Ketua LSM PRB, menyoroti kinerja retribusi pajak daerah untuk pajak restoran dan hotel di Kabupaten Bogor.

BOGOR, SENTANA – Ketika dihubungi melalui telepon seluler nya Senin (9/11/2026) Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan, Salah satu yang disorot adalah “dugaan tunggakan pajak restoran Ayam Pak Atok “di Sentul, Kabupaten Bogor, yang disebut hampir mencapai Rp 500 juta.

Menurut Johan, Bappenda Kabupaten Bogor sudah membuat tagihan dan pihak kecamatan sudah membayar dengan cara diangsur Rp 100 juta per bulan.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada Kabid, Johan mengaku diminta menyebut nama oknum yang menerima pajak tersebut.

“Ini kan kode etik kalau mau menjelaskan. Ketua LSM PRB diminta menyebut nama oknum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berubahnya nama restoran tersebut dari Ayam Pak Atok menjadi Ayam Sentul yang diduga untuk menghapus pajak dan tagihan.

“Oleh karenanya, Bappenda harus transparan, berapa tagihan yang terutang dalam pajak ini. Jangan akal-akalan saja,” kata Johan.

Ia meminta Bappenda tidak menjadikan urusan retribusi dan pendapatan daerah masuk ke kantong pribadi, dan tidak selalu mencari siapa dan siapanya. Menurutnya, kinerja Bappenda adalah bagian dari pendek pajak, dan pajak merupakan sumber pendapatan yang besar.

Johan juga menyebut oknum yang bekerja di Bappenda selalu beralasan ketika ditanya soal prosedur dan bukti terkait pergantian nama Ayam Pak Atok dan pajak yang ditagih.

“Ditanya siapa, ya nanti kalau masuk proses hukum baru tahu,” ujarnya menirukan jawaban yang diterimanya.

Ia meminta Bupati Bogor untuk tegas terhadap Bappenda. Menurutnya, pegawai yang bekerja di Bappenda harus benar-benar berintegritas dan bersih, jangan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

“Kasus Bappenda banyak sekali. Hukum harus ditegakkan, jangan pandang bulu. Kalau Kabupaten Bogor mau maju, jangan ada yang disembunyikan. Pelaku kejahatan korupsi harus dihukum dan jangan ada beking-bekingan,” tegasnya.

Johan menambahkan, rakyat sebagai pembayar pajak selalu kena denda kalau telat membayar pajak. Sementara ketika petugas pajak dan Bappenda melanggar soal upah pungut dan lainnya, hukum dinilai tumpul.

Ia menilai, hingga hari ini Bappenda Kabupaten Bogor memberikan stigma bersih, namun prakteknya berbeda.

Ketua LSM PRB juga meminta kepada KPK yang sedang memeriksa Bappenda terkait upah pungut agar menetapkan tersangka jika memang proses hukum berjalan.

“Kalau tidak, benarlah kata rakyat, Bappenda kebal hukum dan KPK tumpul,” ujarnya.

Terakhir, LSM PRB mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk tetap menyoroti kinerja Bappenda Kabupaten Bogor, walaupun hukum dinilai tumpul terhadap Bappenda,”papar nya…..Ron