DEN Sebut 2020 Indonesia Sukses Tekan Emisi GRK 64,36 Juta Ton CO2

Jakarta, HarianSentana.com – Indonesia pada 2020 berhasil memberikan kontribusi penurunan emisi GRK sebesar 64.36 juta ton CO2 dari target 314 juta ton CO2 di 2030. Di mana rencana aksinya dimulai dari meningkatkan Pembangkit Listrik yang bersumber dari EBT, efisiensi energi, menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN), PLTU Cofiring Biomassa (subtitusi dari batubara), pemanfaatan kendaraan listrik, transisi ke green fuel dan teknologi energi bersih, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% – 5.5% per tahun.

Hal ini dikatakan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha dalam sebunar yang bertajuk “Upaya KKKS Mengurangi Emisi Karbon” yang diselenggarakan oleh Ruang Energi, yang disiarkan melalui channel YouTube Ruang Energi, (16/07).

“Ini menjadi faktor yang utama karena Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di design dengan pertumbuhan ekonomi 7% – 8% per tahun. Otomatis demand akan bertambah jika dibanding pertumbuhan ekonominya dibawah 5% – 5.5% pertahun,” kata Satya.

Ia mengungkapkan, bahwa realisasi penurunan emisi GRK di 2020 melebihi target yang ditetapkan. Di mana Pemerintah menarget di 2020 penurunan emisi GRK sebesar 58 Juta Ton CO2, sementara realisasinya sekitar 64 Juta Ton CO2.

Namun dalam waktu 10 tahun ke depan Indonesia harus mengurangi emisi sebesar 230 Juta Ton CO2, untuk mencapai target 314 Juta Ton CO2 di tahun 2030. “Ini menjadi PR ke depan (mengurangi emisi karbon sebesar 230 Juta Ton CO2),” imbuhnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Rancangan Perpres Harga EBT Terkait dengan RUEN, terdapat peraturan-peraturan yang ikut melengkapi untuk tercapainya target RUEN. Salah satunya yakni Rancangan Peraturan Presiden (R Perpres) Harga EBT, karena disinyalir saat ini EBT tidak bisa berkompetisi dengan energi fosil, terlebih saat harga minyak di bawah US$ 40 per barel, untuk itu perlu ada satu stimulus untuk terkait harga EBT.

“Sampai hari ini Perpres mengenai Harga EBT belum keluar dan lagi ada Rancangan Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon. Jadi nanti kawan-kawan di Upstream juga harus mempelajari tentang Perpres Nilai Ekonomi Karbon tersebut, karena kita bisa tahu bagaimana mengeluarkan emisi dan risikonya, apakah emisi tersebut bisa kita trade (perdagangkan) di dalam industri migas nasional,” paparnya.

Selain itu, saat ini juga ada Undang-Undang yang baru mengenai KUP Tata Cara Perpajakan Nasional yang tengah didiskusikan. Di mana dalam UU tersebut memasukkan carbon pricing di dalamnya.

“Saya beberapa kali sampaikan bahwa carbon pricing itu seperti “voluters pay”, kalau kita mengeluarkan emisi karbon pada batas tertentu, dan kalau dia diatas dari ambang batas maka pajaknya. Dengan demikian industri dapat menekan sedemikian rupa sehingga tidak keluar pada ambang batas, tentunya ini akan menjadi permasalahan sendiri di dalam industri migas kita,” jelasnya.

Dalam PP nomor 79 tahun 2014, lanjut dia, DEN bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional dan ketahanan energi nasional yang berlandaskan kedaulatan energi dan nilai ekonomi yang berkeadilan.

Ketahanan Nasional Nasional adalah kondisi yang menjamin ketersediaan energi dengan memanfaatkan dan memiliki akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

Kemudian, Kemandirian Energi Nasional merupakan jaminan ketersediaan energi dengan memanfaatkan sumber-sumber potensial dalam negeri dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, Kedaulatan energi merupakan hak negara dan bangsa untuk secara mendiri menentukan kebijakan pengelolaan energi guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi.

Serta, nilai ekonomi yang berkeadilan adalah nilai atau biaya yang mencerminkan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta manfaat yang dinilai berdasarkan kapasitas masyarakat dan ditentukan oleh Pemerintah.

“Terdapat perubahan paradigma baru, saat ini energi bukan lagi sebagai komoditas melainkan sebagai agen daripada perubahan (modal pembangunan),” ungkapnya.

Sangat Penting
Satya menegaskan kembali, pemanfaatan CO2 di dalam industri migas sangat penting. Jika dilihat emisi gas buang CO2 dari hasil produksi migas sangat tinggi, maka dengan pengelolaan emisi tersebut dapat dijadikan alat produksi minyak melalui mekanisme Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Proyek CCUS (Carbon, Capture, Ulitization and Storage) bisa diintegrasikan dengan teknologi EOR di beberapa lapangan Migas seperi Lapangan Sukowati, Lapangan Limau Biru, dan Blok Tangguh. Teknologi CCUS yang meng-absorb carbon tadi bisa di monetisasi,” tutupnya.

Teknologi CCUS ini merupakan solusi untuk mengurangi emisi karbon sesuai target NDC sektor energi sebesar 38% hingga 2030, dan dengan teknologi CCUS ini juga dapat meningkatkan produksi migas nasional melalui teknologi EOR.

Sementara itu Pengamat Energi dari Energy Watch, Mamit Setiawan, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan sektor industri terhadap ambang batas pembuangan gas atau emisi masih sangat kecil. Parahnya lagi pembangkit listrik yang dioperasikan untuk menunjang kinerja PLN mayoritas masih berbasis batubara yang notabene menghasilkan gas buang yang mencemari lingkungan.

Mamit berharap agar industri-industri atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang tidak patuh terhadap aturan terkait pelestarian harus diberikan sanksi. Sementara bagi industri atau KKKS yang patuh perlu diberikan reward berupa insentif.

“Peran KKKS terkait dengan penguragan emisi sangat penting, kalau ada KKKS nakal maka perlu dijewer tapi bagi mereka yang baik perlu diberikan reward kaya insentif,” jelasnya.

Mamit prihatin dengan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa banyak industri khususnya di sektor hulu migas yang telah selesai melakukan eksplorasi, pergi begitu saja tanpa mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Mereka kerap meninggalkan polusi dan tanah terkontaminasi minyak ketika suatu wilayah kerja sudah tidak berproduksi lagi. Hal ini menjadi batu ganjalan bagi pemerintah untuk mencapai target pengurangan emisi GRK.

“Pengalaman kita kalau lokasi sudah ditinggalkan itu ditinggalkan begitu saja. Ini kurang bagus dalam upaya kita kurangi gas karbon, lapangan harus dijaga kelestarian lingkungan. Banyak tanah terkontaminas minyak di beberapa wilayah eks produksi atau yang sedang produksi,” pungkasnya.(s)