Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Atas Kasus Pinjol di Ruko PIK 2 

Jakarta,HarianSentana.com – Polisi telah menetapkan tiga tersangka atas kasus pinjaman ilegal (pinjol) online yang diungkapkan Polres Metro Jakarta Utara di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Kamis (27/1/2022) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan turut hadir Kombes Pol.Wibowo Kapolres MetroJjakarta Utara AKBP Erlin Tang jaya Wakapolres ,AKBP. Hesti Mardyanto, AKBP. Dwi.P.

Kasat Reskim. mengatakan, ketiga tersangka tersebut ditetapkan setelah penyidik memeriksa sebanyak enam orang

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan (terhadap) enam orang dinyatakan sebagai saksi yang merupakan karyawan pinjol tersebut. Kemudian penyidik juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Zulpan dalam rilis di Kantor Polres Jakarta Utara, Senin (31/1/2022) siang.

Zulpan mengatakan, satu dari tiga orang tersangka tersebut merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari China dengan inisial YFC (38).

YFC merupakan direktur dari perusahaan pinjol di PIK tersebut dan bertanggungjawab atas segala tindakan pemberian pinjaman, penetapan jangka waktu pinjaman, serta penagihan utang.

Tersangka kedua merupakan warga negara Indonesia (WNI) berinisial S (34) yang menjabat sebagai komisaris perusahaan dan berperan sebagai penerjemah dari YFC. Ia juga membantu YFC untuk surat agar bisa tinggal di Indonesia.

“Ketiga, WNI berinisial N (22), dia berperan sebagai reminder yang mengingatkan soal pembayaran. Di awal menagih pakai bahasa sopan kemudian berubah dengan bahasa yang menakuti nasabah jika tidak kooperatif,” kata dia.

Ancaman yang dilakukan adalah mengirim fotokopi KTP nasabah ke nomor telepon yang didapatkan di kontak HP nasabah dengan kata-kata bernada ancaman.

Zulpan mengatakan, penyidik telah menyita beberapa barang bukti berupa 28 unit ponsel yang terintegrasi dengan penagihan pinjol ilegal, 25 unit CPU, 4 unit monitor, 1 unit dekoder dan router, 1 unit mesin absen, serta beberapa dokumen lain terkait data nasabah.

“Modus kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ini, mereka mengancam dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada korban, dan menyebar data pribadi korban ke kontak yang ada di HP korban,”jelasnya

Ada pula dokumen-dokumen pinjol yang berkaitan dengan data nasabah.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 27 ayat 5 Jo Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 52 ayat 4 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

“Ancaman 4 tahun atau denda Rp 600 juta,” kata Zulpan.

Selain itu, ada Pasal 368 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun, pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perdagangan dengan pidana 12 tahun dan paling banyak denda Rp 12 miliar.

Juga Pasal 8 ayat 1 huruf F dan Pasal 3 ayat 1 huruf C dan D Jo Pasal 62 ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pidana ancaman 5 tahun dan denda Rp 2 miliar. (Sutarno(.