Lonjakan ISPA akibat karhutla mendapat sorotan dari Obet Rumbruren, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Data Kementerian Kesehatan periode pertengahan Agustus hingga 21 September 2026 jadi acuannya: 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak, 40.363 di antaranya balita, tersebar di tujuh provinsi prioritas, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

Obet menyebutnya sinyal darurat kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Angka 40 ribu balita terpapar asap beracun, katanya, adalah peringatan keras bahwa karhutla sudah jadi krisis kedaruratan kesehatan anak. “Jika kita gagal melindungi mereka hari ini, kita sedang menggadaikan masa depan bangsa,” ujarnya.

Legislator Dapil Papua Barat ini merinci bahaya polutan asap karhutla bagi organ pernapasan: batuk, sesak napas, pilek, iritasi mata, sampai risiko memperburuk kondisi pernapasan jangka panjang.

Tiga desakan Obet ke pemerintah:

Penguatan respons darurat lewat mobilisasi tenaga medis, ambulan, dan ruang perawatan intensif anak dengan penanganan cepat dan tepat, plus perbanyak pos kesehatan dan jamin stok obat-obatan, tabung oksigen, serta masker standar di wilayah terdampak. Pemantauan kualitas udara secara berkala untuk penanganan yang terukur. Penegakan hukum di hulu, menindak tegas pelaku pembakaran lahan agar bencana ekologis ini berhenti berulang tiap tahun.

Obet menutup: “Kesehatan rakyat, utamanya anak-anak, adalah prioritas paling utama dan investasi masa depan bangsa. Melindungi mereka dari dampak karhutla adalah kewajiban moral sekaligus konstitusional negara.”

Jakarta, Hariansentana.com.— Proyek pemeliharaan Gedung Aki Tirem PPSB yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Nomor 27–29, RT 19/RW 05, Kelurahan Kebon Bawang kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.733.224.958.

Besarnya nilai kontrak tersebut menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat, khususnya terkait kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan jenis dan volume pekerjaan yang terlihat di lapangan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut tercantum dalam kontrak Nomor 1930/PN.01.02 tertanggal 8 September 2026. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Batavia Benteng Djaya,

sedangkan pengawasan tercantum dilakukan oleh PT. Sampulur Cipta Guna. Proyek tersebut dijadwalkan berlangsung selama 60 hari kalender.

Sejumlah warga yang memantau pelaksanaan pekerjaan mempertanyakan apakah nilai kontrak hampir Rp1,7 miliar tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung.

Menurut warga, kondisi pekerjaan yang terlihat di lokasi dinilai belum menggambarkan skala pekerjaan yang sebanding dengan nilai anggaran tersebut.

Namun, penilaian tersebut masih perlu dikonfirmasi dengan dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.

“Angka hampir Rp1,7 miliar untuk pemeliharaan gedung ini terasa sangat besar jika dibandingkan dengan pekerjaan yang terlihat. Kami hanya ingin mengetahui secara transparan apa saja item pekerjaan dan volumenya,

sehingga masyarakat dapat memahami penggunaan anggaran tersebut,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Warga berharap pihak terkait dapat membuka informasi mengenai rincian pekerjaan, termasuk RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta target hasil pekerjaan.

Transparansi tersebut dinilai penting agar penggunaan APBD dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga meminta konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pekerjaan, baik dari sisi volume, kualitas material, spesifikasi teknis maupun kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan penjelasan mengenai rincian item pekerjaan dan dasar perhitungan nilai kontrak sebesar Rp1.733.224.958 tersebut.

Konfirmasi dari pihak pelaksana, konsultan pengawas maupun instansi terkait diperlukan agar informasi mengenai proyek pemeliharaan Gedung Aki Tirem PPSB dapat diketahui secara utuh dan berimbang.(Sutarno)

New York, Hariansentana.com – Indonesia tengah mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memenuhi target iklim internasional. Energi surya menjadi prioritas dalam pengembangan energi terbarukan di tanah air, menawarkan peluang besar untuk memperluas pembangkitan listrik sekaligus memperkuat industri domestik.

Untuk mengubah ambisi nasional ini menjadi proyek nyata, Indonesia harus menyelaraskan kerangka kebijakan, kesiapan industri, dan struktur pembiayaannya guna memenuhi ekspektasi investor global.

Menyadari bahwa ambisi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York, bersama mitra strategis Tenggara Strategics dan SANARA, menyelenggarakan Indonesia Solar Investment Forum 2026.

Acara ini berlangsung pada 24 September di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, sebagai acara paralel dalam rangkaian Climate Week NYC.

Melalui forum ini, AESI dan IIPC New York menyediakan wadah dialog bagi para pembuat kebijakan, investor global, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.

Diskusi yang berlangsung menyoroti berbagai tantangan dalam pendanaan energi surya, menghubungkan peluang investasi dengan pemilik modal, serta membangun kemitraan untuk mempercepat implementasi energi surya di seluruh Indonesia.

Mada Ayu Habsari, Ketua Umum AESI, menekankan bahwa target surya nasional membutuhkan kemitraan global untuk mencapai keberhasilan. “Target 100 GWp adalah mandat kerja langsung, dan peluang bagi investor sudah terbuka saat ini. Kita memiliki proyek skala utilitas seperti program Mentari 1 dan Mentari 2 yang menawarkan 2,7 GWp, bersama dengan tender elektrifikasi pedesaan yang menyasar lebih dari 600 desa tahun depan. Kami secara aktif mencari mitra global untuk memobilisasi modal swasta dalam skala besar dan mengubah deretan proyek nyata ini menjadi kenyataan.”

Memperkuat Keekonomian Proyek dan Investasi AS

Diskusi panel mengkaji bagaimana Indonesia dapat memposisikan portofolio energi suryanya sebagai peluang investasi yang kompetitif di pasar global. Topik yang dibahas mencakup keekonomian proyek, kepastian regulasi, tren teknologi, dan persyaratan yang dibutuhkan investor internasional sebelum menyalurkan dana.

Diskusi ini menjembatani prioritas pembangunan Indonesia dengan kebutuhan komersial investor yang sedang membandingkan berbagai peluang di negara berkembang. Bagi pengembang dan pemodal, hal ini berarti menghubungkan potensi energi terbarukan dengan persiapan proyek yang kredibel dan insentif yang jelas.

Tessal Febrian, Direktur IIPC New York, menekankan bahwa insentif investasi di Indonesia dapat memainkan peran penting. Melalui Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), investor dapat lebih memahami insentif dan fasilitas yang tersedia untuk peluang investasi prioritas, termasuk energi terbarukan. Dengan mengurangi ketidakpastian seputar iklim investasi dan menyoroti dukungan yang tersedia, berbagai insentif ini dapat melengkapi aspek fundamental komersial yang dinilai investor saat memutuskan untuk mengembangkan atau mendanai sebuah proyek. “Kami baru saja menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang dirancang khusus untuk menyederhanakan perizinan berusaha, mempercepat pengembangan industri, dan meningkatkan layanan bagi investor.

Indonesia juga menyediakan insentif fiskal untuk mendukung investasi hijau, seperti tax allowance, pembebasan bea masuk, dan super tax deduction.

Pada saat yang sama, kami menyadari bahwa kebijakan energi surya akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar,” kata Tessal.

Mario Masaya, Wakil Presiden di US-ASEAN Business Council, membawa perspektif pelaku usaha AS yang sedang mengevaluasi berbagai peluang di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Pernyataannya menyoroti kondisi yang memungkinkan partisipasi sektor swasta, termasuk kejelasan regulasi, keterlibatan publik-swasta, dan hubungan kerja sama dengan mitra lokal.
“Bagi dunia usaha AS, ambisi surya Indonesia menciptakan peluang di berbagai lini mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga layanan. Kebijakan yang jelas dan dialog publik-swasta yang berkelanjutan akan membantu perusahaan memahami di mana mereka dapat berkolaborasi dengan mitra lokal,” ungkap Masaya.

Mendorong Konektivitas dalam Ekosistem Energi Surya.

Penguatan ekosistem surya membutuhkan koneksi langsung antara pengembang proyek dan institusi yang mendanainya. Bersamaan dengan panel diskusi, forum ini juga mencakup sesi konsultasi bisnis tatap muka secara khusus bersama AESI dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York.

Sesi ini memberikan ruang bagi investor untuk menjajaki kebutuhan proyek, kondisi investasi, dan peluang kemitraan secara langsung dengan perwakilan Indonesia.
Diskusi tersebut menghubungkan agenda pembiayaan dengan kapabilitas yang dibutuhkan di dalam negeri. Deretan proyek yang lebih kuat sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pengembang, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan, serta kapasitas lokal untuk membangun dan mengoperasikan proyek-proyek tersebut.

Mempertemukan para pelaku ini dapat membantu mengidentifikasi persyaratan komersial dan teknis sejak awal serta meningkatkan kesiapan proyek untuk menerima investasi internasional.
Dengan menghubungkan dialog kebijakan dan pencocokan investasi praktis, AESI, IIPC New York, dan para mitranya menyoroti langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi deretan proyek yang kredibel dan layak didanai. Prioritas utamanya adalah menerjemahkan. (***)