasan DPR Dipertanyakan

Published

on

By

JAKARTA, Sentana — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menilai demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius berupa menguatnya dominasi kekuasaan dan melemahnya mekanisme check and balance antarlembaga negara.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek, menyampaikan kritik tersebut dalam forum “Mimbar Menggugat” bertema “81 Tahun Merdeka: Rakyat Sejahtera atau Kekuasaan Semakin Berkuasa?” pada Sabtu (29/8/2026).

Yohanes menilai muncul gejala repatrimonialisasi kekuasaan, ketika institusi negara seolah diperlakukan sebagai kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

“Kita sedang menghadapi gejala repatrimonialisasi kekuasaan, ketika negara seolah-olah diperlakukan sebagai barang yang dimiliki oleh para pejabat atau kelompok yang sedang berkuasa. Padahal negara ini adalah Republik, Res Publica, sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan publik,” ujar Yohanes.

Ia juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, terutama ketika sejumlah pimpinan partai politik berada dalam struktur eksekutif.

“Apa yang mau diharapkan dari DPR saat ini sebagai sebuah mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan apabila ketua-ketua partai banyak yang ada di dalam kabinet pemerintahan?” katanya.

Menurut Yohanes, persoalan tersebut bukan sekadar masalah individu anggota DPR, melainkan berkaitan dengan relasi kekuasaan dan praktik sistem kepartaian.

Partisipasi Publik Dinilai Melemah

PMKRI juga menyoroti minimnya ruang partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Yohanes menilai masyarakat harus memiliki kesempatan nyata untuk mengetahui, memberikan masukan, menyampaikan keberatan, serta memastikan aspirasinya dipertimbangkan dalam proses legislasi.

“RUU itu bukan urusan privat para elite politik, melainkan urusan publik,” tegasnya.

Karena itu, PMKRI mendorong mahasiswa dan pemuda memperkuat konsolidasi serta kembali mengambil peran sebagai kekuatan kritis dalam mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.

“Bangsa ini lahir dari pergerakan pemuda. Masa depan bangsa harus tetap digenggam oleh tangan anak muda, karena ini adalah tuntutan sejarah,” pungkas Yohanes.

Continue Reading

Ibukota

Dr.H.Pramono Anung Kukuhkan Dr.H.Fauzi Bowo Sebagai Ketua Lembaga Adat Kebudayaan Betawi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta Dr.H.Pramono Anung, mengukuhkan mantan Gubernur DKI Jakarta Dr.H.Fauzi Bowo alias Bang Foke sebagai Ketua Lembaga Adat Kebudayaan Betawi (LAKB).

Pembentukan lembaga tersebut menjadi momentum baru dalam upaya memperkuat persatuan masyarakat Betawi sekaligus melestarikan adat, budaya, dan identitas Betawi di Jakarta.

Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengukuhkan LAKB. Menurut dia, keberadaan lembaga tersebut merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Kami masyarakat Betawi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Pramono Anung. LAKB ini merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Riano dalam keterangannya, pada.Sabtu (29/8/2026).

Menurut Riano, pembentukan LAKB diharapkan menjadi babak baru dalam menyatukan berbagai unsur organisasi dan masyarakat Betawi dalam satu wadah kelembagaan adat dan kebudayaan.
Ia berharap LAKB dapat menjadi wadah tunggal sekaligus lembaga induk bagi organisasi-organisasi kebetawian yang berada di Jakarta.

Dengan demikian, berbagai organisasi dan komunitas Betawi dapat berhimpun secara lebih terarah, tertib, dan terkoordinasi.

Riano juga mengajak seluruh keluarga besar Betawi, termasuk unsur-unsur yang selama ini berada di lingkungan Bamus Betawi, untuk bersama-sama berhimpun dalam LAKB.

“Mari orang-orang Bamus Betawi berhimpun ke LAKB. Tidak boleh lagi ada sana-sini. Kita harus tertib dalam berorganisasi,” kata Riano.

Satukan Organisasi Kebetawian

Riano menilai keberadaan LAKB menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Betawi.

