Pengamat Nilai 99,9 Pidato Kenegaraan Prabowo, Capaian 21 Bulan Pemerintahan Dinilai Terukur

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan nilai 99,9 terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Iwan menilai pidato Prabowo tidak sekadar mengedepankan retorika, tetapi juga menyajikan sejumlah capaian pemerintahan selama 21 bulan yang disertai angka, target, serta arah kebijakan yang dapat diukur.

“Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas,” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Iwan, pidato tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian capaian politik pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dinilai berupaya menunjukkan hasil dari berbagai program yang telah berjalan sekaligus target yang ingin dicapai.

Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan sejumlah capaian selama 21 bulan pemerintahannya. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 93 Sekolah Rakyat permanen, 81 Sekolah Rakyat rintisan tetap, dan delapan rintisan baru. Program tersebut telah menjangkau sekitar 43.344 siswa serta melibatkan sekitar 5.398 tenaga pendidik.

Pemerintah juga melakukan revitalisasi sekolah. Sekitar 16.167 sekolah telah direvitalisasi dan 288.865 papan interaktif telah didistribusikan untuk mendukung transformasi pembelajaran. Pemerintah menargetkan sekitar 71.590 sekolah direvitalisasi sepanjang 2026.

MBG Jangkau 56,9 Juta Penerima

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu capaian utama yang disampaikan Prabowo.

Data pemerintah mencatat sekitar 56,9 juta penerima manfaat, dengan dukungan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi serta sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah menyampaikan proyeksi surplus beras sekitar 3.665.324 ton dan jagung sekitar 1.562.695 ton. Daging ayam dan telur juga diproyeksikan mengalami surplus.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen untuk mendukung sektor pertanian.

KDMP, B50 hingga Penataan BUMN

Penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Sekitar 3.300 gerai disebut telah beroperasi optimal dan 20.654 gerai telah selesai dibangun. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu gerai beroperasi optimal pada 2026, menuju target nasional 80 ribu KDMP.

Di sektor energi, pemerintah mendorong implementasi B50 yang diproyeksikan menghasilkan nilai tambah industri sawit sekitar Rp23,49 triliun.

Program tersebut juga berkaitan dengan sekitar 2,1 juta tenaga kerja, berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun, serta menurunkan emisi sekitar 44,46 juta ton CO₂.

Sementara di sektor BUMN, pemerintah mendorong penyederhanaan jumlah perusahaan negara dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 200-300 BUMN. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi sekitar Rp50 triliun.

Investasi Tembus Rp1.010 Triliun

Dari sisi investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun.

Pada Januari hingga Juni 2026, realisasi investasi kembali mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan disebut turut menciptakan jutaan lapangan kerja.

Prabowo menegaskan berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan, kerja keras, serta orientasi kebijakan kepada kepentingan rakyat.

“Dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan gotong royong seluruh unsur bangsa,” kata Prabowo.