DPRD DKI Minta Pemprov DKI Jakarta Segera Atasi Masalah RDF Rorotan

Jakarta, Hariansentana.com – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera mengatasi masalah fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Warga diajak duduk bersama mencari solusi terkait keluhan bau dan dampak lingkungan dari fasilitas tersebut

“Ini masalah kita bersama, saya berharap kita duduk bareng untuk memikirkan solusi bersama,” ucap Khoirudin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2/2026).

Khoirudin menjelaskan, sejak awal RDF Rorotan dibangun untuk masyarakat, terutama dalam menangani permasalahan sampah di Jakarta. Dana anggaran yang cukup besar digelontorkan untuk menangani sampah harian di Jakarta yang mencapai 8.300 ton.

“Semua yang kita sediakan untuk masyarakat dan kita akan diskusi lagi dengan masyarakat, karena ini dana yang cukup besar yang kita gelontorkan. Harapannya masalah sampah yang satu hari 8.300 ton bisa terselesaikan,” kata dia.

Di lain sisi, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis, proyek senilai Rp1,3 triliun ini sejak awal tidak direncanakan secara matang. Hal ini terlihat dari keluhan warga terkait bau sampah yang masih muncul dari operasional RDF.

Anggarannya kurang lebih Rp1,3 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, sampai hari ini masih timbul persoalan dalam pengelolaan sampah yang katanya menggunakan teknologi modern. Ini tentu menjadi pertanyaan publik,” kata Ali.

Ali menilai, dengan anggaran sebesar itu, persoalan dampak lingkungan seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan. Menurut dia, keluhan warga terkait bau menunjukkan adanya masalah mendasar yang belum terselesaikan.

Ia juga menyinggung keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menghentikan sementara uji coba RDF Rorotan setelah menerima langsung keluhan warga yang terdampak. “Dari situ saya semakin melihat bahwa perencanaannya memang kurang matang,” ujar Ali.

Ali menambahkan, jika pengelolaan RDF tidak berjalan sesuai rencana, proyek tersebut berpotensi merugikan masyarakat, mengingat besarnya anggaran yang telah dikucurkan. “Kalau terus tertutup dan tidak transparan, publik akan terus bertanya-tanya. Apalagi ini anggarannya sangat besar, Rp1,3 triliun,” pungkas Ali.

Untuk diketahui, warga dari kawasan Harapan Indah, Karang Tengah, dan Jakarta Garden City (JGC) meminta RDF dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat. Warga mengeluhkan RDF Rorotan yang menim bulkan bau sampah yang menyebar hingga ke rumah mereka.

Kami tetap minta dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan strategis, baik dari segi akses maupun lokasi RDF-nya,” kata Kepala Dusun IV Kota Harapan Indah, Bekasi Tomy, Minggu (1/2/2026).

Salah satu warga JGC, Nadine (36), yang memiliki penyakit komorbid, menyatakan kekhawatirannya terkait kesehatan.

Ia menilai Pramono seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi izin operasional pabrik yang dekat permukiman. “Seharusnya pemerintah melihat persoalan ini dari segi hukum dan lingkungan. Perizinan, AMDAL, izin lingkungan, hingga sistem pengelolaan polusi harus diperiksa,” tutur Nadine.

Ia menambahkan, hasil buangan RDF sangat tidak layak dan seharusnya dipantau melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPPKU) yang dipasang Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Warga berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan mereka demi kesehatan dan kenyamanan lingkungan.(Sutarno)