Menurutnya, selama ini terdapat beragam organisasi dan perkumpulan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, adat, sosial, dan kemasyarakatan Betawi.
Dengan terbentuknya LAKB, ia berharap seluruh unsur tersebut dapat terhimpun dalam satu kelembagaan yang lebih solid tanpa menghilangkan peran dan keberagaman masing-masing organisasi.

“Jadi ini akan menjadi satu wadah tunggal organisasi kebetawian. Lembaga induk satu-satunya,” tuturnya.

Ia menambahkan, pembentukan LAKB merupakan hasil dari proses dan perjuangan yang telah berlangsung cukup lama. Karena itu, pengukuhan lembaga tersebut dinilai sebagai pencapaian penting bagi masyarakat Betawi di Jakarta.

“Alhamdulillah, akhirnya LAKB ini dikukuhkan. Apalagi perjuangan LAKB ini relatif cukup lama, baru terbentuk sekarang,” ujar Riano.

Fauzi Bowo Dianugerahi Gelar Dato Mualim

Dalam rangkaian pengukuhan tersebut, Fauzi Bowo juga dianugerahi gelar kehormatan Dato Mualim. Pemberian gelar tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap sosok yang pernah memimpin DKI Jakarta dan dinilai memiliki perhatian terhadap perkembangan masyarakat serta kebudayaan Betawi.

Pengukuhan Bang Dr.H.Fauzi Bowo sebagai Ketua LAKB diharapkan dapat memperkuat peran lembaga tersebut dalam menjaga keberlangsungan adat dan kebudayaan Betawi di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global.

Ke depan, LAKB diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi organisasi kebetawian, tetapi juga mampu menjalankan fungsi strategis dalam menjaga, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai adat serta kebudayaan Betawi kepada generasi berikutnya.

Pembentukan lembaga tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya Jakarta, sehingga pembangunan dan modernisasi Ibu Kota tetap berjalan seiring dengan pelestarian warisan budaya masyarakat Betawi sebagai bagian penting dari sejarah dan jati diri Jakarta.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Meriahkan HUT RI ke-81 PT Oval Advertising Bersama Yayasan Gardu 08 Indonesia Gelar Turnamen Adu Penalti

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, PT Oval Advertising dan Yayasan Gardu 08 Indonesia menggelar lomba turnamen adu penalti yang berlangsung di lingkungan RW 02 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (26/8).

Lomba turnamen adu penalti ini merupakan kegiatan yang kali keduanya digelar pada momen perayaan HUT RI. “Tahun lalu kegiatan adu penalti berlangsung seru dan sukses. Untuk itu pada tahun ini kita selenggarakan lagi dan banyak pesertanya,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) PT Oval Advertising Gunawan Agus Salim yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Gardu 08 Indonesia.

Pertandingan adu penalti yang diprakarsai Agus Salim diikuti oleh 32 tim. Sebanyak 16 tim tuan rumah dari RW 02 Pejagalan. Sedangkan 16 tim dari lingkungan seberangnya yakni 07 Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Tiap tim terdiri dari tiga orang pemain.

Adapun hadiah yang disiapkan berupa uang tunai Rp 10 juta dengan rincian Juara 1 dapat Rp 7 juta, sedangkan runner UP Rp 2 juta, dan juara ketiga Rp 1 juta.

Ajang penuh kebersamaan ini sukses menarik perhatian warga dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja, pemuda hingga orang tua, yang antusias turun ke lapangan. Para peserta tampak berjuang sekuat tenaga mengerahkan semua kemampuan terbaiknya demi menjadi juara dan meraih hadiah utama.

Lomba turnamen adu penalti ini selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai ajang untuk berolah raga. Para pemenang akan mendapat hadiah yang cukup menarik. Hadiah pemenang turnamen ini diserahkan oleh Ketua Umum Yayasan Gardu 08 Indonesia, Bapak Letkol Inf (Purn) Soewito. (**)

Continue Reading
Advertisement

Trending