Nasional
Mengokohkan Jati Diri dan Peran Pustakawan Indonesia
Jakarta, Hariansentana.com — Pustakawan Indonesia didorong untuk mengokohkan jati diri dalam menjalankan peran profesinya.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, dalam peringatan hari ulang tahun ke-52 Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang sekaligus momentum peringatan pertama Hari Pustakawan Indonesia.
Diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 81/M/2025 tertanggal 25 Juni 2025, tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Pustakawan Indonesia.
Penetapan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan profesi pustakawan di Indonesia, sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran publik akan kontribusi pustakawan di era disrupsi.
Ia menjelaskan bahwa penetapan Hari Pustakawan Indonesia bukan sekadar penanda simbolis. Hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi para pustakawan dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penguatan budaya baca, peningkatan kecakapan literasi, serta perluasa akses pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat di mana pun berada.
“Secara reflektif kita diingatkan akan tanggung jawab besar yang kita emban, yakni menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat, tempat pengetahuan tumbuh, kreativitas dan inovasi berkembang dan peradaban dibangun,” paparnya di Ruang Teater Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia menegaskan bahwa profesi pustakawan bukan sekadar pekerjaan, tetapi lebih kepada pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter generasi muda, dan memastikan bahwa setiap warna negara memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan dan informasi yang bermutu.
“Mari terus berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat melalui penguatan budaya baca dalam upaya meningkatkan kecakapan literasi,” ajaknya.
Pada kesempatan sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan peran perpustakaan dalam perjalanan hidupnya. Menurutnya, perpustakaan menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan akademiknya sejak mahasiswa hingga saat ini.
Meski begitu ia mengakui bahwa di era digital, perpustakaan menghadapi tantangan besar yakni kondisi masyarakat yang cenderung memilih untuk mendapatkan informasi melalui gawai pribadi.
Untuk itu, harus ada inovasi untuk membangun kembali tradisi membaca buku dan berkunjung ke perpustakaan. Salah satunya, menjadikan perpustakaan sebagai pusat rekreasi dengan pustakawan yang sigap dan berpengetahuan.
“Saya mengapresiasi Perpusnas untuk inovasi perpustakaan sebagai pusat rekreasi, contohnya untuk masyarakat menikmati hari libur pada saat hari bebas kendaraan bermotor. Pustakawan juga tidak hanya hafal koleksi buku, tetapi dirinya sendiri wajib menjadi perpustakaan berjalan bagi setiap pengunjung yang bertanya,” urainya.
Sementara itu, Ketua Umum IPI, T. Syamsul Bahri, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dikdasmen yang telah menetapkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpusnas yang telah mendukung terlaksananya acara HUT ke-52 IPI.
Menurutnya, perpustakaan adalah jantung peradaban dan pustakawan adalah nadinya. Hal ini sejalan dengan moto IPI yakni profesional, inklusif, dan aspiratif.
“Dengan semangat profesionalisme dan inspiratif kami terus berupaya menjadikan pustakawan sebagai aktor kunci dalam transformasi masyarakat Indonesia menuju bangsa pembelajar yang tangguh dan adaptif,” katanya.
Pustakawan baginya memiliki peran vital sebagai penjaga pengetahuan, pengelola informasi, dan penggerak literasi. “Hari ini bukan hanya milik pustakawan, tapi milik seluruh bangsa. Karena melalui pustakawan yang berintegritas dan berdaya, kita membangun masyarakat yang literat, cerdas, dan beradab,” tambahnya.
Ketua Umum IPI juga menyerukan penguatan sinergi antara para pemangku kepentingan yakni pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, dan komunitas dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pustakawan, serta memperluas akses terhadap literasi informasi di Indonesia.
Dalam gelar wicara, pustakawan Perpusnas, Khosyi Alfin Maulana, menerangkan bahwa pustakawan pasti memiliki jiwa kepustakawanan. Menurutnya, pustakawan adalah seorang profesional informasi yang berperan sebagai penjembatan ilmu pengetahuan dalam lingkup kerja kepustakawanan, mulai dari distribusi aliran informasi hingga menciptakan informasi baru.
Senada, widyaiswara Perpusnas, Dian Novita Fitriani, menilai pustakawan bukan sekadar jabatan atau profesi. “Bahkan mereka yang tidak memiliki jabatan itu, tetapi melakukan tugas pustakawan, akhirnya juga tetap pustakawan. Pustakawan dan kepustakawanan melekat,” terang Dian.
Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjajaran (Unpad), Agus Rusmana, menyepakati bahwa pustakawan tidak harus seseorang yang memiliki jabatan administratif saja, melainkan setiap orang yang bekerja di perpustakaan melakukan kegiatan kepustakawanan.
“Siapa pun yang berperan dan berkarya di layanan perpustakaan, boleh disebut sebagai pustakawan,” tutur Agus.
Sementara itu, Putri Indonesia Pendidikan 2025, Rinanda Apriliya Maharani, memiliki harapan tersendiri untuk para pustakawan di Indonesia. “Pustakawan adalah pemandu perjalanan intelektual saya, namun mereka cenderung tidak percaya diri. Saya harap akan ada lebih banyak pustakawan yang semakin berani untuk tampil di dunia nyata maupun digital,” harapnya.
Head of Corporate Communicationdan CSR XLSmart, Dani Akhyar, berharap peran aktif pustakawan dalam derasnya arus informasi.
“Kita sedang berada pada krisis tsunami informasi, sehingga pustakawan harus berperan sebagai mercusuar untuk memberikan panduan ke arah yang benar. Untuk itu, pustakawan diharapkan sudah melek digital supaya bisa menjadi mercusuar yang baik,” pungkas Dani.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan momen bersejarah dalam dunia kepustakawanan Indonesia, yakni penyelenggaraan kongres pertama pustakawan di Ciawi, Bogor, pada 5-7 Juli 1973. Pada kongres tersebut pula, pada tanggal 7 Juli 1973 disepakati pembentukan IPI sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Hal ini berdasarkan pengajuan bersama antara Perpusnas dan IPI. (***)
Ibukota
JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.
Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.
“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.
Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.
“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.
Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.
“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.
Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.
Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.
“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.
“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.
Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.
Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).
Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.
”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.
Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.
Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.
Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.
Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.
Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)
Polhukam
Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim
JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.
“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.
Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.
Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.
Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.
Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.
Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.
PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah4 days agoKapolres Wonogiri Pimpin Simulasi SISPAMKOTA, Asah Kesiapan Personel Hadapi Potensi
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat

