JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Selly Andriany Gantina menyoroti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut, yang saat ini menjadi perhatian publik.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi perpajakan atau penerapan ketentuan atas barang konsumsi, melainkan harus dilihat dalam kerangka keadilan gender, hak kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar perempuan.

“Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda. Ini merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Selasa (3/11/2026).

Karena itu, sebagai mandat dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly memandang produk menstruasi seperti pembalut seharusnya ditempatkan sebagai kebutuhan esensial yang akses dan keterjangkauannya menjadi perhatian serius negara, bukan justru menambah beban ekonomi perempuan.

Legislator Dapil Jabar VIII menilai, penjelasan bahwa PPN atas pembalut merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku umum memang dapat dipahami dari perspektif administrasi fiskal.

Namun, kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari keseragaman penerapan aturan. Negara juga harus mengukur dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan biologis dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah pajak itu dikenakan secara khusus kepada perempuan atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang secara nyata menanggung dampaknya,” tambahnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu menilai produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin, tidak elastis, dan tidak dapat dihindari. Ketika akses terhadap kebutuhan tersebut dibebani biaya tambahan, perempuan, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, menjadi kelompok yang paling rentan menanggung konsekuensinya.

Di sisi lain, Perempuan yang menjabat Bendahara Megawati Institut mengapresiasi perhatian dan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa produk menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan serta pentingnya memastikan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau.

Menurutnya, perhatian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah kebijakan yang konkret dan advokasi lintas kementerian. Kementerian PPPA memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan menjadi pertimbangan dalam setiap perumusan kebijakan nasional, termasuk kebijakan fiskal yang berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan.

Dalam hal ini, Perempuan yang menjabat Ketua Bidang Kesejahteraan Bamusi itu menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian PPPA dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya terkait akses terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi yang aman, layak, dan terjangkau.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan komunikasi kelembagaan, advokasi kebijakan lintas kementerian, serta pembahasan bersama mengenai dampak pengenaan PPN terhadap produk menstruasi bagi perempuan, terutama kelompok rentan.

“Isu pemenuhan hak perempuan tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Karena itu, saya terbuka dan siap berkolaborasi dengan Kementerian PPPA untuk mengadvokasi persoalan ini agar tidak berhenti pada pernyataan dan wacana, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang memberikan perlindungan nyata bagi perempuan,” kata Selly.

Sebagai anggota DPR RI Komisi VIII, Selly memandang bahwa penguatan sinergi antara DPR dan pemerintah sangat penting agar kebutuhan dan kepentingan perempuan benar-benar terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Selly merujuk pada Siaran Pers Komnas Perempuan Nomor 76/HM.02.03/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang secara tegas meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN atas produk menstruasi. Komnas Perempuan menilai kebijakan tersebut belum mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Komnas Perempuan juga mengingatkan persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi, yaitu kondisi ketika perempuan mengalami keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak, fasilitas sanitasi, air bersih, serta informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.

Menurut Selly, persoalan ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi yang terlihat secara langsung. Kebijakan yang secara formal berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan keadilan yang sama apabila tidak memperhitungkan perbedaan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi perempuan.

“Di sinilah kita harus membedakan kesetaraan formal dengan keadilan substantif. Aturan yang sama belum tentu adil ketika dampaknya tidak sama,” tambahnya.

Baginya, lanjut Selly, perempuan tidak memiliki pilihan untuk menghentikan siklus biologisnya hanya karena kemampuan ekonominya terbatas. Karena itu, kebijakan fiskal harus memiliki kepekaan terhadap realitas biologis dan sosial perempuan.

Ia juga menyoroti bahwa kebutuhan produk menstruasi tidak hanya berkaitan dengan siklus menstruasi bulanan. Perempuan juga membutuhkan produk sanitasi dalam kondisi pascapersalinan, perdarahan, maupun keguguran.

Artinya, akses terhadap produk tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan sepanjang fase kehidupannya.

Dalam perspektif perlindungan hak perempuan, Selly mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 57 ayat (1), menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.

“Komitmen terhadap kesetaraan gender tidak boleh berhenti sebagai norma dan dokumen kebijakan. Komitmen tersebut harus tercermin dalam keputusan anggaran, kebijakan perpajakan, pelayanan kesehatan, hingga ketersediaan fasilitas sanitasi,” tambahnya.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII yang memiliki ruang lingkup tugas pengawasan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Selly menegaskan bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian lintas sektor.

Kementerian PPPA perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait, sekaligus membawa perspektif dampak kebijakan terhadap perempuan ke dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Ia mendorong tiga langkah konkret pemerintah.

Pertama, melakukan peninjauan terhadap pengenaan PPN atas produk menstruasi. Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pengecualian produk menstruasi dari objek PPN atau memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, sebagaimana juga direkomendasikan Komnas Perempuan. Kajian tersebut harus mempertimbangkan keterjangkauan harga, dampak terhadap perempuan berpenghasilan rendah, serta keberlanjutan fiskal.

Kedua, memperkuat perspektif gender dalam setiap kebijakan fiskal. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya diukur berdasarkan potensi penerimaan negara, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup perempuan. Kementerian PPPA harus menjadi bagian aktif dalam proses tersebut, bukan sekadar memberikan imbauan setelah kebijakan berjalan.

Ketiga, menjamin akses produk menstruasi yang layak bagi kelompok rentan.
Perempuan dari keluarga miskin, pekerja informal, perempuan penyandang disabilitas, anak perempuan usia sekolah, serta perempuan di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal harus memperoleh perhatian khusus. Program bantuan produk menstruasi juga perlu diintegrasikan dengan layanan kesehatan reproduksi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan edukasi kesehatan menstruasi.

Selly menegaskan bahwa negara tentu memiliki tanggung jawab menjaga penerimaan fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penerimaan negara tidak boleh ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan.

Kebijakan fiskal juga harus memiliki dimensi keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok yang menghadapi kebutuhan spesifik.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi pada saat yang sama belum cukup sensitif terhadap kebutuhan biologis perempuan dalam kebijakan ekonomi. Perempuan tidak meminta keistimewaan,” ungkapnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa persoalan pajak produk menstruasi harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali sejauh mana kebijakan negara telah berpihak pada perempuan.

“Ukuran keberpihakan negara kepada perempuan bukan hanya seberapa banyak program pemberdayaan yang dibuat, tetapi juga seberapa jauh negara memastikan perempuan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara aman, layak, dan terjangkau. Menstruasi adalah proses biologis, tetapi memastikan perempuan dapat menjalaninya secara sehat dan bermartabat merupakan tanggung jawab negara.” pungkasnya.**

Jakarta, Hariansentana.com.- Polres Metro Jakarta Utara bersama unsur TNI, PT.KAI Daop I, Satpol PP, dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melakukan pengamanan kegiatan penertiban dan pembongkaran bangunan liar di kawasan Kampung Bahari, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, kota administrasi Jakarta Utara, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut menyasar sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang jalur rel kereta api.yang di jadikan tempat untuk transaksi dan pemakaian narkoba. Tindak lanjut Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, serta nyaman bagi masyarakat.

Kawasan tersebut sebelumnya menjadi perhatian aparat penegak hukum terkait pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Meski demikian, penertiban bangunan liar ini merupakan bagian dari upaya penataan lingkungan dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh bangunan maupun penghuninya berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Pengamanan kegiatan dipimpin Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Diltha bersama jajaran personel Polres Metro Jakarta Utara. Turut hadir Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin,Budhi Novian Kasatpol PP, Jakarta Utara,Rizal Khadafi Camat Tanjung Priok,Para Lurah sekecamatan,dan Jajaran ASN.Pemkot administrasi Jakarta Utara

Dalam kegiatan tersebut, personel gabungan melakukan pengamanan untuk memastikan proses pembongkaran berjalan tertib serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Diltha bersama Dandim 0502.JU, menyampaikan, “Kami dari Polres Metro Jakarta Utara dan Kodim 0502. hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan penertiban dan pembongkaran bangunan liar berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif Pengamanan ini merupakan bentuk sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam mendukung penataan lingkungan.

“Pada prinsipnya, kami mengedepankan langkah-langkah yang humanis dan persuasif serta memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum,”ujar Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Diltha.

Melalui kegiatan penertiban tersebut, diharapkan kawasan Kampung Bahari dapat menjadi lingkungan yang lebih tertata dan kondusif.Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat juga diharapkan terus terjaga guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan nyaman di wilayah Jakarta Utara.

Sementara itu Tri Krisna Mukti RW.Gen.Z.(ketua RW termuda di DKI Jakarta).yang menjadi Duta anti Narkoba BNN DKI Jakarta yang di temui di kantor kecamatan Pademangan mengatakan “Kami sangat mengaspresiasi gebrakan tiga pilar Polri, BNN, TNI dan Pemda dalam penertiban sarang Narkoba yang ada di Jakarta khususnya Kampung Bahari.

Krisna meminta kepada PT KAI Daop I pemilik lahan kiranya untuk memagari dengan tembok sisi kiri dan kanan.” Ungkapnya.(Sutarno).

Jakarta, Hariansentana.com – Polemik pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) antar warga dengan pihak Sekolah Bina Bangsa School kembali mencuat, menyusul adanya permohonan pemanfaatan barang milik daerah di Jalan Walet Elok 8, Perumahan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sejumlah pihak menegaskan bahwa lahan fasos-fasum yang telah diserahkan kepada pemerintah memiliki peruntukan mutlak bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan komersial.

​Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara H.Iyan Sopyan Hadi pada Senin (2/11/2026), di Ruang Rapat Sekretaris Kota, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara.

Rapat tersebut dipimpin oleh jajaran Sekretariat Kota serta dihadiri oleh perwakilan instansi terkait, termasuk unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta pihak sekolah swasta Bina Bangsa School.

​Dewan Kota Jakarta Utara, Radian Azhar, menegaskan bahwa regulasi yang berlaku secara tegas mengatur larangan komersialisasi lahan fasos-fasum. Menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut harus murni berorientasi pada pelayanan masyarakat dan bukan untuk kegiatan commercial/bisnis.

​”Undang-undang maupun ketentuan hukum yang mengatur mengenai fasos dan fasum sudah sangat jelas. Lahan tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan komersial, dan pihak dari Bina Bangsa School pun telah menyerahkan lapangan tersebut kepada pemerintah,” ujar Radian Azhar.

​Lebih lanjut dijelaskan, pada awalnya pihak pengembang (developer) atau yayasan telah menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah yang kemudian dikelola untuk kepentingan warga dan fasilitas lingkungan, namun munculnya wacana pemanfaatan komersial atau pembangunan fasilitas berbayar kerap memicu polemik di tengah masyarakat.

​Pemerintah daerah bersama unsur wilayah, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, pengurus RT/RW, hingga Dewan Kota, didorong untuk bersikap tegas dalam mengawal peruntukan aset daerah. Apabila lahan tersebut berstatus sebagai fasos-fasum murni, pengelolaannya harus sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan warga tanpa ada muatan komersialisasi terselubung.

​Kehadiran perwakilan sekolah swasta dan instansi terkait dalam rapat koordinasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi agar tidak memicu konflik di lapangan. Masyarakat berharap pemerintah konsisten menjaga fungsi awal fasos-fasum demi kenyamanan bersama serta menghindari alih fungsi lahan yang menyalahi aturan perundang-undangan.(Sutarno)